Lingkungan Nelayan Rupat Desak Presiden Joko Widodo Cabut Izin Usaha Pertambangan PT Logomas...

Nelayan Rupat Desak Presiden Joko Widodo Cabut Izin Usaha Pertambangan PT Logomas Utama

BERBAGI
Konferensi Pers Walhi Riau bersama Nelayan yang terdampak aktivitas tambang pasir di Pulau Rupat, Senin (18/4/2022). (Dok. Istimewa)
Konferensi Pers Walhi Riau bersama Nelayan yang terdampak aktivitas tambang pasir di Pulau Rupat, Senin (18/4/2022). (Dok. Istimewa)

Tribunriau– Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau menggelar konferensi pers bersama Nelayan yang terdampak aktivitas tambang pasir PT. Logomas Utama di Pulau Rupat, Senin, 18 April 2022.

“Seharusnya pencabutan ini harus diperluas karena kalau kita belajar Izin Usaha IUP PT. Logomas itu dia tidak beraktivitas dari tahun 1999 tiba-tiba disesuaikan di tahun 2017 beraktivitas di tahun 2021. Kedua, AMDAL nya sudah kadaluarsa. Ketiga, penerbitannya tidak partisipatif tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dan suara-suara masyarakat,” kata Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Walhi Riau kepada awak media melalui konferensi persnya, Senin.

“Kita ingin menegaskan bahwa surat yang dikirimkan ke masyarakat pada presiden dan Kementerian ESDM itu harus disikapi karena ada komitmen presiden pada 6 Januari 2022 terkait keberadaan aktivitas tambang pasir yang dilakukan PT. Logomas ini,” ungkapnya.

Herianto, Nelayan Pulau Rupat mengatakan sebuah harapan kepada presiden bahwa izin tambang perusahaan harus segera dicabut.

“Harapan kami kepada Presiden secepatnya izin PT. Logomas ini dicabut agar kami nelayan-nelayan disitu merasa tenang untuk mencari ikan dan udang dan lain-lainnya,” ujarnya.

Terkait kondisi Nelayan, kata Herianto, sebelum PT. Logomas beraktivitas disana itu, kami nelayan ini, hasil tangkap kami bisa memuaskan istilahnya cukuplah untuk makan sehari-hari. Untuk keluarga cukuplah.

“Setelah PT. Logomas beroperasi, itu hasil tangkap kami memang menurun drastis. Biasanya hasil tangkap ikan bisa 10 kg dan 20 kg. Namun dengan adanya penambangan pasir hasil tangkapan kami menurun kadang-kadang cuma 2 kg dan 1 kg itu pun kalau ada,” tuturnya.

Sedangkan Pasca ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu, ia menuturkan, kalau untuk sementara ini, sudah agak pelan-pelan meningkat. Kita cuma mendengar dari berita izin tambang itu dicabut,” tuturnya.

Akun, Nelayan Pulau Rupat menambahkan penambangan pasir ini harus dicabut atau diusir. “Bantulah kami nelayan-nelayan kecil ini,” ujarnya.

“Nelayan yang bekerja di Pulau itu hampir 100 KK,” terangnya.

“Daya keberlakuan dari izin yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan tahun 1999 yang kemudian disesuaikan oleh Dinas penanaman modal pada saat itu jelas daya keberlakuannya itu tidak ada,” kata Azlaini Agus, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau.

Dari sisi hukum Azlaini Agus menjelaskan, kalau kita lihat produk hukum perizinan itu produk hukum administrasi negara. Sebuah produk itu memiliki daya keberlakuan dan memiliki fungsi kalau memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu harus dipenuhi dan tidak boleh hanya salah satu saja.

“Pertama, syarat Yuridis, tidak boleh ada pertentangan sebuah produk hukum dengan peraturan hukum yang lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ada pertentangan maka, Produk hukum yang dikeluarkan itu menjadi kemungkinan tidak berfungsi dan kemungkinan tidak dapat diberlakukan,” jelasnya.

Kemudian ia menerangkan, IUP keluar pada tahun 2017 tetapi pada tahun 2007 sudah ada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Pada UU itu tegas disebutkan bahwa semua perizinan yang menyangkut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu harus atas persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan. Persetujuan menteri ini yang tidak ada didalam Pengeluaran surat izin IUP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Jadi, dia (red; Perusahaan) itu melanggar ketentuan UU Nomor 27 tahun 2007. Atas dasar itulah KKP bisa menyegel kapal,” terangnya.

