Semesta Riau Rasionalisasi Anggaran, DPRD Bengkalis Warning Eksekutif

Rasionalisasi Anggaran, DPRD Bengkalis Warning Eksekutif

3
BERBAGI
H.Azmi Rozali Fatwa SIP, anggota Komisi III DPRD Bengkalis

BENGKALIS, Tribunriau- Mencuatnya rumor di tengah masyarakat bahwa tahun anggaran 2017 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis bakal terancam dirasionalisasi lagi mencapai 20 persen dari total APBD yang disahkan, mendapat respon dari kalangan dewan sendiri.

Seperti disampaikan anggota Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah, H.Azmi Rozali Fatwa SIP bahwa pihak eksekutif di-warning harus menyelamatkan anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak terutama masyarakat sekiranya memang terjadi rasionalisasi APBD tahun ini.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menyikapi rasionalisasi dengan bijaksana, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, khususnya program pembangunan yang menyangkut dengan infrastruktur serta peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkalis,”kata Azmi, Selasa 25 April 2017 mengingatkan.

Politisi PKS itu juga mengharapkan supaya dalam melakukan rasionalisasi harus objektif, dimana kegiatan-kegiatan mubazir seperti anggaran rutin di organisasi pemeirntahan daerah (OPD) seharusnya menjadi prioritas pengurangan. Misalnya, pengadaan AC (Air Conditioner), pembelian kain gorden, meja, kursi serta yang dianggap tidak penting.

“Yang tak kalah pentingnya belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas yang tidak urgen, kegiatan sosialisasi dan seminar yang kurang bermanfaat harus dihilangkan. Termasuk yang tak kalah pentingnya adalah Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) juga harus dirasionalisasi,”ulas Azmi menegaskan.

apakah memang 20 persen DBH tahun ini ditunda transfer atau tidak barulah diambil kebijakan,’saran Johan, dari Partai Nasdem.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Bengkalis H.Bustami HY SH soal bakal kembali terjadinya rasionalisasi anggaran, ia belum dapat memastikannya. Karena sejauh ini belum ada surat resmi dari kementerian keuangan RI di Jakarta, terkait akan terjadinya tunda bayar mencapai 20 persen.

Untuk diketahui, apabila memang terjadi rasionalisasi APBD sebesra 20 persen dari total APBD yang disahkan sebesar Rp 3,69 trilyun pada akhir Desember lalu, maka realisasi APBD Bengkalis pada tahun 2017 ini hanya berkisar pada angka Rp 2,9 trilyun lebih. (fri)