Beranda blog Halaman 1204

Transaksi Minyak dengan Rezim Assad, AS Berikan Sanksi

Salah satu ladang minyak di Suriah
Salah satu ladang minyak di Suriah

WASHINGTON, Tribun Riau- Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS), Kamis (7/9), akan memberlakukan sanksi terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi pengiriman minyak ke Suriah. Sanksi akan diberikan kepada empat orang dan lima entitas.

Dalam sebuah pernyataan, Kemenkeu AS mengatakan, sanksi ditujukan kepada Muhammad al-Qatirji dan perusahaan truknya yang diduga memfasilitasi perdagangan bahan bakar Pemerintah Suriah dan militan ISIS.

Qatirji memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan telah bekerja secara langsung dengan ISIS untuk menyediakan produk minyak.

Menurut pernyataan itu, perusahaan Qatirji yang berbasis di Suriah juga telah mengirim senjata ke Suriah dari Irak.

Sanksi juga menargetkan jaringan pengadaan bahan bakar yang beroperasi di Suriah, Lebanon dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengamankan pengiriman ke Suriah.

“Amerika Serikat akan terus menargetkan mereka yang memfasilitasi transaksi dengan rezim Assad dan mendukung ISIS,” kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Abar Petroleum Service SAL, salah satu entitas yang terlibat dalam jaringan bahan bakar ke berbagai negara, tahun lalu memperantarai pengiriman produk minyak bumi termasuk bensin, dan gas minyak cair ke Suriah senilai lebih dari 30 juta dolar AS.

Komponen lain dari jaringan itu adalah Adnan Al-Ali, Sonex Investments Ltd, Nasco Polymers & Chemicals, dan Fadi Nasser.

“Nasco Polymers yang bermarkas di Lebanon dan Sonex Investments yang berbasis di UAE ditunjuk untuk memfasilitasi pengiriman ke pelabuhan-pelabuhan Suriah dengan melayani sebagai penerima dan mencarter kapal-kapal itu,” katanya.

Nasser, ketua Nasco Polymers, telah menerima jutaan dolar untuk mengatur pengiriman ribuan ton bahan bakar ke Suriah. International Pipeline Construction yang berbasis di UAE dikenakan sanksi karena dimiliki atau dikendalikan oleh Hesco Engineering yang memfasilitasi pembayaran yang berasal dari Suriah.

Dengan adanya sanksi ini berarti setiap properti yang dimiliki pihak-pihak tersebut di AS akan diblokir dan orang Amerika dilarang melakukan bisnis dengan mereka. (rci/red)

Hina Warga Kenya, Pengusaha Cina ini Langsung Dideportasi

LAGOS, Tribun Riau- Pengusaha Cina Liu Jiaqi dideportasi dari Kenya setelah ucapan rasisnya dalam video yang viral di media sosial tentang rakyat dan presiden negara Afrika Timur. Demikian disampaikan Departemen Imigrasi Kenya, Kamis (7/9).

Menurut CNN, dalam video berdurasi tiga menit itu, Liu Jiaqi terdengar menyebut orang-orang Kenya “monyet”. Dia pun menghina Presiden Uhuru Kenyatta.

Ucapan rasisnya itu membuat geram publik Kenya. Liu seperti dikutip CNN mengatakan dia tidak menyukai Kenya karena baunya dan rakyatnya miskin, bodoh, dan hitam.

“Otoritas Kenya mengatakan izin kerja Liu dicabut setelah penahanannya, dan dia dideportasi dengan tuduhan rasisme,” kata Departemen Imigrasi Kenya dalam akun Twitter resminya. (rci/red)

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan 134 Jembatan Gantung

JAKARTA, Tribun Riau- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung. Tahun ini, sebanyak 134 jembatan gantung dibangun di 20 provinsi.

