Jakarta –

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara soal dukungan kepada Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Begini respons Kemendagri.

“Kita di (Kementerian) Dalam Negeri belum tahu orangnya siapa-siapa,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/1/2022).

Benny menuturkan, perihal penjabat gubernur diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Dia menjelaskan posisi penjabat gubernur harus diisi oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

“Untuk provinsi yang menjadi penjabat gubernur itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya. Dia ini selevel dirjen, bisa sekjen, bisa dirjen, bisa irjen, bisa kepala badan, bisa sesmen, sestama. Itu yang selevel. Itu yang disebut pejabat tinggi bagian,” papar Benny.

Lebih lanjut Benny memaparkan penjabat gubernur harus bisa memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Menurutnya, bisa menjadi pertimbangan posisi penjabat gubernur diemban oleh pejabat yang sudah memahami persoalan daerah dimaksud.

“Sebaiknya seperti itu, akan lebih efektif kalau dia memahami kondisi Jakarta. Di mana-mana akan seperti itu, salah satu nilai plus,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Masa jabatan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta bakal habis pada Oktober 2022. Nama Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono pun dimunculkan sebagai kandidat Penjabat Gubernur DKI.

Nama Heru dimunculkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono. Sebab, Kasetpres Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai menguasai persoalan Jakarta.

“Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).

Pujian untuk Heru juga datang dari Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Riza menilai Heru memiliki kompetensi.

“Dia (Heru Budi Hartono) sosok pejabat yang sudah miliki kompetensi, pernah di DKI dan orangnya baik,” kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/1).

(taa/zak)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan keberadaan posisi wakil menteri (wamen) dalam beberapa kementerian. Menurut Pratikno, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana menambah wamen.

“Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian, di perpres kementeriannya itu, memang ada posisi wakil menteri. Tetapi tidak berarti selalu diisi,” kata Pratikno di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

“Karena, memang itu digunakan untuk mengantisipasi, karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga,” imbuhnya.

Lebih lanjut Pratikno mengatakan, apabila sebuah kementerian dalam situasi tertentu memerlukan seorang wakil menteri, maka posisi tersebut bisa diisi. Menurutnya, Presiden Jokowi memang menetapkan kebijakan dimaksud.

“Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi, kalau tidak diperlukan, ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri,” imbuhnya.

Terkait posisi sejumlah wamen yang kosong di beberapa kementerian, Mensesneg mengatakan hingga saat ini belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Menteri berlatar belakang politisi PDIP itu menuturkan pengisian posisi wamen tetap didasari pada kebutuhan kementerian tersebut.

“Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi, kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di (Kementerian) Kesehatan, dan di situ sudah ada wamennya. Jadi sementara ini nggak ada, belum ada rencana,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika ditanya soal posisi Wakil Mensesneg, Pratikno menjawab tidak ada rencana. Menurutnya, saat ini Sekretariat Negara secara lembaga sudah kuat.

“Nggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada wakil menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi nggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara nggak ada rencana itu sama sekali,” tandasnya.

(zak/lir)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) berpesan agar kader PPP menjaga keberagaman dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, keberagaman harus dijaga dengan baik supaya hadir kenyamanan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

“Keberagaman adalah sunnatullah, dalam tradisi para ulama berbeda itu sebuah pengetahuan, beda itu bukan berarti musuh, menghargai perbedaan dan menjaga keberagaman bagian dari ajaran para ulama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2022).

Ia mengatakan politik bukan hal asing bagi umat Islam. Menurutnya, banyak kiai dan ulama yang memberi teladan cara berpolitik yang baik. Seperti almarhum KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) yang diyakini mempunyai manhaj atau metode yang bersanad ke Wali Sanga hingga Rasulullah SAW.

Salah satu cara berpolitik yang baik menurut Gus Baha yaitu terus berusaha bersama berbagai pihak dengan niat untuk memperbaiki apa yang kurang ideal menjadi ideal, serta hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik.

“Saya pernah menulis naskah ketika Mbah Moen masih sugeng (sehat), sering saya konfirmasikan dan saya mintakan fatwa sama beliau. Di antara orang baik adalah berbuat baik kepada siapa pun. Kita ini ibarat bengkel motor, jika tidak bisa menerima motor rusak tidak usah jadi bengkel, jadi dealer saja,” ujar Gus Baha.

Di acara Tasyakuran Harlah PPP Ke-49, Rabu (1/5), Gus Baha juga menjelaskan Mbah Moen sering mengulang suatu ayat.

“Allah saja memperlakukan orang yang zalim dengan 2 cara. Pertama yaitu dengan menyiksa, karena itu hak prerogatif Allah sebagai Tuhan. Lalu yang kedua Allah sebagai pemberi taubat,” ungkapnya.

“Jadi, jangan sampai kita ini memvonis orang buruk, ternyata Allah memberi dia taubat. Dulu orang-orang yang banyak memusuhi Rasulluah yang dikira akan su’ul khotimah ternyata banyak menjadi Ashabu Rasulillah (sahabat Rasulullah), seperti Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain,” lanjut Gus Baha.

Kemudian, lanjut dia, setelah akal manusia mengantarkan iman kepada Allah, maka tugas berikutnya adalah berperilaku simpatik. “Kita punya akal, akal kita merumuskan menemukan Tuhan. Kedua, akal kita gunakan supaya berperilaku simpatik kepada manusia,” tutur dia.

Sehingga untuk merebut kemenangan atau mendapatkan simpati, Gus Baha mengingatkan agar menggunakan cara yang baik. Sebab kemenangan dalam bentuk apa pun, asal dilakukan dengan cara yang baik tidak akan menghilangkan status kesalehan seseorang.

“Di antara sifat para Nabi diberikan Mulkan Adzima (kekuasaan yang besar). Tentu besar itu bisa dengan arti menang demi kebaikan. Ada satu antitesis pada akhirnya yang menjadi akhir dari perjuangan di antaranya adalah kemenangan,” paparnya.

Dikatakan Gus Baha, para ulama dan tokoh terdahulu yang memiliki kebesaran hati dalam mengelola kompetisi menjadi sebuah simpati. Hal itu menurutnya juga dilakukan oleh para ulama di Tanah Air, termasuk Mbah Moen.

“Tugas kita sebagai manusia harus berperilaku simpatik, awal orang mengikuti kita itu karena simpatik dengan kita. Karena pada dasarnya manusia itu adalah budak kebaikan. Yang harus kita hindari dalam kompetisi adalah pertumpahan darah. Ulama berpolitik, itu seni untuk menghindari pertumpahan darah,” tegasnya.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Politisi NasDem Bestari Barus menyebut partai tempatnya bernaung telah mengantongi tiga nama kandidat pengganti Anies Baswedan di kursi Gubernur DKI Jakarta. Salah seorang dari 3 nama tersebut adalah mantan model dan juga pemain sinetron Okky Asokawati.

“Kita punya Okky Asokawati, kader perempuan kan. Kemudian juga kita punya Wibi Andrino, anak muda, ketua fraksi. Kita punya Sahroni (Ahmad Sahroni),” kata Bestari dalam keterangannya, Jumat (7/1/2022).

Bestari memastikan NasDem bakal mengusung cagub pada Pilgub 2024 mendatang. Bahkan, dia meyakini NasDem segera membuat keputusan serta mengumumkan calon pengganti Anies.

“Biasanya NasDem akan paling cepat. Kalau yang (lain) baru berwacana, NasDem nantinya, saya meyakini akan lebih cepat daripada yang lainnya, mendorong nama bakal calon gubernur,” jelasnya.

NasDem disebut bakal segera melakukan seleksi. Seleksi diperlukan, agar calon yang diusung nanti dapat bekerja lebih baik dan meneruskan pembangunan di DKI Jakarta yang sudah dilakukan oleh Anies dan gubernur terdahulunya.

Sebelumnya, PDIP juga berbicara soal kans sejumlah kadernya untuk diusung sebagai cagub DKI di Pilkada 2024 mendatang. PDIP mengungkapkan peluang Tri Rismaharini atau Risma hingga Gibran Rakabuming.

“Bu Risma dalam kepemimpinan selama 2 periode di Kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang signifikan perubahan secara kultur sehingga masyarakat Surabaya kita lihat sekarang merawat lingkungan dengan baik melakukan tata kota yang mencerminkan keindahan Kota Surabaya,” papar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (7/1).

Sedangkan Gibran, kata Hasto, masih harus membuktikan hasil kerjanya sebagai Wali Kota Solo. Hasto berharap Gibran dapat melakukan strategi yang dilakukan Risma.

