Ekonomi Bangunan Sudah Dikerjakan, Ganti Rugi Lahan Belum Diterima

Bangunan Sudah Dikerjakan, Ganti Rugi Lahan Belum Diterima

BERBAGI

ROHIL,Tribunriau- Warga pemilik tanah dan bangunan rumah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan di Sungai Rokan Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir hingga kini belum mendapat ganti rugi dari pihak pemerintah daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Setelah beberapa kali melakukan rapat negoisasi terkait harga ganti rugi lahan dan bangunan yang sudah ditetapkan, pada hari Jumat (21/7/17), Pukul 10.00 WIB, warga dan pihak Pemerintah Daerah Rohil dan pihak Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Pekanbaru mengundang warga yang terkena lahan dan bangunannya ke Kantor Camat Tanah Putih.

Pantauan Tribunriau.com dalam rapat tersebut, terlihat Camat Tanah Putih Ramlan.Sos membacakan hasil penilaian ganti rugi lahan dan bangunan milik warga satu persatu. Terkait penilaian harga ganti rugi yang dibacakan oleh Camat tersebut, sebahagian warga masih belum bisa menerima hasil penilaian ganti rugi yang dihitung oleh KJJP tersebut, dengan alasan harga ganti rugi satuan permeter lahan warga yang berbeda-beda.

Samaluddin Sinaga, warga Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki lahan seluas 12.288 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2009 mengatakan harga yang ditetapkan pemerintah berubah-ubah, pada tahun 2015, tanahnya dihitung 96Ribu per meter, namun saat ini malah turun pada harga 90ribu.

“Tanah saya dulu dihitung 96 ribu per meter pada tahun 2015, dalam rapat tadi, lahan saya hanya diganti rugi dengan 90 ribu permeter, kok berubah lagi, sementara tanahkan harganya semakin mahal,” ujarnya kepada awak media dan warga lainya.

Sementara itu, H.Samsul pemilik lahan yang juga terkena pembangunan jembatan baru itu, meminta kepada Tim KJJP Pekanbaru agar dapat menghitung kembali luas dan harga tanah.

“Jika di seberang jembatan harga tanah sekitar Rp. 200 ribu per meter, kami minta lahan kami dibayar dengan harga Rp.150 ribu per meter sajalah,” pintanya kepada pihak KJJP dan pihak Pemda.

“Pada prinsipnya, kami minta pemerintah dalam proses ganti rugi lahan dan bangunan ini harus transparan, layak dan adil,” tambah H.Samsul.

Sampai akhir rapat, kesepakatan harga ganti rugi belum juga tersepakati, hingga akhir rapat tersebut, Camat Tanah Putih meminta kepada warga yang setuju dengan penilaian harga ganti rugi itu untuk menandatangani perjanjian untuk pembayaran. Sedangkan bagi warga yang belum setuju agar dinegoisasi kembali.(TO)