TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Mantan bendahara umum Setda Kuansing, Doni Irawan dibuat kesal teman sejawat. Oleh karena itu dirinya mempertanyakan penggunaan dana setelah APBD Perubahan cair sebanyak Rp14 miliar.
“Dalam 10 hari menjelang akhir tahun 2016 uang sebanyak Rp14 miliar habis. Hanya tersisa sekitar Rp90 juta saja. Kemana saja uang itu dibelanjakan,” tanya Doni saat berbincang dengan Tribunriau.com, Selasa (22/5/18).
Mestinya kata Doni, dengan ketersediaan anggaran sebanyak itu, bendahara yang sekarang harus sudah melunasi semua tunggakan yang ditinggalkannya sewaktu menjabat. Termasuk tunggakan listrik sebesar Rp 1 miliar. “Tapi ini ndak. Tak ada uang yang saya pinjamkan dibayarnya. Termasuk uang listrik yang telah dipakai itu,” ujarnya.
Menurut hemat Doni, dengan dana sebanyak itu tidak masuk akal hanya tersisa Rp90 juta saja. Sebab selama dirinya menjabat sebagai bendahara di Setda Kuansing, pengeluaran per satu bulan itu hanya berkisar lebih kurang tiga sampai empat miliar saja.
Sedangkan bendahara yang baru itu, kata Doni, baru mulai menjabat sejak tanggal 23 oktober 2016. Sementara dana APBD Perubahan baru cair 10 hari terakhir menjelang akhir tutup tahun. “Mestinya BPK harus melakukan uji petik terhadap pengeluaran pada tahun itu,” saran Doni.
Sementara itu, bendahara umum Setda Kuansing, Verdi Ananta mengaku pengeluaran sebanyak itu sudah sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Sekecil apapun pengeluaran, kata Verdi telah dicatat dan memiliki bukti. Sekanjutnya kata Verdi, mengenai pembayaran tunggakan listrik sebesar Rp1 miliar itu, dirinya memang mengakui tidak mau membayarkannya. Sebab pembayaran rekening listrik itu sudah dibukukan oleh bendahara lama, Doni Irawan.
“Uangnya sudah diambil dan sudah dibukukan. Tentu tidak mungkin saya harus membayarnya kembali. Tumpang tindih jadinya. Gak berani saya. Itu sudah menyalahi aturan,” ucap Verdi.
Kini Pemkab Kuansing menjadwalkan menganggarkan kembali pembayaran rekening listrik itu pada APBD Perubahan 2018 mendatang. Sebab berdasarkan audit BPK ditemukan ada utang ke PLN sebesar Rp1 miliar lebih. Dan utang tersebut harus dibayar.
Manajer PLN Cabang Teluk Kuantan, Darman belum lama ini juga mengakui jika Pemkab Kuansing akan berencana membayar sisa tunggakan itu. “Ya, saya dengar Pemkab akan segera melunasi,” tutur Darman.
Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes meminta BPK agar melakukan uji petik pengeluaran Pemkab Kuansing pada tahun itu. “Telusuri saja. Apakah sudah sesuai dengan peruntukannya pengeluaran tahun itu. Jangan sampai pembayaran yang sama dilakukan dua kali,” ujar Nerdi.
Terkait persoalan ini, Sekretaris Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Riau, Khairul Ikhsan mendorong penegaj hukum agar serius menindaklanjuti persoalan ini ke meja hukum. Supaya penggunaan uang rakyat tidak terbuang sia-sia. “Kalau dibiarkan begitu saja tentu rakyat yang rugi. Jika penegak hukum bungkam, maka, kami akan melakukan orasi usai lebaran idul fitri nanti,” kata Khairul Ikhsan. (hen)