Program pembangunan jembatan gantung merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “Pembangunan jembatan gantung memang kelihatan kecil namun bisa memberikan manfaat yang besar baik untuk transportasi orang, barang dan komoditas sehingga ada efisiensi dalam biaya maupun waktu,” kata Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Keberadaan jembatan gantung memperpendek jarak menuju berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan akses silaturahmi antar warga.

“Jembatan gantung sangat dibutuhkan dan kehadirannya disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya nyata. Ini untuk menggantikan yang Indiana Jones,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis (6/9).

Pembangunan jembatan gantung dengan panjang antara 42 – 120 meter dilakukan oleh Ditjen Bina Marga tersebar di sejumlah provinsi, diantaranya; tiga unit di Provinsi Aceh, Sumatera Barat enam unit, Sumatera Selatan dua unit, Banten 30 unit, Jawa Tengah sembilan unit, Jawa Timur 12 unit, Kalimantan Barat empat unit, Sulawesi Tengah dua unit, Sulawesi Selatan delapan unit, Nusa Tenggara Timur empat unit, Riau dua unit, Sumatera Utara tujuh unit, Jambi empat unit, Jawa Barat 23 unit, DIY tiga unit, Kalimantan Tengah empat unit, Kalimantan Timur satu unit, Sulawesi Tenggara dua unit, Sulawesi Utara empat unit, dan Papua empat unit.

Dari 134 jembatan gantung, sebanyak 62 unit telah terkontrak, 63 unit dalam proses lelang, dan sembilan unit masih dalam tahap persiapan lelang. Ditargetkan 50 unit akan rampung bulan November 2018, sementara 84 lainnya pada Desember 2018. Anggaran untuk pembangunan 134 jembatan gantung tahun ini sebesar Rp 770,5 miliar.

Kementerian PUPR membangun jembatan gantung telah dilakukan sejak 2015 sebanyak 10 unit di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jembatan tersebut adalah Jembatan Kolelet Desa Kolelet Wetan, Ranca Wiru Desa Sukamekarsari, Leuwi Loa Desa Sudamanik, Cisimeut Desa Sudamanik, Cigeulis Desa Sukasari, Cidikit Kecamatan Bayah, Cicariu Kecamatan Cicariu, Bojog Apus Kecamatan Karang Anyar, Cihambali Kecamatan Cibeber, dan Cidadap Kecamatan Cibeber.

Kemudian pada 2016, pembangunan dilanjutkan sebanyak tujuh unit yakni, Jembatan Gantung Guguk Randah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kali Cipamingkis Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kali Senowo dan Gendelan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Kali Galeh dan Soropadan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dan Kuning di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

Pada 2017, dibangun 13 unit jembatan gantung, yakni Jembatan Gantung Sudisari I dan Glagah di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Gadingan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Wanagama Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta, Slada Kabupaten Brebes Jawa tengah, Pasir Puncu Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Rahayu Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Desa Parakan dan Watulimo di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, Tanggul Welahan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Welamusa Kabupaten Ende Timur NTT, Kradenan dan Pulokulon di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Menteri PUPR memastikan pembangunan jembatan gantung tidak akan terpengaruh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Sebab material yang digunakan dalam pembangunan jembatan gantung merupakan material produksi dalam negeri. (rci/red)

Gonjang Ganjing DPT, Fahira Idris: ‘Nafas’ Pemilu adalah Pemilih

Anggota DPD RI Fahira Idris
Anggota DPD RI Fahira Idris

JAKARTA, Tribun Riau- Daftar pemilih tetap (DPT) selalu menjadi masalah klasik yang membayangi di setiap pemilu. Persoalan DPT ini juga berpotensi menjadi sumber masalah baru di pemilu 2019.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan sejatinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus telah mengatur baik secara substansi maupun teknis terkait penyusunan daftar pemilih. Pengaturan ini mulai dari data kependudukan, daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara hingga daftar pemilih tetap (DPT).

Bukan sampai di situ saja, menurut Fahira bahkan UU ini telah mengatur hingga daftar pemilih luar negeri, rekapitulasi DPT, hingga pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih (Pasal 201-Pasal 220).

