Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta merespons rencana para pengusaha untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan Upah Minum Provinsi (UMP) 2022.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa memang tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semua pihak secara 100 persen.

“Memang tidak ada keputusan yang tentu saja memuaskan 100% semuanya. Tapi ini keputusan yang diambil untuk kepentingan yang lebih banyak lagi,” kata Riza di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove, Kamal Utara, Jakarta Utara, Minggu (19/12/2021).

Riza menekankan, Pemprov DKI selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi semua pihak. Karena itu, dia berharap semua pihak dapat memahami keputusan Anies untuk menaikkan UMP DKI menjadi Rp 225.667 atau 5,1%.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha memberikan yang terbaik, bagi semua kepentingan buruh, kepentingan pengusaha dan tentu yang paling utama kepentingan masyarakat. Jadi, mohon semuanya bisa memahami, mengerti emang situasinya seperti sekarang ini, kita masih menghadapi pandemi COVID,” sebutnya.

Riza juga berharap persoalan UMP DKI ini bisa diselesaikan dalam sebuah dialog. Sebab, sekali lagi, dia menekankan bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan semua pihak.

“Kami harapkan semua masalahnya bisa kita diskusikan, kita dialogkan, kita rumuskan, kita putuskan bersama. Jadi yang diputuskan oleh Pemprov semata-mata untuk kepentingan semua pihak,” terang Riza.

Sebelumnya, para pengusaha berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PTUN. Anies bakal digugat lantaran merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota negara untuk 2022.

“Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya ada dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari tatanan administrasi.

Lalu yang kedua, keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

“Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang ada,” sebutnya.

Adi menjelaskan pengusaha tetap mengacu pada kenaikan UMP DKI yang diumumkan pada akhir November lalu yang naik 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.

(mae/mae)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

UUD 1945 mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pengawal konstitusi sehingga jutaan rakyat Indonesia mengharapkan keadilan kepada 9 hakim MK. Namun, kenali prinsip-prinsip dasar konstitusi berikut agar lebih memahami konsep bernegara.

Berikut 5 prinsip dasar konstitusi yang dirangkum dari putusan-putusan MK, Minggu (19/12/2021):

Konstitusi Tidak Statis, Tapi Dinamis

Prinsip dasar konstitusi adalah tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Sehingga bisa saja MK mengubah putusannya mengikuti dinamika warganya. Alhasil putusan MK tidak statis, tapi dinamis. Hal itu tertuang dalam pertimbangan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019.

“Secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi,” demikian pertimbangan MK.

MK mencontohkan di Amerika Serikat di kasus pemisahan sekolah warna berdasarkan warna kulit di AS. Pada 1896, MK Amerika Serikat menyatakan hal itu bukan diskriminasi atas dasar prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama). Namun pendirian itu diubah pada 1954. Supreme Court memutuskan pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit bertentangan dengan konstitusi.

“Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan,” putus MK.

Diskriminasi

Di masyarakat, banyak perdebatan masalah soal batasan diskriminasi dan rambu-rambunya. Alasan diskriminasi juga menjadi salah satu alasan yang paling banyak dipakai untuk menggugat sebuah UU ke MK.

MK menjawab tegas dengan rumus diskriminasi adalah:

Untuk hal yang sama tidak boleh dibedakan, untuk yang berbeda tidak boleh disamakan.

“Benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi,” demikian pertimbangan Putusan Perkara 97/PUU-XIV/2016.

Dijelaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004:

Diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007:

Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kementerian Agama memutuskan untuk menunda umroh menjadi tahun 2022 demi menghindari varian Omicron. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo mengatakan langkah pemerintah ini bijak di tengah situasi saat ini.

“Saya kira kita memahami ya situasi global juga situasi di Indonesia setelah ditemukan secara meluas, di banyak negara positif, banyak negara terpapar virus Omicron, saya kira ini menjadi satu langkah yang bijak pemerintah setelah mendapatkan dan diskusi dengan banyak pihak, terutama asosiasi umroh ya,” kata Handoyo saat dihubungi, Sabtu (18/12/2021).

