Lampung –

Agenda utama Muktamar ke-34 NU yaitu pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Aam bakal segera digelar. Rais Aam bakal dipilih lewat sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

“Untuk pemilihan Rais Aam dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang terdiri dari 9 ulama sepuh. AHWA diusulkan oleh muktamirin,” kata Sekretaris Panitia Pengarah Muktamar NU, Asrorun Niam, kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Sedangkan ketua umum dipilih secara langsung oleh muktamirin atau peserta muktamar. Pemilihan digelar setelah melalui serangkaian proses.

“Kalau ketua umum, dipilih secara langsung setelah melalui tahap penjaringan dan pencalonan,” ujar Niam.

“Setelah diperoleh calon yang memenuhi syarat, dimintakan persetujuan Rais Aam terpilih,” sambung dia.

Ketentuan mengenai pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU juga diatur dalam AD/ART NU Hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang. Berikut selengkapnya:

Pasal 40

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
a. Rais ‘Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
d. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih
e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih.
f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih

(knv/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Sekretaris Jenderal Majelis Alumni IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Asrorun Niam Sholeh mendorong muktamirin memberikan perhatian khusus pada pembinaan milenial dalam muktamar NU ke-3 di Provinsi Lampung. Niam berbicara era digital yang menuntut adanya percepatan.

“Era digital menuntut adaptasi dengan pemberdayaan dan percepatan keberperanan kaum milenial dalam membangun khidmah jam’iyyah“, ujar Niam dalam Silaturrahim Nasional Alumni IPNU di Pesantren Minhadlul Ulum Pesawaran Lampung, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).

Niam menjelaskan Indonesia memperoleh bonus demografi, dengan jumlah usia produktif mendominasi jumlah populasi Indonesia.

“Jumlah anak muda khususnya generasi milenial, rentang usia 16 sampai dengan 30 berjumlah lebih 62 juta atau setara 24,6 persen dari total populasi lebih 270 juta. Dari jumlah milenial tersebut, setidaknya 30 persen adalah kaum muda NU, lebih 20 juta jiwa. Inilah tulang punggung jam’iyyah yang harus diberi perhatian khusus,” ujar Niam.

Niam lantas berbicara tantangan NU ke depan. Dia mendorong pengoptimalan kaum milenial sebagai daya ungkit kemajuan organisasi.

“Di tengah era disrupsi yang ditandai dengan perubahan yang sangat akseleratif, maka harus ada langkah radikal dalam mengakselerasi intervensi khusus pada generasi milenial NU, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ruang partisipasi,” tutur Niam.

Niam juga mengajak kepada segenap alumni IPNU untuk menggeser pendekatan kaderisasi dan positioning organisasi dari kompetisi ke pendekatan kolaborasi.

“Perlu revitalisasi nilai ke-NU-an yang mengedepankan prinsip wasathiyah dan tasamuh dalam keseimbangan, antara norma dengan laku organisasi, dalam membangun hubungan intern organisasi dan antarorganisasi,” tutupnya.

(knv/lir)

Sumber: DetikNews

Tanjungbalai –

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai, Muhammad Amin, dilaporkan oleh Dahman Sirait yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI. Laporan itu terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.

Laporan itu juga ditembuskan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung hingga Komisi III DPR RI. Dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama Dahman Sirait ada pada berita acara pengambilan sumpah yang ditunjukkan jaksa penuntut umum (JPU) pada kasus dugaan korupsi.

Kasus itu mengenai korupsi peningkatan hotmix Jalan Lingkar Utara Tanjungbalai. Dahman mengatakan dirinya dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Anwar Dedek Silitonga dan Endang Hasmi.

“Saya dua kali dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan itu. Terakhir tanggal 15 Oktober 2021 itu, saya merasa tanda tangan saya di berita acara pengambilan sumpah dipalsukan. Karena saya tak pernah menandatangani itu,” kata Dahman saat menunjukkan bukti laporan kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Karena Dahman merasa keberatan dengan tanda tangan itu saat persidangan, majelis hakim kemudian memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan forensik pada berita acara pengambilan sumpah tersebut.

Tidak hanya itu, Dahman juga membantah sebagian isi pada berita acara pemeriksaan (BAP) itu. Sebab dirinya merasa tidak pernah dimintai keterangan oleh salah seorang penyidik di Kejari Tanjungbalai.

“Untuk menghindari proses hukum yang direkayasa, sekaligus menindaklanjuti uji forensik yang diminta majelis hakim, maka saya mengadukan masalah ini ke Komjak-Kejagung RI,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Dalam perkara ini, Jaksa menuntut terdakwa Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira dan terdakwa Anwar Dedek Silitonga selaku Ex Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dalam kapasitas mereka sebagai pihak penyedia pekerjaan dengan hukuman kurungan 8 tahun penjara. Akan tetapi vonis lebih ringan dari tuntukan Jaksa, yakni keduanya divonis 7 tahun penjara. Perkara ini sendiri masih bergulir dan dalam tahap permohonan banding.

(lir/lir)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja Komunitas Tahun 2021 di Radison Lampung Kedaton, Lampung.

Dalam sambutannya Ida mengapresiasi Forum Koordinasi Nasional BLK-K yang telah merumuskan peta jalan kemandirian BLK Komunitas.

“Kami berharap, peta jalan kemandirian ini dapat menjadi petunjuk dan segera diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata demi tercapainya lembaga mandiri dan profesional yang menjadi harapan kita bersama,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).

Ke depan, ia ingin forum ini mampu menyusun dan menetapkan program-program kerjanya, mengorganisasi seluruh stakeholders terkait, baik ditingkat lokal maupun nasional, serta memantau dan mengevaluasi programnya guna mendorong kemandirian BLK Komunitas.

Guna melancarkan hal tersebut, ia meminta Forum Koordinasi Wilayah Balai Latihan Kerja Komunitas agar mendukungnya.

“Saya harapkan Forum Koordinasi Wilayah Balai Latihan Kerja Komunitas yang telah dibentuk melalui SK Dirjen Binalavotas dan dikukuhkan secara resmi pada kesempatan ini ikut mendukung,” ucapnya.

Sementara itu, saat mengunjungi BLK UPTD Lampung, Ida mengatakan pemerintah pusat siap mengelola dan mengembangkan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP yang bukan hanya memiliki standar nasional tapi juga internasional.

“Kita akan terus mendorong BLK Lampung agar dapat mencetak SDM yang mampu bersaing tidak hanya nasional tapi juga secara internasional,” katanya.

Ia menyebut Pemda Lampung berkomitmen menyerahkan lahan seluas 20 hektare yang akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan workshop kejuruan baru di BLK Lampung.

Di BLK Lampung juga akan dibangun workshop kejuruan pertanian, perikanan serta kejuruan pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Lampung sebagai petani dan nelayan.

“Kita akan bangun workshop baru kejuruan pertanian, perikanan serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, proses administrasi penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP masih terus ditindaklanjuti prosesnya di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalavotas.

“Mudah-mudahan proses penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP akan dilakukan pada tahun 2022,” ucapnya.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polda Metro Jaya bakal menggelar Operasi Lilin Jaya untuk pengamanan natal dan tahun baru yang akan dimulai Jumat (24/12) hingga Minggu (2/1/2022). Ribuan aparat gabungan akan diturunkan dalam operasi tersebut.

“Kekuatan seluruhnya berjumlah 8.000 personel. Kemudian kita akan gelar pasukan untuk pengamanan pada 23 Desember dan untuk pengamanan akan dilakukan mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Menurut Zulpan, ada sejumlah prioritas pengamanan dalam Operasi Lilin Jaya tahun ini. Salah satunya adalah pengawasan protokol kesehatan dalam kegiatan di masyarakat.

“Dalam kegiatan ini juga ada beberapa pembatasan di beberapa tempat kegiatan seperti perhotelan, tempat-tempat hiburan dan rekreasi. Kemudian untuk pembatasan menyesuaikan dengan level PPKM yang diberlakukan pemerintah daerah,” katanya.

Zulpan mengatakan ribuan personel keamanan itu akan disebar di sejumlah lokasi strategis. Salah satunya pengamanan di gereja saat pelaksanaan misa Natal.

“Ya tentu memastikan kan kita harus DKI ini kan aman. Polda Metro Jaya bukan hanya artinya yang menjadi konsentrasi kan yang menjadi sasaran utama. Ini kan memang adalah objek wisata, kemudian pusat perbelanjaan, tempat hiburan,” terang Zulpan.

“Kemudian juga pengamanan gereja, pengamanan malam Natal juga jadi prioritas utama. Jadi sasaran utamanya, pengamanan Natal, malam Natal, hari Natal, misa kedua misalnya gitu, dengan malam tahun baru itu sasaran utamanya,” tambahnya.

Selain itu, di malam tahun baru, Polda Metro akan memberlakukan kebijakan crowd free night (CFN) di 73 titik. Hal itu untuk mencegah adanya perayaan malam tahun baru.

“Untuk pengamanan malam tahun baru itu akan diberlakukan crowd free night. Itu ada 73 titik yang akan diberlakukan untuk wilayah DKI yaitu di Sudirman-Thamrin, sekitar Monas dan beberapa wilayah,” kata Zulpan.

Zulpan mengatakan 73 titik crowd free night itu bakal tersebar di enam wilayah di Jakarta. Enam wilayah tersebut berada di Jl Sudirman hingga kawasan Banjir Kanal Timur (BKT).

“Jadi untuk lokasinya ada enam. Pertama ini Jl Sudirman, MH Thamrin, sekitaran Monas, kemudian Kemayoran, Asia Afrika, Kemang, Dharmawangsa, Senopati, Antasari serta BKT. Ini ada 73 titik yang akan kita lakukan sepanjang jalan ini yang diberlakukan crowd free night,” ujar Zulpan.

(ygs/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang mengatakan ada ormas yang selalu membuat gaduh di masyarakat.

Menurut LaNyalla, ormas merupakan jembatan penghubung aspirasi publik ke pemerintah.

