Jakarta –

Stepanus Robin Pattuju mengklaim akan membongkar peran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Mantan penyidik KPK itu bahkan berjanji akan membuat Lili dipenjara.

Robin merupakan polisi berpangkat AKP yang dipekerjakan di KPK sebagai penyidik. Ulahnya terbongkar karena ‘bermain’ dengan seorang pengacara bernama Maskur Husain terkait sejumlah perkara di KPK.

Salah satu perkara yang coba dimainkan Robin yaitu terkait M Syahrial yang kala itu aktif sebagai Wali Kota Tanjungbalai. Di sinilah kemudian muncul nama Lili Pintauli Siregar.

Ambil contoh dalam persidangan pada Senin, 22 November 2021. Saat itu Robin duduk sebagai saksi untuk terdakwa Maskur.

“Saya dihubungi lagi oleh Syahrial. Pada saat itu jam kantor, saya ingat, Syahrial telepon saya siang, dia mengatakan bahwa ‘Bang, ini udah dapat informasi belum, soalnya saya barusan dihubungi sama Bu Lili (Pimpinan KPK) yang menyatakan bahwa ‘Rial, ini gimana berkasmu ada di meja saya? Terus dijawab sama Syahrial ‘Terus gimana, Bu? Dibantulah, Bu’. Terus Bu Lili menyampaikan ‘Ya sudah kalau mau dibantu kamu ke Medan ketemu dengan pengacara namanya Arif Aceh’,” beber Robin.

“Atas hal itu, Syahrial menyampaikan ke saya ‘Ini saya sudah dapat konfirmasi betul. Terus saya tanya itu Ibu Lili yang dimaksud siapa? ‘Ibu Lili Wakil Ketua KPK’ ‘Oh berarti Abang ini ada komunikasi dengan Ibu Lili?’ ‘Ada, saya disuruh untuk menghubungi yang namanya Arif Aceh’,” imbuh Robin.

Robin mengaku tidak kenal dengan Arief Aceh itu. Menurut Robin, tidak ada orang KPK yang bernama itu.

“Saudara menyebutkan ke Syahrial, ‘Oh ini ada pemain?” tanya jaksa KPK.

“Itu saya bilang, saya cari informasi dulu, saya konfirmasi ke Pak Masku. Betul (pemain) setelah saya tanyakan ke Pak Maskur, Pak Maskur menyampaikan ‘wah itu pemain di KPK’,” jawab Robin.

Robin mengatakan saat itu Syahrial sempat ragu, saat Lili Pintauli menginformasikan perkara ke Syahrial. Namun, pada akhirnya Syahrial memilih bekerja sama dengan Robin dibanding Lili untuk memantau perkaranya agar tidak dinaikan menjadi tersangka.

“Betul. Pada saat itu saudara Syahrial menanyakan ‘wah kalau begitu lewat jalur siapa ya? Jalur Abang atau jalur Ibu Lili. Saya bilang ‘terserah pilih yang mana’. Kami juga tidak memaksa. Atas hal itu, Syahrial jawab pikir-pikir dulu. Kemudian, beberapa hari kemudian, Syahrial menelepon ya sudah saya minta bantuan Abang aja,” jelas Robin.

Setelah Syahrial memilih Robin, keduanya pun menyepakati fee untuk memantau perkara Syahrial. Dia mengaku total menerima fee dari Syahrial Rp 1,695 miliar dan dibagi dua dengan Maskur Husain.

“Yang diberikan Syahrial sesuai BAP Rp 1,695 miliar. Pak Maskur Rp 1,205 miliar, saya Rp 490 juta,” ungkap Robin.

Serangan Robin ke Lili semakin menjadi-jadi. Seperti apa?

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Belakangan muncul beberapa tagar yang viral di media sosial seperti #NoViralNoJustice dan #PercumaLaporPolisi. Polri menyebut kasus-kasus viral tersebut seperti fenomena gunung es.

“Tentu kalau kita melihat kasus-kasus yang dilaporkan di kepolisian jumlahnya sangat begitu banyak, yang viral itu seperti fenomena gunung es, tapi di bawahnya sangat banyak sekali. Artinya apa, kasus-kasus yang ditangani Polri bukan hanya kasus-kasus yang viral di luar, yang viral tersebut,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/12/2021).

