DUMAI, Tribunriau- Ratusan juta digelontorkan untuk merehabilitasi/pemeliharaan 15 unit pintu air di Kota Dumai.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Dumai Tahun 2018, beberapa hari yang lalu.
Beberapa tokoh masyarakat menyikapi dana ratusan juta tersebut sangat tak masuk akal.
“Saya malah ikut bersama-sama yang lainnya untuk memperbaiki pintu air tersebut, hanya dikasih pelumas (oli) agar engsel pintu air tersebut dapat lancar untuk buka tutup,” ujar salah Tokoh masyarat yang juga seorang RT namun enggan namanya dipublikasi.
Diyakininya, pemeliharaan pintu air tersebut tak lebih dari sekedar pengecatan dan pemberian pelumas agar egsel atau pembuka pintu dapat lancar.
“Kalau saya lihat di lapangan, pintu-pintu air tersebut hanya diberikan pelumas, kalaupun tambah cat, tak akan sampai 2 juta per pintu,” tambahnya.
Sedangkan itu, Kadis PUPR, H Syahminan membenarkan bahwasanya biaya yang digelontorkan untuk pemeliharaan 15 unit pintu air tersebut sebesar lebih kurang lima ratus juta. Hal tersebut setelah memastikan naskah LKPj Walikota Dumai Tahun 2018 yang didalamnya benar terdapat poin rehabilitasi pintu air.
Namun, Syahminan tak dapat merinci apa saja kegiatan dalam rehabilitasi tersebut sehingga memiliki angka yang cukup besar.
“Kalau masalah rinciannya, silahkan hubungi PPK-nya,” ujar Syahminan kepada Tribunriau.com, Selasa (22/4/2019).
Sementara itu, secara terpisah, Reza Pahlevi selaku PPK pada tahun kegiatan 2018 tersebut, ketika dihubungi Tribunriau, Selasa (22/4/2019) merincikan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pintu air tersebut bukan hanya sekedar pemberian oli, namun melingkup hingga honor penjaga pintu, security, biaya pengecatan, pemeliharaan mesin serta yang lainnya. (isk)
JAKARTA, Tribunriau- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Untuk itu Atal mengimbau semua pihak, termasuk media massa, untuk bersabar dan tidak memperkeruh suasana yang menjadikan persatuan Indonesia jadi rentan.
Kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 21 April 2019, Atal yang juga merupakan pemimpin redaksi Suara Karya mengimbau tim sukses kedua paslon mengawasi jalannya rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Desa/Kulurahan, Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan KPU Pusat.
“Kami juga mengimbau media mengawasi perhitungan suara, pengawalan kertas suara, dan proses pembuatan berita acara,” kata Atal. Yang lebih penting dari semua itu, menurut Atal, media massa sebaiknya menahan diri dalam pemberitaan sensasional. “Sebaiknya media tidak ikut memprovokasi massa,” kata Atal.
Atal menyayangkan polemik seputar tudingan sekelompok orang bahwa kelompok lain tidak konstitusional (inkonstitusional) karena mendasarkan pada perhitungan data yang mereka lakukan sendiri. Padahal, kata Atal, perhitungan cepat pun pada dasarnya tak bisa dikatakan sebagai pilihan konstitusional.
“Yang benar-benar konstitusional itu tentu saja perhitungan riil (real count) yang dilakukan KPU. Jadi, sebaiknya memang semua pihak bersabar dan menahan diri sampai KPU selesai menghitung dan mengumumkan hasil riil Pilpres dan Pileg. Dan, KPU sendiri juga harus lebih cepat mengentri data. Masak sudah hari kelima yang dientri baru di bawah 10 persen,” kata dia.
Senada dengan Atal, Direktur Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) Titan mengimbau masyarakat dan organisasi pemantau pemilu terus mengawasi semua tahapan rekapitulasi perhitungan suara, baik Pilpres maupun Pileg.
