ROHIL, Tribunriau.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar Rapat Dengan pendapat (RDP) Bersama serikat mahasiswa muslim Indonesia (SEMMI) Cabang Rohil, senin (3/4/2023) di kantor DPRD Rohil Batu enam.
SEMMI cabang kabupaten Rokan Hilir Meminta Penyelesaian Terkait pembayaran Gaji Honorer dan segera pelaksanan pemiliihan penghulu (Pilpeng ) dan persoalan penerima Satpol PP
RDP dipimpin Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah SHI, MM serta A Komisi B dan Komisi C anggota DPRD Rohil , Hadir dari mahasiswa ketua Umum SEMMI cabang Rohil Ramlan Darma didampingi beberapa mahasiswa SEMMI.
Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Hamzah SHI,MM, mengatakan ,SEMMI meminta ada beberapa diantaranya, yaitu : Terkait Gaji Honorer, persoalan Penerimaan satpol PP dan segera melaksanakan proses pemilihan penghulu.
Masalah pilpeng ditingkat DPRD Rohil, jelas Dia, tidak menjadi persoalan karena kami sudah selesai, Hal tersebut tinggal menunggu pemda melaksanakan beberapa gaji honorer pegawai tertunda bayar segara dibayarkan.
“Kita telah memanggil pemerintah daerah untuk segera merealisasi pembayaran Gaji Honorer tersebut ,” ujarnya
Diakui Hamzah aspirasi ini menjadi menjadi tanggung jawab seluruh DPRD Rohil sebagai fungsi pengawasan dan kontrol terkait penerima anggota satuan Polisi pamong praja (Satpol pp)
Permasalahan penerima anggota Satpol PP Pihaknya juga sudah memanggil persoalan tuntutan mahasiswa tersebut,
“Ini sebagai tanggung jawab dan Tranparansi Pimpinan dan Komisi DPRD Rohil , Dengan demikian pihaknya telah menyerahkan peraturan daerah (perda ) tentang tahapan pelaksanaan Pilpeng ,” Kata Hamzah
Politisi hanura ini menyebutkan ada yang kurang puas ketidak hadir pemda namun menindak lanjut Rekomindasi tersebut akan kami disampaikan kepada pemerintah daerah.
Sementara Ketum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Ramlan Darma mengatakan, telah menyampaikan kepada pimpinan dan segenap Komisi DPRD terkait Rekomindasi Isu pilpeng, tunggakan gaji honorer dan penerima sat pol PP.
Lebih lanjut Dikatakanya, Permasalahan satpol PP DPRD sepakat bukanlah menjadi domain akan tetapi hal itu menjadi domainnya aparat penegak hukum (APH)
“Kita meminta APH tegakan supremasi hukum ,” Tegasnya.
Ia Berharap DPRD Rohil segera mengelar publik hearing mengundang eksekutif .Publik hearing digelar juga akan dikaji secara matang sehingga menjadi poin penting agar demokrasi pilpeng segera dilaksanakan
Tahun 2024 demokrasi ditingkat bawah seperti pilpeng segera dilaksanakan karna mengingatkan bahwa agenda demokrasi tingkat nasional pemilu tidak bisa ditunda
Tunda, Untuk itu Forkompida segera menetapkan masalah pilpeng ditunda atau akan dilaksanakan menjadi suatu konsekwensi, agar tidak seperti inkonstitusional.
” Respon DPRD telah memberikan pencerdasan Terkait tiga persoalan dan kami menilai DPRD telah berkerja sesuai maksimal”, ungkapnya.
Dia mengakui mendapatkan lembaran perda tentang mengurangi pengangguran, perda perubahan PD Prasarana BUMD menjadi PT, Perda Hyme Mars Rohil dan perda pilpeng.
“Publik hearing akan menyurati legislatif agar bisa mengundang pihak Eksekutif dari 4 pilar demokrasi termasuk pihak pers ,” Pungkas ketum semmi. (Hen).