Handoyo mengatakan keputusan pemerintah inni pasti dalam rangka untuk perlindungan kepada warga negara dari ancaman Omicron. Terlebih, kata dia, saat ini telah ditemukan kasus Omicron di Arab Saudi.

“Itu dalam rangka untuk perlindungan kepada warga negara dari ancaman kemungkinan terpaparnya Covid Omicron yang ada di luar negeri, ini langkah yang bisa diterima. Terlebih juga di Arab juga dinynatakan ada yang terpapar COVID-19 varian omicron ini menambah kehati-hatian kita,” ucapnya.

Politisi PDIP ini pun meyakini keputusan pemeritah ini bersifat dinamis. Dia pun meminta agar semua pihak bisa menerima dengan penuh kesabaran.

“Ya tentu pemerintah bersifat dinamis ya melihat situasi kekinian, hari ke hari, situasi global meski kita tak tahu secara pastinya tingkat resiko bahaya varian Omicron yang masih dalam proses penelitian dan tahap ingin mengetahui untuk dilihat seberapa tingkat resikonya. Ini sebagai bentuk proses kehati-hatian meski banyak pihak peneliti menganggap bahwa Covid Omicron ini paparan proses penyebaran lebih kuat dibandingkan varian Delta, dan diduga lebih cepat dan kuat penyebarannya,” jelasnya.

“Ini bisa diterima dengan penuh kesabaran, mudah-mudahan dalam waktu dekat Omicron ibsa diputuskan tingkat resikonya seberapa besar penyebarannya, tingkatnya sehingga bisa kita lakukan strategi baik secara nasional dan secara global,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pemberangkatan jemaah umrah Indonesia kembali ditunda hingga 2022. Hal itu untuk mewaspadai penyebaran varian Omicron dari penularan luar negeri atau imported case.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan keputusan ini diambil setelah adanya imbauan dari Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

“Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi COVID-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal 2022. Kita berharap kondisi segera membaik,” kata Hilman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12/2021).

Ia menjelaskan, secara umum, asosiasi PPIU mendukung imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri meskipun terdapat kekecewaan dan kesedihan akibat telah tertunda lama rencana pemberangkatan umrah. Namun semua pihak memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan muncul varian baru.

“Ada harapan agar tetap ada pemberangkatan, meski jumlahnya diperkecil. Namun secara umum asosiasi PPIU memahami dan menaati imbauan untuk tidak ke luar negeri,” ujar Hilman.

“Harapan lainnya, agar imbauan ini diberlakukan kepada seluruh rencana penerbangan ke luar negeri, tidak hanya umrah,” ungkapnya.

(maa/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemerintah lewat Kementerian Agama memutuskan untuk menunda umroh menjadi tahun 2022 demi menghindari varian Omicron. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menilai seharusnya tidak perlu pemerintah sampai membuat keputusan demikian.

“Sebetulnnya bicara Omicron ini adalah bicara memastikan, bukan harus menutup, harus nggak keluar negeri, sebetulnya nggak seperti itu, tetapi membatasi gitu,” kata Dicky saat dihubungi, Sabtu (18/12/2021).

Dicky menjelaskan membatasi dalam artian hanya bepergian ke luar negeri yang sifatnya esensial yang bisa dilakukan. Selain itu, pihak yang diperbolehkan pergi wajib memiliki status vaksinasi lengkap bahkan booster dan tidak bergejala pada saat berangkat.

“Membatasi itu mana yang esensial, mana yang memang perlu pergi, dengan juga memastikan bahwa orang-orang yang esensial pergi itu memiliki status vaksinasi lengkap, bahkan kalau sekarang kalau Omicron esensial banget harus booster salah satunya, kemudian juga bahwa dia tidak bergejala dan tes pada saat keberangkatan, bukan 3 hari, tapi saat hari keberangkatan negatif,” ucapnya.

Dicky mengatakan pelarangan sepenuhnya tidak bisa dikatakan lebih baik. Menurutnya lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana cara mendeteksi dini, melakukan program 3T5M, vaksinasi, hingga membatasi mobilitas interaksi.

“Ya tentu penundaan atau pemutusan namanya berangkat atau tidak ada di tangan pemerintah ya kewenanngan, tapi dari sisi Saudi sendiri sudah membuka dengan persyaratan vaksinasi yang lengkap tadi. Tapi kalau dari sisi saya, saya melihatnya memang kalau ini diputuskan untuk masyarakat Indonesia tidak melakukan keberangkatan ke luar negeri ya harus sama semua,” jelasnya.

“Nah Ini bisa saja dilakukan, namun kalau misal putusan itu ya saya tidak bisa katakan itu lebih baik, karena yang kuncinya itu sebetulnya adalah dideteksi dini, di program 3T itu, di program surveillance genomic, di program 5M, di program vaksinasi, itu yang pentingnya, ditambah memang membatasi mobilitas interaksi, memang betul itu,” lanjut dia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KKB kelompok Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen, Papua menyerahkan diri. Mereka melaksanakan apel dan mencium merah putih sebagai tanda kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apel itu dilaksanakan di Lapangan apel Mapolres Kepulauan Yapen pada Sabtu (18/12/2021). Penyerahan diri itu dihadiri oleh pihak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ferdyan Indra Fahmi, dan Komandan Kodim (Dandim) 1709/Yapen Waropen, Letkol Inf Catur Prasetiyo Nugroho.

“Kami menyambut baik upaya nyata dari semua saudaraku untuk hadir ke sini menyerahkan diri dan menyatakan bahwa kita semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap AKBP Ferdyan, dalam keterangan dari Polda Papua, Sabtu (18/12/2021).

KKB kelompok Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen, Papua menyerahkan diri. Foto: dok. istimwa

Menurut Ferdyan, polisi dan TNI terus melakukan upaya agar anggota KKB sadar dan kembali meyakini NKRI. Pendekatan tidak hanya dilakukan dengan cara penegakan hukum.

“Pasca kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum kemarin, kita terus melakukan upaya penegakan secara persuasif dan humanis untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan saudara-saudaraku semuanya bahwa aparat TNI-Polri yang ada di Kepulauan Yapen ini bukan sebagai musuh tapi sebagai keluarga,” katanya.

Dengan penyerahan diri ini, keamanan perayaan natal 2021, akan berlangsung dengan lebih aman.

“Kita harus pastikan bahwa perayaan natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat sehingga saudara kita semua yang merayakan Natal dapat melaksanakan ibadah dengan tenang,” katanya.

(aik/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Satpol PP DKI Jakarta mendatangi tempat karaoke Rabbithole di kawasan Senayan, Jakarta. Polisi menyegel tempat karaoke tersebut setelah kedapatan buka hingga lewat tengah malam.

Polisi mendatangi Rabbithole pada Minggu (19/12/2021), sekitar pukul 01.16 WIB. Dari video dan foto yang diterima detikcom, pengunjung kaget saat petugas datang ke lokasi.

Petugas membubarkan pengunjung karena tempat hiburan sudah melewati jam operasional pukul 00.00 WIB. Pengunjung pun menuruti perintah petugas dan langsung merapihkan barang-barang mereka.

Karaoke Rabbithole, Senayan, Jakarta buka lewat tengah malam. Foto: dok. istimwa

“Di Rabbithole, jam segini masih buka. Kita bubarkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan, Minggu (19/12/2021) pukul 01.16 WIB.

Usai semua pengunjung bubar, polisi langsung bertindak. Mereka menyegel tempat karaoke tersebut dengan garis polisi.

Kerumunan di Embassy Club

Sebelumnya, petugas juga membubarkan kerumunan di Embassy Club di Elysee SCBD, Jakarta Selatan. Saat didatangi pukul 00.00 WIB, Minggu (20/12), Embassy Club masih ramai pengunjung.