“DPT itu bisa jadi sumber masalah tetapi juga menjadi sumber atau kunci keberhasilan atau kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Makanya, UU Pemilu begitu rinci mengatur soal daftar pemilih ini. Saya berharap tidak ada persoalan DPT pada Pemilu 2019 ini,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/9).

Menurut Fahira, temuan Bawaslu yang mengklaim menemukan 131.363 data pemilih ganda setelah menganalisis data DPT di 76 Kabupaten/kota. Lalu temuan koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga menyebut sekitar 25 juta data pemilih ganda setelah menganalisis sekitar 137 juta Data Pemilih Sementara (DPS) yang diberikan KPU pada 12 Juli 2018 lalu, menjadi bahan evaluasi berharga bagi KPU untuk melakukan penyempurnaan data pemilih.

Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sambung Fahira, hanya akan terwujud jika semua warga negara yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih dan namanya tercantum satu kali dalam DPT atau tidak ganda. Demikian sebaliknya, warga negara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namanya tidak tercantum dalam DPT.

“Saya juga apresiasi KPU yang begitu akomodatif menerima berbagai masukan dari berbagai pihak terkait DPT dan segera menindaklanjutinya. Walau DPT Nasional sudah ditetapkan Rabu (5/9), tetapi KPU menyediakan 10 hari untuk perbaikan. Ini langkah tepat, karena memang ‘nafas’ dari pemilu adalah pemilih,” jelas Fahira.

Sebagai informasi, pada Rabu (5/9), KPU telah menetapkan DPT nasional untuk Pemilu 2019. Ada sebanyak 185.732.093 pemilih dalam negeri serta 2.049.791 pemilih luar negeri dengan komposisi jumlah pemilih laki-laki 92.802.671 dan pemilih perempuan 92.929.422. (rci/red)

Harga Kedelai Naik, Mendag Kaget

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

JAKARTA, Tribun Riau- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan memeriksa harga jual kedelai di pasar. Hal itu lantaran terdapat keluhan dari pedagang tahu dan tempe terkait kenaikan harga kedelai imbas pelemahan rupiah.

“Saya belum ter-update apakah benar kenaikan seperti itu, Saya akan telpon mereka, naikkan berapa, dan apa dasarnya. Saya akan cek,” kata Enggar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (6/9).

Enggar mengaku cukup terkejut dengan adanya keluhan pedagang tahu dan tempe. Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak minim pada harga kedelai. Hal itu karena pangsa pasar ekspor kedelai AS terbatas sejak adanya perang dagang. “Para distributor, para importir, kemudian penjual kedelainya itu mereka sudah berjanji untuk tidak seenaknya menaikkan dengan pendekatan nilai kurs. Karena dia tahu marketnya adalah pedagang tahu tempe,” kata Enggar.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai berdampak pada para perajin tahu dan tempe di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu karena, harga kedelai yang dibeli perajin mulai mengalami kenaikan harga akibat pelemahan nilai mata uang rupiah. “Akibat dolar naik maka otomatis harga kacang kedelai naik,” ujar salah seorang perajin tahu di Kelurahan/Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi Samsizar (53), Kamis (6/9).

Kenaikan harga kedelai tersebut berdampak pada biaya produksi yang meningkat dan menyebabkan keuntungan berkurang. Menurut Samsizar, kenaikan harga kedelai karena pasokannya sebagian besar dari impor. Pada tiga hari yang lalu harga kedelai yang dibelinya mencapai Rp 7.600 per kilogram. Beberapa waktu sebelumnya harga kedelai hanya Rp 7.400 per kilogram. “Saat ini kemungkinan harga kedelai makin naik karena dolar AS menembus Rp 15.000,” kata Samsizar.

