Jakarta –

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merespons terkait para pimpinan DPR RI yang terjerat korupsi oleh KPK dalam dua periode terakhir. Formappi menilai keterlibatan pimpinan DPR RI atas kasus korupsi bukan semata-mata karena posisi jabatan di lembaga tersebut.

“Dengan jumlah tiga orang pimpinan yang terlibat suap dan korupsi, wajar kalau kita bertanya ada apa dengan jabatan Pimpinan DPR sehingga nampak rentan terlibat kasus korupsi dan suap? Saya menduga keterlibatan tiga orang Pimpinan dalam kasus korupsi dan suap pertama-tama bukan karena posisi Pimpinan DPR itu berpeluang lebih besar ketimbang posisi anggota DPR,” kata Peneliti Formappi, Lucius Karus, saat dihubungi, Sabtu (25/9/2021).

Lucius mengatakan salah satunya yakni berkaitan integritas yang bermasalah. Dia menyebut jabatan Pimpinan DPR hanya kebetulan mempermudah KPK dalam melakukan pengungkapan.

“Saya kira ini lebih pada faktor integritas seseorang yang memang sudah sejak awal bermasalah. Praktik suap dan korupsi yang terungkap ketika seseorang menjabat Pimpinan DPR lebih pada sebuah kebetulan saja. Posisi Pimpinan DPR hanya membantu mempermudah proses pengungkapan oleh KPK saja, karena dengan semakin tingginya jabatan, kontrol publik atasnya juga akan semakin intens,” ucapnya.

“Faktor integritas figur yang menempati posisi pimpinan ini tak pernah menjadi hal serius yang dijadikan pertimbangan oleh elite parpol ketika mendorong seseorang untuk menduduki posisi tertentu. Pengabaian akan dimensi integritas pada figur yang diusung untuk posisi Pimpinan DPR mengakibatkan figur yang menempati posisi tersebut tak bisa dijamin bebas dari jeratan hukum setelah menjabat, itulah yang terjadi pada Setya Novanto hingga Azis yang dibekuk KPK setelah mereka sudah duduk manis di kursi pimpinan,” lanjutnya.

Kemudian Lucius juga menyoroti hubungan pragmatis antara partai dengan kader yang hendak maju menjadi anggota atau pimpinan DPR. Dia menyebut selama ini partai politik hanya mengutamakan faktor kedekatan dan finansial. Sedangkan faktor integritas selalu diabaikan.

“Oleh karena itu saya kira ini penting untuk diperhatikan ke depannya agar faktor integritas harus menjadi syarat utama dalam perekrutan atau proses seleksi figur-figur politisi yang dipasang untuk jabatan tertentu baik di parpol maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau urusan integritas ini diabaikan, ke depannya akan makin rutin kita menyaksikan pimpinan-pimpinan lembaga dari kader parpol yang menjadi tersangka dan terpidana korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan jabatan Pimpinan DPR juga cenderung mempermudah akses kepada pimpinan lembaga lain bahkan penegak hukum. Kondisi ini menurutnya diperparah karena Pimpinan DPR minim pekerjaan rutin yang justru bisa mencegahnya dari kegiatan lain seperti korupsi atau suap.

“Jejaring Pimpinan DPR yang bisa mengakses pejabat di lembaga lain termasuk penegak hukum adalah salah satu alasannya. Ditambah lagi minimnya pekerjaan rutin pimpinan seperti melakukan rapat-rapat pembahasan legislasi, anggaran dan pengawasan. Minimnya pekerjaan rutin pimpinan DPR membuat mereka punya banyak waktu untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan fungsi dan tugas parlemen termasuk merancang praktik makelar,” jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini. Sejumlah wilayah di Jakarta diprediksi akan mengalami hujan lebat disertai kilat pada sore dan malam hari.

“Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di Jakbar, Jaktim, dan Jaksel, pada sore dan malam hari,” tulis BMKG lewat situs resminya, Minggu (26/9/2021).