“Embassy Club di Elysee SCBD. Di dalam itu penuh, sudah kita bubarin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan saat dihubungi detikcom, Minggu (20/12).

Zulpan mengatakan, pada saat didatangi aparat pada Minggu (20/12) pukul 00.00 WIB, Embassy Club masih ramai pengunjung. Bahkan beberapa pengunjung kedapatan baru hendak masuk ke Embassy Club.

“Banyak pengunjungnya, sudah dibubarin. Jam 00.00 WIB itu kita bubarin, kalau nggak dibubarin ya ini (nggak bubar), ini aja banyak yang mau datang sudah kita bubarin semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulpan mengungkapkan bahwa Embassy Club sebelumnya buka melebihi jam operasional yang ditentukan.

“Karena kemarin sampai jam 03.00 pagi katanya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hampir semua pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung juga tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat masuk ke klub.

“Banyak pengunjung yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan tidak taat prokes,” tambahnya.

(aik/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Aparat gabungan Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam, kafe dan bar di Jakarta dan Bekasi malam ini. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengecek protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus Corona.

“Kegiatan pengecekan terhadap kafe, bar, diskotek dan sebagainya dalam rangka penertiban protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan malam,” uajr Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/12/2021).

Kegiatan dilakukan mulai pukul 20.00 WIB, Sabtu (19/12). 477 personel gabungan dilibatkan dalam rangka operasi yustisi ini.

“Tujuannya kan ada varian baru Omicron, sehingga tujuannya untuk penertiban prokes dan operasional tempat hiburan tersebut. Dijalankan nggak penertiban prokes itu?” katanya.

Petugas juga memastikan apakah tempat hiburan malam, kafe dan sejenisnya menerapkan aplikasi PeduliLindungi (Dok.Polda Metro Jaya)

Zulpan mengatakan kegiatan ini dilakukan di Jakarta hingga Bekasi oleh jajaran Polres-Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Petugas melakukan pengecekan aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui kapasitas pengunjung di tempat hiburan malam tersebut.

“Dilaksanakan juga pengecekan penggunaan aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Zulpan mengatakan pihaknya akan menindak tegas tempat-tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan.

“Kafe-kafe, tempat hiburan malam kan tutup sampai pukul 00.00 WIB, sehingga nanti kita sekalian cek apakah ada pelanggaran di sana,” tuturnya.

(mea/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Christmas Dinner, sebagai bagian dari acara Christmas in Jakarta untuk merayakan Natal 2021. Rencananya, dalam Christmas Dinner, Gubernur Anies Baswedan akan mengundang tokoh lintas agama.

“Tadi sudah disebutkan ada kegiatan Christmas Dinner, yaitu kegiatan jamuan makan malam yang di nanti di dalamnya ada kegiatan dialog antara pemerintah dengan tokoh-tokoh pemuka agama yang ada di wilayah kita,” ucap Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, dalam samburan acara Christmast in Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

“Insyaallah nanti Pak Gubernur bila tidak berhalangan akan berdialog dengan seluruh para tokoh-tokoh pemuka agama yang ada di wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.

Yani juga menyebut, ada kegiatan revitalisasi rumah ibadah yang disebut dengan Christmast Heritage. Lalu juga ada acara menyanyikan lagu serta tarian yang disebut dengan Christmast Carrol.

“Kegiatan ini menyanyikan lagu-lagu dan tarian-tarian yaitu di beberapa titik di antaranya adalah di Lapangan Banteng, di Taman Mini Indonesia Indah, di Stasiun MRT Tebet, itu kemudian juga ada di Terowongan Kendal dan ada juga disebut spot-spot budaya Dukuh Atas,” katanya.

Yani berharap masyarakat dalam memperingati hari natal untuk tidak ke luar kota.

“Tentunya pada kesempatan yang baik ini juga saya mengharapkan kepada semuanya yang merayakan Natal pada tahun ini kiranya merayakannya cukup di Jakarta saja,” kata Yani.