“Kami juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) proaktif mengawasi kinerja penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai KPPS,” Titan. Tidak hanya itu, Mappilu yang memiliki pemantau di 17 provinsi dan hampir 200 kabupaten/kota, menemukan beberapa kecurangan di berbagai tingkat. Karena itu Mappilu meminta DKPP bersikap tegas dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Imbauan tersebut dikemukakan menyusul situasi yang memanas seiring perhitungan suara. Hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis televisi memenangkan pasangan calon nomor satu. Di sisi lain, pasangan calon nomor dua melakukan perhitungan sendiri berbasis real count. (rilis)
ROHIL,Tribunriau – Gubernur Riau H.syamsuar berkomitmen dalam rangka mengembangkan pariwisata halal, sebab bisa berdampak pertumbuhan ekonomi masyarakat, apa lagi Riau termasuk destinasi wisata halal nomor 3 di indonesia .
“Saya sampaikan, pariwisata Halal ini, Alhamdulillah Indonesia Nomor 1 Dunia bersama malaysia, Ada kemaren penilaian lembaga internasional dan dari hasil penilaian itu Indonesia dan malaysia Nomor 1 di Dunia, Kemudian Riau termasuk Nomor 3 di Indonesia. Jadi nomor 1 Lombok, Nomor 2 Aceh dan Nomor 3 Riau dan kepri,” kata Gubernur Riau pada kunjungan kerja di Rohil, minggu (14/4/19) kemaren.
Dijelaskan syamsuar, minggu yang lalu Ia diundang oleh menteri pariwisata dalam rangka kerja sama atau sekaligus memberikan penghargaan kepada provinsi Riau yang telah berhasil dalam rangka mengembangkan pariwisata halal termasuk kota Bagansiapiapi.
“Saya juga menyampaikan kepada pak menteri , banyak sebenarnya potensi pariwisata yang kami harapkan juga bisa dikembangkan dengan kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.
Lanjutnya, Sekarang beberapa Daerah di indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Destinasi pariwisata , termasuk juga kabupaten Rokan Hilir. tapi belum ada di Riau ini yang namanya kawasan ekonomi khusus pembangunan pariwisata, makanya saya sampaikan kepada menteri dan pak menteri juga tertarik, maka saya sampaikan di Rokan Hilir ini ada pulau yang sangat indah, disitu juga ada potensi untuk dibuat resort-resort yang dipasarkan untuk pariwisata.
“Saya juga tawarkan pulau rupat, pulau rupat juga pulau yang telah dipersiapkan sebagai kawasan strategis pembangunan pariwisata yang ada di Riau, ini juga sudah masuk program Nasional. Insya Allah, saya sudah sampaikan kepada menteri untuk bisa datang ke Riau, sekaligus merangsang atau memotifasi Daerah dalam rangka pembangunan pariwisata Daerah Riau, ” harapnya.
Tambah syamsuar, Nanti pada bulan juni ada kegiatan Bakar tongkang di kabupaten Rokan Hilir, memang Bakar tongkang beliau sudah tau dan saya berharap nanti pak menteri bisa hadir ke Bagansiapiapi menyaksikan bakar tongkang dan sekaligus nanti akan saya bawa melihat pulau- pulau dari atas dan sekaligus juga ke Dumai melihat dermaga penyeberangan roro dari malaka – ke Dumai.
“Ini semua adalah dalam rangka untuk memaju ekonomi-ekonomi yang ada di Daerah, makanya saya harapkan kepada kita semua, agar nanti apa saja yang berkaitan ,bisa memacu pertumbuhan pariwisata,” ujarnya.
Perlu diketahui, Pariwisata Halal yang dimaksudkan, bukan berati nanti haram tidak boleh, ini semua adalah semacam produk yang kita harapkan nanti juga bisa memberikan kesempatan kepada warga dari timur tengah untuk berwisata ke Daerah kita.
