Beranda blog Halaman 43

Sepuluh Arahan Bupati Rohil H.Bistamam untuk Antisipasi Karhutla Meluas

ROHIL, Tribunriau – Dalam rangka merespons meningkatnya eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berdampak luas di wilayah Rokan Hilir, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, secara tegas mengambil langkah cepat dan strategis dengan memimpin rapat terbatas bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa dari wilayah terdampak. Rapat tersebut berlangsung, Kamis (24/8/2025) di Mes Bupati Rohil, Bagansiapiapi.

Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengantisipasi potensi meluasnya Karhutla yang kini telah menjadi isu nasional bahkan lintas negara. Dalam forum-forum tingkat tinggi yang dihadiri pejabat kementerian dan unsur Forkopimda, nama Rokan Hilir disebut secara konsisten sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla yang signifikan. Hal ini, menurut Bupati, merupakan peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.

“Dalam setiap rapat yang melibatkan Menteri, Pangdam, dan unsur Forkopimda, hampir 70 persen pembahasan menyebutkan nama Rohil. Ini tentu menjadi sorotan serius. Kita harus malu kalau terus menjadi bahan pembicaraan negatif,” ungkap Bupati dalam forum tersebut.

Bupati juga mengungkapkan, dalam kunjungannya bersama Menteri Lingkungan Hidup ke salah satu titik Karhutla seluas kurang lebih 200 hektar, ditemukan kondisi lahan yang telah hangus terbakar, dengan sisa-sisa bara api yang hanya memerlukan tahap pendinginan. Bahkan, dampak asap dari Karhutla tersebut telah mencapai negara tetangga seperti Malaysia.

“Kami berdiskusi langsung dengan Bapak Menteri. Disarankan agar seluruh OPD segera bersinergi dalam menangani kebakaran ini. Ini bukan lagi masalah lokal, tetapi telah menjadi persoalan negara,” tegasnya.

Pemerintah Pusat, lanjut Bupati, meminta Pemerintah Daerah untuk mengajukan kebutuhan penanggulangan Karhutla, yang nantinya akan didukung melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Pemkab Rohil diminta untuk melakukan asesmen kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan pengadaan alat berat seperti ekskavator atau sarana lainnya.

Sebagai bentuk instruksi langsung kepada jajaran pemerintahan daerah, Bupati menyampaikan sepuluh arahan utama guna mencegah perluasan Karhutla di wilayah Rokan Hilir:

1. Penetapan Status Tanggap Darurat: Segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang signifikan, dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG.

2. Pembentukan Satgas dan Posko: Membentuk serta mengaktifkan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla dan Pos Komando (Posko Satgas) di tingkat daerah.

3. Deteksi Dini dan Respons Cepat: Melakukan deteksi dini titik panas (hotspot), pengecekan langsung ke lapangan (groundchecking), serta penanganan secara cepat dan tepat.

4. Instruksi kepada Camat dan Kepala Desa:** Memerintahkan jajaran pemerintah desa untuk melakukan patroli rutin dan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat dusun dan RT/RW agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

5. Kesiapsiagaan SDM dan Sarpras: Menyiagakan seluruh sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta menyiapkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

6. Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak: Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, TNI, POLRI, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, media massa, dan relawan.

7. Rewetting Lahan Gambut: Melakukan pembasahan lahan gambut secara berkala guna mencegah penyebaran api.

8. Kampanye Tanpa Bakar: Menggiatkan kampanye pembukaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.

9. Kesiapan Peralatan:Mempersiapkan dan memastikan fungsi seluruh peralatan penanggulangan, seperti sekat kanal, pompa, selang, kendaraan operasional, embung, menara pantau, dan sarana pendukung lainnya.

10. Pemadaman Dini : Melakukan pemadaman sedini mungkin untuk mencegah meluasnya kebakaran ke area yang lebih luas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua kabupaten di Provinsi Riau yang terdampak cukup luas oleh Karhutla, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Namun, kondisi di Rokan Hilir menjadi perhatian utama karena tingginya intensitas titik api serta karakteristik lahan gambut yang terbakar dan sulit dipadamkan, terutama di kawasan perkebunan sawit.

