ROKAN HULU,Tribun Riau- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Sawir Achmadi menggelar sosialisasi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para wartawan dari berbagai media massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Wartawan Rohul, Selasa (18/9/2018) siang.

Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Sekeretariat Foswar Rohul di Jalan Tuanku Tambusai Pasirpengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, karena profesi wartawan merupakan profesi yang penuh risiko dengan tingkat mobilitas kerja yang tinggi setiap saat dan di manapun dalam tugas peliputan berita.

Terpantau kedatangan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rohul Sawir Achmadi disambut hangat oleh Ketua Foswar Yusrizal Thamrin, bersama pengurus dan anggota Foswar.

“Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting kepada kita wartawan khususnya di Foswar karena sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas peliputan berita serta BPJS Ketenagakerjaan program Pemerintah yang diperkuat pada Peraturan Bupati Rohul nomor 24 tahun 2017 untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pekerja khususnya di Rokan Hulu,” kata Ketua Foswar.

“Seluruh wartawan yang tergabung di Foswar sudah kita daftarkan menjadi peserta, mudah-mudahan masyarakat Rohul yang belum terdaftar kita himbau untuk mendaftarkan dirinya, sehingga Foswar mengawalinya,” tambah Yusrizal Thamrin.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPJSTK Rohul yang terus melakukan sosialisasi pentingnya BPJSTK ini di seluruh masyarakat termasuk kepada wartawan di Foswar,” harap Ysrizal.

Sosialisasi itu diselenggarakan BPJS KT Cabang Rohul juga dirangkaikan penyerahan sertifikat kepersetaan dari BPJS KT pusat ditandatangani Direktur Utama Agus Susanto dan kartu kepada Wartawan di Foswar.

Sementara dalam sambutannya Kepala BPJSTk Rohul Sawir Achmadi menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan kerja menjadi salah satu pilihan utama kalangan pers, sebagai langkah antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat bertugas dilapangan.

Kecelakaan kerja, ujarnya, sebagai salah satu jenis risiko yang dihadapi wartawan dalam melaksanakan tugas.

“Sangat mungkin terjadi di manapun dan kapanpun,” katanya.

Ia menguraikan ,akibat kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, antara lain luka ringan, parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap dan bahkan meninggal dunia.

Sawir Achmadi mengharapkan, teman-teman wartawan menyebarluaskan program-program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui pemberitaan masing-masing media.

Adapun program BPJS Ketenagakerjaan antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Tambahnya Achmadi ,yang bisa mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, selain pekerja penerima upah juga pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri, seperti penambang pasir, pedagang pasar, petani, tukang ojek, pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, dan wartawan.

“Hanya dengan Rp16.800 per orang per bulan, para pekerja BPU bisa terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian,” ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya jaminan sosial, maka pekerja akan makin produktif dan efektif dalam bekerja.

Sementara itu bagi peserta, yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perobatan ditanggung pihak BPJSTK sistem alimitit.

“Biaya tranprotasi dari tempat kecelakaan kerja sampai ke Rumah Sakit yang sudah bekerjasama pihak BPJSTk juga ditanggung sesuai aturan yang ada,” tuturnya. (mad)

Saat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sawir Achmadi sosialisasi dan penyerahan Sertifikat dan Kartu Peserta diterima Ketua Foswar Yusrizal Thamrin. (mad)

ROKAN HULU,Tribun Riau- Setelah sekitar 20 tahun permasalahan tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersengketa, akhirnya tuntas.

Atas perjuangan maksimal dilakukan Pemkab Rohul yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akhirnya tapal batas Rohul dengan kedua kabupaten tetangga telah final dan mengikat (binding).

Hal itu dibuktikan dengan diterimanya 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) oleh Bupati Rohul, H Sukiman yang resmi diserahkan Wakil Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim.

Penyerahan Permendagri Batas Daerah antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumut dan antar Kabupaten/kota dalam provinsi Riau, digelar di ruang rapat lantai II kantor Gubernur Riau, Senin (17/9/2018) siang kemarin.

Menyikapi dua Permendagri tentang tapal batas Rohul dengan Kabupaten Palas dan Paluta Provinsi Sumut, Bupati Rohul H Sukiman bersyukur dan terimakasih ke Pemerintah Provinsi Riau serta Mendagri, yang sudah memfasilitasi permasalahan tapal batas tersebut.

Diakui Bupati Sukiman, karena hampir 20 tahun permasalahan tapal batas Provinsi Riau yakni Kabupaten Rohul dengan Palas belum tuntas. Sehingga terjadi polemik sengketa lahan antara masyarakat Rohul dengan daerah perbatasan, bahkan sudah memakan korban jiwa.