Ahmad Ramadhan menyebut Polri tidak hanya menangani kasus yang viral atau yang muncul di permukaan publik. Ia menegaskan kasus viral maupun kasus tidak viral keduanya tetap sama akan direspons dan ditindaklanjuti.

“Kasus-kasus ditangani sungguh-sungguh oleh pihak kepolisian, artinya baik viral maupun tidak viral kewajiban Polri merespons dan menindaklanjuti laporan masyarakat,” kata Ramadhan

Ramadhan mengatakan seruan beberapa tagar yang viral di media sosial (medsos) merupakan kritik bagi kinerja Polri. Pihaknya melihat tagar tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembenahan untuk internal Polri.

“Hal-hal tersebut bagi Polri merupakan kritik, tentu Polri berpikir positif sebagai bahan untuk pembenahan, membenahi internal, untuk mengevaluasi sehingga harapan masyarakat, keinginan masyarakat terhadap Polri bisa kita wujudkan,” ujar Ramadhan

Ramadhan menyebut pembenahan internal menjadi bentuk respons Polri terhadap keinginan masyarakat supaya Polri menjadi lebih baik. Menanggapi hal tersebut, Polri juga pastikan anggota yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Jadi kita sampaikan bahwa tagar-tagar tersebut mulai dari tagar #PercumaLaporPolisi dan tagar #NoViralNoJustice kita respons dengan positif ya, tentu kita lebih mengevaluasi internal dan kita telah menyampaikan agar kita membenahi situasi supaya lebih baik lagi,” kata Ramadhan

“Itu merupakan respons terhadap masyarakat agar keinginan masyarakat Polri menjadi lebih baik lagi dan tentu ketegasan dari pimpinan bagi anggota yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran kita akan tindak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya sama-sama melakukan evaluasi di tengah banyaknya persepsi masyarakat terhadap Polri. Persepsi masyarakat yang dimaksud Sigit itu dengan munculnya sejumlah tagar bernada satire kepada polisi.

“Saat ini muncul ‘No Viral No Justice’, jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai diviralkan, dibandingkan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa, mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi,” ujar Sigit saat bicara di acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021 yang disiarkan di YouTube Divisi Humas Polri, Jumat (17/12).

(maa/maa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia H.E. Mr. Francisco De Asis Aguilera Aranda untuk membahas sejumlah hal strategis.

Dari pertemuan tersebut, Bamsoet mengajak H.E. Mr. Francisco De Asis Aguilera Aranda untuk meyakinkan Dorna Sport yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol, bahwa Indonesia pada tahun 2022 nanti siap menyelenggarakan kejuaraan bergengsi MotoGP.

“Selain meningkatkan hubungan diplomatik, ekonomi, sosial, dan budaya, peningkatan kerja sama sektor olahraga, khususnya otomotif, juga sangat penting untuk dilakukan. Terlebih Spanyol merupakan negara dengan industri olahraga otomotif terbesar di dunia,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (20/12/2021).

Ia yakin Indonesia mampu menyelenggarakan ajang bergengsi tersebut. Hal itu terlihat dari kemampuan Indonesia yang sukses menyelenggarakan ajang bergengsi World Superbike.

“Antara lain 1,6 miliar penonton dari berbagai negara dunia menyaksikan kehebatan Indonesia menyelenggarakan World Superbike, memberikan country branding positif bagi Indonesia. Perekonomian NTB tumbuh hingga 5 persen, hotel dan jasa transportasi full booked, kuliner dan industri kerajinan tangan laku keras. Efek ini akan kita tingkatkan saat menyelenggarakan MotoGP dan berbagai event balap kejuaraan dunia lainnya,” ujarnya.

Bamsoet juga menjelaskan dalam sektor perdagangan, Indonesia dan Spanyol memiliki hubungan yang baik. Bahkan, pada tahun 2020 Spanyol merupakan negara tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-5 di Eropa, setelah Belanda, Jerman, Swiss dan Italia, dengan nilai ekspor mencapai USD 1,5 Miliar. Spanyol juga importir terbesar komoditas Sawit Indonesia di Eropa dengan nilai total mencapai USD 749 juta. Nilai ekspor sawit berkisar 35 persen hingga 40 persen dari total ekspor Indonesia ke Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.

