Beranda blog Halaman 1206

Evaluasi BLUD RSUD Rohul, Direktur dan Bendahara Dimintai Keterangan

Penulis
Redaksi
-
Wakapolres Rohul didampingi Kasat Reskrim, beri keteraangan terkait pemerikasaan dana BLUD RSUD Rohul
Wakapolres Rohul didampingi Kasat Reskrim, beri keteraangan terkait pemerikasaan dana BLUD RSUD Rohul

ROKAN HULU,Tribun Riau- Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Rokan Hulu (Rohul), saat ini tengah lakukan penyelidikan dan evaluasi terkait penggunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul.

Kemudian, pada Senin (3/9/2018) siang kemarin, sejumlah Penyidik Tipikor Satuan Reskrim Polres Rohul‎ mendatangi RSUD Rohul, dan membawa beberapa berkas termasuk seorang pegawai perempuan juga dibawa ke Mapolres.

Malahan hal itu sempat menimbulkan persepsi di masyarakat, bahwa ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di RSUD, Senin siang kemarin, namun hal itu diluruskan oleh pihak Kepolisian dan Dir‎ektur RSUD Rohul.

Diakui Wakapolres Rohul Kompol Willy Kartamanah didampingi Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Harry Avianto SH, SIK, mengatakan, bahwa kedatangan penyidik polisi ke RSUD hanya untuk kroscek terkait anggaran BLUD, termasuk mengumpulkan informasi dan keterangan, bukan melakukan OTT.

“Karena, kita menerima informasi lalu kita lakukan kroscek. Sementara kroscek, polisi memerlukan informasi dan keterangan,” kata Kompol Willy ke wartawan di Mapolres Rohul, Selasa (4/9/2018) siang kemarin.

Sebut Kompol Willy, Kepolisian juga tidak ada mengamankan oknum pegawai RSUD Rohul, apalagi adanya upaya paksa.

“Tidak ada yang sifatnya bahasanya diamankan, dan tidak ada upaya paksa. Bila sudah upaya paksa‎ berarti sudah proses penyidikan, kini masih dalam proses penyelidikan,”‎ ujarnya.

Kemudian, terkait pemeriksaan seorang oknum pegawai perempuan di RSUD Rohul, Kompol Willy mengakui hal itu hanya sebatas memintai keterangan dan‎ informasi soal dana BLUD RSUD Rohul.

Mengenai informasi soal dana BLUD RSUD sudah lama diterima Polres Rohul. Informasi ditindaklanjuti, dan tentunya penyelidikan dilakukan berdasarkan perintah.

“Kini kita sedang melaksanakan tugas dalam rangka penyelidikan‎ perkara yang diduga terkait BLUD (RSUD),” jelasnya.

“Walaupun kemarin ada yang kita mintai keterangan, namun itu sudah terkait dengan tugas kita,” jelas Kompol Willy, juga mengakui kini Tipikor Satuan Reskrim Polres Rohul‎ tengah melakukan penyelidikan, serta pengumpulan bahan‎ informasi.

Bukan hanya oknum pegawai saja yang sudah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Direktur RSUD Rohul dr. Novil Raykel juga sudah datang ke Mapolres Rohul, Selasa pagi.

Novil kepada wartawan mengakui, bahwa tidak ada OTT di RSUD Rohul. Terkait berkas RSUD yang dibawa penyidik‎, diakuinya hanya untuk kepentingan verifikasi dan pemeriksaan berkas saja. Menurutnya, polisi juga harus tahu penggunaan anggaran BLUD RSUD Rohul.

“Jadi ada penemuan uang, cuma berkas kita yang diperiksa untuk verifikasi. Dan tidak ada uang ataupun OTT‎,” sebut Novil dan mengakui seorang pegawai yang dibawa polisi hanya dimintai keterangan, sehingga terpisah dari pegawai lainnya.

Kemudian, Verifikasi berkas dilakukan penyidik Polres Rohul kata Novil, masih terkait hasil‎ pemeriksaan Inspektorat Rohul soal utang Rp9,3 miliar RSUD Rohul terhadap pihak distributor obat. Utang itu selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan pihak Kepolisian.

Pemeriksaan dilakukan polisi, dan jelas Novil, masih terkait soal kegiatan RSUD Rohul yang tengah melakukan efisiensi keuangan, termasuk penertiban pemakaian keuangan BLUD‎ secara transparan. Untuk verifikasi ini melibatkan Polres Rohul. (mad)

Bupati Rohul Hadiri Rakor Gubernur di Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-
Gubri Arsyad Juliandi Rachman, sapa Bupati Rohul H Sukiman bersama pejabat Fokompinda Rohul, saat hadiri Rakor Bupati dan Walikota se Riau (2)
Gubri Arsyad Juliandi Rachman, sapa Bupati Rohul H Sukiman bersama pejabat Fokompinda Rohul, saat hadiri Rakor Bupati dan Walikota se Riau

ROKAN HULU,Tribun Riau- Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman, bersama pejabat Fokompinda Rohul, ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, dengan Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau, Selasa (4/9/2018) pagi.

Rakor yang dipimpin Gubri, sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, guna peningkatan prestasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau di Hotel Premiere Pekanbaru.

Rakor dibuka Gubri Arsyadjuliandri Rachman turut dihadiri Bupati Rohul Sukiman, Kapolres Rohul AKBP Muhammad Hasyim Risahondua SIK, M.Si, Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak SH, M.Hum, Asisten I Setdakab Rohul Juni Safri, Kaban Kesbagpol Musri M.Si, Kabag Tapem Setdakab Rohul Erpan Dedy Sanjaya, serta Ketua KPU Rohul Fahrizal ST, MT.

Gubri berharap Arsyadjuliandri Rachman, Bupati/ Walikota se-Riau ikut berikan sumbangsih pikiran untuk mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019. Apalagi di Pemilu tahun depan, ada lima yang akan dipilih masyarakat, yakni anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPR RI, anggota DPD RI dan Presiden.

Gubri mengajak, agar Bupati/Walikota se-Riau bisa wujudkan penyelengaraan Pilpres dan Pileg 2019 yang aman, dan secara aktif mensupport penyelengaraan Pemilu agar tetap aman, serta meningkatkan integritas dan kredibilitas penyelengaraan Pemilu.

Kemudian, melalui Kapolda Riau dan jajarannya termasuk unsur pimpinan TNI di wilayah Riau, Gubri juga meminta agar ikut mengantisipasi segala macam bentuk gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, dan mengganggu stabilitas pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan isu Pilpres dan Pileg 2019.

“Bagi seluruh aparatur sipil negara saya ingatkan untuk menjaga netralitas selama Pilpres dan Pileg berlangsung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada aparatur sipil negara yang coba-coba menjadi tim sukses, juru kampanye, serta memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tidak netral lainya,” tegas Gubri Arsyadjuliandi Rachman.

Kemudian, Bupati Rohul Sukiman mengaku Rakor dipimpin Gubri sangat bermanfaat, sehingga pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 di Kabupaten Rohul berjalan aman dan lancar.

Sementara itu, dikatakan Bupati Sukiman, diirinya mengajak seluruh‎ elemen masyarakat di Kabupaten Rohul ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar, tidak menimbulkan kegaduhan. (mad)

Jabat Camat Ujung Batu, Ari Gunadi Minta Dukungan Elemen Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Camat Ujung Batu, Ari Gunadi bersama Fisman Hendri bernyanyi usai pisah sambut Camat Ujung Batu
Camat Ujung Batu, Ari Gunadi bersama Fisman Hendri bernyanyi usai pisah sambut Camat Ujung Batu

