Kesehatan Pemerintah dan DPRD Bengkalis Diminta Buat Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Bebas...

Pemerintah dan DPRD Bengkalis Diminta Buat Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Bebas Asap Rokok

25
BERBAGI
Salahsatu poster iklan rokok di jalan Simpang Pokok Jengkol dekat SMAN 2 Mandau, SDN, SMPN 4 Mandau
Salahsatu poster iklan rokok di jalan Simpang Pokok Jengkol dekat SMAN 2 Mandau, SDN, SMPN 4 Mandau

DURI, Tribun Riau – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bengkalis diminta membuat perda tentang kawasan tanpa rokok dan bebas asap rokok.Tujuannya tidak lain untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa, terutama anak dibawah umur yang rasa ingin tahunya untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dinikmatinya, walupun sebenarnya mendatangkan kerugian bagi kesehatannya.

Apalagi jaman sekarang ini prilaku/pergaulan bebas diantara anak-anak remaja sudah tidak terbendung.Dan sering ugal-ugalan dijalanan.Termasuk bebasnya mereka mengisap rokok ditempat-tempat umum.

Untuk itulah menurut Refli salahseorang tokoh masyarakat Mandau kepada Tribun Riau, Kamis (06/12/18), perlu dibuat perda tentang kawasan tanpa rokok dan tanpa asap rokok.

“Selamatkan anak-anak kita dari Zat adektif yang berbahaya.Kami mengajak semua pihak untuk dapat memperhatikan anaknya dari pengaruh merokok di usia anak, kerena perusahaan rokok sendiri sudah mengingatkan pada setiap bungkus rokok tertulis, ‘merokok dapat mengakibatkan Kanker tenggorokan’, maka dari itu sudah saatnya pula pemerintah membuatkan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan wilayah bebas asap rokok,” kata Refli yang juga sebagai Satgas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Mandau.

Dilanjutkannya, sangat disayangkan adanya iklan rokok yang berdiri besar dikawasan pintu masuk area sekolah, sementara disetiap bungkus rokok sudah diingatkan.”Kami khawatir pada generasi penerus nantinya sudah terkena zat adektif yang ada pada rokok, kami sangat perlu khawatir pada generasi terbaru menjadi perokok pemula dan menjadi kecanduan.Maka dari itu Satgas P2TP2A Mandau, mendukung pihak sekolah dan masyarakat serta pemerintah membuatkan sebuah keputusan melalui peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok,” tutup Refli.(Jlr)