“Waspada potensi banjir di Jakarta bagian selatan,” tambah BMKG.

Berikut prediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini:

Pagi
Jakbar: berawan
Jakpus: berawan
Jaksel: berawan
Jaktim: berawan
Jakut: berawan
Kepulauan Seribu: Berawan

Siang
Jakbar: hujan petir
Jakpus: berawan
Jaksel: hujan petir
Jaktim: hujan ringan
Jakut: cerah berawan
Kepulauan Seribu: Cerah berawan

Malam
Jakbar: hujan sedang
Jakpus: hujan sedang
Jaksel: hujan ringan
Jaktim: hujang ringan
Jakut: hujan sedang
Kepulauan Seribu: hujan ringan

Dini Hari
Jakbar: hujan ringan
Jakpus: berawan
Jaksel: berawan
Jaktim: berawan
Jakut: hujan ringan
Kepulauan Seribu: hujan ringan

BMKG memprediksi suhu di wilayah Jakarta berkisar pada 24-32 derajat celsius. Sedangkan kelembapan udara berkisar 75-95 persen.

(fas/fas)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat laporan 2 unit rumah warganya terkena musibah kebakaran. Bakhtiar pun segera melakukan tindakan cepat untuk membantu dan membangun kembali dua rumah warganya yang mengalami kebakaran di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Tapteng.

Bakhtiar memerintahkan Kadis Perkim Tapteng, Winner Napitupulu, didampingi Kadis Sosial, Robbi Edata Manik, dan Camat Manduamas, Sahala Sihotang, untuk segera turun ke lokasi kejadian.

“Bapak Bupati Tapanuli Tengah memerintahkan kami untuk melakukan pengecekan lokasi rumah yang terbakar, melakukan persiapan untuk pembangunan kembali dua unit rumah yang terbakar tersebut, dan juga memberikan bantuan awal berupa sembako kepada warga yang mengalami musibah,” kata Winner Napitupulu usai meninjau rumah warga yang terbakar, Sabtu (25/9/2021).

Sesuai perintah Bakhtiar, pekan depan kedua rumah warga yang terbakar akan mulai dibangun kembali. Dia berpesan kepada warga yang mengalami musibah untuk tetap tegar dan tabah, serta tetap semangat.

Bakhtiar berjanji Pemkab Tapteng akan terus berupaya membantu rakyatnya yang mengalami musibah.

“Bapak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir bersama-sama di lokasi musibah dikarenakan beliau masih tugas di luar kota. Bapak Bupati berharap, semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Masyarakat diminta selalu waspada, sehingga musibah kebakaran tidak terjadi,” ucap Winner.

Diketahui, kedua rumah warga yang terbakar itu milik Alisna Simanjuntak dan Puddin Nainggolan. Musibah kebakaran terjadi sekira pukul 06.25 WIB, Sabtu (25/09). Sumber api diduga berasal dari rumah Alisna Simanjuntak.

Atas kejadian ini, rumah milik Alisna Simanjuntak rata dengan tanah, sedangkan yang satunya lagi milik Puddin Nainggolan mengalami rusak parah. Saat ini Alisna terpaksa menginap di rumah kerabatnya.

Puddin Nainggolan didampingi Alisna Simanjuntak merasa terharu serta mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.

“Bapak bupati ternyata sangat peduli atas derita dan musibah yang kami hadapi. Semoga bapak bupati sehat selalu. Semoga apa yang dicita-citakannya bisa terwujud. Karena masih banyak yang butuh dengan kepedulian bapak bupati,” kata Puddin.

(fas/fas)

Sumber: DetikNews

Kabupaten Luwu –

Ratusan mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), dievakuasi dari Pegunungan Andulan, Desa Siteba, Kabupaten Luwu. Mereka berhasil dievakuasi usai 3 hari terjebak akibat banjir dan tanah longsor di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

Evakuasi yang dilakukan oleh anggota TNI, bersama para relawan gabungan, pada Sabtu (25/9/2021). Evakuasi itu berjalan dramatis karena medan yang cukup berat dan lumpur tebal hingga sebagian mahasiswa harus digendong dan ditandu akibat mengalami dehidrasi dan kelelahan, bahkan ada yang tak sadarkan diri.

Danramil Walenrang, Kapten Inf Agus Purnomo, mengungkapkan bahwa ada sekitar 120 orang yang dievakuasi melewati lumpur. Proses evakuasi dilakukan selama kurang lebih 3 jam.

“Yang kami berhasil evakuasi sejak 13.30 Wita sampai pukul 17.00 Wita itu ada sekitar 120 orang, dengan kendala tadi ada 20 orang nyampe di lumpur nggak bisa terpaksa mutar jauh dengan sepeda motor trail,” katanya.

Kapten Agus menjelaskan bahwa mahasiswa itu berada di Pengunungan Andulan saat banjir dan tanah longsor melanda Walenrang Utara pada Rabu (22/9) malam. Namun tak bisa langsung dievakuasi karena longsor besar menutup akses jalan dan tak bisa dilalui sama sekali.

“Mahasiswa semenjak kejadian bencana malam itu mereka sudah di atas, dan kami mendapat informasi malam itu juga. Tapi karena situasi kami tidak bisa mengevakuasi dan kami tidak bisa mengontrol ke sana karena akses jalan yang tidak bisa dilalui sama sekali,” ucapnya.

Berdasarkan informasi, para mahasiswa itu berada di Pegunungan Andulan dalam rangka bina akrab yang dilaksanakan selama seminggu. Namun karena adanya bencana, kegiatan tersebut dipercepat. Saat hendak kembali longsor telah terjadi dan akses jalan tak bisa dilalui sama sekali.

(fas/fas)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diketahui, PP ini menuai penolakan karena dianggap mencekik nelayan dan pelaku perikanan.

Untuk diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi memiliki aturan-aturan baru mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang kelautan dan perikanan dengan adanya PP No.85 Tahun 2021. Adapun PP No 85 ini merupakan penyempurnaan atau penyederhanaan dari PP 75 tahun 2015, salah satunya dalam hal tarif.

Dengan adanya aturan ini, jenis dan tarif hanya dikategorikan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, penyederhanaan tarif juga diserahkan kepada KKP sepenuhnya, tak lagi pad Kementerian Perdagangan yang sebelumnya menentukan kebijakan tarif, seperti harga patokan ikan.

Kendati demikian, aturan baru ini menuai penolakan karena dinilai menyulitkan nelayan. Untuk itu, Daniel meminta agar kebijakan ini dibatalkan.

“Intinya sikap saya kalau KKP tidak bisa membantu nelayan, minimal jangan malah mempersulit,” kata Daniel dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2021).

Menurut Daniel, selama ini KKP masih belum membuat perikanan di Indonesia menjadi maju. Akan tetapi, hanya bisa membuat aturan menaikkan tarif PNBP di tengah masa sulit.

“Jangan bisanya hanya memberatkan pajak kepada rakyat di tengah dunia perikanan babak belur dan banyak yang bangkrut selama lima tahun ini. Sektor lain seperti pajak mobil, pariwisata, maupun investasi mendapat subsidi dan relaksasi dari pemerintah, ini nelayan malah dibebani dengan kenaikan PNBP 200-500 persen,” tegasnya.

“Ini sama saja pangan rakyat mau dipajakin tinggi, nanti rakyat kita tidak bisa lagi makan ikan. Penolakan dari nelayan dan pelaku perikanan sudah keras dari berbagai daerah, mereka akan mogok melaut, saya minta pemerintah sungguh-sungguh mendengarkan kesulitan mereka dan membatalkan rencana kenaikan ini,” harapnya.

(mul/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md meminta pemeriksaan terduga pelaku penusukan ustaz di Batam dan pembakaran mimbar masjid di Makassar dilakukan terbuka. Dia berharap polisi tak buru-buru menyatakan terduga pelaku gila.

“Pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka, jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila seperti yang sudah-sudah,” kata Mahfud dalam video yang diterima detikcom, Sabtu (25/9/2021).

Mahfud mencontohkan kasus penusukan terhadap almarhum Syekh Ali Jaber di Lampung. Mahfud mengatakan saat itu terduga pelaku disebut mengalami gangguan jiwa oleh keluarga.

“Dulu ketika Syekh Ali Jaber dianiaya seseorang, lalu ada yang berteriak keluarganya dan sebagainya bahwa pelakunya orang gila. Pemerintah tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila,” ujarnya.

Dia berharap orang-orang yang ditangkap diproses secara hukum dan dibawa ke pengadilan. Dia meminta keputusan yang menyatakan seseorang gila atau tidak diputuskan oleh hakim.

“Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang memutuskan. Dibawa saja ke pengadilan biar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya biar pengadilan yang memutuskan,” ucapnya.

Pemerintah, kata Mahfud, sudah memerintahkan polisi meningkatkan pengamanan. Dia meminta rumah ibadah serta tokoh agama dijaga demi mencegah hal tak diinginkan terjadi.

“Saya juga sudah memerintahkan kepada aparat di pusat dan di daerah untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah masyarakat. Saya minta juga agar rumah-rumah ibadah dijaga, diamati dengan sungguh-sungguh, tokoh agama, fasilitas keagamaan, fasilitas publik lainnya di masa sekarang ini, masa yang biasanya kalau menjelang atau di sekitar bulan September selalu ramai dengan isu-isu seperti ini supaya dijaga dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam mengatasi COVID-19. Pasalnya, penanganan pandemi di Indonesia memerlukan sinergi kuat antara pemerintah dan stakeholder, termasuk lembaga pemberi jaminan kesehatan.

“Upaya bersama dalam mengatasi COVID-19 sangat dibutuhkan. Dengan menurunnya angka mobilitas masyarakat setelah adanya pembatasan kegiatan yang diterapkan, hal ini menuntut lembaga pemberi jaminan pelayanan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan untuk beradaptasi dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dengan menciptakan inovasi layanan digital,” ungkap Ghufron dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2021).

Hal ini disampaikan dalam acara Webinar Sehat di Era 4.0 bertema ‘Sakit di Era Pandemi, Bukan Masalah’ hari ini. Adapun acara ini merupakan inisiasi Ikatan Alumni Boedoet 81 (IKA BOEDOET) SMAN 1 Jakarta

Dalam kesempatan tersebut, Ghufron menjelaskan sejak hadirnya layanan digital BPJS Kesehatan, peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan meski dengan keterbatasan mobilitas. Hadirnya layanan Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 dapat memudahkan peserta dalam mendapatkan pelayanan, meski di tengah pandemi.

Ghufron menambahkan BPJS Kesehatan juga turut mendukung upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi melalui P-Care Vaksinasi COVID-19. Aplikasi ini memudahkan para vaksinator dalam melakukan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengatakan BPJS Kesehatan terus mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan upaya promotif preventif kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan skrining, khususnya bagi peserta dengan risiko penyakit katastropik.

“Apabila dalam skrining tersebut tidak terdapat risiko penyakit, maka FKTP akan terus mengedukasi untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Tetapi, apabila setelah hasil skrining peserta terdapat risiko memiliki penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, nantinya peserta tersebut akan masuk ke dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis),” katanya.

BPJS Kesehatan juga memprioritaskan Peserta JKN-KIS yang tergabung dalam program Prolanis dan Program Rujuk Balik (PRB) dalam program vaksinasi.

Soal vaksinasi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pihaknya juga tengah berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Saat ini, pihaknya juga sedang mendorong vaksinasi lansia. Hal ini mengingat lansia lebih berpotensi memiliki penyakit komorbid dan terinfeksi COVID-19.

“Cakupan vaksinasi bagi lansia masih tergolong rendah dan rata-rata 1,2-1,4 juta per hari. Ini harus kita dorong bersama sekaligus kita edukasi pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat lanjut usia,” katanya.

Selain vaksinasi, Siti menambahkan testing dan tracing juga perlu dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Denga demikian, fasilitas kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus ke masyarakat lainnya.

Situ pun berharap seluruh kerja sama yang dilakukan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, stakeholder, dan masyarakat dapat menekan kasus COVID-19 di Indonesia.

“Harapannya, dengan upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah, BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder lainnya bisa mengurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia dan menciptakan taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik,” tutup Siti.

(mul/mpr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemerintah kembali melaporkan data perkembangan kasus virus Corona atau COVID-19 di Tanah Air. Pada hari ini dilaporkan kasus baru positif Corona sebanyak 2.137 kasus.

Data kasus COVID-19 ini disampaikan Humas BNPB, Sabtu (25/9/2021). Data diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Penambahan tersebut membuat total positif Corona di Indonesia menjadi 4.206.253 kasus sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020.

Dari total kasus positif itu, sebanyak 44.071 merupakan kasus aktif Corona. Kasus aktif artinya pasien masih positif Corona di RI hingga hari ini. Jumlah itu turun 1.732 kasus dari hari sebelumnya.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 3.746 kasus. Jadi, total pasien sembuh dari Corona hingga hari ini sebanyak 4.020.801 kasus.

Selain itu, ada 123 pasien Corona yang meninggal dalam 24 jam terakhir. Total kematian akibat Corona di RI berjumlah 141.381.

Pemerintah juga melaporkan jumlah kasus suspek yang dipantau hari ini, yaitu sebanyak 375.061 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 257.803.

Pemerintah selalu mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yaitu dengan mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak.

Hingga saat ini, pemerintah juga masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 untuk menekan laju penyebaran Corona. Warga diminta menaati aturan yang diberlakukan selama PPKM agar pandemi virus Corona dapat teratasi.

Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi Corona bagi warga. Ada 85.433.518 penduduk yang telah disuntik vaksin dosis pertama dan 47.996.105 penduduk yang telah disuntik vaksin Corona dosis lengkap dari target 208.265.720 warga.

(haf/idh)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPP Partai Golkar, Adies Kadir, mengatakan Azis Syamsuddin telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR. Surat disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato.

“Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar ke Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/9/2201).

Adies tidak menjelaskan kapan surat pengunduran diri Azis Syamsudin itu diserahkan. Namun, dia mengatakan Partai Golkar akan memproses pengganti Azis.

“Sehingga terkait dengan penggantinya, Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Pattuju. Suap diduga diberikan Azis ketika Robin masih menjadi penyidik KPK.

Suap itu diduga diberikan agar Robin membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah. Penyelidikan saat itu dilakukan terkait dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado.

Azis diduga telah memberi suap Rp 3,1 miliar ke AKP Robin. Suap diberikan secara bertahap, baik langsung ke AKP Robin ataupun lewat pengacara bernama Maskur Husain.

“Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri.

Atas perbuatannya, Azis Syamsuddin diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Azis kemudian ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Selatan.

“Kami menegaskan bahwa KPK tidak segan menindak penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi,” ucap Firli.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa September ialah bulan yang memiliki catatan kelam bagi bangsa Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Jakarta Selatan beserta organisasi otonomnya.

Hidayat menjelaskan pada bulan September tahun 1948 dan 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan gerakan untuk mengubah Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang sah. Diketahui, Gerakan PKI di Madiun pada September 1948 dipimpin Amir Syarifuddin dan Muso.

Menurut Hidayat, aksi kekerasan PKI ini memakan korban para santri dan ulama. Tak hanya itu, pondok pesantren dan rumah ibadah turut menjadi sasaran pengerusakan oleh PKI. Sedangkan pemberontakan PKI pada 1965 menyebabkan jatuhnya korban tujuh Pahlawan Revolusi.

“Menengok tragedi-tragedi, itu kita harus mewaspadai kekerasan yang selama ini muncul, terlebih yang memakan korban para ulama. Kasus terbaru, terjadi pada Minggu (19/9), sehabis salat Magrib. Seorang ustaz di Tangerang ditembak hingga wafat oleh orang tidak dikenal. Lalu, pada Senin (20/9) siang ba’da Zuhur, seorang ustaz yang sedang mengisi kajian di dalam Masjid di Batam, dikejar dan diserang oleh orang yang mengaku sebagai Komunis. Artinya, PKI tetap menjadi ancaman dan harus selalu diwaspadai,” kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (25/9/2021).

Hidayat menilai upaya PKI mengubah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak boleh dibiarkan begitu saja. Termasuk, menyangkut dua peristiwa terakhir yang menimpa dua orang ustaz di Tangerang dan Batam.

Ia pun meminta agar aparat yang berwenang bertindak tegas, melakukan penyidikan, dan tidak serta merta menyatakan pelakunya mengalami gangguan jiwa seperti yang kerap terjadi beberapa waktu lalu.

Hidayat menambahkan, jika pelaku memang gila, sewajarnya dilepas. Akan tetapi jika waras, apalagi terkait dengan PKI, seharusnya ditindak dengan aturan hukum yang ada.

“Inilah antara lain yang menyebabkan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, masih tetap penting untuk dilakukan. Karena masih ada pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Padahal, soal Pancasila, kita sudah selesai. Pancasila merupakan kesepakatan dan permufakatan para pendiri bangsa yang harus dipertahankan sampai kapanpun,” terangnya.

Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan Hidayat kesepakatan dan permufakatan tentang Pancasila juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Adapun hal ini dilakukan melalui tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti KH. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, hingga Roro Sukaptinah.

Menurutnya, Muhammadiyah turut berperan aktif menyiapkan Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh Muhammadiyah diketahui telah menjadi bagian dari BPUPK, PPKI, hingga Panitia Sembilan yang menghasilkan naskah akhir Pancasila.

Ia pun mengatakan sosok seperti Roro Sukaptinah sewajarnya mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam BPUPKI. Hidayat menjelaskan Roro Sukaptinah yang merupakan Pimpinan Aisyiyah ialah satu dari dua wanita yang ikut aktif di BPUPKI menyiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, dalam kegiatan yang sama yang berlangsung Jumat (24/9), Ketua PDM Jaksel Daliman Sofyan mengatakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR harus terus berjalan. Baik di sekolah, masyarakat, bahkan secara institusional sehingga MPR wajib untuk melakukan sosialisasi.

Ia menilai sampai hari ini masih ada sebagian masyarakat yang ingin menyelenggarakan negara tersendiri.

“Contohnya OPM. Papua oleh oknum masyarakatnya masih kekeuh menyelenggarakan negara sendiri, artinya tidak mengakui NKRI. Inilah yang harus diantisipasi oleh negara. Kalau kita lemah negara lemah, itu bisa mengoyak negara yang kita cintai,” ujarnya.

Menurut Daliman, generasi muda juga perlu mendapatkan porsi lebih dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih mengingat generasi muda adalah penerima estafet kepemimpinan bangsa.

Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR kali ini berlangsung di LPK Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua PDM Jaksel Daliman Sofyan, Ketua Pcm Kebayoran Lama Sukhemi, serta Ketua Majelis Dikdasmen Kebayoran Lama Tadjudin Nur.

(mul/ega)

Sumber: DetikNews