Tak Puas Dengan Kinerja Polsek Mandau, Rudi Yohanes Buat Laporan ke Polda Riau

0
Anggota KSP CU 17 Agustus Duri, Rudi Yohanes sebagai pelapor saat menunjukkan bukti laporannya di Polda Riau
Anggota KSP CU 17 Agustus Duri, Rudi Yohanes sebagai pelapor saat menunjukkan bukti laporannya di Polda Riau

DURI, Tribun Riau- Merasa tak puas dengan kinerja Polsek Mandau, Rudi Yohanes selaku anggota koperasi simpan pinjam (KSP) CU 17 Agustus akhirnya mendatangi Polda Riau.

Sebelumnya, sekitar 3 bulan yang lalu, Rudi telah melaporkan ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU 17 Agustus, SP.Hutabarat ke Polsek Mandau dalam kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp3.1 Miliar.

Laporan Rudi Yohanes diterima Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Riau dengan bukti surat tanda penerimaan laporan Nomor:STPL/477/IX/2018/SPKT/Riau, tanggal 24 September 2018. Dalam surat tersebut, menerangkan bahwa SP.Hutabarat (terlapor), diduga telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana. Adapun petugas yang menerima laporan yaitu Bamin Siaga II SPKT, Brigadir Edi Mulya.

Demikian diterangkan Rudi Yohanes kepada media ini, Kamis (04/10/18). Dijelaskannya, melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP) dari Polsek Mandau, Nomor: B/126.d/IX/2018/Reskrim, terkait laporannya pada 9 Juli 2018 lalu, bahwa tidak ada ditemukan unsur pidananya oknum Ketua KSP CU 17 Agustus SP.Hutabarat melanggar hukum pasal 374 jo 372 KUHPidana, karena sudah menyangkut hutang piutang antara pihak ke 3 dengan koperasi CU 17 Agustus.

“Jika pihak ke 3 tidak menepati janjinya (tidak mengembalikan pinjamannya) dianggap wan prestasi, maka masuk ke ranah perdata,” tuturnya menerangkan isi surat dari Polsek Mandau.

Pada poin 3 menyebutkan, sambungnya, bahwa proses perkara yang ia laporkan sudah dilakukan proses penyelidikan berupa interogasi, pengumpulan data, pemeriksaan/interogasi ahli pidana serta sudah dilakukan gelar perkara di Polsek Mandau sebanyak 3 kali dan di Polres Bengkalis sebanyak 1 kali.

Hasil gelar perkara tersebut diputuskan bahwa laporan dugaan penggelapan yang ia laporkan tersebut, bukan merupakan suatu tindakan pidana penggelapan. Pertimbangan hukum dan atau hambatan disampaikan, bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan dikarenakan peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana penggelapan, dan seterusnya, “(Surat) Ditandatangani oleh Kapolsek Mandau Kompol Ricky Ricardo, SIK,” jelasnya.

Dilanjutkannya, sementara yang ia laporkan itu adalah oknum Ketua Koperasi SP.Hutabarat yang telah melanggar AD/ART koperasi dan UU No.25 tahun 1992 pasal 44 tentang koperasi, dan pasal 19 PP No.9 tahun 1995 yang berbunyi; “koperasi tidak boleh meminjamkan dananya kepada pihak ke 3 atau orang yang bukan anggota koperasi. Oknum Ketua dan pengurus lainya dengan meminjamkan dana koperasi sebesar 3,1 Milyar kepada pihak ke 3.

“Apa hubungannya laporan saya dengan pihak ke 3, penyidik harusnya fokus kepada pelapor dan terlapor, dana koperasi yang Rp3,1 M itu milik siapa, kenapa begitu mudahnya meminjamkannya ke pihak ke-3, sementara anggota yang mau minjam Rp.10 juta dan Rp.20 juta sangat susah,” ungkap Rudi.

“Saya heran, mengapa penyelidik tidak mau melakukan cross check terhadap laporan saya, dan selalu mendengar pihak terlapor tanpa pernah mau mendengar ucapan pelapor. Karena pinjaman itu pinjaman fiktif, kalau penyelidik mau mendengarkan pelapor. Dan buktinya pada tanggal 29 Juli 2018 dalam RAT Khusus (rapat anggota tahunan khusus), ibu bendahara membenarkan apa yang saya ucapkan tentang pengeluaran uang 3 kali yaitu, November 2017 sebesar Rp.1 Milyar, dengan bukti laporan keuangan 30 November 2017, kedua Desember 2017 sebesar Rp.1.1 Miliar, dengan bukti laporan keuangan per 31 Desember 2017, ketiga, bulan Februari 2018 sebesar Rp.1 Miliar, dengan bukti laporan keuangan per 28 February 2018,” paparnya dengan nada kesal.

Dilanjutkannya lagi, karena hasilnya seperti itu, dirinya dan pengacara memutuskan untuk membuat laporan ke Polda Riau.

“Makanya saya dan pengacara membuat laporan ke Polda Riau, karena saya nilai kinerja Polsek Mandau sepertinya tidak profesional, dan ternyata di Polda Riau disebutkan ada dugaan pidananya yaitu pasal 378 dan atau 372 KUHPidana,” pungkasnya berharap ke Polda Riau. (Jlr)