“Sementara Mas Gibran, beliau sudah terpilih sebagai Walkot Solo tentu saja harus juga membuktikan bagaimana kepemimpinan Mas Gibran agar kepemimpinan yang ideologis yang mengedepankan juga kultur Nusantara serta mampu membawa perubahan secara sistemik sebagaimana telah dilakukan oleh Bu Risma juga dapat dilakukan oleh Mas Gibran,” ujarnya.

(taa/zak)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polsek Palmerah melakukan operasi narkoba di Kota Bambu Selatan atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam razia narkoba tersebut polisi turut mengamankan 8 orang.

“Ada delapan ya, tujuh laki-laki dan satu perempuan,” ujar Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdul Rohim kepada wartawan di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (7/1/2021).

Razia kali ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di lokasi ini. Selain itu, Dodi juga memberikan peringatan kepada pengguna narkoba lainnya agar berhenti menggunakan narkoba.

“Iya artinya kita lakukan upaya kepolisian ya dalam hal ini memberantas narkoba karena kampung boncos ini peredarannya, penggunaannya, pemakaiannya ini sudah banyak,” jelas Dodi.

Selain itu, polisi turut menemukan sejumlah barang bukti. Diantaranya alat hisap sabu (bong), plastik klip dan timbangan elektronik.

“Tadi alat penghisap aja ya, korek, sajam juga karena di situ sering tawuran juga. Sama anak panah juga ada di sini,” kata Dodi.

Barang bukti razia narkoba Kampung Boncos Foto: Dok. Istimewa

Dodi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada lagi yang menggunakan narkoba. Ini dikarenakan penggunaan narkoba dapat merugikan orang lain dan menstimulus orang untuk melakukan kejahatan.

“Ya jangan coba-coba lagi pake narkoba karena narkoba sangat merugikan ya apalagi jika nanti akan orang-orang itu akan menstimulus orang lakukan kejahatan. Makanya jangan coba-coba gunakan narkoba,” jelasnya.

Kedelapan orang tersebut kini dibawa ke Polsek Palmerah untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, polisi masih mendalami apa masih ada barang bukti narkoba di lokasi atau tidak.

(ain/mei)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Bareskrim Polri mengusut dugaan suap demi bisa kabur karantina yang dilakukan selebgram Rachel Vennya. Ada saksi yang sudah diperiksa.

“Kami sampaikan bahwa kasus tersebut dilaporkan melalui aplikasi Dumas Presisi terkait kasus suap karantina dan tentu setelah menerima laporan, ditindaklanjuti Bareskrim,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

Ramadhan menjelaskan Bareskrim tengah melakukan penyelidikan. Sampai saat ini, sudah ada 3 saksi yang diperiksa polisi.

“Saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Tentu kasus ini masih berproses,” tuturnya.

Ramadhan memastikan kasus dugaan suap oleh Rachel Vennya terus berproses. Rachel Vennya sendiri belum diperiksa Bareskrim.

“Artinya kasus ini masih dalam pendalaman oleh Bareskrim. Sampai saat ini sudah 3 orang telah telah dimintai keterangannya,” imbuh Ramadhan.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan bukti aduannya terkait dugaan suap Rachel Vennya yang tak karantina. MAKI menyerahkan barang bukti berupa berkas-berkas yang diperolehnya dari Pengadilan Negeri Tangerang.

“Hari ini saya ke Bareskrim Mabes Polri dalam rangka menindaklanjuti laporan saya, yang kirim lewat email dan pos Minggu kemarin karena saya waktu itu masih ada di Solo. Ke sini dalam rangka menindaklanjuti itu dengan menyerahkan barang bukti, yaitu berkas-berkas, saya peroleh dari proses Pengadilan di PN Tangerang,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (21/12).

“Makanya saya serahkan buktinya dengan kalimat dugaan-dugaan bahwa saya meyakini ini ada dugaan pungli dan suap karena uang dari Rachel kepada Ovelina itu kemudian yang 30 juta kepada Kania. Kania ini jelas kemudian adalah aparatur negara,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Menko Polhukam Mahfud Md juga berpendapat suap Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

“Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12).

“Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu,” lanjutnya.

Simak juga Video: MAKI Serahkan Bukti Baru Dugaan Suap Rachel Vennya

[Gambas:Video 20detik]

(drg/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Amiruddin menyoroti sejumlah kasus kekerasan seksual yang kini terjadi di sejumlah daerah.

“Jika RUU TPKS ini sudah disahkan menjadi UU, akan menjadi tolok ukur bertindak aparatur negara, sekaligus menjadi koridor norma baru bagi perilaku warga negara,” ujar Amiruddin kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).