“Bahkan di media sosial negara tetangga, kita sudah mendapat sorotan negatif. Ada yang menyebut Indonesia sebagai eksportir asap. Jika sampai Perdana Menteri Malaysia menyampaikan langsung kepada Presiden, ini tentu mencoreng nama baik kita,” jelas Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah memberikan arahan untuk membentuk pasukan pemadam yang bersifat permanen. Saat ini, kekuatan yang telah diterjunkan di lapangan terdiri dari 358 personel Polri, 156 anggota TNI, dan akan ditambah 170 personel dari unsur Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Adapun Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025.

Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka penyampaian Laporan PP APBD T.A 2024 Oleh Bupati

ROHIL, Tribunriau – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Dalam Rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Oleh Bupati Rokan Hilir, Rabu (23/7/2025) malam Diruang sidang utama DPRD Rohil, Bagansiapiapi.

Rapat Dipimpin wakil ketua DPRD Rohil Maston Disampingi Wakil ketua DPRD Rohil Imam seroso, Basiran Nur Efendi, Hadir Anggota DPRD Rohil, Sekda Rohil Fauzi Efrizal, Sekwan Rohil Budi Fitriadi, beberapa kepala OPD dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

Pimpinan Rapat wakil ketua DPRD Rohil Maston menyampaikan, Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh sekretaris DPRD, dari 45 Anggota Dewan yang hadir yang menandatangani daftar hadir sejumlah 27 orang, terdiri dari unsur fraksi – fraksi sesuai pasal 149 Ayat 1 huruf C peraturan tata tertib DPRD Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2004 , Forum sudah tercapai dan Rapat sudah bisa dilaksanakan dan terbuka untuk umum.

“Dalam momentum sidang ini kami mengingatkan, bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, Oleh karena itu pertanggungjawaban atas penggunaan dan pelaksanaan APBD sangatlah penting untuk diperiksa secara teliti guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan telah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat”, kata Maston.

Lanjut Dia, sebagai presentasi dari kehendak rakyat DPRD Kabupaten Rokan Hilir senantiasa berkomitmen untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah dengan penuh integritas dan transpirasi, sidang hari ini bukan sekedar rutinitas melainkan bentuk nyata dari akuntabilitas kita kepada masyarakat yang telah mempercayai kita sebagai wakil mereka

“pada kesempatan yang berbahagia ini Mari kita evaluasi bersama, Apakah anggaran tahun 2004 telah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, Kami yakin kerja keras dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD telah menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis untuk kemajuan daerah kita”, ujar Maston.

perlu juga kan Ingatkan, kata Maston, bahwa pertanggungjawaban ini tidak hanya sekedar sebuah kewajiban inspiratif tetapi cermin dari upaya nyata untuk mengingatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan visi bersama untuk Rokan Hilir yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam rangka transparansi akuntabilitas keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan laporan keuangan dimaksud disusun Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

kemudian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah pasal 19 4 ayat 1, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksaan keuangan, serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan setelah tahun anggaran berakhir, kata Maston.

Bupati Rokan Hilir, diwakili sekda Rohil Fauzi Efrizal Dalam sambutannya menyampaikan, salam permohonan Bapak Bupati Rokan Hilir dan bapak wakil Bupati Rokan Hilir pada kita semua, karena mereka tidak dapat hadir bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini. tetapi pada saat kebersamaan kegiatan agenda Beliau juga cukup banyak, tadi pagi kita menerima kunjungan Bapak menteri lingkungan Hidup
yang meninjau titik kebakaran lahan dan hutan dikabupaten Rokan Hilir dan terakhir tadi sampai siang dan dilanjutkan pak bupati juga harus berangkat ke Pekanbaru yaitu rapat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan bersama beberapa menteri dan juga pangap serta pangdam dan Gubernur Kapolda Riau, Danrem dan beliau masih berada di Pekanbaru sedangkan Pak wakil Bupati Rohil pada hari ini juga melaksanakan menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di Kabupaten itu, Untuk itu beliau mintakan kepada saya untuk membacakan sambutan di dalam rapat paripurna ini penyampaian Rancangan peraturan daerah tentang pertnaggungjawawaban pelaksanaa APBD Rohil Tahun Anggaran 2024, sebut Fauzi.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD Rokan Hilir yang telah menjalankan Fungsi legislatif dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024.

” Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 telah pula selesai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan provinsi Riau dengan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP)”, ujarnya.

Lanjut Dia, Opini wajar tanpa pengecualian yang kita peroleh merupakan hasil komitmen kerja yang telah kita lakukan bersama, Oleh karena itu ke depan kita tetap akan mempertahankan opini wajah tanpa pengecualian (WTP) tersebut.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan secara umum gambaran laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hilir tahun Anggaran 2024 setelah di audit oleh BPK RI perwakilan provinsi Riau terhadap Realisasi pendapatan Daerah , belanja Daerah dan pembiayaan sebagai berikut :

1. pendapatan Daerah, Pada Tahun anggaran 2024 berdasarkan audit PPK RI pendapatan daerah terealasikan sebesar Rp.2.544.340.035.678,30. yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.454.202.876.795,30.pendapatan transfer yaitu sebesar Rp.2.090.137.158,883.Biaya pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.0

2. Belanja daerah, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka belanja kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai Nilai pengurangan kekayaan daerah dan setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel belanja daerah yang telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah nomor 01 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 sebesar Rp.2.914.481.279.782,48.Terealisasi sebesar Rp.2.538.205.887.991, yang terdiri dari belanja operasi yaitu sebesar Rp.2.107.710.834.652,04. Terealiasi sebesar Rp.1.868.194.556.386,85.belanja modal yaitu sebesar Rp.488.192.396.829,25. terealisasi sebesar Rp.368.333.496.362,15. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp.6.187.407.865,09.tereliasai sebesar Rp.1.818.833.224. belanja transfer dianggarkan sebesar Rp.312.390.640.436 yang terealisasi sebesar Rp.299.859218.000.

3. pada tahun anggaran 2024 yang lalu telah dibahas dan kita setuju bersama bahwa penerimaan pembiayaan dan sisa lebih perhitungan Anggaran Silva Daerah
tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.8.023.250.251,69.sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 terealisasi terhadap Silva tercatat sebesar Rp.14.320.934.729,99.

Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah SubahanahuwaTa’ala senantiasa memberikan kesehatan petunjuk dan bimbingan serta hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini, Tutup Fauzi. (Hen)

Apical Group dan Tanoto Foundation Gelar Pelatihan Guru di Dumai

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal, Apical Group bekerja sama dengan Tanoto Foundation mengadakan pelatihan penyegaran (refreshment) Modul PINTAR pada 22–23 Juli 2025 di Dumai, Riau.

Modul PINTAR adalah program yang bertujuan untuk mendorong pengembangan berkelanjutan di sekolah dengan memberdayakan pendidik. Pelatihan ini berlangsung di SDN 001 Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau, sebuah sekolah baru yang diresmikan pada 14 Juli 2025. Gedung sekolah tersebut dibangun oleh Apical Group untuk menggantikan bangunan lama yang terletak di dekat jalur kendaraan berat dan dinilai tidak aman bagi siswa.

Pelatihan diikuti oleh 20 guru dari empat sekolah dasar, yakni SDN 001, SDN 005, SDN 008, dan MIN 1 Dumai. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan dasar sebelumnya dalam program PINTAR. Selama dua hari, para guru dibekali materi oleh fasilitator berpengalaman dari sekolah-sekolah mitra Tanoto Foundation di Kota Dumai.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Yusmaindar, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguasaan literasi dan numerasi secara menyeluruh.

“Literasi dan numerasi bukan hanya soal membaca dan berhitung, tetapi juga kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Saya berharap para peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan langsung mengimplementasikannya di kelas. Dengan begitu, kompetensi guru dan murid akan meningkat, dan capaian nilai literasi-numerasi tahun depan pun bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia juga berharap pelatihan serupa dapat dilakukan di sekolah-sekolah lain yang berada di sekitar wilayah operasional Apical Group.