“Pengelolaan Sawit di Indonesia telah dilaksanakan secara lestari melalui penerapan standar ISPO dan berperan penting dalam pencapaian SDGs, khususnya pengurangan kemiskinan. Tidak heran meskipun terikat pada ketentuan Uni Eropa terkait pembatasan sawit untuk program renewable energy, Spanyol bisa memahami posisi Indonesia terkait dengan sawit dan seringkali menyampaikan keinginan untuk menyuarakan kepentingan Indonesia terkait sawit pada tingkat Uni Eropa,” tambahnya.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Spanyol, ia juga mengajak pelaku usaha dan industri merelokasi industri mereka ke Indonesia. Selain itu, Spanyol juga bisa meningkatkan investasi di Indonesia, memanfaatkan berbagai peluang seperti di sektor ekonomi digital, energi terbarukan, kendaraan listrik dan industri battery, serta industri farmasi.

“Kita juga mengapresiasi inisiatif Spanyol yang pada April 2020 lalu mengusulkan draft Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel Indonesia – Spanyol. Perjanjian tersebut akan menempatkan Anak Buah Kapal WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan berbendera Spanyol setara dengan pekerja Spanyol. Termasuk memperoleh gaji sesuai UMR setempat, jaminan sosial dan pensiun. Per Mei 2021, jumlah WNI di Spanyol berjumlah 1.464 orang. Diperkirakan lebih dari 10.000 ABK Indonesia bekerja di kapal-kapal Perikanan Spanyol,” tambahnya.

Bamsoet menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama dari Parlemen dan Pemerintah Spanyol bagi kesuksesan kepemimpinan Indonesia di G20. Karena itu, Indonesia siap menerima masukan dan membahas lebih lanjut program-program yang dapat memajukan kepentingan bersama dalam kerangka kerjasama Parlemen P20.

“Prioritas Presidensi G20 Indonesia antara lain mencakup pemulihan ekonomi global yang kuat dan inklusif, termasuk pencapaian SDGs tanpa menambah beban bagi negara berkembang; prioritas isu terkait produktivitas, ketahanan dan stabilitas, pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan kemitraan; penguatan kemitraan global dimana G20 dapat bersinergi dengan berbagai organisasi internasional lainnya,” tutup Bamsoet.

(akd/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono mengungkapkan untuk mensukseskan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu adanya kolaborasi dari semua pihak.

“Program ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, oleh BPJS Ketenagakerjaan saja, oleh Pemerintah Daerah saja. Ini harus kita lakukan bersama, kerja bersama. Ini program nasional,” ucap Dirjen Suhartono dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Ia juga mengatakan, Kemnaker telah melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program tersebut. Salah satunya dengan melakukan penandatanganan bersama dengan kawasan industri.

“Bu Menteri, Ida Fauziyah sudah melakukan MoU dengan kawasan industri. Kami di Binapenta melakukan PKB (Perjanjian Kerja Bersama),” ujarnya.

Suhartono menambahkan, hal tersebut sengaja dilakukan agar masyarakat mampu mendapatkan hak dan manfaat dari program JKP.

“Kita tinggal eksekusi dengan sistem yang sudah clear. Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat dari program JKP,” tutupnya.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polisi mulai menyebar aparat keamanan menjelang perayaan Natal dan tahun baru di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal ini dilakukan untuk memastikan semua berjalan lancar.

“Unsur-unsurnya dari Polrestabes, kemudian kami di backup dari Polda Sulsel, Pemkot, dan teman-teman TNI. Mulai di seluruh titik gereja, 31 gereja prioritas, kemudian tempat wisata, tempat hiburan, termasuk jalan-jalan di lokasi wisata,” kata Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Urip Laksana setelah mengelar rapat koordinasi Natal dan tahun baru, di Polrestabes Makassar, Senin (20/12/2021) sore.

Kombes Witnu menjelaskan ada 2 ribu personil polisi disebar di Makassar. Pengamanan ditingkatkan di tempat ibadah gereja pada Natal.