Amiruddin menilai hal ini perlu dilakukan demi perlindungan HAM perempuan Indonesia. Menurutnya, jika pengesahan terus tertunda, pemerintah terlihat abai terhadap perlindungan perempuan.

“Jika terus tertunda, kita sama dengan bersikap abai atas perlindungan perempuan dalam bangsa ini,” katanya.

Dia kemudian menyoroti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santriwati, bahkan sebagian ada yang sampai hamil. Dia mengatakan, dengan maraknya kasus kekerasan seksual, RUU TPKS ini perlu segera disahkan.

“Peristiwa itu sepertinya hanya puncak gunung es yang tampak. Melihat kian banyaknya muncul berita media massa yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual di beberapa daerah serta banyaknya korban perempuan. Bahkan korbannya masih berusia anak-anak. Tentu kenyataan itu sangat memprihatinkan, sementara aturan hukum atau UU untuk menjerat para pelaku belum memadai,” jelasnya.

“Merebaknya peristiwa kekerasan seksual seperti di Bandung itu sepertinya bukan saja karena buasnya si pelaku, tapi juga karena terlalu abainya banyak pihak, mulai masyarakat sendiri sampai aktor-aktor negara dan pemerintah,” tambahnya.

Kasus Herry Wirawan

Herry Wirawan membuat pengakuan dosa setelah memperkosa 13 santriwati hingga hamil dan melahirkan. Herry meminta maaf dan mengaku khilaf memperkosa para korban.

Pengakuan itu diungkapkan Herry saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (4/1). Herry mengakui seluruh perbuatannya saat dicecar jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Jadi jaksa menanyakan seluruh apa yang ada di dakwaan. Tentu dihubungkan dengan fakta-fakta atau pasal yang akan dibuktikan. Dari seluruh pertanyaan jaksa, Terdakwa HW mengakui seluruh perbuatannya,” ujar Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil seusai persidangan.

Dalam surat dakwaan jaksa, Herry melakukan pemerkosaan kepada 13 santriwatinya. Bahkan beberapa santriwati hamil dan melahirkan. Ada juga santriwati yang diperkosa berkali-kali hingga hamil dan melahirkan lebih dari sekali.

(zap/fjp)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan uji coba e-KTP digital di 50 kabupaten/kota. Kemendagri menyebut salah satu syarat pembuatan e-KTP digital ialah kepemilikan handphone. Lalu, bagaimana nasib warga yang tak punya ponsel?

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan agar dapat memiliki identitas digital, syaratnya seseorang harus memiliki handphone atau smartphone. Selain itu, di daerah tersebut harus memiliki jaringan internet dan masyarakatnya harus bisa menggunakan teknologi.

Namun, warga yang tak punya ponsel tetap dilayani untuk membuat e-KTP. Nantinya, e-KTP warga yang tak memiliki ponsel atau belum ada jaringan internet di wilayahnya bakal dicetak secara fisik.

“Untuk itu maka Dukcapil tetap memberikan pelayanan pembuatan identitas digital ini secara bertahap, yang belum punya handphone, belum ada jaringan tetap kita layani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti sekarang ini,” kata Zudan dalam video yang diunggah di YouTube pribadinya, Jumat (7/1/2022).

Zudan menegaskan Dukcapil tetap memberikan pelayanan bagi penduduk yang belum memiliki handphone atau penduduk yang di daerahnya tidak memiliki jaringan internet. Adapun penerapan e-KTP digital akan dilakukan secara bertahap.

“Dukcapil tetap memberikan pelayanan pembuatan identitas digital ini secara bertahap. Yang belum punya handphone, belum ada jaringan tetap kita layani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti sekarang ini,” kata Zudan.

Dukcapil menerapkan dua jalur atau double track system service, yaitu layanan digital dan layanan secara fisik manual. Adapun tata cara penerapan identitas digital, sebagai berikut:

Identitas Digital Kependudukan merupakan representasi penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang, yang terdaftar sebagai Penduduk, dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

1. Untuk dapat menggunakan identitas digital, setelah melakukan installasi aplikasi, penduduk harus melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, alamat email dan nomor handphone
2. Kemudian akan dilakukan verifikasi data melalui face recognition
3. Setelah itu dilakukan verifikasi email agar dapat login ke aplikasi

Adapun menu yang terdapat di aplikasi identitas digital, yaitu data keluarga atau Kartu Keluarga (KK), dokumen kependudukan seperti KTP digital dan dokumen lainnya hasil integrasi NIK seperti NPWP, vaksin COVID-19, kepemilikan kendaraan, BKN. Selain itu di aplikasi tersebut juga bisa menampilkan QR Code identitas digital, biodata, dan histori aktivitas yang telah dilakukan.