“Secara substansi, ormas merupakan jembatan penghubung antara publik dan pemerintah yang berjarak. Di sinilah titik tekan dan arti penting kehadiran ormas,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Dikatakannya, ormas sebenarnya menjadi ruang temu ketika terdapat gap atau hambatan antara masyarakat dengan pemerintah. Ormas menjadi saluran aspirasi publik yang hendak disampaikan kepada pemerintah.

“Ormas berdiri sebagai salah satu badan atau unit yang dapat mempertemukan kepentingan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” tegas Senator asal Jawa Timur tersebut.

Untuk itu, LaNyalla mengimbau kepada para aktivis organisasi kemasyarakatan untuk selalu menjunjung tinggi nilai dan tujuan didirikannya ormas.

Menurut LaNyalla, sejatinya ormas juga memiliki tujuan mulia sebagai wadah mempersatukan kekuatan masyarakat yang masih terserak.

“Dengan kehadiran ormas, kekuatan tersebut bersatu. Ormas juga merupakan wadah pemberdayaan potensi-potensi masyarakat di berbagai bidang,” katanya.

Maka, ketika ada ormas yang melakukan tindakan pelanggaran hukum ataupun menjadi biang keributan dan meresahkan masyarakat, itu artinya ormas tersebut tidak memiliki ideologi dan tujuan pergerakan yang jelas.

“Dan, ormas yang demikian harus diberikan pembinaan oleh pemerintah. Serta masyarakat harus berhati-hati dan selektif dalam memilih ormas untuk bergabung,” saran LaNyalla.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan apa yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti ormas yang suka bikin onar di masyarakat.

Ia pun menyebut, ada ormas yang kerap melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

“Presiden telah menyoroti adanya ormas yang kerap membuat gaduh. Memang akhir-akhir ini, kita semua sering melihat ada ormas yang sering melakukan tindakan yang melanggar hukum dan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat,” kata Mahfud di sela acara FKPPI.

(ega/ega)

Sumber: DetikNews

Bandung Barat –

Iriana Joko Widodo meminta pelaku asusila kepada anak untuk ditindak tegas dan keras. Dia meminta pelaku tindakan asusila dihukum seberat-beratnya.

Hal itu disampaikan Iriana usai bertemu penyintas tindak asusila di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kabupaten Bandung Barat. Iriana bertemu penyintas tindak asusila bersama Wury Ma’ruf Amin dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

“Melihat kondisi korban penyintas asusila. Tadi saya lihat sehat semua, senang saya tengok bersama Bu Wury,” kata Iriana melalui video yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (21/12/2021).

Iriana berharap penegakan hukum secara tegas dapat diberlakukan kepada pelaku. Para penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku.

“Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya,” lanjutnya.

Iriana juga mengungkapkan kesedihannya atas musibah yang terjadi pada para penyintas tindak asusila. Iriana berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.

“Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali, sakit sekali saya,” kata Iriana.

Iriana pun berharap ke depannya tidak ada lagi korban-korban tindakan asusila.

“Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Iriana bertemu dengan 12 orang penyintas dan 1 orang saksi. Pertemuan itu juga didampingi oleh psikolog.

Turut mendampingi Iriana dan Wury dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua Umum OASE KIM Ibu Erni Tjahjo Kumolo dan Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Kamil.

(mae/imk)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Satuan tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum jaksa yang bertugas di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jaksa yang ditangkap itu ialah Kasi Penyidikan Kejati NTT Kundrat Mantolas.

“Iya inisialnya KM,” ujar Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Selasa (21/12/2021).

Kundrat Mantolas yang diduga melakukan perbuatan tercela itu ditangkap tim Satgas 53 Kejagung pada Senin (20/12) malam. Sebagai informasi, Satgas 53 Kejagung merupakan tim yang dibentuk untuk menindak oknum jaksa hingga pegawai yang melakukan penyimpangan.

Abdul menjelaskan Kepala Kejati NTT telah memberi peringatan kepada Kundrat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hanya, Kundrat Mantolas mengabaikan peringatan tersebut.

“Pengamanan oleh tim Satgas 53 atas sepengetahuan dan seizin Kepala Kejaksaan Tinggi NTT karena yang bersangkutan telah diberi peringatan untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut,” papar Abdul.

“Namun (peringatan) tidak diindahkan sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan izin untuk mengamankan yang bersangkutan,” sambungnya.

Kundrat Mantolas sendiri langsung dibawa ke Jakarta hari ini. Dia akan dimintai keterangan lebih lanjut.

Sebelumnya, Satgas 53 Kejagung RI melakukan OTT terhadap seorang oknum jaksa di Kupang, NTT pada Senin (20/12) malam. Selain oknum jaksa, satu orang pengusaha di NTT juga ditangkap Satgas 53 Kejagung.

“Tim Satgas 53 Kejaksaan Agung telah mengamankan 1 orang jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan 1 orang pengusaha terkait perbuatan tercela yang dilakukan,” ujar Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Selasa (21/12).

(drg/fjp)

Sumber: DetikNews