Kesehatan Agar Tak Lagi Defisit, Ini Sanksi Bagi Penunggak BPJS

Agar Tak Lagi Defisit, Ini Sanksi Bagi Penunggak BPJS

BERBAGI
ilustrasi pembayaran BPJS
ilustrasi pembayaran BPJS

Tribunriau- Pemerintah saat ini sedang fokus meramu strategi agar BPJS Kesehatan tak lagi defisit, beberapa sanksi saat ini sedang digodok dalam bentuk Instruksi Presiden.

Sanksi yang digodok tersebut beberapa diantaranya penunggak BPJS tidak bisa mengakses layanan publik.

Demikian dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris dalam Forum Merdeka Barat di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/10) dilansir RMol.

Menurut Fahmi, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan.

“Kita masuk ke fase berikutnya, sedang disusun Inpres di Kemenko PMK yang menginisiasi pelayanan publik,” jelasnya.

Dalam Inpres ini, nantinya penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak akan bisa memperpanjang paspor, SIM, tak bisa mengajukan kredit perbankan, hingga tak bisa mengurus administrasi pertanahan bila memiliki tunggakan atau belum membayar iuran.

“Dengan adanya instruksi ini, kita bisa melakukan koordinasi penegakan,” katanya. (red)