“Dengan finalnya tapal batas daerah Rohul dengan Kabupaten Palas dan Paluta, maka kedepannya tidak ada lagi terjadi sengketa lahan serta bentrok fisik antara masyarakat maupun dengan perusahaan di daerah perbatasan,” ujar Bupati.

“Karena, secara resmi tapal batas daerah antara Kabupaten Rohul dengan Palas maupun Paluta Provinsi Sumut sudah final juga mengikat, dengan diterimanya dua Permendagri oleh Pemkab Rohul,” tambah H Sukiman, yang juga mantan Dandim Indragiri Hilir (Inhil).

Dijelaskan Bupati, dengan sudah diterimanya Permendagri tersebut, kedepannya tidak ada lagi gugatan dari pihak manamun, karena tapal batas daerah yang telah ditetapkan itu sudah final dan mengikat.

“Menindaklanjut dari penetapan tapal batas daerah tersebut, Kemendagri bersama Pemprov Riau dengan mengundang Pemkab Palas serta Paluta juga Rohul, akan turun ke lapangan untuk menetapkan titip koordinat sesuai dengan yang ada di peta,” terang Bupati Sukiman.

Bupati Sukiman, belum bisa memastikan kapan jadwal turun ke lapangan untuk menetapkan titik koordinat sesuai dengan Permendagri tersebut.

“Jadwal penetapan titik koordinat di lapangan sekaligus pemasangan patok atau pilar batas daerah Rohul dengan Sumut, kita masih menunggu informasi Pemprov Riau dan pihak Kemendagri lebih lanjut,” tegasnya. (mad)

ROKAN HULU,Tribun Riau- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (BEM UPP), mempertanyakan keseriusan Bupati Rokan Hulu (Rohul) H.Sukiman, terkait Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Rohul, Riau, sejak tujuh bulan lalu.

Menurut Sekretaris Jenderal BEM UPP, M. Akbar Hermawan, beberapa kali pihaknya mempertanyakan proses pengusulan calon wakil Bupati Rohul yang lowong sejak 14 Pebruari 2018 lalu, namun Sukiman terkesan cuek dan selalu mengalihkan pembicaraan.

“BEM UPP sudah dua kali menanyakan langsung ke Bupati tentang proses pengusulan Wabup Rohul ke DPRD untuk dipilih, beliau cuek dan terkesan mengalihkan pembicaraan,” kata Akbar didampingi delegasi BEM UPP, Rahmat Solihin Bidang Kominfo dan Ariswansyah, Bidang Sospol saat konprensi pers di kantor Foswar, Senin sore (17/9/2018).

Di Sekretariat Foswar, delegasi BEM UPP diterima langsung oleh Ketua Umum Foswar Yusrizal Thamrin, Sekum Foswar Sarif Alamsyah, Ketua Harian Foswar Darmansyah serta beberapa wartawan Media Cetak, elekrronik dan Online.

Disebutkan M Akbar, pihaknya juga sudah mempelajari dan mencermati aturan tentang pengisian wakil Bupati itu serta audiensi langsung dengan pimpinan DPRD Rohul, ternyata persoalannya saat ini berada di Bupati Rohul.

“Kalau dari DPRD Rohul sendiri malah sudah mendesak Bupati untuk segera mengusulkan 2 nama calon Wabup itu, diantaranya melalui Surat Ketua DPRD 23 Agustus 2018 lalu, ” kata Akbar.

Akbar sangat menyayangkan lemah dan lambannya Bupati Sukiman yang juga Ketua DPC Gerindra Rohul itu dalam. Mengambil keputusan, terutama dalam menyatukan persepsi di kelompok partai pengusung.

“Jika dalam beberapa hari ke depan, Bupati belum juga mengirimkan 2 nama calon Wabup untuk dipilih DPRD, maka masa BEM UPP akan melakukan aksi demo untuk mendesak Bupati,” ungkapnya.

Bupati Belum Balas Surat DPRD

Sementara itu Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, SH membenarkan BEM UPP sudah melakukan konsultasi ke DPRD mempertanyakan proses pengisian kekosongan Wakil Bupati tersebut.

“Ya, tadi siang mereka (BEM UPP -Red) kesini ketemu kita, kita apresiasi saja Bang, ternyata mereka peduli dan fungsi kontrol mereka berjalan,” kata Kelmi, Senin (17/9/2018).

Disebutkan Kelmi, pihaknya sudah menjelaskan segala sesuatunya sesuai aturan, termasuk DPRD sudah mengirimkan surat kepada Bupati, 23 Agustus 2018 lalu, walaupun surat resmi DPRD itu sampai kini belum dibalas Bupati.

“Dan kita sarankan adik adik mahasiswa untuk menanyakan langsung hal itu ke Bupati, sementara surat kita yang belum dibalas Bupati, akan segera kita tindak lanjuti mengirim surat kedua, “tegas Kelmi. (mad)