“Identitas Digital bagi penduduk akan menjadikan pembuatan identitas lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, hemat dan efisien,” ujarnya.

Lihat juga video ‘Kemendagri Mudahkan Transgender Dapatkan Dokumen Kependudukan’:

[Gambas:Video 20detik]

(yld/haf)

Sumber: DetikNews

Medan –

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menangkap FSN yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perbaikan jalan di Asahan, Sumatera Utara (Sumut). FSN ditangkap usai buron selama delapan tahun.

“Tersangka atas nama FSN diamankan di rumah yang disewanya bersama keluarga di Kompleks Perumahan Villa Karida Indah, Medan, Kamis (6/1) pada pukul 21.00 WIB,” kata Kasipenkum Kejatisu, Yos A Tarigan, Jumat (7/1/2022).

Yos mengatakan FSN diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang bersumber dalam dana alokasi khusus (DAK) tahun 2013 dengan anggaran Rp 690 juta. FSN merupakan direktur perusahaan yang memenangkan tender proyek ini.

“Berdasarkan audit yang dilakukan BPKP Sumut, diperoleh kerugian keuangan negara Rp 232 juta dalam pekerjaan ini, tim penyidik Pidsus Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai tersangka,” ucapnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FSN melarikan diri. Dia disebut sempat berpindah-pindah tempat tinggal.

“Mulai dari Kalimantan Barat, kemudian ke Tangerang, dan dalam 2 tahun terakhir bekerja sebagai driver ojol di Medan,” ujarnya.

Selain FSN, kata Yos, pihaknya sudah menetapkan 3 tersangka lain dalam kasus ini. Atas perbuatannya, FSN dijerat dengan pasal tentang tindak pidana korupsi.

“Tersangka FSN melanggar Pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana,” jelasnya.

(afb/knv)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ferdinand Hutahaean mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama karena merasa difitnah soal cuitan ‘Allahmu lemah’. Haris mengatakan dirinya tidak takut.

“Silakan aja dilaporkan, saya nggak akan takut. Tapi kan harusnya Ferdinand itu sadar jangan terlalu jemawa punya beking, mengatur orang. Selesaikan saja masalah dia yang saat ini lagi diusut, jangan sampai dia lapor-laporkan orang yang melapor nanti dia yang kasihan. Jadi kaya orang salah tapi masih berlaku benar. Karena hari ini kita yakin polisi bisa objektif karena ada gerak cepat dari kepolisian juga,” kata Haris kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Haris mengatakan Ferdinand Hutahaean seharusnya berterima kasih kepada pihaknya karena langsung melaporkan kasus itu. Jika tidak, kata Haris, Ferdinand Hutahaean bisa saja jadi bulan-bulanan orang yang marah dengan cuitan itu.

“Kita yang melaporkan langsung sehingga gejolak di republik ini bisa tertahan. Kalau kita nggak laporkan, Bung Ferdinand bisa dicari-cari sama umat muslim. Itu bahaya,” ujarnya.

“Jadi sebetulnya Bung Ferdinand ini diselamatkan oleh KNPI, dia itu diselamatkan dari azab dunia,” lanjut Haris.

Sebelumnya, Haris Pertama melaporkan Ferdinand Hutahaean terkait dugaan penodaan agama gara-gara cuitan ‘Allahmu ternyata lemah’. Ferdinand Hutahaean merasa difitnah dan bakal melaporkan balik Haris Pertama ke polisi.

“Saya juga sedang berpikir untuk mengambil langkah laporan balik karena saya justru merasa difitnah atas laporan ini, merasa diperlakukan, diseret-seret dalam sebuah atmosfer, diseret dalam situasi yang tidak saya lakukan,” kata Ferdinand kepada wartawan, Rabu (5/1).

“Maka ini juga adalah perbuatan pidana, menuduh saya secara serampangan dan memfitnah saya. Saya akan mengkaji ini dan kemungkinan besar saya juga akan melaporkan balik pelapor ke Bareskrim atas tindakannya,” lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Sumber: DetikNews