Majunya NTB, lombok dan lain sebagainya itu dan majunya malaysia karena hanya mengembangkan pariwisata halal, sehingga kalau kita bandingkan sekarang kunjungan wisata kita yang ada di Malaysia , terutama dari timur tengah yang lebih banyak ke malaysia, jadi keinginan menteri ini karena malaysia dekat dengan Riau, mudah-mudaham dapat memacu angka wisata berkunjung ke Daerah kita ini.
” Saya tentunya berharap kepada masyarakat Riau , kita suport ini, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang memang apa yang diharapkan oleh pemerintah kita, Devisa kedepannya itu nanti bisa mengalahkan ekspor CPO, kalau sekarang ini sudah dibawah di Visa ekspor Migas, dan Cita-cita pemerintah kita agar nanti Devisa bisa diatas CPO,” harapnya.
Jadi pemasukan Devisa pariwisata halal ini dampak besarnya adalah kepada ekonomi masyarakat, karena kita tau pengunjung butuh makan, butuh minuman, akomodasi dan butuh kenangan berupa cendra mata yang akan dibawa pulang, ini semua adalah dapat memacu peningkatan ekonomi Rakyat kita yang ada di Daerah ini
Kerja besar ini tentunya tidak bisa juga dari pemerintah tapi harus juga ada dukungan dari masyarakat, apa yang menjadi program pemerintah ini mari kita Dukung bersama, ” ujar Syamsuar. (hen)
ROHIL, Tribunriau – Gubernur Riau (Gubri) H.Syamsuar secara resmi membuka Rapat koordinasi (Rakor) Lurah dan penghulu Se-Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun 2019, senin (15/4/19) di gedung H.misran Rais Bagansiapiapi.
Rakor tersebut dihadiri Bupati Rohil H.Suyatno.Amp, ketua DPRD Nasrudin Hasan, sekdakab Rohil Drs.Surya Arfan.MSi, Asiaiten Administrasi pemerintahan setdaprov Riau Ahmad syaharofi, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD dan camat seRohil.
Dalam sambutanya Bupati Rokan Hilir H.Suyatno melaporkan jumlah penduduk kabupaten Rokan hilir mencapai 637 Ribu jiwa, yang terdiri dari 18 kecamatan, 173 kepenghuluan dan 25 kelurahan.
Sebelumnya ada 3 kecamatan yang memiliki kode wilayah, yakni kecamatan tanjung medan, balai jaya dan Bagan sinembah, Alhamdulillah sekarang sudah ada kode wilayahnya yang dikeluarkan menteri dalam Negeri
Ia menyampaikan beberapa keinginan masyarakat kabupaten Rokan Hilir dihadapan Gubernur Riau saat ini, tentang jalan lintas Senaboi – Dumai bisa diselesaikan, selama ini jalan tersebut tidak bisa dilanjutkan pekerjaanya karena ada HPH
Selanjutnya jalan lintas pesisir juga ada komitmen bersama antara pemprov Riau dengan pemkab Rohil, untuk pembangunan jembatan adalah pemprov Riau, sementara pembangunan jalan adalah pemkab Rohil. Pembangunan jalan panipahan menuju sungai Rakyat kabupaten Labuhan Batu akan tersambung nantinya,” kata Suyatno
Gubernur Riau H.Syamsuar mensuport pembangunan yang sudah terlaksana dapat berjalan dan memerlukan kerja sama antara pemerintah kabupaten bersama provinsi agar nanti kedepan lebih meningkat lagi pembangunan -pembangunan yang diharapkan masyarakat kita
Kemudian juga saya sampaikan berkaitan dengan pertanian, pembangunan pertanian juga termasuk program pemerintah berkaitan dengan ketahanan pangan, udah siap ini sebenarnya, agar nanti pemerintah pusat mendukung melalui APBN, saya harapkan nanti yang ini juga didukung oleh pemerintah Daerah khususnya penghulu, lurah,camat, kita berharap ketahanan pangan bisa diproleh Dua kali,soal anggaran nanti bisa kita peroleh melalui Dana APBN.