Sedangkan dari Aspek Lingkungan Hidup menurut Azlaini, AMDAL yang dijadikan landasan mengeluarkan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu itu adalah AMDAL yang kadaluarsa pada tahun 2002. Jadi, AMDAL PT. Logomas keluar pada tahun 1999, izin itu di dalam AMDAl nya disebutkan berakhir pada tahun 2002, AMDAL yang sudah berakhir pada 2002 itu dijadikan alasan penerbitan izin dinas terkait pada tahun 2017.

“Sedangkan yang ketiga dilanggar oleh perusahaan tersebut adalah UU Pertahanan, di dalam UU Kelompok Pertahanan Negara itu ada namanya ketentuan tentang tata ruang pertahanan dan wilayah perbatasan. Itulah sebabnya Menteri Polhukam menurunkan tim yang dipimpin oleh seorang asisten Deputi karena berkaitan keberadaan perusahaan tambang pasir itu,”bebernya.

Ia mengatakan pulau-pulau terluar di Rupat Utara itu merupakan batas wilayah republik Indonesia dengan Malaysia. Dengan pengerukan pasir yang dilakukan PT. Logomas itu beting-beting kecil yang merupakan pulau-pulau pasir itu rontok. Kalau penambangan ini terus dilakukan, maka semua beting itu rontok mengakibatkan secara geopolitik batas Malaysia maju, batas Indonesia mundur. Itu lebih berbahaya lagi. Kalau dikeruk juga pantai Rupat itu pun akan rontok.

Sementara dari aspek Sosiologis, kata Azlaini, aturan itu bisa diterima masyarakat atau bisa dipaksakan keberlakuannya. Dua hal itu tidak terpenuhi pada izin ini. Pertama, masyarakat jelas menolak dan kedua tidak bisa dipaksakan oleh penguasa.

“Kemudian dari sisi perspektif filosofis, keadilan. Produk hukum yang hanya perizinan itu, sama sekali tidak memiliki nilai keadilan bagi masyarakat , baik itu keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan budaya itu sama sekali tidak ada,” pungkas Azlaini.

“Bisnis keruk di wilayah pesisir dan pulau kecil termasuk di lautnya itu sangat banyak. Walhi mencatat, sampai dengan November tahun 2021 itu ada 1.405 IUP di wilayah pesisir dengan total 687.909,01 hektar dan ada IUP sebanyak 324 di wilayah laut,” kata Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi.

“Walhi mencatat ada lebih 35 ribu keluarga nelayan di Indonesia terdampak proyek tambang. Jadi, dalam jangka panjang, pemberian izin usaha pertambangan, mendorong penurunan jumlah nelayan yang sangat signifikan,” terang Parid.

Ia menyampaikan data resmi pemerintah menyebutkan, jadi, dalam 10 tahun terakhir jumlah nelayan di Indonesia itu turun drastis. Walhi mencatat, ada 330.000 nelayan hilang.

“Kalau tahun 2010 tercatat, ada 2,16 juta orang nelayan. Namun, pada tahun 2019, jumlahnya tinggal 1,83 juta orang,” ungkapnya.

“Jadi ada penurunan yang sangat signifikan. Ini semacam akumulasi krisis diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada kehidupan nelayan,” kata Parid lagi.

Hasil riset Kolaborasi dan Greenpeace 2021 disampaikannya, menunjukan dampak tambang pasir laut di Indonesia. Pertama, Perubahan arus ombak di sekitaran perairan yang telah ditambang telah menimbulkan kecelakaan sesama nelayan dan juga menenggelamkan perahu milik nelayan yang sedang melaut.

“Kedua, adanya ketakutan masyarakat mengenai timbulnya abrasi akibat tambang pasir laut, sebab nelayan telah melihat dan menyaksikan dengan sendiri bagaimana perubahan lingkungan di sekitaran pulau mereka dan termasuk terumbu karang yang rusak,” jelasnya.

“Dampak ekonominya terasa sekali karena ada kerusakan terhadap ekosistem di perairan pulau kecil,” ujar Parid.

Jika ekosistem perairan dikeruk pasirnya, kata dia, maka itu sebetulnya tanda-tanda pulau itu akan collaps. Maka, mau tidak mau Penambangannya harus dihentikan dan dipulihkan karena kalau tidak, banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam. Kalau kita merujuk Perpres Nomor 6 tahun 2017, Pulau Rupat ini masuk kategori pulau kecil terluar.

“Dalam perpres itu disebut pulau Rupat termasuk pulau yang punya kerentanan yang sangat tinggi,” ucapnya.

Ia juga menambahkan aktivitas penambangan pasir laut di Pulau Rupat itu akan memperparah atau mempercepat kerentanan ini. Karena dia tidak punya daya dukung seperti daratan besar.

“Pada intinya pulau-pulau kecil itu harus diselamatkan dari industri ekstraktif,” tutup Parid.

Sumber: Katadata.id