Medan –

Polisi membubarkan kerumunan di Jalan Zainul Arifin, Kampung Madras, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Polisi pun mengamankan sejumlah petasan di kawasan setempat.

“Tadi kita setelah kita membubarkan kerumunan di area Kampung Madras. Kami juga mengamankan petasan dalam jumlah cukup banyak. Jadi petasan ini dibakar oleh masyarakat sehingga mengganggu ketentraman,” kata Kapolsek Medan Baru, AKP Teuku Fathir kepada wartawan, Sabtu (1/12/2022).

Fathir mengatakan barang tersebut saat ini telah diamankan di Polsek Medan Baru.

“Jadi sekarang posisinya sudah kami amankan di kantor,” sebut Fathir.

Fathir menyebut ada kurang lebih 50 kotak petasan yang diamankan. Selain itu ada dua orang yang diamankan untuk dimintai keterangannya.

“Dua orang yang diamankan,” ucap Fathir.

Pergantian Tahun di Sumut Aman

Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra turun langsung mengecek ke lapangan saat malam pergantian tahun. Panca menyebut secara umum kondisinya berjalan lancar.

“Situasi terakhir malam pergantian tahun di wilayah Sumut, khususnya sampai saat ini berjalan lancar. Situasi aman, tidak ada kejadian menonjol yang perlu kita khawatirkan,” sebut Panca.

Panca mengatakan dirinya turun ke lapangan mengimbau masyarakat. Dia berpatroli bersama Pangdam 1 Bukit Barisan serta Staf Ahli Kapolri.

“Tadi dengan imbauan imbauan yang baik Alhamdulillah semuanya bisa mengerti masyarakat,” ujar Panca.

“Mudah-mudahan situasi tetap aman dan penyebaran COVID tidak berkembang. Tapi tetap kita waspada, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” sebut Panca.

Selain itu, Panca juga menanggapi soal adanya kerumunan warga dan petasan. Dia menilai kegiatan itu masih dalam kategori biasa.

“Beda dari tahun-tahun lalu, tidak sebanyak petasan yang lalu tapi bisa kita amankan semuanya,” ujar Panca.

(dhm/isa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memaparkan refleksi akhir tahun 2021 untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PKS menyoroti kekosongan jabatan eselon II Pemprov DKI hingga program rumah DP Nol yang sepi peminat.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Ahmad Yani mulanya menyinggung soal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta akibat pandemi COVID-19. Yani menilai, hal ini berdampak terhadap berbagai sektor. Bahkan, seluruh asumsi makro ekonomi yang digunakan menjadi tak relevan lagi.

“Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” kata Yani melalui rilis tertulis, Jumat (31/12/2021).

PKS kemudian menyinggung soal kekosongan jabatan eselon II di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan banyaknya posisi pimpinan dinas atau badan diisi oleh pejabat sementara.

“Sayangnya upaya untuk pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut juga ternyata tidak banyak diminati, bahkan oleh PNS potensial yang bisa mengikuti proses lelang jabatan/seleksi untuk mengisi posisi tersebut. Akibatnya Gubernur sempat memberi ‘hukuman’ kepada calon pejabat yang potensial,” ujarnya.

Persoalan selanjutnya yaitu mencuatnya kasus korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP nol. PKS menganggap program ini menjadi ternodai akibat kasus tersebut yang ujungnya berdampak pada terhambatnya proses realisasi program ini.

“Program ini untuk memenuhi janji kerja Gubernur seharusnya tetap dilakukan dengan hati-hati dalam proses pengadaan lahan maupun pembangunannya. Kasus korupsi seperti ini pada akhirnya hanya akan menghambat proses realisasi program ini untuk selanjutnya,” jelasnya.

Atas hal ini, Fraksi PKS mendorong agar Anies dan jajarannya fokus dalam memenuhi janji kampanye yang belum terealisasikan di sisa akhir jabatannya, seperti program rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membangun Taman Pintar dan sebagainya.

“Meminta Gubernur agar tetap konsisten untuk menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta dalam proses pembangunan di Jakarta dan pembuatan kebijakan di Jakarta. Fraksi PKS akan terus mengawal upaya untuk mewujudkan keadilan ini khususnya bagi rakyat kecil,” imbuhnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong proses promosi jabatan yang fair dan transparan. Tujuannya untuk menarik minat calon pejabat mengikuti seleksi promosi tanpa adanya ketakutan.

“Sehingga membuat calon pejabat yang memang memiliki kelayakan dan kompetensi berminat untuk mengikuti seleksi promosi tanpa ada kekhawatiran akan tersisih dengan cara yang tidak fair,” ucapnya.

Lalu, PKS juga peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta dioptimalkan, terutama dalam mempersiapkan kompetensi dan karakter SDM aparatur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengisi jabatan-jabatan penting.

“BPSDM jangan terjebak pada kegiatan lain yang bukan merupakan tupoksi utamanya yang membuat fungsinya sebagai lembaga yang menyiapkan SDM handal di Pemprov DKI Jakarta agak terabaikan,” tuturnya.

(taa/isa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya Oktober 2022 mendatang. Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik bicara tiga nama pengganti Anies.

“Pertama, saya mau urut dari abjad pandangan dan usulan saya. Saya pernah melihat berkas Walikota Tangerang Selatan. Airin Rachmy Diani ini kalau didorong di DKI Jakarta bisa menarik,” kata Taufik dalam acara refleksi akhir tahun Gerindra di Wisma Garuda Jalan SD Lama No 2, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/12/2021).

Selain Airin, Taufik juga menyinggung nama Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia. Taufik menilai calon pemimpin muda bisa menjadi alternatif terbaik sebagai calon Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

“Menurut saya mumpuni, karena ke depannya itu yang muda-muda. Itu dari sudut pandang saya. Mungkin nanti akan ada tokoh-tokoh lain yang akan muncul,” kata dia.

Lebih lanjut, Taufik menyebut Anies masih menjadi kandidat kuat sebagai pemimpin DKI Jakarta. Dia menilai Anies butuh kendaraan politik untuk bisa maju Pilpres.

“Saya kira, Anies masuk juga dalam kategori calon pemimpin DKI. Presiden perlu kendaraan, kalau DKI dia aman,” imbuhnya.

Meski elektabilitas Anies tinggi, Taufik mengatakan untuk menjadi seorang Presiden harus memenuhi presidential threshold. Dengan demikian, menurut dia, Anies masih jauh di belakang petinggi partai yang bakal nyalon.

“Tinggi elektabilitasnya betul, tapi untuk Presiden itu harus diusung parpol treshold tadi. Kalau pimpinan partai sudah di depan, Anies masih di belakang. Kalau mau ke depan ada yang harus ditempuh terlebih dahulu (Parpol)” imbuhnya.

Taufik menegaskan untuk pemilu 2024, Gerindra mendukung penuh Prabowo Subianto maju Pilpres lagi.

“Kalau Gerindra sih Prabowo,” jelasnya.

(idn/idn)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Crowd free night Jakarta sudah mulai diterapkan. Kawasan Bundaran HI sudah ditutup.

Pantauan di lokasi, Jumat (31/12/2021), petugas sudah mulai mensterilkan kawasan Bundaran HI pukul 22.00 WIB. Warga yang masih di kawasan Bundaran HI dihalau petugas untuk segera pulang ke rumah.

Petugas personel gabungan sudah siaga di kawasan HI. Anggota Dishub dan polantas mengurai lalu lintas. Sementara Satpol PP dan anggota TNI mengingatkan warga untuk pulang ke rumah.

“Ayo silakan… silakan. Sudah pukul 22.00 WIB,” ujar salah satu petugas.

Setelah steril, tak ada lagi pejalan kaki dan kendaraan yang melintas di kawasan Bundaran HI. Jalanan itu kini sepi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penerapan aturan crowd free night (CFN) di 11 lokasi di Jakarta berlaku bagi para pejalan kaki dan pesepeda. Sebab, CFN bukan car free night.

“Itu sebabnya namanya crowd free night, bukan car free night karena pejalan kaki dan pesepeda nggak boleh melintas juga,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan.

Sambodo mengatakan 11 titik lokasi yang telah diterapkan CFN akan dipastikan sepi. Sejumlah lokasi itu nantinya tidak akan diperkenankan untuk dilewati.

“Kami usaha agar semua kawasan sepi dan tak bisa dilewati, baik oleh pengendara sepeda motor, mobil, sepeda, maupun pejalan kaki,” ungkap Sambodo.

(idn/dhn)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KPK menyatakan berkas perkara pegawai Ditjen Pajak Wawan Ridwan (WR) telah lengkap. Wawan akan disidang di kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang menjerat Angin Prayitno.

“Hari ini (31/12), tim penyidik dalam perkara tersangka WR melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada tim jaksa karena tim jaksa berkesimpulan seluruh isi berkas perkara telah lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).

Ali mengatakan Wawan Ridwan masih dilakukan penahanan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Penahanan Wawan juga akan diperpanjang hingga 19 Januari 2022.

“Tersangka WR masih tetap ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur oleh tim jaksa untuk selama 20 hari, terhitung 31 Desember 2021 s/d 19 Januari 2022,” kata Ali.

Selanjutnya, Ali mengatakan jaksa KPK akan menyusun surat dakwaan selama 14 hari ke depan dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Wawan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor akan segera di laksanakan oleh tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja,” katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua pegawai Ditjen Pajak, Wawan Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak (AS), sebagai tersangka dalam kasus suap yang lebih dulu menjerat eks pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji. Wawan langsung ditahan, namun Alfred baru ditahan akhir-akhir ini.

Terbaru, KPK juga menetapkan Wawan Ridwan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar SGD 625 ribu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/11).

Ghufron menyebut Wawan dan Alfred diduga menerima perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Wawan dan Alfred menerima arahan dari Angin Prayitno untuk mengurus tiga perusahaan terkait kewajiban pajaknya.

Perusahaan itu adalah PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama pada kurun 2016-2017. Pada saat pemeriksaan, diduga ada kesepakatan pemberian uang agar pajak tidak sebagaimana mestinya.

“Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya di teruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan enam orang tersangka sebagai berikut:

1. Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji (APA)
2. Eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR)
3. Konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR)
4. Konsultan pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM)
5. Kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL)
6. Konsultan pajak, Agus Susetyo (AS)

(azh/zap)

Sumber: DetikNews

Jayapura –

Polresta Jayapura Kota gelar apel gabungan kesiapan pengamanan malam tahun baru di Taman Imbi Kota Jayapura. Polisi melarang kegiatan di tempat umum saat malam tahun baru nanti.

“Sesuai Instruksi Walikota Jayapura bahwa seluruh aktivitas keramaian di malam tahun baru ini harus dibatasi tidak boleh berlebihan, sederhana saja, dan tidak ada yang kami berikan izin untuk melakukan aktivitas yang terbuka di tempat umum,” kata Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav R Urbinas usai memimpin Apel pengamanan pergantian malam tahun baru di Taman Imbi, Kota Jayapura, Jumat (31/12/2021).

Urbinas mengatakan apel kesiapan pengamanan malam tahun baru 2022 di kota Jayapura diakhiri dengan pembagian personel untuk melaksanakan patroli di seluruh distrik wilayah kota Jayapura hingga siang hari tanggal 1 Januari 2022. Selain itu 200 personel juga dikerahkan untuk pengamanan ibadah di gereja-gereja.

“Untuk teknis personel gabungan melaksanakan patroli di jalur protokol terutama di ruang publik agar tidak terjadi kerumunan atau kegaduhan-kegaduhan bahkan aktivitas yang membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tegasnya.

Urbinas menambahkan jika ada keramaian akan diimbau untuk pulang atau diurai. Sementara untuk daerah-daerah khusus yang menjadi pantauan seperti dok II, jembatan Youtefa akan dilihat perkembangan situasinya karena petugas gabungan akan terus memberikan imbauan.

“Bila terjadi kepadatan maka area tersebut akan dialihkan atau ditutup total,” pungkasnya.

“Tadi sudah disampaikan bahwa Satgas Covid-19 Kota Jayapura dan Polresta Jayapura Kota tidak ada mengeluarkan izin keramaian maupun kegiatan di ruang publik sepanjang hari ini, apabila ada yang meresahkan khususnya di ruang publik atau pemukiman atau mengundang orang banyak maka akan ditegur dan diimbau untuk bubar, tetap di rumah dan berkumpul dengan keluarga,” imbuh Urbinas.