Tambahnya, program peremajaan sawit, bukan hanya terbuka diwilayah plasma PTP, tapi juga terbuka diwilayah wilayah lain, jadi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan dukungan, kami siap membantu.
Selanjutnya, program pariwisata halal, perikanan, juga pendidikan, bagaimana bisa ada perguruan tinggi di Rohil, apakah itu politeknik atau institut, mudah-mudahan program-program ini nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Saya sampaikan kepada pak penghulu Dana Desa sebenarnya banyak untuk pembangunan Desa, tapi saya berharap disamping pembangunan infrastrukrur tapi sumber daya ekonomi juga sangat perlu untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dibawah, masih banyak Desa kita yang belum memiliki Bumdes yang diharapkan bisa mengerakkan ekonomi desa,” harap syamsuar. (hen)
ROHIL-tribun Riau – Gubernur Riau ( Gubri) H.syamsuar beserta rombonngan kunjungan kerja (kunker) di kabupaten Rokan Hilir (Rohil) , minggu (14/4/19), pada kunjungan kerja ini syamsuar prioritaskan program infrastruktur.
Dalam sambutanya gubernur Riau H.syamsuar mengatakan,Tentunya banyak harapan Rokan hilir dan aspirasi masyarakatnya, tadi saya kekampung halaman jumrah berziarah kemakam orang Tua saya, dijalan ada masyarakat yang minta dibangun jalan agar bagus, begitu banyak aspirasi masyarakat bagaimana infrastruktur lebih baik dimasa yang akan datang, hal inilah barang kali yang menjadi prioritas kita dalam membangun kedepan dan kami senergikan yang diharapkan oleh program masing-masing Bupati dan wali kota se – provinsi Riau, karena ifrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian semua yang ada di Riau , kalau jalanya Bagus ,ekonomi akan Bagus juga.
“Inilah nantinya prioritas kami kedepan, juga beberapa hari yang lalu juga sudah kami sampaikan kepada Bupati terutama jalan dari Bagansiapiapi menuju simaboi dan juga Dumai, Memang sudah lama di Rintis oleh pak Annas ,saya semalam kebetulan bersama menteri lingkungan hidup dan ini memang sudah perintah presiden Republik Indonesia terhadap jalan – jalan dan juga pemungkiman yang masuk dalam kawasan hutan, ini menjadi prioritas untuk dapat dibantu, agar berguna bagi masyarakat untuk memajukan Daerah,” ujarnya.
Lanjutnya,Sekarang ini kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan yang masuk dalam kawasan hutan,temasuk juga jalan kota Bagansiapiapi menuju senoboi dan Dumai, persoalan ini memang sudah cukup lama, apalagi termasuk areal HPH, dan itu sudah sisampaikan ke menteri lingkungan hidup, karena hal tersebut pemerintah juga yang mengizinkan. tentunya jalan itu pemerintah juga yang mengizinkan agar jalan tersebut bisa tembus ke Dumai.
“Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan,karena kita masih menunggu bagaimana menyelesaikan jalan kereta api dari sumatera utara menuju kabupaten Rokan Hilir dan langsung ke Dumai, ini juga sudah menjadi Ruas jalan dan program kedepan, mudah-mudahan dilanjutkan nanti oleh Bapak Jokowi, karena bagaimanapun juga saya juga sudah bertemu dengan pak Gubernur sumatera utara di medan, oleh pak Gubernur sudah disampaikan bahwa jalan itu sudah sampai labuhan Batu, hanya ke Bagan Batu lagi, oleh karena itu sudah saya sampaikan ke Bupati dan diminta kepada dinas perhubungan juga membantu kami termasuk juga camat, semua kepala Desa agar dapat membantu, karena ruas jalan tersebut akan segera dibebaskan tanah nya agar jalan kereta api ini agar segera sampai ke Riau, kitakan tak pernah merasakan Bagaimana bentuknya jalan kereta api,” katanya.
