Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) resmi memperkenalkan jajaran kepemimpinan nasional periode 2025–2029 melalui konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis (25/9/2025).
Momentum suksesi kepemimpinan ini dimaknai bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan penegasan kembali visi WALHI sebagai garda terdepan gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan lingkungan.
Dalam konferensi pers itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring menyampaikan pesan penting yang menjadi arah perjuangan organisasi 4 tahun ke depan.
“Yang terpenting ke depan, kami mengajak seluruh keluarga besar untuk memperkuat soliditas internal WALHI. WALHI adalah rumah besar rakyat untuk menuntut keadilan dan melawan kesewenang-wenangan negara terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya dengan tegas.
Boy menekankan, perjuangan WALHI tidak hanya berkutat pada isu teknis lingkungan, melainkan juga menentang segala bentuk kebijakan negara yang abai pada keadilan lingkungan.
Baginya, persoalan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari ketidakadilan struktural yang ditopang kekuatan oligarki.
“Kita punya musuh bersama dalam gerakan ini, yakni segala bentuk ketidakadilan terhadap rakyat dan lingkungan yang disebabkan oleh oligarki dan kebijakan negara,” tambahnya.
Simpati untuk Gerakan Sipil
Tak hanya bicara visi besar, kepemimpinan baru WALHI juga menunjukkan keberpihakan pada gerakan masyarakat sipil.
Boy menyinggung aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 lalu, di mana hingga kini dua orang peserta aksi belum diketahui kabarnya.
WALHI mendesak aparat keamanan segera mengusut kasus ini dan mengembalikan para demonstran tersebut kepada keluarganya.
“Kami bersimpati terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Kami menentang segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil, dan mendesak aparat keamanan untuk mengusut serta mengembalikan dua orang peserta aksi yang hingga hari ini belum ditemukan,” tegas Boy.
Pernyataan ini menegaskan posisi WALHI bukan hanya sebagai organisasi advokasi lingkungan, tetapi juga bagian dari perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia.
Isu Lingkungan Daerah: PETI di Kalbar
Konferensi pers juga menyoroti maraknya kasus pengerusakan lingkungan di berbagai daerah, termasuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat. WALHI menilai praktik PETI tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum.
Boy menegaskan, kepemimpinan nasional WALHI akan segera berkoordinasi dengan WALHI Kalbar untuk menindaklanjuti laporan mengenai persoalan PETI. Meski begitu, ia mengingatkan aparat agar tidak bersikap represif terhadap masyarakat kecil yang menjadi pekerja di lapangan.
“Kami menentang segala bentuk pengerusakan lingkungan. Namun aparat jangan sampai menindas masyarakat pekerja PETI, karena di balik mereka terdapat kekuatan pemodal besar yang seharusnya menjadi fokus penegakan hukum,” ujarnya.
Menjalin Soliditas Gerakan
Selain memperkuat internal organisasi, kepemimpinan baru WALHI 2025–2029 juga berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil lainnya.
Boy menyebut, solidaritas antar gerakan adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar yang bersumber dari kekuatan oligarki dan kebijakan negara yang merugikan rakyat.
Konferensi pers ditutup dengan pernyataan bersama Direktur Eksekutif Nasional Boy Even Jerry Sembiring dan Dua Dewan Nasional WALHI yang baru Pantoro Tri Kuswardono dan Arie Rompas.
Mereka kompak menyerukan penguatan soliditas gerakan selama empat tahun ke depan. “Kami akan terus melawan musuh bersama, yakni ketidakadilan lingkungan yang datang dari para perusak lingkungan, oligarki, maupun akibat kebijakan negara yang abai,” demikian closing statement yang disampaikan secara kolektif.
Kehadiran kepemimpinan baru Direktur Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional WALHI 2025–2029 menjadi penanda kelanjutan perjuangan panjang organisasi ini.
Sejak berdiri, WALHI telah konsisten menjadi suara rakyat kecil yang hak-haknya terpinggirkan akibat eksploitasi alam. Kini, di bawah nahkoda baru, WALHI kembali menegaskan diri sebagai benteng perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang merugikan rakyat dan lingkungan untuk terwujudnya Keadilan Ekologi. (rls)