CSR Manager Apical Group, Agus Wiastono, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk mendukung kemajuan komunitas. “Kami tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas para pendidik. Ini bagian dari komitmen kami untuk tumbuh bersama komunitas,” jelasnya.

Pelatihan ini menitikberatkan pada penguatan prinsip pembelajaran aktif, strategi mengajar yang berpusat pada murid, serta pengembangan literasi dan numerasi. Para peserta juga dibekali dengan teknik penggunaan lembar kerja peserta didik (LKPD), penyusunan pertanyaan berbasis Pertanyaan Inisiatif Tinggi (PIT), dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi.

Pada hari kedua, fokus pelatihan berpindah ke pemahaman mendalam tentang Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), pengembangan budaya baca, penyusunan modul ajar, serta praktik simulasi dan evaluasi pembelajaran.

Fasilitator PMU Tanoto Foundation Yusriwiati Yose menegaskan pentingnya penerapan hasil pelatihan ini. “Pelatihan ini tidak akan berdampak jika hanya berhenti di ruang kelas. Terapkan yang bisa langsung dilakukan. Jangan resah dengan perubahan kurikulum atau kebijakan, karena esensinya tetap pada pembelajaran aktif,” ungkapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan ini juga sejalan dengan visi 5C yang menjadi prinsip dasar Apical Group: berbuat baik untuk Community (Komunitas), Country (Negara), Climate (Iklim), Customer (Pelanggan), dan Company (Perusahaan). Melalui pemberdayaan guru dan peningkatan mutu pendidikan dasar, Apical Group berharap dapat membawa perubahan positif yang dimulai dari komunitas lokal. (rls)

Menteri Lingkungan Hidup Apresiasi Kekompakan Forkopimda Rokan Hilir Tangani Karhutla

ROHIL, Tribunriau – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap soliditas dan kolaborasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Bagansiapiapi, Rabu (23/07/2025), Menteri Hanif menilai kekompakan lintas sektor antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait menjadi faktor krusial dalam percepatan pengendalian karhutla yang berdampak secara regional dan lintas batas negara.

“Penanganan karhutla di Rokan Hilir bukan hanya menjadi persoalan lokal, tetapi telah meningkat menjadi isu nasional bahkan regional. Api yang masih menyala dan kepulan asap yang signifikan menuntut perhatian kita bersama, terutama karena posisi geografis Rokan Hilir yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujar Menteri Hanif dalam konferensi pers bersama Forkopimda Rokan Hilir.

Lebih lanjut, Dr. Hanif menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki mandat strategis sebagai *Sekretariat ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)* atau Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas di kawasan ASEAN. Keberadaan sekretariat ini di Indonesia menempatkan KLHK pada posisi sentral dalam menjelaskan dinamika pengendalian kabut asap kepada negara-negara anggota ASEAN.

“Kami adalah tuan rumah sekretariat kabut lintas batas di ASEAN. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada para mitra regional, termasuk kepada para duta besar ASEAN, mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan sedang diambil Pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla, khususnya di wilayah Rokan Hilir,” jelasnya.

Menteri Hanif juga mengungkapkan niatnya untuk segera mengundang para duta besar negara-negara ASEAN dalam sebuah forum terbatas guna menyampaikan secara langsung kondisi terkini dan upaya penanganan karhutla yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Provinsi Riau, serta instansi pusat di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia.

“Langkah-langkah responsif, mulai dari pemadaman darat oleh TNI-Polri, dukungan BPBD, hingga intervensi teknologi seperti modifikasi cuaca akan terus dimaksimalkan. Fokus utama kita hari ini adalah memastikan asap segera berakhir, karena dampaknya tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga pengendalian pencemaran lintas negara,” tegasnya.

Dalam tinjauan lapangan bersama jajaran Kapolres, Dandim, dan perwakilan Bupati, Menteri Hanif menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyusun rencana tindak lanjut berbasis fakta lapangan untuk memastikan efektivitas upaya yang telah dilakukan.