Barang kali program infrastruktur ini sangat bermanfaat sekaligus juga bisa memelihara jalan kita yang ada, jadi multi fungsi jadinya , kalau jalan kereta api ada tentunya jalan yang ada bisa dipertahankan , apalagi jalan Tol dumai yang Insya Allah Tahun ini selesai ,kedepan insya Allah Riau ini akan semakin pesat, kita berharap pak jokowi juga sudah merestui adanya roro Dumai, ‘ harap syamsuar.
Bupati Rokan Hilir dalam sambutanya mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Riau (Gubri) beserta rombongan di kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam rangka kunjungan kerja.
Ia menjelaskan, kabupaten Rokan hilir merupakan tempat sejarah syamsuar yang pada saat itu ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau, hari ini datang lagi ke Rohil, kami sebagai masyarakat kabupaten Rokan Hilir mendoakan agar Bapak Gubernur Riau beserta istri didalam menjalankan tugas kenegaraan, pengabdian terhadap bangsa dan negara khususnya dinegeri yang kita cintai ini, agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya ,yang kemungkinan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi.
“Kami masyarakat kabupaten Rokan Hilir siap mendukung apapun kebijakan-kebijakan yang bapak ambil nanti, disini hadir para tokoh masyarakat, ketua suku dan ini yang kami nantikan kehadiran Bapak Gunernur Khususnya dikota Bagansiapiapi dan sekitarnya,” katanya.
Hanya Doa yang dapat kami sampaikan untuk menyertai bapak Gunernur Riau didalam menjalankan tugas yang begitu berat di 12 kabupaten yang harus beliau pikirkan ,tentunya tidak terlepas dari kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini.
“Sekali lagi, kampung kami perlu perhatian ,mungkin secara gamblang besok akan saya tapalkan ,apa kekurangan-kekurangan kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini,’ tutup suyatno. (hen)
Tribunriau- Gubernur H Nurdin Basirun optimis penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berjalan sukses dan lancar dalam setiap tahapannya hingga selesai. Optimisme tersebut lahir atas keyakinan Nurdin bahwa di Kepri sendiri memiliki kebersamaan dan jalinan silaturahmi yang sudah tumbuh dan bertahan sehingga dapat di buktikan dengan pesta demokrasi akbar tersebut.
“Kita percaya masyarakat tentu juga ingin pemilu berjalan aman dan lancar, mari kita bersama menjaga pemilu berjalan dengan kondusif,” ujar Nurdin saat memimpin Rapat FKPD (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Kepri dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (11/4).
Rapat sendiri turut dihadiri Wakil Gubernur H Isdianto, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, Perwakilan FKPD, Kepala OPD dan Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati.
Nurdin melanjutkan, untuk mewujudkan suasana kondusif tersebut pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sinergi dengan semua pihak dan pemangku kepentingan lainnya serta jajaran TNI bersama Kepolisian dalam ikut menjaga keamanan.
Untuk itu beragam upaya telah dilakukan dalam mengupayakan hal tersebut antara lain: Rakor FKPD, Sosialisasi peningkatan budaya dan etika politik dalam penguatan ideologi negara, Pembentukan FKPDM hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan, Pembentukan FKUB, Sosialisasi tentang pemilu kepada para pelajar dan mahasiswa sebagai pemilih pemula, Pembinaan Ormas serta menjaga netralitas birokrasi.
Nurdin juga menargetkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 dapat meningkat, ditargetkan tahun ini persentase bisa mencapai 70 persen keatas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Isdianto pun mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama bertanggungjawab untuk membuat pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar.
“Kita berharap tidak terjadi kegaduhan pada perhelatan pemilu nanti mari kita bersama jaga agar pemilu dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Isdianto.
Rapat sendiri berjalan dengan lancar, masing-masing FKPD turut memaparkan pendapat dan juga memberikan sejumlah saran dan masukan, salah satunya juga Ketua KPU Provinsi Kepri yang menjabarkan sejumlah data terkait pelaksanaan pemilu 2019. (adv/hms/rls)
Tribunriau- Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kota Tanjungpinang yang dipusatkan di halaman Gedung Daerah, Kamis (11/4) pagi.
Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Nurdin selaku Gubernur mengatakan bahwa beragam upaya dan langkah-langkah konkret terus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyatakat secara nyata dan merata.
“Pemerintah terus berupaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, ini dibuktikan dengan program sertifikat tanah untuk rakyat,” kata Nurdin.
Sertifikat tanah dinilai Nurdin begitu penting bagi masyrakat, karna didalamnya bernilai kepastian hukum yang kuat dalam menjaga hak masyarakat, selain itu keberadaan nya juga dapat mengalirkan perekonomian untuk terus maju dan menguat.
“Dengan adanya sertifikat ini tentu kami meminta masyarakat dapat memanfaatkan nya dengan sebaik mungkin,” pesan Nurdin.
Tidak hanya program sertifikat tanah, dilanjutkan Nurdin bahwa Pemerintah dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi terus berinovasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti dana desa, beragam kartu yakni Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar juga pembangunan infrastruktur yang terus digesa.
“Maka dukungan semua pihak sangat penting untuk mewujudkan setiap pembangunan dapat tercapai serta tak kalah pentingnya adalah doa dari masyarakat bapak ibu sekalian agar pembangunan tersebut dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul mengatakan bahwa tanah merupakan aset penting yang harus dikelola tanpa adanya sengketa, maka keberadaan sertifikatnya merupakan hal yang penting sebagai dasar kepastian hukum yang kuat.
“Sertifikat ini sangat penting sebagai dasar hukum yang kuat yang otomatis dapat mengurangi sengketa yang ada,” kata Syahrul.
Pemko Tanjungpinang kata Syahrul, juga terus mendukung penuh program Pemerintah Pusat ini. Dibuktikan dengan memfasilitasi sosialisasi tingkat Kelurahan serta membuat tim pendamping PTSL bekerjasama dengan BPN Kota dalam mendata masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
“Semoga sertifikat tanah ini nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat,” lanjut Syahrul.
Kemudian, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri Asnawati melaporkan sampai tahun 2019 ini untuk Kepri sendiri terdapat 756.256 ribu bidang tanah dan yang telah terdaftar sebanyak 546.376 ribu bidang dengan persentase 72,06 persen.
Untuk Kota Tanjungpinang sendiri dari data tahun 2018 lalu target sertifikat tanah sebanyak 5.000 bidang dengan persentase sebesar 99,8 persen. Dan pada tahun 2019 ini siap di serahkan sertifikan sebanyak 2.234 bidang tanah yang diperuntukan bagi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari.
Penyerahan Sertifikat tanah sendiri secara rinci di berikan di Kelurahan Batu IX 640 sertifikat, Kelurahan Kota Piring 40 sertifikat, Kelurahan Pinang Kencana 148 sertifikat, Kelurahan Air Raja 169 sertifikat, Kelurahan Kampung Bulang 19 sertifikat , Kelurahan Kampung Bugis 628 sertifikat, Kelurahan Senggarang 134 sertifikat, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 144 sertifikat, Kelurahan Tanjung Unggat 202 sertifikat, Kelurahan Tanjungpinang Timur 44 sertifikat dan Kelurahan Tanjungpinang Barat 66 sertifikat.
Asnawati melanjutkan, Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat merupakan salah satu program prioritas sehingga pemetaan bidang tanah dapat dilakukan dengan sistematis juga lengkap. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian dan cinta pemerintah kepada masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bukti nyata dari kepedulian Pemerintah untuk senantiasa berusaha terus mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan,” kata Asnawati.
Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Kepri Ria Dwi Latifa, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Danlanud RHF Kolonel Pnb Elistar Silaen, sejumlah Kepala OPD, Rektor UMRAH Syafsir Akhlus, Ketua LAM H Abdul Razak, Tokoh Masyarakat beserta tamu undangan lainnya. (adv/hms/rls)
Tribunriau- Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto membuka kegiatan Dialog Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Idonesia), bertempat di gedung pertemuan kantor Camat Gunung Kijang, Kelurahan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Senin (8/4).
