JAKARTA,Tribun Riau- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengancam akan menolak sejumlah perubahan anggaran yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan beserta jajarannya. Sejumlah anggaran yang diajukan dianggap ‘tidak masuk akal’.

Salah satu anggaran yang akan ditolak yaitu pembentukan Tim Pertimbangan Monumen Nasional (Monas). Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 276 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional.

Tim ini terdiri atas 40 orang yang terdiri dari para ahli dan budayawan. Mereka akan bekerja selama delapan bulan. Anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 461 juta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan, akan menolak pengajuan anggaran untuk tim ini. Ia menganggap tim itu hanya membuang-buang anggaran dan tidak diperlukan.

“Justru menurut Saya, Saya sih akan tolak itu. Saya akan tolak. Untuk apa gitu loh. Kegedean (anggarannya),” tegas Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, Jakarta, Rabu (5/8).

Politikus Gerindra itu curiga Pergub Tim Pertimbangan Monas tak langsung dibuat oleh Anies. Ia menduga ada oknum yang mencoba memanfaatkan momentum. Ia merasa kecewa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta meloloskan penerbitan Pergub itu.

“Dinas Pariwisatanya saja yang gendeng (gila). Belum tentu perintah Pak Gubernur. Ada orang cari-cari muka kan bisa saja,” ujar dia.

Taufik juga mempertanyakan mekanisme anggaran untuk tim tersebut. Pasalnya, pengajuan penggunaan Monas tidak bisa diprediksi. Artinya, tidak setiap hari ada yang mengajukan untuk pemakaian Monas dalam kegiatan. Tidak sampai di situ, penghitungan honor juga dirasa tidak adil jika berdasarkan surat pengajuan.

Taufik memastikan akan ada dana lain yang ditolak, yaitu penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 11 triliun yang diajukan delapan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta. Ia menilai besaran anggaran yang diajukan terlalu fantastis.

“Yang benar saja. Apa bedanya sama yang lalu kalau begitu? Emang enggak bisa bikin program untuk yang langsung, belanja langsung untuk rakyat? Kapan dia mau melaksanakan? Ini udah bulan, semester berapa? Jangan-jangan nanti duit dari penempatan lagi di bank,” ujar dia.

Pengajuan PMD juga dinilai bertentangan dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno yang sebelumnya memutuskan menyetop pengajuan PMD BUMD. Keduanya ingin agar BUMD bisa melakukan inovasi dan kreasi untuk mendatangkan modal dari luar.

“Sudah itu BUMD-BUMD jangan netek terus. Mandirilah, katanya mandiri,” ujar dia.

Menurut Taufik, ketimbang untuk menyuntik BUMD, dana Rp 11 triliun akan lebih bermanfaat jika disalurkan ke berbagai kegiatan belanja langsung yang bersentuhan dengan warga DKI. Ia mencontohkan, dana itu bisa dipakai untuk memutihkan tunggakan rumah susun bagi warga tidak mampu. Uang itu juga bisa dipakai untuk memberikan layanan air bersih PDAM untuk penggunaan di bawah 10 kubik.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengajukan tambahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 6,1 triliun pada APBD-Perubahan 2018. Dari nilai awal Rp 77,1 triliun, APBD-P yang diajukan kini mencapai Rp 83,2 triliun.

Hal ini dinyatakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah dalam Rapat Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2018. Penambahan ini disebabkan adanya beberapa dana tambahan yang diajukan, terutama permintaan PMD dari beberapa BUMD.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagiyo mengatakan ada delapan BUMD yang mengajukan PMD. BUMD tersebut antara lain PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PD PAM Jaya, dan PD Pasar Jaya. Total PMD yang diajukan mencapai hampir Rp 11 triliun.

“Untuk BUMD, PMD yang diajukan mencapai Rp 10,997 triliun,” ujar Subagiyo dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8)

Dalam rapat itu juga dilaporkan 10 kegiatan belanja langsung dengan pengurangan dan penambahan dana terbesar dalam usulan APBD-P 2018. Pengurangan terbesar dilakukan dengan memotong anggaran pembangunan rumah susun (rusun) di sepuluh lokasi senilai Rp 1,3 triliun.

Pemangkasan anggaran juga dilakukan untuk program peningkatan layanan umum daerah di 15 BLUD senilai Rp 114,5 miliar, pembangunan prasarana sungai di Sistem Aliran Timur sebesar Rp 87,2 miliar, pembangunan saluran penghubung dan kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 64,6 miliar, pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat senilai Rp 57,7 miliar.

Pemprov DKI Jakarta juga memotong anggaran pembangunan lanjutan Gedung Perpustakaan Cikini Blok B senilai Rp 40,8 miliar, pembangunan waduk dan kelengkapannya di Sistem Aliran Timur senilai Rp 34,8 miliar, pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 32,8 miliar, dan pengadaan lahan kantor lurah Jembatan Besi senilai Rp 25 miliar.

Adapun 10 kegiatan belanja langsung yang menuntut penambahan anggaran paling banyak antara lain, pembayaran utang daerah pada 10 SKPD/UKPD senilai Rp 786,9 miliar, pengadaan tanah perumahan rakyat dan kawasan permukiman senilai Rp 300 miliar, dan penanganan kebersihan dengan pekerjaan kontrak perorangan pada SKPD/UKPD lingkungan hidup Rp 201,4 miliar.

Ada pula pengadaan alat-alat sumber daya air beserta kelengkapannya pada dinas Sumber Daya Air senilai Rp 67,3 miliar, pemeliharaan jalan senilai 50 miliar, pengadaan kendaraan dinas operasional pada UKPD pusat penyimpanan barang daerah senilai Rp 38,9 miliar, juga bantuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat kelurahan pada Satpol PP Rp 36,5 miliar.

Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan penambahan anggaran untuk penghargaan atlet dan pelatih asal DKI yang berprestasi pada Asian Games dan Asian Paragames 2018 di Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp 21,4 miliar. Ada pula dana dukungan pelaksanaan Asian Games 2018 sebesar Rp12,8 miliar. Dana lain yang ditambahkan berasal dari pos anggaran sekretariat DPRD, yakni untuk mendanai pembahasan badan pembentukan peraturan daerah DPRD DKI senilai Rp 15,6 miliar. (rci/red)

SLEMAN,Tribun Riau- Mahfud MD menilai, tidak ada yang salah dari tagar #2019GantiPresiden, terlebih jika dikait-kaitkan dengan makar. Meski begitu, Mahfud tidak mau bergabung dalam gerakan #2019GantiPresiden.

Ia mengungkapkan, sampai hari ini masih memiliki permintaan dari kelompok yang membuat tagar 2019 Ganti Presiden yang pernah memintanya bergabung. Kala itu, Mahfud diminta memberi semacam penjelasan kalau 2019 harus ganti presiden.

Mengaku tidak setuju, Mahfud menolak permintaan tersebut. Jika ingin direkam apalagi diviralkan, ia lebih ingin untuk membuat semacam pernyataan pendek dengan bunyi “2019 Pemilihan Presiden”.

Mahfud merasa, pergantian memang boleh saja karena dalam pemilihan itu bisa mengganti atau meneruskan kepemimpinan presiden. Walau menolak ikut, ia tidak merasa ada yang salah dari tagar tersebut.

“Secara hukum tidak ada yang salah, yang penting tidak melanggar hukum. Kalau memang salah, sudah ditangkap lama,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (5/9).

Untuk memahami dari sudut pandang hukum, Mahfud mengingatkan kalau makar itu tertuang di Pasal 104-129 KUHP. Terjemahnya, pertama makar itu merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden.

Kedua, makar itu merencanakan untuk merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden sehingga pemerintahan lumpuh. Ketiga, makar itu gerakan mengganti ideologi Pancasila.

“Tagar itu tidak ada makarnya, istilah makar itu diucapkan orang-orang yang bukan ahli hukum, sebab (tagar) itu aspirasi saja, sama saja dengan 2019 Tetap Presiden atau apa,” ujar Mahfud.