Di sisi lain, ungkap Samsizar, dengan harga dolar AS naik maka daya beli masyarakat akan melemah dan mengurangi pembelian tahu. Hal itu akan berdampak pada berkurangnya produksi dan omzet penjualan. Sehingga, kata Samsizar, saat ini biaya produksi meningkat sementara penjualan menurun. Oleh karena itu, perajin tahu menyiasati kenaikan kedelai dengan memperkecil ukuran dan mengurangi produksi.

Awalnya, kata Samsizar, dalam sehari ia mengolah sebanyak 4 kuintal kedelai menjadi tahu. Sementara saat ini bahan baku kedelai yang diolahnya turun menjadi dua kuintal. “Kami berharap pemerintah segera mungkin swasembada kedelai tidak hanya mengandalkan impor,” ujar Samsizar. Sebab jika impor maka harga kedelai akan tetap bergantung pada nilai kurs dolar AS.

Samsizar juga berharap adanya upaya pemerintah untuk menekan lonjakan harga kedelai. Salah satu caranya bisa dengan memberikan subsidi terhadap komoditas kedelai sehingga harga tidak mengalami kenaikan. (rci/red)

Siapkan Berkas Anda, 19 September Pendaftaran CPNS Dibuka

JAKARTA, Tribun Riau- Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi dibuka pada 19 September 2018 mendatang. Pendaftaran dilakukan serentak secara daring oleh Panitia Seleksi Nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui portal sscn.bkn.go.id.

“Pendaftaran CPNS dibuka tanggal 19 September. Jadi, calon pendaftar bisa mempersiapkan dalam dua pekan ini,” ungkap kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/9).

Dia menyampaikan, pendaftaran CPNS berlangsung dalam rentang waktu dua minggu. Kemudian, yang memenuhi syarat akan diumumkan pada 16 Oktober 2018. Sementara itu, untuk pelaksanaan computer assisted test (ACT), seleksi kompetensi bidang (SKB) dan seleksi kompetensi dasar (SKD) digelar pada 20 Oktober.

“Adapun pengumumannya akan kami buka pada tanggal 30 November 2018,” kata dia menjelaskan.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan-RB) menyatakan, formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah final. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mudzakir memastikan, pada perekrutan tahun ini, Kemenpan-RB membuka formasi bagi guru dan dosen dengan jumlah yang cukup signifikan.

Namun, tentunya, dia mengaku, jumlah tersebut belum bisa menambal kekurangan tenaga pendidik di seluruh daerah.

“Untuk angka pasti, belum bisa kami sampaikan berapa-berapanya, ya. Tunggu saja, namun memang formasi guru dan dosen berbeda,” ujar dia.

Sebelumnya, tahun ini pemerintah berencana merekrut 100 ribu guru yang terdiri atas guru honorer dan nonhonorer. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano berharap, kuota 100 ribu guru baru tersebut bisa langsung ditugaskan di zona-zona ‘kurus’ atau kekurangan guru PNS.

“Jadi ya, harapan kita Menpan-RB bisa mengikuti kebutuhan di zonasi itu (kurus) biar sinkron juga. Itu harapan kami ya, tapi kebijakan kembali ke Menpan-RB, mungkin mereka punya hitungan sendiri,” ungkap Supriano dilansir Republika, Selasa (5/9). (rci/red)

Sepasang Pasutri Ini Meninggal di Lapas Klas II B Lumajang

ilustrasi - Penemuan mayat
ilustrasi - Penemuan mayat

LUMAJANG, Tribun Riau- Pasangan suami istri, tahanan titipan Polres Lumajang bernama Rasit (30 tahun) bersama istrinya Fatimah (18) meninggal dunia dalam kondisi berpelukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang, diduga akibat minum racun sianida.

“Kami melakukan jemput bola ke laboratorium forensik di Surabaya untuk mendapatkan hasil uji laboratorium dari bekas botol dan gelas yang ditemukan di lokasi, hasilnya terdapat kandungan zat racun sianida,” kata Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lumajang AKP Hasran, saat dihubungi di Lumajang, Kamis malam (6/9).

Menurutnya, Polres Lumajang akan menyelidiki bagaimana racun sianida tersebut bisa masuk ke dalam Lapas Kelas II B Lumajang, padahal setiap pengunjung yang keluar masuk diperiksa petugas dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

“Fokus kami ingin menyelidiki hal itu kenapa bisa sampai terjadi di lapas. Pada pemeriksaan awal saat kejadian meninggal pasangan suami istri tersebut, sejumlah petugas sudah kami mintai keterangan,” ujarnya.

Setelah hasil laboratorium forensik itu keluar, lanjut dia, Polres Lumajang akan melakukan pendalaman terkait dengan lolos racun sianida yang dibawa masuk pengunjung ke dalam Lapas Kelas II B Lumajang tersebut. Ia mengatakan motif meninggal pasangan suami istri itu karena bunuh diri, dan diduga racun sianida itu sengaja dibawa oleh istrinya untuk diminum bersama-sama di dalam Lapas Lumajang berdasarkan cerita rekan korban.

“Korban Rasit sempat bercerita atau curhat kepada rekan tahanan lainnya di dalam satu kamar bahwa korban tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya, sehingga dari sana diketahui bahwa korban sengaja bunuh diri,” katanya.

Tahanan titipan Polsek Kota Lumajang Rasit meninggal dunia bersama istrinya Fatimah dalam kondisi berpelukan, saat istri dan ibunya Rasit (Burawi) berkunjung ke Lapas Lumajang untuk menjenguk korban pada 31 Agustus 2018. Di areal kunjungan keluarga tahanan/narapidana, Rasit membawa satu botol air mineral dan meminta gelas plastik di kantin lapas, kemudian menuangkan air dari botol mineral ke gelas dan diminum secara bersama-sama dengan istrinya.

Tidak lama kemudian, keduanya kejang masih dalam posisi duduk berpelukan dan tiba-tiba merebahkan diri hingga dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke poliklinik di dalam Lapas Lumajang tersebut. (rci/red)

Terungkapnya Kematian Vokalis The Cranberries

Vokalis Cranberries Dolores O'Riordan
Vokalis Cranberries Dolores O'Riordan

LONDON, Tribun Riau- Pengadilan Koroner (petugas yang melakukan pemeriksaan mayat dalam hal mati mendadak) London Barat, telah menyelidiki kematian Vokalis The Cranberries, Dolores O’Riordan. Hasilnya menyebutkan Dolores tewas karena tenggelam di bak mandi di bawah pengaruh alkohol.

Pemeriksaan yang dilakukan pada hari ulang tahun Dolores ke-47 yakni 6 September, menyebutkan Dolores terlalu banyak meminum minuman beralkohol sebelum ditemukan tewas di kamar 2005 Hotel Hilton, Park Lane, London, Inggris, pada 15 Januari 2018 silam. Tingkat alkohol di dalam darahnya mencapai 330 mg per 100 ml, empat kali lipat dari aturan legalnya.

Dolores ditemukan oleh pembantunya dalam keadaan tewas di kamar mandinya, terendam di bak mandi mengenakan rompi panjang dengan piyama. Pada pukul 09.16 waktu setempat, ia dinyatakan tewas oleh kepolisian yang datang karena dihubungi oleh pembantunya yang panik.

Dolores terbukti mabuk berat dan merokok, serta meminum obat Lorazepam. Lima botol minuman ditemukan kosong di minibar hotelnya.

Salah seorang pemeriksa jenazah Dolores, Shirley Radcliffe, menyebut tingkat bahan kimia dalam darahnya bersifat terapeutik. Polisi juga menyebut tidak ada yang mencurigakan dari kematian penyanyi dari Irlandia itu.

“Tidak ada bukti yang mencurigakan, ini murni kecelakaan, hanya kecelakaan yang tragis,” jelas dia.