“Kami sesuai dengan sop, kami akan koordinasi dengan pengurus gereja setempat sebelum melakukan pengamanan. Apakah kami lakukan sterilisasi, patroli di sekitar gereja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

“Tetapi kami juga memberi imbauan kepada seluruh pengurus pimpinan gereja agar ibadah Natal bisa dilakukan secara hybrid, luring dan daring, karena ini diatur juga dalam instruksi Mendagri,” terangnya.

Polisi juga melarang perayaan tahun baru di Makassar. Hal tersebut dalam upaya pengendalian ancaman virus COVID-19.

“Di samping kita mengamankan tiga sasaran utama tadi, kami juga akan lakukan rekayasa jalan untuk menghindari masyarakat berkerumun dan berkumpul masuk ke dalam kota,” ucap Kombes Witnu.

(isa/isa)

Sumber: DetikNews

OKU Timur –

AKBP Dalizon dicopot sementara dari jabatan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur di Sumatera Selatan (Sumsel). Dia dicopot sementara karena diduga terlibat pelanggaran terkait jabatannya dan sedang diperiksa di Propam Polri.

Dilihat detikcom, Senin (20/12/2021), pencopotan sementara itu tertuang dalam surat perintah nomor: Sprin/2294/XII/HUK.6.6/2021 yang ditandatangani Kapolda Sumsel Irjen Toni Harmanto, Minggu (19/12).

Pencopotan sementara itu dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan Propam Polri terhadap Dalizon. Irjen Toni kemudian menunjuk AKBP Arif Hidayat Ritonga sebagai Plt Kapolres OKU Timur.

Irjen Toni membenarkan surat perintah tersebut. Dia mengatakan surat itu berlaku mulai hari ini.

“Kita sudah menunjuk sementara per hari ini,” katanya.

Dia belum menjelaskan apa dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Dalizon sehingga harus diperiksa oleh Propam Polri.

“Soal kepastian hasil pemeriksaan di sana ya. Kita pastikan dulu fakta-fakta hukum apa yang didapat di sana,” katanya.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku bangga terhadap pesantren yang bertahan dan menggelar sistem pendidikan normal di masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikannya saat menghadiri dan membuka Pengukuhan Pengurus Forum Pengasuh Pesantren Putri (Fasantri).

“Pesantren memiliki kesempatan untuk hadir di era masyarakat 5.0, apa itu? Menyiapkan kader ekonomi yang tangguh, pelaku ekonomi baru yang bisa menjaga ketahanan masyarakat dan tantangan krisis pascapandemi,” kata Gus Muhaimin, sapaannya, dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Gus Muhaimin menjelaskan keberhasilan pesantren tersebut juga berdampak besar bagi eksistensi pesantren putri yang memiliki santri tak kalah banyak dari santri putra. Melalui Fasantri, dia meyakini pesantren bisa lebih mandiri dan berjaya menghadapi beragam persoalan.

“Oleh karena itu Fasantri sebagai forum ibu-ibu yang memiliki pesantren putri yang jumlahnya jutaan itu bisa terjaga dan terselamatkan. Sekaligus menjadi tameng bagi santri agar terselamatkan dari kekerasan-kekerasan di dunia luar,” terang Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini juga menambahkan tema Pengukuhan Pengurus Fasantri tentang Optimalisasi Peran Pengasuh Pesantren Putri di Era 5.0 sangat penting dan harus terus menjadi perbincangan. Hal itu ditujukan untuk mempersiapkan diri masing-masing santri menatap masa depan yang lebih baik.

“Tema ini harus terus dihalaqohkan di mana-mana, karena kita belum bisa membayangkan apa yang pernah Jepang bayangkan dengan kondisi dunia baru pasca pandemi ketika nanti ekonomi normal lagi. Semua negara mengeluh, pengangguran di mana-mana, pebisnis rontok, tapi pasca ini semua apa yang akan terjadi belum tahu siapa pemenangnya,” ungkapnya.

“Saya yakin kalau pesantren berhasil menjadi solusi model pendidikan di tengah masa sulit, maka insyaallah pesantren juga menyiapkan kader-kader yang akan siap menjadi solusi masyarakat bangsa dan negara di masa yang akan datang,” jelasnya.

Kemudian, Gus Muhaimin menjelaskan dua isu penting yang harus diantisipasi pasca pandemi. Pertama adalah isu perempuan merupakan tulang punggung ekonomi di semua level, baik keluarga, menengah, bawah maupun level desa.

“Alumni-alumni pesantren (putri) rata-rata juga menjadi tulang punggung keluarga, karena perempuan pesantren ini dikenal ulet dan dasar yang dimiliki juga kuat,” katanya.

Sedangkan isu kedua adalah kondisi kesehatan. Ia menyatakan Indonesia harus mandiri, kokoh, dan tidak mudah mudah goyah dalam konteks kesehatan. Pandemi disebutnya menjadi salah satu bukti betapa rapuhnya sistem kesehatan Tanah Air.

“Semua bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri (dengan menerapkan prokes yang baik), dari keluarga kita, dan perempuan lagi menjadi kunci tulang punggung kemandirian kesehatan nasional kita,” tukasnya.

Dalam acara tersebut, Gus Muhaimin hadir didampingi sang istri, Rustini Muhaimin Iskandar. Nampak pula hadir dalam kesempatan itu Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, KH. Kafabihi Mahrus beserta istri, Nyai Hj. Azzah Nur Laila, Ketua Fasantri Nyai Hj. Hindun Annisah, serta puluhan pengasuh pondok pesantren putri dari berbagai daerah yang hadir luring

(ncm/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP melakukan razia protokol kesehatan (prokes) terhadap Embassy Club di kawasan SCBD, Jakarta Selatan (Jaksel). Pemilik Embassy menyebut pihaknya tidak melanggar aturan sehingga outlet-nya tidak disegel.

“Karena outlet kami mengikuti dan tidak melanggar peraturan, maka outlet kami tidak disegel,” ujar Direktur Utama PT Narma Prakarsa Loka selaku pemilik outlet Embassy, Ryan Wiranata dalam keterangannya, Senin (20/12/2021).

Ryan kemudian juga menepis kalau ada tes urin yang dilakukan di outlet Embassy pada malam razia tersebut. Menurutnya, saat aparat datang, pengunjung Embassy sudah pulang.

“Karena outlet kami sudah clear area dan sudah tidak ada pengunjung, maka tidak ada tindakan test urine di outlet kami,” tuturnya.

Sementara itu, Ryan menjelaskan Embassy merupakan salah satu outlet yang ada di dalam gedung Elysee. Dengan demikian, kata Ryan, pihaknya tak mungkin bisa menghalangi polisi dan petugas lain.

“Kami hanyalah salah satu outlet di dalam gedung Elysee. Sehingga kami tidak mungkin bisa dan tidak punya kapasitas untuk menghalangi petugas,” kata Ryan.

Berikut klarifikasi lengkap dari pemilik Embassy:

Kami selaku pihak managemen PT Narma Prakarsa Lokas ingin mengklarifikasi beberapa hal atas pemberitaan mengenai Embassy yang beredar beberapa hari ini. Di antaranya:

1. Kami ingin meluruskan bahwa outlet kami di Gedung Elysee SCBD lantai 3A bukanlah Embassy Club, melainkan Embassy sesuai dengan perizinan kami yaitu restoran dan bar

2. Kami memakai aplikasi Pedulilindungi yang berada di pintu masuk gedung Elysee

3. Outlet kami tidak melanggar jam operasional yang ditentukan pemerintah, dapat dilihat di video yang beredar bahwa saat petugas datang, outlet kami sudah clear area

4. Karena outlet kami mengikuti dan tidak melanggar peraturan, maka outlet kami tidak disegel

5. Karena outlet kami sudah clear area dan sudah tidak ada pengunjung, maka tidak ada tindakan tes urin di outlet kami

6. Kami hanyalah salah satu outlet di dalam gedung Elysee. Sehingga kami tidak mungkin bisa dan tidak punya kapasitas untuk menghalangi petugas.

Diberitakan sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP melakukan razia protokol kesehatan ke sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu tempat yang dirazia petugas adalah tempat hiburan malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

“Embassy Club di Elysee SCBD. Di dalam itu penuh, sudah kita bubarin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan.