“Saat melintasi jalur fly over, kami melihat secara langsung bahwa kepadatan asap masih cukup tinggi di beberapa titik. Ini adalah sinyal bahwa penanganan harus semakin intensif dan terkoordinasi dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyampaikan terima kasih atas perhatian langsung yang diberikan oleh Menteri LHK. Menurutnya, kehadiran Menteri di tengah masyarakat memberikan semangat baru bagi semua unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Rokan Hilir, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatian Bapak Menteri. Api memang sudah mulai terkendali, namun masih dibutuhkan proses pendinginan untuk memastikan tidak terjadi titik api baru,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan bahwa karakteristik lahan gambut di wilayah pesisir Rokan Hilir menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman, mengingat keterbatasan sarana prasarana, terutama alat pemadam berbasis pompa air.

“Kami berharap dukungan pusat dalam bentuk penambahan armada, serta realisasi hujan buatan melalui operasi udara. Hal ini sangat penting agar api bisa dipadamkan secara tuntas dan masyarakat dapat kembali hidup dalam kondisi aman serta sehat,” tutup Bupati Bistamam.

Kemandirian Desa, PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning Gelar Pelatihan Budidaya Maggot


Tribunriau.com. Sungai Pakning, 21 Juli 2025 – Limbah sampah organik tak lagi terbuang percuma berkat insiatif baik PT. KPI RU II Sungai Pakning, bersama mitra binaan BUMDes Mekar Jaya menggelar kegiatan pemberdayaan yaitu Pelatihan Budidaya Maggot BSF di Desa Pakning Asal (21/7).

Acara pelatihan yang diikuti oleh 15 orang ini menghadirkan Wawan Kurniawan Z, S.P sebagai pemateri yang merupakan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Bandar Laksamana. Dalam sesi pemberian materi, beliau menjelaskan secara rinci juga berdasarkan pengalamannya sehingga memberikan sudut pandang yang inspiratif mengenai tahapan budidaya maggot mulai dari persiapan, teknik pemeliharaan, hingga pemanfaatan hasil maggot sebagai solusi pakan alternatif. Materi yang diberikan disambut dengan antusias oleh para peserta, yang aktif bertanya dan mengikuti praktik secara lamgsung proses pembibitan maggot di biopond yang telah disediakan.

Hari Mardianto mewakili General Affair PT KPI RU II Sungai Pakning dalam sambutannya menyebutkan bahwa pelatihan ini bukan hanya sekedar bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan saja juga upaya untuk mengembangkan program yang berbasis lingkungan dan kewirusahaan.

0-0x0-0-0#

“PT Kilang Pertamina Sungai Pakning senantiasa berupaya hadir dan berkontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Pelatihan Budidaya maggot ini tidak hanya menawarkan solusi terhadap permasalahan sampah organik yang menyelematkan secara ekologis, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang ramah lingkungan secara ekonomis,” ujar Hari Mardianto.

Sementara itu, Suprayetno, Ketua BPD Desa Pakning Asal, turut menyampaikan apresiasinya kepada PT KPI RU II Sungai Pakning.
“Terima kasih kepada tim CSR karena telah mengadakan pelatihan ini. Kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana kerja yang sebelumnya telah kami diskusikan bersama. Semoga unit baru budidaya maggot ini bisa menjadi peluang usaha bagi BUMDes Mekar Jaya untuk lebih mandiri, sekaligus menjawab persoalan sampah organik rumah tangga dan menyediakan alternatif pakan yang lebih terjangkau untuk ternak unggas dan ikan air tawar,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, namun juga mampu mengimplementasikan praktik budidaya maggot secara mandiri. Dengan demikian, potensi desa sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan lingkungan dapat terus tumbuh dan berkembang, sejalan dengan komitmen PT KPI RU II Sungai Pakning dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sekretariat DPRD Rohil Melaksanakan Sertijab Sekwan

ROHIL,Tribunriau – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melaksankan serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat sekretaris Dewan (Sekwan) Dari H.Sarman Syahroni.ST.MIP kepada Budi Fitriadi.S. Sos, Senin (21/7/2025) diruang sidang utama DPRD Rohil Bagansiapiapi.

Sertijab dihadiri jajaran pegawai dan staf di sekretariat DPRD Rohil mulai dari Bagian Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi dan Bagian Umum. Hadir juga para staf dari komisi-komisi, dan fraksi di DPRD Rohil.

Selain untuk jabatan sekwan, diketahui juga pindah Kasubag Perisalah Legislatif Jumri Mahrum SE MM MIP yang telah dilantik sebagai Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Disdikbud Rohil.

H Sarman Dalam sambutannya menyampaikan, selamat kepada sekwan yang baru Budi Fitriadi yang mengemban tugas di lingkungan sekretariat dewan. Menurutnya rotasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan pemerintahan.

“Saya telah pindah ditetapkan sebagai kepala inspektorat, dan seiring dengan itu saya minta semuanya agar mendukung tugas yang dijalankan oleh sekwan yang baru kedepannya,” katanya.

Menurutnya, apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan itu harus dapat dijalankan dengan baik, dengan masa jabatan yang tentunya belum bisa diperkirakan berapa lama. Namun soal waktunya bukanlah hal yang penting karena yang terpenting adalah bagaimana dari tugas dan kepercayaan yang telah diberikan itu dapat dijalan dengan baik. “Pesan saya juga agar kalangan di sekretariat semuanya dapat membantu beliau,” kata H.Sarman.

Selain itu H Sarman menyampaikan terimakasih atas dukungan dari pihak media massa yang selama ini mengiring perjalanan tugas yang diembannya. Karena banyak kegiatan di DPRD Rohil yang tak bisa lepas dari pentingnya pubkikasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa yang ada.

“Terimakasih kepada rekan-rekan media dan mohon juga untuk membantu sekwan yang baru agar bisa lebih baik lagi,” katanya.

Ia menambahkan pesan agar selalu sekwan dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Komunikasi tambahnya, adalah hal yang penting untuk membangun kebersamaan dalam tujuan mrwujudkan pembangunan yang baik di Rohil.

“Komunikasi itu perlu dibangun dan merupakan hal yang penting, dan ingat bahwa jangan menghindar dari masalah karena setiap masalah pasti ada solusinya,” pesan Sarman.

Sekwan Budi Fitriadi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas apa yang telah disampaikan. Ia menyebutkan perlunya didukung oleh semua kalangan di jajaran setwan DPRD Rohil.

Bupati H.Bistamam Perintahkan Dinas PUTR Rohil Perbaikan Darurat Jalan Kuning Jalil Panipahan

ROHIL, Tribunriau – Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Bistamam perintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk memperbaiki Jalan Kuning Jalil, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas yang sempat makan korban pelajar SMA terperosok jatuh ke laut.

“Sifatnya darurat sebagai solusi sementara sambil menunggu proses pembangunan permanen dalam waktu dekat ini,” kata Sekretaris PUTR Khoirul Fahmi ST, Senin (21/7/2025).

Dijelaskan Khoirul Fahmi, hal ini dikarenakan respon cepat Bupati Rokan Hilir atas apa yang menjadi keluhan masyarakat Panipahan.

Langkah perbaikan sementara ini dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat setempat, Bhabinkamtibmas, perangkat kepenghuluan, Penghulu Panipahan Kasmir, serta tokoh-tokoh pemuda.

“Sinergi ini dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang dan memastikan akses jalan tetap dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan warga,” sebut Khoirul.

Ia menambahkan, langkah cepat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons keluhan dan kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan. “Serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan warga dalam membangun daerah,” pungkasnya.

Bupati Rohil Dan Forkopimda Ikuti Zoom Meeting Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

ROHIL,Tribunriau – Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat mendorong produktifitas dan geliat ekonomi di tengah masyarakat khususnya di tingkat kepenghuluan atau kelurahan.

Harapan itu disampaikan Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Bistamam usai mengikuti zoom meeting peluncuran kelembagaan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional.

Pada kegiatan itu dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dan diikuti oleh bupati H Bistamam, Wabup Jhony Charles BBA MBA, forkopimda, dinas instansi terkait serta ketua koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Rohil di Gedung Pertemuan H Misran Rais di Bagansiapiapi, Senin (21/7/2025).

“Pertama saya menyampaikan ucapan terimakasih atas program, dari pak Presiden terkait dengan pendirian koperasi Merah Putih dan harapan kami tentunya agar keberadaan koperasi ini berjalan dengan baik,” kata H Bistamam.

Apalagi di Rohil terang bupati banyak potensi yang tersedia untuk dimanfaatkan seperti dari perkebunan, pertanian, perikanan dan sebaiknya. Hal itu dapat dijadikan peluang bagi dalam pengembangan bidang usaha dari koperasi yang dijalankan.

Lebih lanjut bupati mengharapkan keberadaan koperasi di Rohil memberikan dampak yang luas bagi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dari koperasi yang dibentuk.

Kecamatan Sinaboi Selesai, Tim Satgas Dlh Rohil kembali Bersih Sampah di Kecamatan Lain

ROHIL, Tribunriau – Kegiatan Pembersihan Sampah dan Normalisasi di tiga lokasi di Kecamatan Sinaboi, yakni kelurahan sinaboi kota, kepenghuluan Sinaboi dan Sungai bakau yang dilakukan oleh Tim Satgas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir di hari yang ke 3 ini sudah selesai dilaksanakan, Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil Suwandi Ssos, Senin (21/7/2025).

” Iya Untuk pembersihan sampah di hari yang ke 3 ini sudah selesai dilaksanakan oleh Tim Satgas Dlh Rohil, dan Untuk selanjutnya kita Tinggal pembekoan lagi, itu lebih kurang 7 hari lagi insyaallah sudah selesai dilaksanakan,” Kata Suwandi.

Pada kesempatan ini, Suwandi juga mengimbau kepada masyarakat Rokan hilir, untuk tidak membuang sampah sembarangan ke drainase dan selokan, karena hal ini dapat menyebabkan penyumbatan dan banjir. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat sehingga dapat menghindari dari segala macam penyakit terutama sekali Malaria.

” Kita sangat berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terutama di kecamatan Sinaboi ini untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, buanglah sampah di tempat yang telah disediakan, jangan buang sampah ke parit atau selokan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air, sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk seperti penyakit terutama malaria,” Ucap Suwandi.

Suwandi menambahkan, bahwa Kegiatan normalisasi dan pembersihan sampah ini selain merupakan tugas rutinitas Tim satgas Dinas Lingkungan Hidup Rohil, ini juga merupakan arahan dan bimbingan dari Pak Bupati dan pak wakil Bupati agar lebih gerak cepat untuk melakukan normalisasi dan pembersihan sampah agar masyarakat terhindar dari penyakit, dan kabupaten Rokan Hilir terlihat bersih dan nyaman dan sehat.

Soal Seragam Siswa, Bupati Inhu Imbau Kepsek Agar Tak Bebankan Wali Murid

Inhu – Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si imbau kepala sekolah (Kepsek) agar tidak bebankan wali murid terkait seragam siswa.

Imbauan ini disampaikannya saat apel di Lapangan Kantor Bupati, Senin (21/7) yang dihadiri seluruh kepala OPD se- Inhu.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan aturan mengenai seragam yang sudah ditetapkan oleh pusat semata-mata untuk meringankan beban wali murid.

Dijelaskannya, seragam yang telah ditetapkan di sekolah dasar (SD) se kabupaten Indragiri Hulu (INHU) yakni dengan seragam merah putih.

Sebagai mana mengikuti surat edaran: NOMOR:100.3.4.2/DISDIKBUD tentang seragam sekolah satuan Pendidikan SD negri dan SMP negri di lingkungan kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun pakaian seragam untuk SD sesuai surat edaran tersebut yakni hari senin sampai dengan hari Kamis pakaian nasional (baju putih, celana/rok warna merah).

Lalu pada hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian pramuka, sementara itu pakaian olahraga digunakan hanya pada saat jam pelajaran olah raga.

Untuk SM, Senin hingga kamis pakaian nasional (baju putih, celana/rok warna biru), kemudian jumat dan sabtu pakaian pramuka, sementara itu pakaian olahraga hanya digunakan pada saat jam pelajaran olah raga.

Mengenai pengadaan pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga dan pakaian muslim/Melayu menjadi tanggung jawab orang tua wali peserta didik.

Penulis: Arifin
Editor: Iskandar Z

Terbaru

Populer