Hal itu dikatakan guna menghindari adanya penyebaran COVID-19. “Ini adalah sebuah bentuk kepedulian kita dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 wilayah kita dan di Indonesia tentunya,” ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara ‘Christmas in Jakarta’ pada 18 sampai 23 Desember 2021. Christmas in Jakarta digelar di 15 ruang publik hingga akhir Desember ini.

Plt Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Aceng Zaeni mengatakan Christmas in Jakarta kali ini mengusung tema ‘Harmony with History’ dan berkolaborasi dengan sejumlah komunitas masyarakat.

“Dalam melaksanakan kegiatan, kami berkolaborasi dengan komunitas dan warga. Ini bukan untuk pertama kalinya kami mengadakan rangkaian ‘Christmas in Jakarta’, seperti Christmas Carol yang kembali dihadirkan setelah sukses digelar pada 2019,” kata Aceng melalui keterangan tertulis di situs ppid.jakarta.go.id seperti dilihat detikcom, Sabtu (18/12).

(azh/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara ‘Christmas in Jakarta’ dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2021, salah satunya di Kota Tua Jakarta. Terlihat Gedung Museum Fatahillah menampilkan ‘video mapping’ bertema natal.

Pantauan detikcom pukul 19.30 WIB, Sabtu (18/12/2021), pengunjung terlihat antusias dengan acara ini. Acara yang digelar dari 18-23 Desember ini dibuka oleh Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko.

Video itu ditampilkan melalui sorotan proyektor dari area tengah Kota Tua. Di Video itu ditampilkan berbagai macam aksi animasi bertemakan natal. Video menyesuaikan dengan bentuk Gedung Museum Fatahillah. Tampak juga dua pohon natal raksasa mewarnai acara ini.

Yani mengatakan penyelenggaraan acara ini merupakan dukungan dari pemerintah dalam memperingati hari natal.

“Ini merupakan sebuah bentuk dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga kedamaian kemeriahan dan semarak natal di DKI Jakarta ini,” kata Yasin dalam sambutannya.

Walaupun diselimuti hujan, pengunjung tetap antusias menikmati pertunjukan video mapping di Gedung Museum Fatahillah ini. Gemerlap warna warni mewarnai bagian depan gedung.

(azh/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat. Peringatan tahun ini mengusung tema ‘PMI Tangguh Indonesia Tumbuh’.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan selama hampir dua tahun, COVID-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing. Atas kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan penutupan sementara untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia guna melindungi warga negaranya dan mencegah tersebarnya COVID-19.

“Tentu kondisi ini membuat kita semua sedih khususnya bagi calon Pekerja Migran kita. Oleh karena itu, tema ‘PMI Tangguh Indonesia Tumbuh’ merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan oleh kita semua,” ucap Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Ida mengaku bersyukur kini sejumlah negara penempatan sudah mulai membuka untuk warga negara asing. Untuk itu, ia pun meminta komitmen semua pihak terkait agar pembukaan penempatan ini menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bekerja sama menjaga kepercayaan negara-negara penempatan dengan memastikan CPMI yang dikirim benar-benar terbebas dari COVID-19.

“Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan pemerintah melalui Kemnaker setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional. Adapun peringatan tahun ini diselenggarakan di Cirebon karena menurutnya kota udang tersebut merupakan kantong PMI keenam dalam periode 4 tahun terakhir, setelah Indramayu, Malang, Blitar, Ponorogo, dan Cilacap.

Ia menjelaskan penyelenggaraan acara ini dilakukan secara hybrid dan diikuti secara langsung oleh 500 orang stakeholder. Secara virtual, kegiatan ini juga diikuti oleh 10 Desa basis PMI di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, serta Perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan PMI sebanyak 12 perwakilan juga seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Suhartono menyampaikan dalam Peringatan Hari Migran Internasional ini, Kemnaker turut memberikan Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards kepada 15 penerima dengan 12 kategori. Selain memberikan penghargaan, Kemnaker juga mengumumkan nama-nama pemenang lomba video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews