Tribunriau- Tak seperti periode yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi tidak mengajak lembaga anti rasuh (KPK) dalam penyusunan kabinetnya.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Senin (14/10). Seperti periode lalu, KPK diajak untuk melihat rekam jejak calon Menteri yang bakal duduk di kabinet.
Secara terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, meminta KPK tidak baper atau tersinggung karena tidak dilibatkan Jokowi dalam menyeleksi nama-nama calon menteri. Menurutnya, mengajak atau tidak merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan menteri.
“KPK jangan baperlah, curhat sana-sini, curhat ke NGO kalau enggak diajak,” kata Ngabalin saat dihubungi kumparan, Senin (14/10).
Jika pun diperlukan, lanjut Ngabalin, maka Jokowi pasti akan mengajak KPK untuk berdiskusi soal nama-nama calon menteri.
“KPK enggak perlu seperti itu. Tunggulah. Kalau pun presiden memerlukan pasti akan mengajak. Kalau enggak diajak, ya presiden belum membutuhkan,” jelas Ngabalin.
“Kami tegaskan lagi, ini hak prerogatif presiden,” tambah Ngabalin.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut KPK tak diajak soal penyusunan kabinet. Meski begitu Laode mengerti hal ini merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai kita akan memberikan masukan. Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak,” ucap Syarif. (red)