Dialog Pembangunan Desa ini mengedepankan tema ‘membangun Desa pesisir di Bintan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur mengatakan jika Pemprov Kepri selalu menyambut baik dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa memacu peningkatan perekonomian seperti ini. Apalagi kali ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat nelayan.
Menurut Isdianto, Kepri yang wilayah lautnya lebih luas dibanding daratan. Atau berbanding 96 : 4 persen. Maka sudah seharusnya pemberdayaan sektor kelautan harus semakin baik dari waktu ke waktu.
“Kita harap melalui forum ini akan banyak masukan-masukan yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat nelayan di Gunung Kijang. Terus terang sejauh ini kita ini masih menjadi nelayan tradisional. Sementara setiap hari ikan di laut semakin berkurang. Ditambah lagi tidak hanya nelayan lokal saja yang beroperasi di laut Kepri, tapi banyak nelayan asing,” kata Isdianto.
Untuk itulah, melalui forum ini Isdianto berharap para nelayan di Kepri semakin mapan dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Yakni mapan dalam segi sumber daya manusianya sertavmapan dari segi peralatan.
Lembaga-lembaga terkait juga diminta untuk terus menberikan dukungan terhadap aktivitas nelayan. Baik dukungan berupa penyuluhan, pelatihan ataupun yang lainnya.
“Yang terpenting, kawan-kawan nelayan harus tetap punya semangat dan optimis. Jangan pernah mengeluh atas keadaan, karena masih banyak orang yang lebih susah. Kita harus terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Namun kita juga tetap harus mensyukuri apa yang dimiliki,” katanya. (adv/hms/rls)
Tribunriau- Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun melakukan kunjungan kerja ke Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Jumat (5/4).
Setelah menunaikan Sholat Jumat di Mesjid Amir Mukminin, Nurdin yang didampingi Kadis Pemuda dan Olah Raga Maifrizon, Kadis Perkim Mahyudin serta Kabiro Humas Protokol dan Penghubung Nilwan bersilaturahmi serta berdialog dengan Camat, Kapolsek, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan beserta masyarakat lainnya.
Menurut Nurdin, kunjungan-kunjungannya ke pulau pulau yang ada di Kepri selain untuk merajut silaturahmi juga bertujuan agar seorang pimpinan bisa saling mengenal dengan warga yang dipimpinnya.
“Alhmdullilah siang ini kita bisa bersilaturahmi bersama, mari lah saling mengingat, saling memberi dan saling membangun dalam kebersamaan ini,” ujar Nurdin.
Pun dengan masuknya tahun politik yang sebentar lagi akan digelar (17 April 2019) Nurdin meminta agar masyarakat mejaga suasana terus kondusif, agar daerah dapat dibangun dengan baik.
“Tetaplah kita pertahankan kenyamanan dan kebersamaan yang selama ini terus terjalin di Kepri,” ajak Nurdin.
Berbicara tentang pembangunan, Nurdin optimistis dengan geliat Kabupaten Karimun untuk terus maju, sebagai penghasil Perikanan, Perkebunan dan Pertambangan di wilayah Provinsi Kepri ke depan bukan hanya dalam bentuk bahan baku, tetapi memiliki nilai tambah. Termasuk komoditas yang diekspor.
Nurdin pun menyampaikan terkait rencana Pemerintah disejumlah pembangunan infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, telekomunikasi dan penerangan di kabupaten karimun yang berasal dari APBD Provinsi dan DAK.
“Saya tidak khawatir dengan Karimun karena dikenal seluruh Kepri. Karimun adalah ekonomi yang baik maka untuk lebih baik lagi kedepan pulau-pulau di sekitar nya kita bangun dan kita gerakkan lagi,” ucap Nurdin.
Dalam pembahasan APBD bersama para OPD-OPD dikatakan Nurdin banyak program yang ada untuk kepentingan masyarakat. Yang mana akan diupayakan pada sejumlah pembangunan yang dengan skala prioritas.