Zulpan mengatakan, pada saat didatangi aparat pada Minggu (20/12) pukul 00.00 WIB, Embassy Club masih ramai pengunjung. Bahkan beberapa pengunjung kedapatan baru hendak masuk ke Embassy Club

Ia menambahkan, hampir semua pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung juga tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat masuk ke klub.

“Banyak pengunjung yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan tidak taat prokes,” tambahnya.

(drg/fjp)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Bahar bin Smith saat ini kembali diperbincangkan. Hal ini dikarenakan beredarnya sebuah video ceramah Habib Bahar bin Smith yang menyinggung nama KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Video itu pun viral di media sosial.

Pengacara Habib Bahar memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut. Di sisi lain, pihak TNI AD juga angkat bicara mengenai video yang viral tersebut. Simak informasi berikut untuk mengetahui kabar selengkapnya.

Bahar bin Smith: Tanyakan Dedikasi KSAD Saat Erupsi Gunung Semeru

Dalam video yang beredar, Bahar bin Smith mempertanyakan dedikasi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat saat terjadi erupsi Gunung Semeru. Bahar bin Smith menilai Jenderal Dudung tidak turut serta membantu masyarakat yang tertimpa bencana.

“Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizieq? Mana Jenderal baliho mana yang kemarin nurunin baliho Habib Rizieq? Yang kemarin ngomong bubarkan saja FPI, mana kok nggak keliatan di Semeru? Mana!!! Dudung, Dudung…,” ujar Habib Bahar dalam sebuah video yang dilihat detikcom, Minggu (19/12).

Bahar bin Smith kemudian menyinggung tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia tampak kesal dan tidak terima dengan pendapat Jenderal Dudung yang menjadikan OPM sebagai saudara. Hal tersebut dikarenakan kepada FPI Jenderal Dudung seolah begitu garang.

“Giliran sama ormas Islam galak. Sama OPM yang jelas-jelas teroris, separatis ‘itu saudara kita’, ‘mereka saudara kita, harus kita rangkul’. Eh kemarin Mahfud Md langsung ngomong depan dia, ‘OPM bukan saudara kita,” kata Habib Bahar.

Bahar bin Smith: Pengacara Beri Penjelasan

Pengacara Habib Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta memberikan penjelasan terkait video yang tengah viral. Ada tiga poin yang disampaikan Ichwan, ketiganya yakni:

Pertama, video ceramah itu berlokasi di Garut, Jawa Barat. Ichwan menyebut ceramah dalam video yang viral tersebut disampaikan Bahar bin Smith sebelum Jenderal Dudung mengunjungi korban erupsi Semeru.

“Itu video saat kunjungan beliau di Garut, sudah kurang lebih satu minggu lalu. Ceramah itu sebelum Dudung datang ke Semeru,” kata Ichwan kepada detikcom, Minggu (19/12).

Kedua, Bahar bin Smith menyampaikan doa bagi para korban bencana erupsi Gunung Semeru dan merasa bahwa seluruh masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan tubuh yang sama.

“Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, jadi penderitaan korban Semeru adalah penderitaan kita juga. Mereka yang kehilangan harta benda nya sama seperti kita kehilangan harta benda kita, mereka yang kehilangan keluarga nya sama seperti kita kehilangan keluarga kita,” ujar Ichwan.

“Waktu awal musibah semeru, FPI yang dulunya Dudung mengatakan bubarkan saja, dan turun langsung menurunkan baliho Habib Rizieq waktu menjabat Pangdam. Justru malah dia yang berkata bubarkan FPI tidak kelihatan di Semeru. Dan justru relawan-relawan FPI-lah yang terlihat membantu, mengevakuasi dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Dan bukan hanya dudung yang habib bahar bahas, tapi banyak orang-orang yang membenci FPI yang tidak terlihat pada musibah Semeru,” jelas Ichwan.

Ketiga, Ichwan menilai video ceramah Bahar bin Smith yang viral di sosial media karena dipotong-potong, sehingga terjadi salah penafsiran.

“Ini akibat ceramah beliau yang dipotong potong, jadi penafsiran tidak komprehensif. Ya. Makanya kalau melihat ceramah harus keseluruhan biar paham maksudnya apa,” jelas Ichwan.

TNI AD juga merespon unggahan ceramah Bahar bin Smith. Simak halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews