Seorang pengemudi mobil bernama Ade Wahyudi (32) dirampok penumpangnya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban sempat dijerat ikat pinggang oleh pelaku, tetapi untungnya selamat.
Peristiwa itu terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat (7/1) pukul 10.30 WIB. Mulanya korban berangkat dari Indramayu, Jawa Barat dan membawa empat penumpang dengan mobil Daihatsu Xenia bernopol B-2110-KFE.
“Di Purwakarta, pelaku naik mobil korban, sementara empat penumpang lainnya turun di tempat yang berbeda-beda,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan dalam keterangannya, Sabtu (8/1/2021).
Kepada korban, pelaku meminta diantar ke Muara Angke, Jakarta Utara. Namun, saat korban meminta ongkos, pelaku mengaku tidak memiliki uang.
“Kemudian keduanya setuju pembayaran dilakukan ketika pelaku diantar kembali ke Indramayu,” katanya.
Namun, saat mobil tiba di daerah Duren Sawit, pelaku melancarkan aksinya. Pelaku tiba-tiba menjerat leher korban dengan ikat pinggang.
“Pelaku menjerat leher korban dengan menggunakan gesper warna hitam. Korban melawan dengan cara menyikut dan memukul kepala pelaku, sehingga korban terlepas dari jeratan pelaku,” imbuh Zulpan.
Korban kemudian berteriak minta tolong. Hal tersebut sontak menjadi perhatian warga sekitar.
Beberapa pantia pemekaran sedang memimpin musyawarah dan memberikan informasi tentang perkembangan rencana pemekaran desa.
RUPAT, Tribunriau- Warga Desa Rampang, Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis meminta agar beberapa desa dilakukan pemekaran.
Hal ini dikarenakan jarak jangkauan infrastruktur pemerintahan serta fasilitas kesehatan sangat jauh, ditambah lagi dengan kondisi jalan tidak bagus membuat ekonomi warga Desa Rampang Rupat sangat memprihatinkan.
Demikian disampaikan Ketua Panitia Pemekaran Desa Suradyo ketika diwawancarai awak media ini di ruangan SMA 4 Rupat, Sabtu (08/01).
“Ada 6 RT dan 3 RW, ini jauh dari jangkauan, infrastruktur pemerintahan jauh dari fasilitas kesehatan sehingga masyarakat kami jenuh dengan kondisi jalan, kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, itulah kenapa kami bertekad untuk mekar dari kelurahan induk,” ujar Suradyo.
Dijelaskannya, sebelumnya pada tahun 2017 pihaknya sudah mengusulkan pemekaran, proposal sudah disampaikan ke PMD Kabupaten Bengkalis, dari tingkat Kecamatan hingga ke Kabupaten. Namun belum ada respon.
Pada tahun 2019, proposal pemekaran juga diusulkan dan masih belum ada respon. “Karena memang tidak ada rencana untuk pemekaran desa,” jelasnya.
Naufal Samudra diamankan terkait kasus narkoba jaringan pemasok LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ke Jeff Smith. Polisi membeberkan kronologi penangkapan Naufal Samudra, yang ternyata berawal dari Jeff Smith.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, awalnya polisi menangkap artis Jeff Smith yang kedapatan menggunakan narkoba. Polisi lalu melakukan pengembangan dan menangkap tersangka pemasok narkoba Jeff Smith atas nama Ridwan.
Setelah diselidiki, Ridwan ternyata memiliki rekam jejak digital transaksi bersama Naufal Samudra sebanyak tiga kali pemesanan. Transaksi terakhir antara keduanya terjadi 2 bulan yang lalu.
“Saudara Naufal pernah memesan narkoba jenis LSD kepada saudara Ridwan. Ada 3 kali pemesanan yang dilakukan, kemudian pemesanan yang terakhir barangnya tidak diambil oleh saudara Naufal,” jelas Zulpan kepada wartawan, Sabtu (8/1/2022).
Berbekal informasi tersebut, Zulpan menyebut polisi mendatangi Naufal Samudra di kediamannya di Ragunan, Jakarta Selatan (Jaksel). Naufal ditangkap polisi pada Jumat (7/1) kemarin sekitar pukul 16.00 WIB.
“Kemarin kita telah mengamankan seseorang yang bernama Naufal Samudra. Yang bersangkutan kita amankan di rumahnya di Jalan Margasatwa Barat Nomor 2 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tepatnya pukul 16.00 WIB,” tuturnya.
Setelah dilakukan penggeledahan, lanjut Zulpan, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis LSD di rumah Naufal Samudra. Naufal juga tidak terindikasi menggunakan narkoba setelah dites urine.
“Kemudian kemarin pada saat kita lakukan pengamanan di kediaman saudara Naufal di rumahnya, penyidik tidak menemukan barang bukti LSD. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap suara Naufal dengan hasil negatif,” imbuh Zulpan.
Selanjutnya suasana saat Naufal Samudra ditangkap polisi…
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan meningkatkan produksi pertanian guna mencapai target Sumsel menjadi lumbung pangan di Indonesia. Saat ini Sumsel masuk di provinsi peringkat keempat nasional produksi hasil pertanian.
Sementara itu, saat ini produksi beras di Provinsi Sumsel merupakan yang terbesar kelima di Indonesia. Adapun untuk produksinya mencapai 2.696.877 ton dan kebutuhannya hanya sebanyak 859.744 ton.
Oleh karena itu, Sumsel kerap mengalami surplus beras sebesar 1.837.133 ton. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan mendukung usulan Gubernur Sumatera Selatan yang ingin menjadikan beras asal Sumsel sebagai salah satu komoditas ekspor.
Sementera itu, dilansir Antara, Gubernur Herman Deru menyatakan provinsinya dapat mencapai target 3,1 juta ton gabah kering giling dengan menerapkan teknologi modern, alat mesin pertanian (alsintan), ketersediaan pupuk, dan bibit unggul.
“Saya yakin Sumsel bisa mempertahankan labelnya sebagai daerah surplus pangan sekaligus sebagai lumbung pangan nasional,” kata Herman Deru di sela-sela panen raya di Lahan Penangkaran Benih Padi, Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) Maju Bersama di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Panen di sini didistribusikan ke 17 kabupaten/kota di Sumsel.
Herman Deru juga mendukung berbagai stakeholder yang membantu dalam meningkatkan produksi pertanian. Misalnya hibah PT Bukit Asam Tbk berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk pengairan sawah melalui pompanisasi dari sungai.
“PT Bukit Asam telah memberikan angin segar kepada para petani dengan membangun PLTS untuk pengairan sawah. Ini merupakan dukungan PT Bukit Asam untuk kemajuan pertanian di Sumsel,” kata Herman Deru.
Ia juga mendorong berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung target Sumsel menjadi lumbung pangan nasional. Salah satunya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang ada di Kabupaten OKU Selatan di Desa Sukabumi, Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.
“Bendungan Tiga Dihaji yang akan menjadi bendungan satu-satunya di Sumsel itu berfungsi sebagai bendungan multipurpose untuk mengaliri lahan irigasi baru seluas 25.423 hektare,” imbuh Herman Deru.
Jumlah pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan (Jaksel) mengalami penurunan di masa PPKM Level 2 DKI Jakarta ini. Hingga tadi pagi, tercatat ‘hanya’ 4 ribu orang yang mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan.
Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (8/1/2022) sekitar pukul 10.00 WIB, terlihat para pengunjung yang hendak berlibur masih terus berdatangan di kawasan objek wisata Ragunan. Petugas tampak melakukan pemeriksaan protokol kesehatan (prokes) terhadap para pengunjung.
Pejabat Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Bambang Wahyudi mengatakan saat ini Ragunan masih menjadi opsi pilihan rekreasi di ibu kota. Hanya, jumlah pengunjung kini dibatasi di masa PPKM Level 2, maksimal 15 ribu orang.
“Namun demikian, dengan seiring diturunkannya PPKM Level 2 di DKI Jakarta, kapasitas pengunjung kita turunkan dari yang semula 50 persen, kini hanya 25 persen saja atau daya tampung minimal 15.000 orang,” ujar Bambang saat ditemui.
Bambang menerangkan saat ini terdapat penurunan jumlah pengunjung yang signifikan di Taman Margasatwa Ragunan. Hingga tadi pagi, tercatat hanya ada 4 ribu pengunjung, berbeda dengan saat tahun baru yang mencapai 30 ribu orang.
“Kalau tahun baru itu masih tinggi sekali kita mencapai 30.000 orang. Tetapi itu juga belum diturunkan PPKM nya. Kalau sekarang kita per hari ini jumlah pengunjungnya 4.250 orang,” jelasnya.
Selain itu, Bambang mengatakan faktor lain yang menyebabkan mulai menurunnya jumlah pengunjung Ragunan. Misalnya seperti anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah hingga penyebaran virus Corona varian Omicron di Indonesia.
“Ya memang varian baru Omicron ini sudah masuk ke Jakarta. Dan kita memang sudah melakukan pencegahan sedini mungkin. Yang penting kita tetap konsisten untuk mengingatkan pengunjung untuk protokol kesehatan. Selain itu juga kita mulai melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan juga pembatasan jam operasional,” tutur Bambang.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) meluncurkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) belum pada awal Desember lalu. Salah satu tujuan gerakan ini ialah untuk mengentaskan kemiskinan di Sumsel yang masih ada di kisaran 12%.
Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan gerakan ini bertujuan untuk mengubah ‘mindset’ warga Sumsel dari konsumen menjadi penghasil, terutama untuk urusan bahan makanan sehari-hari. Hal ini nantinya akan berpengaruh mengurangi biaya kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Esensi (Sumsel Mandiri Pangan) kita adalah merubah mindset dari yang biasanya kita berharap membeli menjadi penghasil, atau biasa jadi konsumen, kita menjadi penghasil,” ujar Deru kepada detikcom belum lama ini.
“Apa itu? Kebutuhan sehari-hari dan ini paling tidak untuk mengurangi biaya hidup. Jadi seperti cabai, bawang, yang selama ini masyarakat hanya berpikir untuk membeli, mencari ke pasar, yang sangat tergantung kepada wilayah lain,” imbuhnya.
Salah satu realisasi dari program Sumsel Mandiri Pangan ialah dengan memberikan media tanam, bibit hingga tempat memelihara ikan kepada 250 ribu keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, hal ini akan membantu memenuhi ‘kebutuhan dapur'(selain beras) dan mengurangi biaya kebutuhan keluarga.
“Kita nggak pernah hitung berapa sih kita butuh cabai di rumah tangga itu, hanya untuk makan mie instan saja harus mencari (membeli cabai) ke warung, padahal mereka bisa nggak ke warung,” ujarnya.
“Ini salah satu perubahan mindset yang butuh waktu, tapi kita yakin ini bisa, dalam waktu dua tahun ini, DTKS yang disebabkan pengeluaran tinggi. Sehingga mereka terdaftar itu bisa berkurang,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Ekowati Retnaningsih menilai gerakan ini menjadi solusi keprihatinan terhadap masyarakat yang sudah terpolah untuk menjadi konsumen dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam kehidupan sehari-hari.
“Gerakan SMP ini akan mengubah mindset kita dari konsumen menjadi produsen,” katanya.
Menurutnya, program gerakan SMP juga menjadi loncatan dalam memandirikan masyarakat untuk memenuhi sebagai kebutuhan pangannya.
“Melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan agar kita konsumsi pangan di pekarangan di rumah masing-masing dan gerakan ini harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Bahkan dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini dapat berdampak pada penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Eko menyebutkan ada 240 desa yang bergabung dalam gerakan Sumsel Mandiri Pangan di tahun 2021 dengan rincian satu desa per kecamatan. Ia menilai angkanya akan semakin meningkat secara berkelanjutan.
“Pada tahun 2022 target kita 50 persen jumlah desa di kecamatan di tahun 2023 target kita 70 persen 2024 sebesar 90 persen dan 2025 diharapkan 100 sudah mencapai persen,” ungkap Eko.
Program anyar Sumsel Mandiri Pangan ini diprediksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengurangi pengeluaran biaya hidup, sehingga penghasilan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Zulkipli.
“Sumsel Mandiri Pangan merupakan program yang luar biasa dari Pak Gubernur untuk membantu masyarakat. Jadi ini upaya Pak Gubernur mengubah konsep masyarakat yang selama ini hanya sebagai konsumen menjadi produsen,” kata Zulkipli.
Kekasih Dinda Kirana, Naufal Samudra, kembali berurusan dengan polisi dalam kasus narkoba. Polisi mengungkapkan Dinda Kirana berada di lokasi saat proses penangkapan Naufal Samudra.
Naufal sendiri ditangkap di rumahnya yang terletak di Ragunan, Jakarta Selatan. Meski ada di lokasi, Dinda Kirana disebut tak terlibat dalam kasus yang menjerat Naufal Samudra.
“Tidak ada kaitannya, cuma ada di situ saja,” ujar Wadir Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Donny Alexander saat dihubungi, Sabtu (8/1/2022).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan memastikan, Dinda Kirana juga tidak ikut diamankan.
“Jadi yang bersangkutan hari ini tadi diamankan di kediamannya di Ragunan. Pada saat itu ada pacarnya juga, kemudian yang diamankan Naufal Samudra,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/1/2022).
Zulpan mengatakan, Dinda Kirana berada di rumah yang sama. Namun, tidak sedang dalam posisi berdua dengan Naufal Samudra.
“Tidak… tidak (diamankan), memang ada di rumah itu tapi, bukan berduaan. (Dinda Kirana) ada di rumah, rumah kan besar, ada di sana,” tuturnya.
Polisi sendiri tidak mengamankan barang bukti saat melakukan panangkapan Naufal. Penangkapan Naufal disebut merupakan pengembangan dari laporan Polisi (LP) sebelumnya.
Zulpan juga menegaskan Naufal Samudra tidak sedang memakai narkoba saat polisi menangkapnya. Namun, polisi telah melakukan tes urine kepada yang bersangkutan.
“Tidak ya (tidak sedang memakai narkoba). Nanti, penyidiknya malam ini masih periksa dan juga hasilnya (tes urine) semua nanti kan uji lab dulu ya. Besok disampaikan,” katanya.
Belum diketahui lebih rinci terkait kasus dan pihak-pihak yang ikut diamankan bersama Naufal. Direncanakan Polda Metro akan menggelar konferensi pers penangkapan Naufal Samudra hari ini.
Kejaksaan Negeri Depok (Kejari Depok) menyampaikan kabar terbaru terkait kasus dugaan korupsi Damkar Depok. Penyidik Kejari Depok menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka berinisial WI.
Dalam kasus korupsi Damkar Depok ini terdapat dua klaster, pertama kasus tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL pada tahun anggaran 2017-2018. Sedangkan kasus kedua adalah dugaan korupsi pemotongan upah tenaga honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun anggaran 2016-2020.
Tersangka Baru Kasus Korupsi Seragam-Sepatu Damkar Depok
Tersangka terbaru, berinisial WI, merupakan pejabat pengadaan dalam kasus korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun 2017-2018. Tersangka WI ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (5/1/2022) kemarin.
“Ya kemarin kami telah menetapkan kembali satu orang tersangka atas nama WI yang berstatus PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok yang berkedudukan sebagai pejabat pengadaan pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018. WI disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP,” kata Kajari Depok Sri Kuncoro dalam keterangannya, Kamis, (6/1/2022).
Kini Total 3 Tersangka Kasus Korupsi Damkar Depok
Hingga kini total sudah tiga tersangka dalam perkara korupsi Damkar Kota Depok. Rinciannya, dua orang tersangka dalam klaster tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018, yakni AS selaku pejabat pembuat komitmen dan mantan Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok Depok, serta WI selaku pejabat pengadaan.
Adapun estimasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut berkisar Rp 250 juta. Tersangka AS dan WI disangkakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 KUHP.
Sementara itu, klaster kedua merupakan kasus korupsi pemotongan gaji pegawai Damkar Kota Depok dengan tersangka berinisial A yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Perkiraan kerugian negara akibat dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar Kota Depok mencapai Rp 1,1 miliar. A disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU Tipikor.
“Untuk kedua klaster perkara tersebut akan dilakukan penanganan oleh Jaksa Penyidik secara profesional dan proporsional,” ujarnya.
Sri Kuncoro optimistis perekonomian Kota Depok tahun 2022 ini akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Pada 2022 ini, selain melakukan pendampingan melalui jaksa pengacara negara sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini ada terobosan terkait upaya pencegahan dengan melakukan inovasi melalui bidang intelijen dengan mengoptimalkan kegiatan penyuluhan-penerangan hukum–yang sebelumnya dengan metode hanya satu arah diganti dengan metode kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai focus group discussion (FGD),” ungkap Sri Kuncoro.
Pelapor kasus dugaan korupsi Damkar Depok, Sandi telah angkat bicara terkait penetapan 3 tersangka tersebut. Selengkapnya halaman berikutnya.
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik para pengurus DPD Demokrat Provinsi Aceh. Sambil menegaskan target PD tidak hanya mengejar kekuasaan, AHY juga mengungkit jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendamaikan ‘Serambi Mekah’.
“Kita punya, yaitu menghadapi Pemilu 2024. Tentunya Aceh Demokrat semakin kuat. Target itu bukan hal yang mudah. Namun, dengan kekompakan dan kerja keras, target itu dapat terwujud dengan baik” kata AHY dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus DPD Demokrat Aceh, Jumat (7/1/2022).
Acara pelantikan pengurus DPD Demokrat Aceh digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. AHY hadir secara virtual. Sementara di lokasi, hadir Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya.
AHY mengklaim banyak kader Demokrat menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan, dari kepala daerah hingga DPR. AHY menuturkan, semakin banyak kader menduduki jabatan politik, semakin banyak masyarakat yang bisa diperjuangkan.
“Kita tidak hanya mengejar kekuasaan, tapi makin baik hari ke hari. Mari jadikan sebagai momentum menyatukan kembali visi dan misi, dan energi untuk bisa memajukan partai,” ucapnya.
Kemudian AHY mengungkit jasa SBY mengonsolidasikan perdamaian di Aceh hampir 2 dekade silam. Dan kini, AHY mengingatkan kader Demokrat bahwa wajib hukumnya memperjuangkan masyarakat di Aceh. Caranya, dengan mengawal alokasi dana otonomi khusus (otsus).
Pelantikan pengurus DPD Demokrat Aceh Foto: Dok. Istimewa
“Perdamaian di Aceh, kita tidak lupakan pak SBY. Perdamaian kita perjuangkan masyarakat Aceh. Wajib hukumnya menjadi bagian perdamaian di Aceh,” tuturnya.
“Mari kita kawal khususnya Aceh terkait dana Otsus harus kita bahas dan kita perjuangkan untuk masyarakat Aceh,” pungkas Cagub DKI Jakarta di Pilkada 2017 itu.
Pemprov DKI Jakarta berencana mengalokasikan sejumlah anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 2022 bagi PJLP. Kemendagri mengingatkan agar target penerima penyesuaian UMP tidak salah sasaran.
“UMP yang dimaksud ini untuk siapa? Targetnya BTT ini untuk UMP siapa? Kalau saya mengatakan bisa tidak, kalau targetnya tidak pas bisa salah kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dikonfirmasi, Jumat (7/1/2022).
Benny mewanti-wanti jangan sampai penyesuaian UMP itu dialokasikan untuk pihak swasta. Misalnya, untuk menambal kekurangan perusahaan membayar gaji buruh.
“Kalau buruh tadi saya sudah jawab karena tidak ada kaitannya dengan APBD,” jelasnya.
Di sisi lain, Benny juga meminta agar Pemprov DKI menyesuaikan kebijakan dengan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, pada prinsipnya dana BTT digunakan untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan berlaku.
“Sekarang pertanyaannya adalah jika memang pembiayaan untuk PJLP merupakan suatu yang mendesak itu bisa dipakai BTT nya, tapi kondisi tadi harus dipastikan harus mendesak dulu,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, rencana ini disampaikan oleh Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam Rapat Badan Anggaran bersama TAPD, Rabu (5/1/2022). Rapat ini digelar terkait penyampaian hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2022.
Pemprov DKI lantas memohon persetujuan kepada DPRD DKI untuk mengalokasikan anggaran BTT untuk pemenuhan penyesuaian UMP 2022.
“Ini mohon persetujuan Pak Ketua, Pak Sekda, untuk pemenuhan penyesuaian besaran UMP tahun 2022, akan dilakukan melalui perubahan perkada (peraturan kepala daerah) mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang dananya akan diambil dari alokasi anggaran BTT dengan kriteria mendesak pada bulan Januari yang hasilnya akan disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta,” kata Edi Sumantri.
Dia belum menjelaskan dana itu akan digunakan untuk penyesuaian UMP siapa. Dia mengatakan besaran BTT yang dialokasikan untuk UMP 2022 akan tertuang dalam peraturan kepala daerah (perkada).
“Jadi pada rapat Banggar ini merupakan rapat yang membahas terkait persetujuan, penyesuaian UMP nantinya akan dilakukan melalui perkada mendahului perubahan APBD tahun 2022,” jelasnya.
Dia mengatakan Pemprov DKI akan melaporkan hasil perhitungan besaran dana untuk pemenuhan penyesuaian besaran UMP 2022 ke DPRD DKI Jakarta.
