Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), mencopot jabatan oknum polisi lalu lintas (polantas) Aipad Gonzalves, karena memukul seorang warga hingga terkapar. Aksi polisi memukul warga itu viral di media sosial (medsos).
“Sudah dicopot sebagai anggota Satlantas Polresta Deli Serdang,” kata Kapolresta Deli Serdang, Kombes Yemi Mandagi seperti dilansir Antara, Kamis (14/10/2021).
Yemi menyebut bahwa Aipad Gonzalves hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Propam Polresta Deli Serdang.
Pada saat itu terjadi selisih paham antara Aipad Gonzalves dan seorang pengendara motor bernama Andi Gultom, karena pengendara tersebut telah melanggar aturan berlalu lintas.
Akibat selisih paham tersebut, Aipad Gonzalves itu langsung memukuli korban. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial.
“Walaupun pengendara motor itu salah, namun tidak dibenarkan kepada seluruh anggota Polri melakukan tindak pemukulan,” katanya pula.
Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (BKR Satgas COVID-19) menyelenggarakan kegiatan penggalangan dan peningkatan kapasitas 1.000 relawan COVID-19 wilayah Solo Raya. Seluruh relawan mendapatkan lima materi pelatihan dan diadakan sejak 12 Oktober hingga 18 Oktober.
Kepala Sub Bidang Relawan Kesehatan BKR Satgas COVID-19 dr. Joseph Frederick William mengatakan kegiatan dimulai dari Pelatihan Supervisi Lokal (12/10), Praktik Mengajar Fasilitator (13/10), dan Penggalangan dan Peningkatan Kapasitas Relawan COVID-19 selama lima hari yang dimulai dari tanggal 14 hingga 18 Oktober 2021 mendatang.
“Dalam jangka waktu lima hari tersebut, setiap harinya akan dilakukan dua sesi pelatihan dimana tiap sesi terbagi atas empat kelas dengan jumlah peserta 25 orang dalam tiap kelasnya. Jadi total peserta program pelatihan relawan berjumlah 1.000 orang dengan 200 relawan yang mengikuti pelatihan tiap harinya,” jelas Joseph dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).
1000 relawan yang mengikuti kegiatan ini merupakan perwakilan relawan dari berbagai daerah, instansi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan mitra kebencanaan di Wilayah Solo Raya dan akan mendapatkan lima materi pelatihan.
Adapun 5 materi tersebut terdiri dari Pencegahan, Penyebaran dan Kebijakan 3M, Gerakan 3T (Tracing, Treatment, Testing), Relawan dan Kerelawanan, Teknik Berkomunikasi Efektif, dan Penggunaan Instrumen Monitoring Relawan Bersatu Lawan Covid (BLC).
Joseph berpesan kepada para relawan agar mengikuti pelatihan dengan baik supaya mampu mengaplikasikan seluruh materi yang didapatkan kepada anggota keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Harapannya pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari kedepan benar-benar membentuk 1.000 relawan agen perubahan perilaku yang membawa inspirasi dan harapan dalam penanganan COVID-19 di Wilayah Solo Raya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menuturkan antisipasi dan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk COVID-19, perlu melibatkan seluruh pihak melalui penerapan sinergi pentahelix.
“Maka dari itu, seluruh jajaran Pemerintah Daerah harus memahami konsep ini, yaitu sinergi pentahelix sebagai bentuk kolaborasi bersama yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan seluruh lapisan masyarakat,” tutur Prasinta Dewi.
Selaras dengan hal yang disampaikan oleh Prasinta Dewi, Wakil Bupati Karanganyar Robert Christanto menuturkan keterlibatan dan sinergi semua pihak memiliki peranan yang signifikan dalam mengendalikan pandemi COVID-19.
“Maka saya berharap para relawan dapat turun tangan membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan sosialisasi, edukasi dan melakukan pengembangan penanganan dan pencegahan berdasarkan kontekstual budaya setempat,” tutur Rober.