Sementara itu Wakil Walikota, Rustan Saru mengatakan akan bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk pengamanan malam tahun baru di kota Jayapura. Dia berharap selama perayaan pergantian tahun personel gabungan dapat memantau agar tidak muncul kerumunan, perayaan tahun baru lebih diharapkan pelaksanaan ibadah.

“Tidak boleh ada bunyi-bunyian sebelum jam 10 karena gereja-gereja sedang laksanakan ibadah. Semoga pergantian malam tahun baru di kota Jayapura berjalan kondusif tanpa terjadinya gangguan Kamtibmas,” tegasnya.

Simak Video ‘Epidemiolog Ingatkan Klaster Super Spreader Saat Malam Tahun Baru’:

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan B Najamudin mengapresiasi keputusan pengadilan yang menetapkan korporasi terkait kejahatan lingkungan untuk divonis setimpal. Menurutnya, pelaku kejahatan lingkungan harus bertanggung jawab dan membayar semua kerusakan lingkungan hutan yang ditimbulkan sesuai keputusan pengadilan.

“Jika ada yang bandel, negara berhak menyita aset perusahaan tersebut,” tegas Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Sebagaimana informasi, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggugat 31 korporasi secara perdata terkait kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang 2015-2021. Dalam gugatan tersebut, 14 perkara di antaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus membayar ganti rugi. Namun, eksekusinya mengalami kemandekan.

Untuk itu, Sultan menyarankan bahwa KLHK bersama Kementerian Keuangan dapat mengadopsi skema sita Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk memaksa para terdakwa membayar denda yang telah diputuskan pengadilan. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

“Negara tidak boleh kehabisan akal dan cara untuk menunjukkan ketegasannya di hadapan korporasi. Denda puluhan triliun rupiah itu tidak sepadan dengan nilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan selama ini. Kami harap pelaku ditindak tegas sesuai keputusan pengadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengusulkan agar KLHK bersama Kemenkeu membentuk Satuan Tugas (Satgas) seperti yang diterapkan pada kasus BLBI. Sebab menurutnya keseriusan pemerintah dalam menagih denda dari pelaku akan menjaga marwah hukum dan negara.

“Kejahatan lingkungan harus dikategorikan dalam pidana yang bersifat super extraordinary. Sudah saatnya pemerintah melalui Ditjen Penegakkan Hukum KLHK harus diperkuat dengan Satgas yang juga Super Power dalam agenda perlindungan terhadap lingkungan dari kejahatan korporasi dan individu,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani mengungkap total ganti rugi dari 14 perkara itu sebesar Rp 20,7 triliun. Namun, hingga kini baru 3 perkara yang dieksekusi dengan total ganti rugi yang dibayarkan senilai Rp 131,1 miliar.

(ncm/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melakukan pelepasan ekspor 6.087,3 ton komoditas pertanian atau senilai Rp 528,9 miliar. Komoditas pertanian yang terdiri dari wasabi atau cabai hijau, mukimame, kopi biji, kapok, dan gula merah.

Selain itu, juga ada albasia barecore, kelapa sawit, frozen fresh coconut milk, palm kernel shell, serabut kelapa, maggot, hingga kelapa bulat yang dikirim dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang ke sejumlah negara.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan sempat berdiskusi dengan para eksportir komoditas pertanian tersebut. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM).

“Tadi ada problem di eksportir yang pertama adalah kapal dan kontainer. Dan tadi hal yang menarik ternyata ekspor kita ‘telor manuk’ itu, sarang burung walet, kekurangan tenaga kerja,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Ganjar pun mengimbau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan agar segera melamar. Dia menilai saat ini masih ada 1.000 lowongan pekerjaan di bidang komoditas ekspor sarang burung walet.

“Butuh sampai 1.000. Maka kalau yang butuh kerjaan, silahkan melamar. Dan ini yang ingin kita sampaikan, kita akan dampingi terus agar ekspor kita terus meningkat,” pungkas Ganjar.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi.

(akd/ega)

Sumber: DetikNews