Salah seorang psikiater yang menangani bipolar yang dialami Dolores, Robert Hirschfield, mengatakan Dolores baik-baik saja hingga Desember 2017. Namun pada September 2017, Dolores sempat menulis sebuah surat bunuh diri dalam keadaan dia mabuk berat dan meminum Lorazepam.

“Dia baik-baik saja, dia tidak minum, dia hanya sedikit sedih pada Hari Natal, tapi tidak ada pikiran dia untuk bunuh diri,” kata Robert.

Ibu Dolores, Eileen, dan dua orang saudara Dolores, datang dalam pemeriksaan tersebut. Selain itu, anggota band The Cranberries lainnya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pengertian para fansnya, atas apa yang terjadi vokalis mereka.

Dolores O’Riordan, lahir di Limerick pada 1971, bergabung dengan The Cranberries (sebelumnya disebut Cranberry Saw Us) pada 1990 dan terus bertahan hingga 2003. Lalu mereka bertransformasi pada 2009.

Hits mereka termasuk Linger, yang mencapai 10 besar di AS dan Irlandia dan peringkat 14 di Inggris. Pada saat kematiannya, Dolores berada di London untuk recycle lagu Zombie, salah satu hits terbesar The Cranberries, bersama salah satu band rock, Bad Wolves. (rci/red)

Calon Ketua Umum PWI Wajib Tandatangani Pakta Integritas

Logo PWI
Logo PWI

JAKARTA, Tribun Riau- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar kongres XXIV pada tanggal 27 sampai 30 September di Solo. Dalam kongres tersebut, semua calon ketua umum wajib menandatangani Pakta Integritas yang telah disepakati.

Pakta Integritas yang diajukan oleh Panitia Pengarah telah disetujui oleh Rapat Pleno Pengurus PWI Pusat, Selasa, (4/9).

Menurut Ketua Tim Pengarah, Ilham Bintang, Pakta Integritas berisi perjanjian bahwa semua calon ketua umum tidak akan melakukan politik uang dan tidak membawa organisasi PWI ke dalam politik praktis atau berafiliasi dengan salah satu partai politik. Hal ini sebagai bagian untuk menjaga moral PWI sebagai organisasi wartawan di Indonesia.

“Pakta Integritas ini untuk menjaga moral PWI, sekaligus sebagai contoh kepada organisasi lain,” kata Ilham dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/9).

Dalam Pakta Integritas ini juga disebut, bila calon ketua umum yang kemudian terpilih menjadi ketua umum PWI terbukti terlibat politik uang, maka dia wajib mengundurkan diri. Proses pengunduran sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Menurut Ilham, kongres PWI kali ini sangat strategis buat PWI maupun masyarakat pers. Sebab ke depan PWI menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dari aspek profesionalisme wartawan yang akan berhadapan dengan media sosial yang semakin liar, aspek perekonomian yang semakin berat, dan aspek politik yang semakin panas.

Tercatat ada beberapa bakal calon Ketua Umum seperi Atal Depari, Hendro Basuki, Hendri Ch Bangun, Sasongko Tedjo, Wina Armada Sukardi. (rls)

Sembilan Atlet NPC Rohul Terima Dana Pembinaan

Ketua NPC Rohul Pius, salurkan bantuan uang pembinaan kepada 9 atlet berpretsasi
Ketua NPC Rohul Pius, salurkan bantuan uang pembinaan kepada 9 atlet berpretsasi

‎ROKAN HULU,Tribun Riau- Sebanyak 9 atlet disabilitas di bawah naungan National Paralympic Committee Kabupaten Rokan Hulu (NPC Rohul) menerima dana pembinaan dari Pemkab Rohul, Rabu (5/9/2018).

Dana pembinaan bersumber dari hibah APBD Rohul, diberikan kepada sembilan atlet NPC Rohul berprestasi di ajang Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov‎) Riau 2017, masing-masing atlet mendapatkan Rp 1 juta.

Dana pembinaan diserahkan Ketua NPC Rohul Pius, di aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul, dihadiri Kepala Disdikpora Rohul Ibnu Ulya diwakili Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Rohul Junneidi S.Pd‎, Anggota DPRD Rohul dari Fraksi PDI Perjuangan Yetni Jon Hendri, dan para atlet NPC Rohul.

Ketua NPC Rohul Pius menegaskan, bahwa ada 15 atlet NPC Rohul yang dikirim di Peparprov Riau tahun 2017 lalu. Namun hanya 9 atlet yang meraih prestasi, dengan perolehan medali 9 medali emas, 6 medali perak, dan 6 medali perunggu.

“Dikarenakan keadaan dana cukup minim, sehingga kita ratakan. Sebenarnya‎ dalam prestasi ini harus ada rendah, yang meraih emas lebih besar tentunya,‎” jelas Pius.

Menurut Pius, masing-masing dana Rp 1 juta diberikan kepada 9 atlet NPC Rohul berprestasi bukan bonus, hanya dana pembinaan, karena di tahun 2019 Provinsi Riau akan mengadakan Peparprov, untuk seleksi atlet menghadapi Pekan Paralympic Nasional (Peparnas‎) 2020 di Papua.

Disampaikan Pius, sebagai penyambung lidah pengurus dan atlet NPC Rohul, ia mengharapkan agar pemerintah daerah ikut memperhatikan atlet NPC Rohul, sama halnya perhatian dengan atlet di bawah naungan KONI Rohul.

Diungkapkannya, seperti tahun 2016 lalu, NPC Rohul tidak mendapatkan anggaran, karena adanya aturan baru dari pemerintah, hingga mereka tidak bisa menyewa kantor. Tetapi, tahun 2017 NPC Rohul bisa mendapat‎ bantuan Rp 100 juta dari Pemkab Rohul. Bantuan hibah tersebut digunakan untuk pembinaan atlet, persiapan atlet, dan lainnya.

Terkait kantor, Pius mengakui mereka tak sanggup lagi menyewa tempat. NPC Rohul pernah mengajukan ke Pemkab Rohul agar bisa gunakan rumah dinas pejabat, tapi sampai sekarang belum ada jawaban.

Namun, ada saran dari anggota DPRD Rohul Yetni Jon Hendri, agar NPC Rohul mengajukan agar bisa menempati kantor di sebelah Sekretariat KONI‎ Rohul, Pius sangat menyambut baik saran wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

“Kita mendukung sekali, bila DPRD sudah bicara maka kita akan ikuti,” sebut Pius dan mengaku soal penyandang disabilitas seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Kemudian, anggota DPRD Rohul, Yetni Jon Hendri mengaku, bahwa pembinaan atlet disabilitas sebenarnya‎ bukan hanya tanggung jawab NPC Rohul saja, namun tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah.

Sambung Yetni Jon Hendri, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama. DPRD Rohul akan sangat mendukung soal anggaran NPC Rohul, apalagi bantuan digunakan untuk pembinaan atlet disabilitas.

Kabid Pemuda Olahraga di Disdikpora Rohul, Johnnedi, berharap kekurangan dan keterbatasan tidak menjadi halangan untuk para atlet NPC Rohul untuk terus berprestasi, baik di tingkat provinsi, nasional, sampai internasional.

Sebut Johnnedi, karena Sekolah Luar Biasa atau SLB sudah di bawah naungan Provinsi Riau, maka Disdikpora Kabupaten Rohul hanya bisa membantu organisasinya, apa saja yang bisa dibantu.

‎Walaupun demikian, Johnnedi mengatakan untuk bantuan Disdikpora Rohul tetap mengacu ketersediaan anggaran daerah.

“Terpenting, kita mensupport kegiatan ini, karena ini kebanggaan Rohul,” ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan ke masyarakat Rohul yang mempunyai anak disabilitas, agar jangan minder karena mereka (anak) juga bisa berprestasi.

“Tidak ada yang tidak bisa, bila kemauan itu ada,” tegas Johnnedi. (mad)

Terbaru

Populer