Jika dari segi bahasa, Mahfud berpendapat, makar memang berarti suatu siasat politik. Artinya, kalau ada dua kubu, semisal 2019 Ganti Presiden dan 2019 Tetap Presiden, dua-duanya sama-sama bersiasat.

Terkait aksi-aksi 2019 Ganti Presiden, ia merasa memang tidak perlu izin, tapi pemberitahuan seperti layaknya demo-demo biasa. Jika dalam aksi-aksi itu ada fintah, tentu berbeda karena masuk ke penistaan terhadap pejabat publik.

“Kalau yang melakukan persekusi, itulah yang harusnya ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum,” kata Mahfud.

Untuk itu, ia mengimbau penegakan hukum memang harus netral, apalagi di beberapa kasus terasa ada penegakan hukum yang tidak netral. Ia merasa, negara akan kacau jika penegakan hukum tidak netral.

Mahfud menambahkan, nasionalisme saat ini tidak perlu diungkapkan dengan membeli peralatan-peralatan perang yang canggih. Tapi, nasionalisme dapat dilakukan dengan mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

“Sebenarnya kalau jadi wapres kemarin itu yang saya tekankan, tapi ndak jadi ya sudah,” ujar Mahfud diiringi tawa, yang turut disambut tawa dan tepuk tangan riuh hadirin Dialog Kebangsaan. (rci/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Choli Qoumas, mengungkapkan sejumlah alasan terkait permohonan pertimbangan kegiatan ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang dilayangkan kepada kepolisian. GP Ansor menilai, dalam beberapa ceramah yang disampaikan UAS terdapat ajakan-ajakan untuk menegakkan khilafah.

Selain itu, menurut Yaqut, terdapat ceramah UAS yang justru mencibir salah satu tokoh syuriah PBNU. Di samping itu, Yaqut menilai, terdapat ceramah UAS yang terkesan mengajak warga NU untuk melawan kepengurusan PBNU yang sah dengan mengikuti tokoh-tokoh NU tertentu.

“Catatan-catatan ini yang menjadi dasar Ansor di Jepara menyampaikan permohonan ke kepolisian untuk mempertimbangkan kembali kehadiran UAS di sana. Artinya, jika pihak kepolisian tetap memperbolehkan, ya kita persilakan saja. Wong kami semua ngerti aturan, enggak mungkin bertindak sendiri,” tutur Yaqut dilansir Republika, Rabu (5/9).

Lebih dari itu, Yaqut pun mengatakan, GP Ansor keberatan terhadap manajemen UAS yang menggunakan simbol-simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang telah dilarang di Indonesia. Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya tak pernah menolak adanya kegiatan ceramah UAS. Namun, hanya memberikan pertimbangan kepada kepolisian.

“Jepara itu salah satu basis NU di Jateng. Jika tim manajemen UAS mendatangkan petugas dengan menggunakan simbol-simbol HTI, apa ini bukan memancing namanya?” tuturnya.

Yaqut mengatakan, tindakan Ansor dengan melayangkan surat pertimbangan kepada kepolisian sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah agar lebih peka terhadap upaya-upaya yang hendak merusak negeri. “Soal bagaimana UAS mengoreksi diri itu di luar kemampuan saya, belajar dari masa lalu silakan,” katanya.

UAS terpaksa membatalkan jadwal ceramahnya di sejumlah daerah, di antaranya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta setelah mendapatkan ancaman dan intimidasi. UAS rencananya akan berceramah di beberapa kota pada September hingga Desember mendatang.

Pada bulan ini, UAS memiliki jadwal berceramah di Malang, Solo, Boyolali, Jombang, dan Kediri. Pada Oktober, UAS pun berencana akan berceramah di DI Yogyakarta. Sedang di akhir tahun, alumnus al-Azhar (Mesir) itu rencananya akan berdakwah dengan Ustaz Zulfikar di Jawa Timur. (rci/red)