“Sejumlah keluhan masyarakat seperti persoalan pertanian, kesejahteraan tenaga pengajar agama Islam, kesehatan anak, saya bersama teman-teman saya (kepala dinas) akan menjadi kan prioritas untuk masyarakat,” tutup Nurdin. (adv/hms/rls)
TAPUNG HILIR -(TRIBUNRIAU.COM) Hari ini Sabtu (6/4/2019) yang merupakan hari ke-6 berlangsungnya aksi unjuk rasa masyarakat Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir, yang menuntut pengembalian lahan seluas 1500 hektar yang termasuk dalam areal HGU PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).
Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Perumahan PT. SBAL KTK2 Nanjak Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir, dengan cara menduduki lahan dan menutup akses jalan PT.SBAL, aksi ini dipimpin oleh korlap sdr. Dapson dengan jumlah massa sekitar 100 orang.
Siang tadi sekira pukul 11.00 Wib, Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK, MH bersama Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Binmas dan Kasat Sabhara mendatangi lokasi tersebut untuk menjumpai masyarakat Koto Aman.
Setiba dilokasi rombongan Kapolres Kampar didampingi Kapolsek Tapung Hilir AKP Amru Hutauruk SH mendatangi masyarakat Desa Koto Aman yang tengah menggelar aksinya pada tenda-tenda yang mereka buat selama melakukan unras ini.
Pada kesempatan ini Kapolres Kampar bersama rombongan memberikan foto copy surat dari Bupati Kampar yang ditujukan kepada Camat Tapung Hilir, perihal hasil pertemuan mediasi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Riau saat mereka melakukan Unras di Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2019 lalu.
Kapolres Kampar juga memberikan himbauan kepada masyarakat Desa Koto Aman yang tengah berunjukrasa ini, yaitu :
Bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa tertipu oleh oknum maupun kelompok tertentu yang menjanjikan sesuatu dapat melapor kepada penegak hukum, kami pihak Kepolisian siap menerima dan membantu masyarakat membuat laporan untuk ditindaklanjuti.
Sehubungan tidak lama lagi akan berlangsung Pemilu tepatnya tanggal 17 April 2019, Kapolres Kampar menghimbau agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya serta menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.
Sdr. Dapson selaku Korlap aksi Unras Masyarakat Desa Koto Aman ini memberikan klarifikasi atas pembacaan surat dari Bupati Kampar tentang hasil rapat mediasi yang difasilitasi Pemprov Riau.
Menurut Dapson bahwa hasil rapat yang diadakan dikantor Gubernur Riau tersebut tidaklah sah karena tidak adanya kesepakatan (keputusan) terhadap perwakilan masyarakat dan hanya mendengarkan pendapat dari instansi terkait yang hadir saat rapat itu.
Menyangkut adanya oknum atau kelompok tertentu yang menjanjikan sesuatu dan masyarakat ingin melapor, kami mendukung untuk dilaporkan ke Pihak Kepolisian.
Sekira pukul 13.15 wib rombongan Kapolres Kampar berangkat menuju Desa Koto Aman, setiba di Desa Koto aman rombongan melaksanakan sholat dzuhur di Mesjid Raya Koto aman dan selanjutnya menuju rumah Kades sdr. Sopyan.
Kunjungan Kapolres Kampar ini dengan maksud ingin bertemu dan bersilahturahmi dengan masyarakat yang berada di Desa Koto Aman.
Kapolres dan rombongan kemudian melakukan dialog dengan tokoh masyarakat Koto aman sdr. Darius sambil memberikan himbauan tentang surat dari Bupati Kampar dan agar masyarakat bisa hadir memberikan hak suaranya pada Pemilu tanggal 17 April 2019 mendatang.
Sebelum kembali Kapolres Kampar dan rombongan memberikan bingkisan paket sembako yang diterima Kades sdr. Sopyan, untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu di Desa Koto Aman ini.(haim)
