Ekonomi Perlu Perhatian Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Di Daerah Tertinggal

Perlu Perhatian Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Di Daerah Tertinggal

65
BERBAGI

 

Bangkinang Kota, (TRIBUNRIAU.COM) – Memacu percepatan pembangunan dengan dana yang tersedia semua  orang pasti mengatakan gampang pembangunan untuk dilaksankan, tapi lain hal seperti apa yang di sampaikan dan dialami  oleh H Fahmil SE.ME, Politisi Partai Keadilan sejahtera (PKS) di Jakarta ketika dihubungi via selulernya Rabu 30/1/2019.
Wakil ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kampar ini menyampaikan “perlu perhatian khusus untuk memacu pembangunan di desa tertinggal, apalagi didaerah pinggiran, walaupun itu dilaksanakan kadang medannya cukup berat dan menelan dana yang cukup banyak ditambah kadang tersandung oleh Regulasi.” Jelas Fahmil.
“Ada beberapa titik pembangunan yang tertinggal di wilayah Kabupaten Kampar lanjut Fahmil seperti jalan balung ke lipat kain sampai sekaramg jalan tersebut tidak punya status, sebelumnya ada yang mengatakan jalan tersebut berstatus jalan propinsi, setelah kami berkonsultasi ke Dinas PUPR propinsi Riau ternyata th 2007 sudah di keluarkan dari status jalan propinsi. Dan sampai saat ini statusnya tidak jelas atau disebut jalan tanpa status karna di kabupaten Kamparpun tidak masuk jalan Kabupaten.”
“Rupanya sebelum tahu. 2018 jalan tersebut masih didalam kawasan hutan,  Maka kami dari komisi D DPRD Kampar mencarikan jalan keluarnya, sehingga bulan Desember 2018 sudah kita keluarkan Perda RTRW sehingga jalan tersebut tidak masuk lagi dalam kawasan hutan. Dan saya berharap jalan ini agar di SK kan lagi memjadi jalan propinsi. Supaya kita bisa mengajukan anggaran lewat APBD.” Kata Fahmil
“Kemudian pembangunan Jembatan dan jalan dari kabupaten 50 kota menuju desa Baluang Kecamatan XIII Koto Kampar, wilayah pembangunan jembatan dan jalan tersebut masuk Provinsi Sumatra Barat. Untuk melaksanakan pembangunan didaerah tersebut, perlu ada MOU dengan pemerintah Kabupaten 50 kota Sumbar,  kami dari  komisi D mencari solusi dengan cara menginisiator untuk melaksankan  MOU dengan kab 50 kota sumbar. Alhamdulillah sekarang sudah dalam  proses”
“Selain proses mempercepat MOU kita komisi D juga berkonsultasi ke Dinas PUPR Propinsi Riau, kementrian PUPR dan juga ke komisi 5 DPR RI. Untuk mendapatkan dukungan secara politis dari komisi 5 DPR RI.”
“Harapan kita kedepan agar Dinas PUPR Kampar sesegera mungkin untuk menyelesaikan proposal jembatan permanen menuju desa Baluang kec 13 koto kampar tersebut, agar kami bisa memfasilitasi ke Komisi 5 DPR RI .
Harapan jangka panjang kita jalan ini bisa menjadi status jalan nasional penghubung sumatra barat menuju Riau di sisi kanan.”Tambah Fahmil.(haim)