ROKAN HULU,Tribun Riau- Ari Gunadi SStp resmi menjabat sebagai Camat Ujung Batu, menggantikan Fisman Hendri S.Hut yang diberi amanah sebagai Camat Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Itu saat pisah sambut Camat Ujung Batu, di aula Intan Podi Kantor Camat Ujung Batu, Rabu (5/9/2018), yang dihadiri Kapolsek Ujung Batu Kompol Arvin Hariyadi SIk, Danramil 08 Kapten Inf Syaiful Arif, segenap Lurah dan Kepala Desa, tokoh agama, adat dan pemuda serta pelaku usaha perbankan, rumah sakit dan otomotif dan industri perkebunan se Ujung Batu.

Fisman Hendri SHut mengakui, selama dirinya bertugas di Kecamatan Ujung Batu banyak suka duka dirasakan bersama elemen masyarakat, kepala desa baik ASN yang bertugas di intansi kecamatan itu.

Efis sapaan akrab Camat lama ini menerangkan, Ujung Batu merupakan satu-satunya kecamatan Urban di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), yang memiliki masyarakat yang heterogen. Dimana, dalam sebuah pembangunan daerah sangat dibutuhkan pola pikir masyarakat yang maju.

“Selama saya menjabat, masyarakat mau bersatu padu memperjuangkan dan membangun Kota Ujung Batu yang kita cintai ini. Kondisi seperti ini, hendaknya bisa dipertahankan bersama pak Camat yang baru nantinya,” kata Efis.

Ari Gunadi SStp yang ditunjuk sebagai Camat Ujung Batu mengaku, dirinya siap menopang amanah yang diberikan untuk membawa Kecamatan Ujung Batu menjadi lebih baik di masa mendatang. Untuk menciptakannya, dirinya minta dukungan seluruh elemen masyarakat setempat.

“Tanpa adanya dukungan masyarakat apapun program yang akan dilaksanakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu, hubungan yang harmonis baik dari Pemerintah Kecamatan, Unsur Upika dan elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, adat, pemuda sangat diperlukan, untuk bersama-sama membawa nama harum Ujung Batu,”.

Tokoh masyarakat, Drs H Khairul Sahar menjelaskan, Ujung Batu merupakan daerah yang terbuka untuk hal yang positif, karena itu, apa pun program Camat baru nantinya, selagi itu untuk kemaslahatan bersama, pasti dapat didukung masyarakat.

“Kepada Fisman Hendri, kami ucapkan selamat bertugas di tempat baru. Kami yakin pergantian di tubuh pemerintahan merupakan hal yang biasa untuk penyegaran di dalam roda pemerintahan itu sendiri,” kata Khairul Sahar.

Jelas Khairul Sahar yang juga mantan Ketua KPU Rohul, bahwa pembangunan di Ujung Batu mencapai kemajuan dan yang paling penting selama Fisman Hendri menjabat Camat sekitar 16 bulan, seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, pemuda, dan adat merapatkan barisan, sehingga tercipta suasana aman dan kondusif. (mad)

PKPU Harus Sesuai dengan Undang-Undang

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Pemerintah, DPR, partai politik dan pengawas pemilu diakui masih berbeda pendapat dengan KPU terkait PKPU 20/2018 yang melarang mantan napi korupsi ikut pemilihan legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.

Hal tersebut mengacu pada UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu menyatakan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

“Yang tidak diperkenankan adalah bandar narkoba dan kejahatan seksual anak,” kata anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat di Jakarta, Selasa (4/9).

Selain undang-undang, menurut politisi PDIP ini, penolakan PKPU mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yang memperbolehkan mantan Napi koruptor boleh maju sebagai caleg di Pemilu 2019 mendatang.

“Kalau sudah jadi keputusan MK itu bagi kami ya kami ikuti apa yang menjadi keputusan MK. Jadi sudah selesai DPR dan pemerintah,” ujarnya.

Henry menjelaskan, PKPU sebagai perpanjangan dari UU Pemilu, sehingga posisinya tidak bisa lebih tinggi dari undang-undang tersebut.

“Dalam rapat konsultasi sudah diputuskan bahwa pemerintah, DPR dan Bawaslu berpendapat, PKPU harus sesuai dengan undang-undang yang ada,” jelasnya.

Atas polemik yang ada, Komisi II telah berkonsultasi dengan pimpinan DPR membahas hal tersebut.

“Ini yang menjadi perdebatan. Komisi II telah menyampaikan hal ini pada pimpinan DPR untuk mengambil langkah-langkah bersama pemerintah menyikapi masalah ini,” katanya.

Sementara, bacaleg PAN Wa Ode Nurhayati mengatakan, KPU sesungguhnya sangat faham dan mengerti bahwa akan terjadi polemik apabila melakukan larangan mantan narapidana korupsi ikut caleg.

“KPU juga tahu karena putusan MK itu tegas membolehkan seluruh mantan jenis terpidana,” ujarnya.

KPU, kata dia, sudah diperingatkan DPR dan pemerintah untuk tidak mengatur pembatasan hak pada PKPU, karena pembatasan hak hanya boleh dimuat dalam undang-undang.

“Dalam negara demokrasi harus ada semangat konstitusionalisme agar demokrasi tidak membahayakan banyak orang,” katanya.

Dalam kasus ini, ia menyebutkan, terbukti KPU tidak memiliki semangat konstitusionalisme dalam menerbitkan PKPU dan itu ancaman besar buat demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Bahkan KPU, kata Wa Ode, memilih jalan buntu atas polemik PKPU dengan menunda putusan Bawaslu yang sama saja dengan menolaknya.

“Oleh sebab itu Bawaslu harusnya memohonkan ke MA agar putusannya dapat memiliki kekuatan eksekusi selayaknya putusan pengadilan. dan MA harus segera memutuskan sebelum DCT ditetapkan KPU,” tandasnya. (rmol/red)

Jika Rupiah Terus Memburuk, KAMMI akan Turun ke Jalan

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Pemerintah diminta lebih serius menyelamatkan Rupiah dari keterpurukan.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Deni Setiadi menilai pemerintah lebih banyak mencari kambing hitam dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ketimbang menyelesaikan ancaman tersebut.

Menurutnya pembelaan pemerintah jauh dari substansi persoalan, akibatnya kepercayaan publik juga pasar kian merosot.

“Pemerintah terus menerus menyalahkan kondisi eksternal hanya membuat masyarakat kian ragu pemerintah dapat mengatasi pelemahan rupiah,” ujar Deni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/9).

Deni mengingatkan krisis ekonomi bisa saja terjadi dan akan lebih parah dari tahun 1998 jika pemerintah tak juga serius mengatasi pelemahan rupiah. Terlebih rakyat sudah tak tahan dengan harga-harga yang terus melambung tinggi.

Selain mendesak pemerintah, KAMMI juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bersatu menyerukan Selamatkan Rupiah atau #SaveRupiah.

Gerakan ini, sambung Deni, untuk mengingatkan pemerintah agar serius menyelamatkan rupiah. Sekaligus gerakan masyarakat agar berpartisipasi menyelamatkan rupiah seperti membeli produk lokal dan memperbanyak transaksi dengan rupiah.

“Jika pemerintah tak serius apalagi malah mengambil keuntungan pribadi dari pelemahan rupiah, maka lebih baik Menkeu sebagai yang paling bertanggungjawab harus dicopot dan diganti dengan yang lebih baik,” jelas Deni.

Terkait gelaran IMF-WB Annual Meetings (AM) yang akan dilaksanakan pertengahan oktober di Bali, Deni mengingatkan agar pemerintah tak lagi berhutang pada IMF karena akan merugikan kepentingan Nasional.

Menurutny Indonesia bisa keluar dari krisis Rupiah bila pemerintah serius dan mengedepankan kepentingan Nasional.

“Kalau rupiah terus memburuk, Jumat ini KAMMI akan turun ke jalan berdemonstrasi di kantor kementerian keuangan untuk mendesak Sri Mulyani serius menahan pelemahan rupiah atau turun demi Kepentingan Nasional,” tutup Deni. (rmol/red)

Golput Pemilu 2019 Diprediksi Menurun Drastis

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Golongan putih (golput) atau sekelompok masyarakat yang tidak memilih di dalam Pemilu diprediksi menurun drastis pada Pemilu 2019.

“Kalau dilihat kecenderungan pada Pilkada serentak kemarin, angka golput menurun dari Pilkada sebelumnya. Ini juga bisa terjadi di Pilpres 2019 mendatang,” ucap pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/9).

Pada Pemilu 2014, angka golput mencapai 30 persen dari jumlah pemilih. Jumlah itu terbilang tinggi dalam kontestasi Pemilu.

Karyono menilai golput muncul dipicu faktor kesengajaan karena tidak ada pilihan yang sesuai.

“Kecuali kalau memang golput karena tidak terdaftar atau tidak memiliki hak pilih itu lain lagi,” terangnya.

Faktor lain menurut Karyono, tingginya eskalasi menjelang Pemilu 2019 yang terus meningkat di antara dua capres yang ada saat ini yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto di media sosial.

“Pilpres nanti sepertinya lebih bergairah. Mungkin yang justru diantisipasi dalam Pileg-nya karena bisa tergerus dengan Pilpres,” pungkasnya. (rmol/red)

Dihujat Jadi Pelakor, Begini Klarifikasi Kartika Putri

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Kartika dibanjiri hujatan pelakor dan keputusan hijrah. Eks istri Habib Usman curhat seolah ikhlas meski tersakiti.

Sorotan publik mengarah ke Kartika Putri (Karput) usai unggahan foto dengan tanda pagar bertuliskan halal. Artis yang dulu seksi dan dipanggil Inyong ini, dikabarkan diam-diam menikah dengan Habib Usman Bin Yahya.

Bukan di Mekkah, pernikahan itu kabarnya dilakukan sebelum naik haji. Anggapan muncul karena Karput terlihat lebih sumringah ibarat perempuan yang sedang jatuh cinta. Ia bahagia dan mengisyaratkan sedang menjalani kehidupan baru setelah hijrah.

Sebelumnya Karput juga tak menampik mengagumi Habib Usman. Ia juga me­nyangkal kabar dirinya seorang pelakor atau mau dipoligami.

“Kalau mau dibilang ya dia kriteria suami idaman, laki-laki, tahu agama, dan dia single. Yang salah itu kalau orang bilang aku jadi istri kedua, atau berita ini itu. Jadi aku tekanin lagi bahwa aku belum bisa menerima poligami dan tidak akan menerima poligami dan juga bukan perusak rumah tangga orang seperti yang diberitakan,” jelas pemain Tali Pocong Perawan, Nenek Gayung dan My Stupid Boyfriend ini.

Karput dan sang Habib sudah kenal lama saat pengajian di 2012. Sebelumnya, Habib sempat mempersunting wanita keturunan Arab, Ria Tatu, dan wanita bercadar ber­nama Nida.

Bintang film 308 itu belum mengiyakan atau menyangkal. Namun, ia menyesalkan sikap banyak pihak yang terkesan menye­barkan rumor pernikahan.

Mantan kekasih Erick Iskandar ini mengungkap kalau kondisinya belum fit. Ia memilih menunda memberikan penjelasan.

“Karena kondisi masih belum sehat banget, jadi aku memilih untuk skip dulu ya pertanyaannya. Tapi tenang aja, Insya Allah akan aku jawab. Jadi sabar dulu yah,” ujarnya via InstaStory.

“Jangan malah membuat kesimpulan sendiri dan mengarang bebas ke arah suudzon dan fitnah.”

Sementara Habib Usman telah membe­narkan kabar pernikahan. “Alhamdulillah benar. Doakan Sakinah mawaddah wa rohmah. Bismillah,” balas Usman kepada seorang warganet di Instagram.

Ia memberikan pembelaan saat Karput dihujani cibiran. Habib Usman memper­lihatkan kalau Kartika sosok ibu yang perhatian. Rupanya Kartika dan anak-anak Habib cukup dekat. Lewat Instagram, Habib sempat mengunggah foto Kartika sedang menemani anak-anaknya makan.

Sementara itu, mantan istri Habib Us­man, Ria Tatu, menuliskan postingan bijak. Ria seolah berusaha ikhlas menjalani kehidupannya. Ia seolah pernah merasakan sakit hati dan mengunggah kalimat bijak tentang tabah menghadapi masalah supaya bisa tetap bahagia.

“Kunci bahagia dan menerima takdir Allah adalah sabar, ikhlas saat terjatuh dan tersakiti,” kata akun triasauna diduga milik Ria. (rmol/red)

Komitmen Menkeu untuk Bantu Lombok Dipertanyakan

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Komitmen Kementerian Keuangan untuk rehabilitasi bencana gempa di Lombok sebesar Rp 1 triliun, nampaknya masih jauh panggang dari api.

Anggaran tersebut diambil dari dana cadangan di APBN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 3,3 triliun khusus untuk penanganan bencana selama 2018.

“Sebelumnya Menkeu (Sri Mulyani) bilang dana siap pakai dicairkan Rp 230 miliar ke Kemendikbud, faktanya belum ada,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (5/9).

Ia, mendesak kementerian keuangan merealisasikan dana bantuan pendidikan untuk Lombok sesuai janji.

Fikri mengaku sudah mengkonfirmasi hal itu langsung ke Kemendikbud ketika rapat kerja pada Rabu pekan lalu. Dan hasilnya, dana siap pakai tersebut belum ditransfer ke Kemendikbud.

Fikri menjelaskan, pada rapat kerja tersebut, Kemendikbud berkomitmen untuk menyalurkan duit sebesar Rp 229 miliar untuk penanganan infrastruktur pendidikan di Lombok pasca gempa.

“Namun, itupun dari optimalisasi APBN 2018 melalui perubahan DIPA,” ujar wakil rakyat dari PKS ini.

Fikri menambahkan, dilihat dari prosesnya, dana optimalisasi perlu diusulkan dulu ke dewan, untuk kemudian dibahas bersama melalui rapat kerja.

“Jadi sifatnya tidak instan dan bisa jadi lama,” imbuhnya.

Menurut Fikri, penanganan bencana sifatnya cepat tanggap, maka seharusnya dana on-call (siap pakai) yang dicairkan, bukan dengan optimalisasi anggaran.

Karena itu, sambung dia, semestinya dana bencana tidak melalui mekanisme pembahasan anggaran yang berliku , tetapi langsung dicairkan sesuai kebutuhannya.

“Apalagi melihat kondisi infrastruktur pendidikan di Lombok yang rusak parah, kita harus selamatkan nasib pendidikan anak-anak korban gempa di sana dengan segera,” tutup Fikri. (rmol/red)

Gejolak Masyarakat Terhadap Anjloknya Rupiah, Begini Tanggapan Menkopolhukam

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Menko Polhukam, Wiranto meminta masyarakat tidak perlu panik dan terus-terusan mendesak pemerintah terkait tembusnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga posisi Rp.14.957 per Dolar.

“Nggak usah didesak, pemerintah sudah tahu apa yang akan dihadapi dan tahu apa yang seharusnya dilakukan,” ujar Menko Polhukam, Wiranto sebelum rapat kerja di Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).

Wiranto mengatakan, dalam setiap rapat Kabinet Kerja memang selalu dibahas solusi mempertahankan stabilitas ekonomi nasional saat ada ketidakstabilan global.

“Ekonomi global terus terang nggak menguntungkan,” tukasnya.

Melemahnya rupiah tersebut juga ramai diperbincangkan netizen, ada yang menganggap sebuah kegagalan pemerintah, ada juga yang menganggap kondisi ekonomi global yang memang tidak stabil. (rmol/red)

Begini Kemeriahan Tari Gemu Famire yang Digelar Kodim 0313/KPR di Rohul

Penulis
Redaksi
-
Tari Gemu Famire di Ujung Batu, Rohul
Tari Gemu Famire di Ujung Batu, Rohul

ROKAN HULU, Tribun Riau- Tampak suasana berbeda di Terminal Ujung Batu Timur KM 3 yang berada di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Selasa pagi pukul 07.00 Wib (04/09/2018).

“Kegiatan ini gelar di Terminal Ujung Batu Timur untuk melaksanakan tari Gemu Famire”, kata Perwira Penghubung Kodim 0313/KPR Kabupaten Rokan Hulu (Pabung) Kapten Inf Raflis Jon di Terminal Ujung Batu Timur.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari jajaran Koramil yang berada di Rohul, melibatkan sebanyak 350 orang dalam kegiatan tari Gemu Famire. Seperti, Para Pelajar, Pemuda Panca Marga (PPM) turut ikut berpartisipasi pemecahan rekor muri tari gemu famire.

Para penari ini, terlihat berbaris rapi dan menari bergoyang-goyang di Terminal Ujung Batu Timur yang di saksikan tamu undangan.

Sepertinya, para penari ini larut dalam mengikuti irama musik gemu famire. Mereka juga terlihat begitu kompak dan bersemangat sambil berteriak serta bertepuk tangan mengikuti gerakan dari isntruktur.

“Eeeehaa, Eeeehaa,” teriak para peserta Tari Gemu Famire.

Tercatat, ada 101 Bintara Pembina Desa (Babinsa), 1 Perwira Penghubung, 6 Danramil se Rohul, 75 Ibu-ibu Persit seluruhnya dari Kodim 0313/KPR. Selanjutnya, 25 SMKN 1 Kunto Darussalam, 20 SMKN Kepenuhan, 25 SMAN 1 Ujung Batu, dan 100 dari Pemuda Panca Marga yang ikut berpartisipasi dalam Tari Gemu Famire.

Menurut Perwira Penghubung (Pabung) Rohul Kapten Inf Raflis Jon, Tari Gemu Famire ini dilaksanakan merupakan instruksi langsung dari Komando.

“Tari Gemu Famire ini, sudah sesuai intruksi dari Komando atas untuk dilaksanakan”, tutur Kapten Inf Raflis Jon.

“Dengan harapan kegiatan ini membudayakan dan mencintai seni-seni budaya daerah. Karena di era kemerdekaan ini kita mengisi mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara seperti ini (mencintai budaya daerah),” jelas Raflis Jon.

Lanjutnya (Kapten Inf Raflis Jon) “Beda dengan orang tua kita dulu.‎ Orang kita dulu merebut kemerdekaan dengan bambu runcing (berperang). Sekarang dengan mencintai seni budaya daerah, salah satu dari poin bela negara,” pungkasnya.

Usai Tari Gemu Famire yang disiarkan live streaming melalui media sosial tersebut dilanjutkan foto bersama dengan Pabung Kodim 0313/KPR, hiburan, dan diakhiri makan bersama.

Hadir Danramil jajaran Kab. Rohul, para Babinsa, Sekcam Kec. Ujung Batu, Kades Ujung Batu, para pelajar dan PPM Kecamatan Ujung Batu. (Mad)

1...1,2051,2061,207...1,425Halaman 1,206 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024