“Jika hal tersebut bisa terealisasikan, maka saya yakin bahwa tingkat paparan COVID-19 di tengah masyarakat terkontrol secara baik,” sambungnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap setelah mengikuti kegiatan ini para relawan semakin yakin untuk menjadi garda terdepan dengan turun di tiap titik lapisan masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan 3M dan vaksinasi.
“Peran relawan dalam memberikan edukasi dan mendorong penggunaan masker dalam aktivitas sehari-hari akan menjadi salah satu tombak utama bagi perubahan besar dari segi penurunan angka COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah,” kata Ganjar.
Sebagai informasi, kegiatan ini bertempat di Ramada Suites Hotel, dan dibuka serta dihadiri secara daring oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi.
Ikut hadir dan meresmikan acara secara langsung adalah Wakil Bupati Karanganyar Rober Christanto, Kepala Sub Bidang Relawan Kesehatan BKR Satgas COVID-19 dr. Joseph Frederick William, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh Kalak BPBD Wilayah Solo Raya.
ROHIL, Tribunriau – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rokan Hilir ( Rohil ) bersama penggerak PKK, Gerakan Milenial Rokan Hilir Bangkit ( GRMB ) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ) kabupaten Rokan Hilir mengadakan sunatan massal gratis dan menyerahkan Sembako untuk keluarga kurang mampu.
acara tersebut diselenggarakan, Kamis (14/10/2021) di halaman kantor Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih itu juga diadakan perlombaan memasak Ikan Salai.
Plt.Camat Tanah Putih Suryadi,SE mengatakan, pada pagi hari telah dilakukan mengukuhkan pengurus BRCN Kecamatan Tanah Putih, Gerakan Jalan Santai.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Rohil, Ibu Ketua PKK dan jajaran, serta GRMB yang telah hadir dan menyelenggarakan acara ini daerah kami,” kata Suryadi.
Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kepenghuluan dan kelurahan yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan acara di Sintong Bakti. “Semoga apa yang kita perbuat hari ini mendapat berkah,” harap Suryadi.
Sementara itu Ketua GRMB Rohil, Nalladia Ayu Rokan mengucapkan, Alhmadulillah telah bisa menyelenggarakan acara ini dearah kelahirannya. “Kami juga melakukan kegiatan seperti ini di Sinaboi, Rantau Kopar, Kubu dan Kubu Babussalam,” kata Nalladia.
Dia berharap kegiatan yang didukung oleh Pemkab Rohil dan PKK Rohil bisa berdampak positif, dan bisa menjadi contoh bagi organisai lain. “Pada intinya mari jadikan kehadiran kita bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nalladia.
Selanjutnya Bupati Rohil Afrizal Sintong didampingi Wakilnya, H. Sulaiman SS.MH memberikan apresiasi serta mengucapkan terimakasih atas kerja keras serta kerja cerdas dilakukan GRMB, PKK dan PPNI. “Semoga apa yang kita perbuat hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT,” kata Afrizal Sintong.
Hadir dalam acara itu, Ketua PKK Kabupaten Rohil beserta jajaran, Camat Tanah Putih Suryadi SE beserta Datuk Penghulu se Kecamatan Tanah Putih, anggota DPRD Rohil Ilhami dan Hj. Rosmanita, para Kadis, para Kabag, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda serta lapisan masyarakat Kecamatan Tanah Putih.
Wanita inisial RS, ibu di kasus dugaan ayah memperkosa 3 anaknya di Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya buka suara setelah Polri membuka kembali kasus itu. RS yang melapor ke polisi berharap pelaku bisa dihukum seadil-adilnya.
“Jelas saya senang sekali (kasus ini dibuka lagi),” ucap RS kepada detikcom, Kamis (14/10/2021) malam.
RS mengatakan, penyelidikan dibuka lagi menjadi harapannya sejak dulu, sejak kasus ini dinyatakan dihentikan karena dianggap tak cukup bukti pada awal 2020. RS lantas berharap terlapor dihukum seadil-adilnya.
“Karena ini harapan saya, kasus bisa dibuka kembali dan pelaku bisa dijerat hukum yang seadil-adilnya,” kata RS.
Diberitakan sebelumnya, Polri membuka penyelidikan baru kasus dugaan pencabulan tiga anak di bawah umur ini dengan cara membuat laporan polisi (LP) tipe A yang dibuat penyidik Polri pada dua hari lalu.
“Saya mendapatkan update dari tim asistensi dari tim Luwu Timur. Di mana penyidik telah membuat laporan polisi model A tertanggal 12 Oktober 2021, perihal adanya dugaan pencabulan anak di bawah umur. Itu ditulis pelaku dalam proses lidik,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, hari ini.
Ramadhan mengatakan penyelidikan difokuskan dalam rentang waktu 25-31 Oktober 2019. Pasalnya, pada 31 Oktober 2019, ibu korban melakukan pemeriksaan medis terhadap 3 anaknya yang diduga dicabuli ayah sendiri dan ditemukan kelainan.
Dari hasil visum kepolisian yang dilakukan pada 9 Oktober dan 24 Oktober 2019, tidak ditemukan kelainan pada 3 anak yang diduga menjadi korban pencabulan.
“Disampaikan bahwa yang akan didalami oleh penyidik nanti adalah hasil pemeriksaan dari tempus atau waktu tanggal 25, sampai diperiksanya ketiga korban tersebut di tanggal 31. Kenapa? Karena disampaikan bahwa pemeriksaan visum tanggal 9, dokter menyatakan tidak ada kelainan,” tuturnya.
“Pemeriksaan kedua tanggal 24, dokter menyatakan tidak ada kelainan. Kemudian pemeriksaan medis oleh ibu korban di tanggal 31 menunjukkan ada katakanlah kelainan. Kami tidak sampaikan vulgar karena visum ini tidak bisa dibuka secara vulgar,” sambung Ramadhan.
Lebih lanjut, kata Ramadhan, polisi juga sudah mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa dokter IM yang melakukan pemeriksaan medis terhadap korban pada 31 Oktober 2019 itu. Korban diketahui menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Vale Sorowako.
“Tapi pemeriksaan medis yang dilakukan tanggal 31 oleh dokter IM, kira-kira ada kelainan. Sehingga penyidik akan mendalami peristiwa tempus atau waktu mulai tanggal 25 Oktober 2019 sampai 31 Oktober 2019.
Orang tua korban telah melakukan pemeriksaan sampai 4 atau 5 kali dan terakhir di tanggal 10 Desember 2019, ini yang kelima ya, telah dilakukan terapi terakhir oleh Dokter Ira,” imbuh Ramadhan.
Di tengah penggerebekan polisi di kantor collector pinjol PT Indo Tekno Nusantara (ITN) di Rukan Crown Green Lake, Cipondoh, Tangerang, datang seorang pria bernama Dedi. Warga Joglo, Jakarta Barat ini mengaku anaknya tercekik pinjol hingga harus bayar Rp 100 juta.
Dedi mengatakan anaknya itu pertama kali meminjam dana dari sebuah pinjol sebesar Rp 2,9 juta di tahun 2019 silam. Dedi mengaku resah karena collector pinjol mengancam akan membunuh dan menculik anaknya itu.
“Foto-foto anak saya dikirim ke relasi saya dengan caption kata-kata mengancam seperti mau diculik atau dibunuh dari 2019. Kata anak saya minjamnya sekitar Rp 2,5 juta,” katanya kepada wartawan di lokasi, Kamis (14/10/2021).
Selain itu, ancaman mau dibunuh dan diculik juga datang kepada anaknya Dedi melalui sosial media. Karena anaknya ketakutan, jadi ditransfer lah uangnya melalui ATM milik Dedi.
Pengakuannya, pada mutasi ATM yang dicetaknya uang yang dikeluarkannya mencapai sekitar Rp 100 juta. Uang tersebut dibayarkan oleh anaknya selaku yang debitur, tanpa sepengetahuan Dedi.
“Anak saya yang perempuan (24 tahun) yang transfer uangnya pakai ATM saya, tanpa sepengetahuan saya,” jelasnya.
KPK kembali memberikan penguatan antikorupsi dalam programnya Paku Integritas yang kali ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Ilham Saputra berjanji korupsi tak akan terulang lagi di lembaganya.
“KPU ini kan memang pernah terjadi kejadian seperti itu ya, dan ini upaya kami bagi KPU untuk kembali memastikan bahwa kami tidak ingin ada kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali di KPU,” kata Ilham kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/10/2021).
Memang sebelumnya, KPK pernah menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW (pergantian antarwaktu) anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.
Namun Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun Masiku.
Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun Masiku dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu; serta Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta.
Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 20 Januari 2020. Kabar terakhir pencarian Harun Masiku melibatkan Interpol melalui penerbitan red notice.
Ilham mengatakan dalam pertemuan ini dijelaskan soal potensi-potensi apa saja yang bakal terjadi di lingkungan lembaganya.
“Jadi, dijelaskan apa yang kemudian menjadi gratifikasi itu apa kemudian kita kaitkan dengan pengalaman kita di KPU terkait dengan potensi-potensi terjadinya korupsi,” katanya.
Selain itu, Ketua Bawaslu Abhan juga datang bersama dalam program ini, beserta pasangannya masing-masing. Ilham menyebut pentingnya pasangan dalam hal mencegah keinginan untuk korupsi.
“Hari ini penguatan antikorupsi bagi kelembagaan, terutama untuk KPU dan Bawaslu. Masing-masing juga membawa pasangan agar dipahami masing-masing agar tidak ada upaya-upaya atau keinginan untuk melakukan TPK,” katanya.
Abhan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pencegahan korupsi, salah satunya mengadakan unit layanan gratifikasi. Hal itu guna menghindari adanya potensi korupsi pada Bawaslu.
“Kami tentu di internal kami kan ada upaya-upaya yang kita lakukan misalnya soal unit layanan gratifikasi juga ada. Kemudian zona integritas BBS, itu semua dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan potensi-potensi korupsi di lembaga kami,” katanya.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada gencarnya wacana amandemen UUD 1945 ke-5. Banyak elemen masyarakat melalui berbagai media diskusi, membahas isu ini secara serius hingga banyak muncul perbedaan pendapat.
Wanita yang akrab disapa Rerie itu menegaskan semestinya isu amandemen itu tidak sampai menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam. Sebab, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, perubahan sistem ketatanegaraan adalah suatu proses yang alamiah dan biasa saja.
“Yang perlu diperhatikan adalah perubahan tidak menjadi bola liar atau menjadi komoditas politik. Perubahan yang dilakukan harus berdampak baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Rerie dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).
Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, saat hadir dalam acara Diskusi Publik tentang ‘Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa atau…?’ kerja sama MPR dengan Fraksi NasDem MPR, di Ballroom Novotel, Tangerang, Rabu (13/10).
Sebenarnya, lanjut dia, wacana amandemen UUD tersebut, bukan wacana yang baru muncul. Namun, sudah menjadi isu yang sudah lama dibahas MPR periode lalu, kemudian diserahkan kepada MPR periode sekarang untuk dikaji lebih jauh.
“Saya yakin, munculnya isu amandemen UUD yang dimulai dari MPR periode lalu itu berdasar kepada aspirasi rakyat dengan tujuan agar negara ini jauh lebih baik,” ujarnya.
Namun, tambahnya, sebelum melakukan amandemen kembali perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil amandemen yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Ini penting, saya tekankan betul itu apakah kita sudah lakukan evaluasinya. Sebab, dari evaluasi itu akan menentukan langkah-langkah yang harus disusun, jika amandemen ke-5 dilakukan,” imbuhnya.
Pada intinya, Rerie mengingatkan konstitusi yang menjadi tujuan amandemen adalah salah satu elemen utama berjalannya negara dan menjadi panduan rakyat dalam kehidupan bernegara, harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. Hasilnya harus sesuai dengan keinginan rakyat.
“Menyikapi amandemen UUD, saya sendiri dan Fraksi NasDem MPR berpendapat, pertama, wacana amandemen UUD mesti dilakukan kajian akademis secara mendalam dan menyeluruh terlebih dahulu. Kedua, buka akses seluas-seluasnya kepada rakyat, agar rakyat bisa memberikan masukan dan pendapatnya untuk kemudian diolah di MPR,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, Fraksi NasDem MPR melakukan berbagai upaya antara lain melakukan uji publik melalui metode survei yang dilakukan oleh lembaga survei dan menggelar FGD dengan menggandeng para pakar, akademisi dan tokoh nasional.
“Hasilnya nanti sesegera mungkin akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada partai, agar Ketum Partai mengeluarkan keputusan mengenai amandemen ini. Keputusan itu akan menjadi dasar bagi kami selaku Pimpinan MPR dari Partai NasDem untuk mengambil sikap resmi,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara yang digelar secara fisik dan daring itu, Ketua Fraksi Partai NasDem MPR Taufik Basari, Sekretaris Fraksi Syarief Abdullah Alkadrie, anggota MPR Fraksi NasDem Fadholi serta para narasumber pakar antara lain, Pelaku sejarah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 Jacob Tobing, Ahli Tata Negara Pengajar STHI Jentera Bivitri Susanti, Ph.D, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Dr.Atang Iriawan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Aksi oknum polisi, Brigadir NP, membanting mahasiswa Tangerang M Faris Amrullah (21), menuai sorotan publik. Kompolnas mengemukakan analisisnya soal usia Brigadir NP yang masih seumuran dengan pendemo.
“Memang anggota yang bertugas adalah bintara-bintara muda, yang mungkin seumuran dengan para pendemo. Sehingga bisa jadi masih emosional menangani para pendemo. Hal tersebut menunjukkan pentingnya arahan pimpinan dalam mempersiapkan personel-personelnya yang bertugas dan pengawasannya di lapangan. Selanjutnya harus segera dievaluasi agar ada perbaikan,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
Poengky menjelaskan sudah ada aturan terkait penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi. Menurut dia, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penanganan aksi.
“Tetapi pada intinya setiap tindakan anggota Polri dalam melakukan pengamanan harus tetap menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada kekerasan berlebihan,” ujar Poengky.
Perihal kasus polisi membanting mahasiswa ini, Kapolda Banten sudah menyampaikan permintaan maaf. Poengky mengatakan hal itu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oknum anggota yang melakukan kekerasan berlebihan.
“Kasus Tangerang ini harus menjadi refleksi bahwa anggota di lapangan masih harus dibekali pengetahuan tentang HAM dan penanganan demonstrasi. Mindset-nya perlu diluruskan, bahwa dalam menghadapi demonstran, polisi harus bertindak bijaksana. Jangan sampai terpancing jika ada provokasi di lapangan. Penggunaan kekerasan boleh dilakukan ketika tindakan demonstran anarkis membahayakan nyawa polisi dan masyarakat. Jika tidak membahayakan, arahkan saja agar para demonstran bisa menyampaikan tuntutan secara damai,” beber Poengky.
Brigadir NP sudah menyampaikan permintaan meminta maaf. Brigadir NP beralasan dirinya refleks saat mengamankan Faris seusai demo yang berujung ricuh.
Insiden tersebut terjadi saat sekelompok mahasiswa berdemo di depan Pemkab Tangerang, Banten, Rabu (13/10). Polisi dan mahasiswa sempat dorong-dorongan.
Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro mengatakan peristiwa itu diawali ketika mahasiswa memaksa masuk dan bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Padahal Ahmed Zaki Iskandar saat itu tidak ada di kantornya karena sedang menghadiri peringatan HUT ke-389 Kabupaten Tangerang di tempat lain.
“Ketegangan terjadi saat tim negosiator Polresta Tangerang meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk bertemu dengan pejabat, kebetulan Bapak Bupati sedang melaksanakan kegiatan HUT, sehingga tidak bisa menemui,” jelas Wahyu dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (13/10/2021) malam.
Kericuhan terjadi hingga akhirnya polisi dan mahasiswa terlibat dorong-mendorong. Pihak kepolisian saat itu mengamankan satu orang yang diduga menjadi provokator.
“Namun dari pihak mahasiswa tetap mengotot untuk bisa bertemu dengan Bupati dan harus Bupati yang menemui yang bersangkutan sehingga dari situlah terjadi dorong-mendorong sehingga kondisi kita amankan satu orang awalnya yang memprovokasi mahasiswa,” sambungnya.
Gempa bumi magnitudo (M) 4,8 yang terjadi kemarin di Pacitan, Jawa Timur, bisa terasa sampai Jawa Tengah dan Yogyakarta. Begini analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Diyakini berada di dalam lempeng Indo-Australia, sehingga gempa ini disebut sebagai gempa intraslab. Ground motion atau guncangan yang dipancarkan sangat besar meski magnitudo gempanya relatif kecil,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Rabu (13/10/2021).
“Inilah salah satu karakter gempa intraslab, yang mampu memancarkan guncangan di atas gempa sekelasnya,” imbuhnya.
Meski terasa hingga Jateng dan Yogya, gempa M 4,8 di Pacitan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Mengapa?
“Gempa ini tidak berpotensi tsunami karena magnitudonya relatif kecil untuk menciptakan deformasi dasar laut,” ucap Daryono.
Selain itu, menurut Daryono, pusat gempa di Pacitan berdekatan dengan pusat gempa yang terjadi pada 1859. Saat itu, gempa memicu tsunami dan menyebabkan beberapa orang meninggal.
“Hingga pukul 16.00 WIB sore ini (kemarin), hasil monitoring BMKG menunjukkan belum terjadi aktivitas gempa susulan (aftershock),” katanya.
Sebelumnya, gempa M 4,8 di Pacitan terjadi pada pukul 12.00 WIB. Lokasi gempa berada di 8,87 Lintang Selatan, 110,97 Bujur Timur, atau 78 km arah barat daya dari Pacitan.
Pusat gempa M 4,8 itu berada di laut dengan kedalaman 55 km. Gempa tersebut dirasakan dengan skala MMI (Modified Mercalli Intensity) III di Pacitan, Trenggalek, dan Wonogiri. Gempa tersebut juga dirasakan di Gunungkidul, Bantul, dan Yogyakarta dengan skala MMI II.
Skala MMI III artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sedangkan skala MMI II, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
Brigadir NP, oknum polisi yang membanting mahasiswa M Faris Amrullah (21) saat demo di Pemkab Tangerang, meminta maaf atas perbuatannya. M Faris memaafkan Brigadir NP, tetapi insiden itu tidak akan ia lupakan.
“Melihat permintaan maaf yang disampaikan oleh oknum kepolisian, tentu saya sebagai sesama manusia menerima permohonan maaf tersebut,” kata Faris dalam konferensi pers di Polresta Tangerang, Rabu (13/10/2021).
Meski sudah memaafkan perbuatan Brigadir NP, Faris tetap tidak bisa melupakan insiden dirinya ketika dibanting.
“Tetapi kejadian tersebut tentu saya tidak akan lupa,” terang Faris.
Lebih lanjut Faris berharap kejadian tersebut tidak terulang. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum yang melakukan kekerasan.
“Kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum kepolisian,” lanjutnya.
Permintaan Maaf Brigadir NP
Brigadir NP dan Faris dipertemukan pascainsiden tersebut. Secara terbuka, Brigadir NP menyampaikan permintaan maaf kepada Faris dan mengaku siap bertanggung jawab.
“Saya meminta maaf kepada Mas Faris atas perbuatan saya dan saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya,” ujar Brigadir NP.
Dalam konferensi pers itu, M Faris juga hadir. Brigadir NP dan Faris kemudian berjabat tangan dan berpelukan.
Simak di halaman selanjutnya: Kapolda Banten meminta maaf
