Mayusni Tambunan: Pers Itu Diberi Kebebasan Tapi Harus Bertanggung Jawab

0
Ketua Umum Pusat Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Mayusni Tambunan

JAKARTA, Tribun Riau, Aksi sekelompok wartawan yang mengatasnamakan Solidaritas Pers Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu di Pekanbaru, mulai mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Postingan video terkait pemberian keterangan saksi di persidangan PN Pekanbaru menjadi viral di kalangan wartawan, sehingga mengundang berbagai pendapat, baik dari kalangan insan pers itu sendiri maupun dari para pengamat dan pemerhati Pers.

Yang menjadi sorotan tajam tentu saja isi postingan video tersebut, karena adanya perkataan tidak pantas alias “jorok” yang disampaikan para oknum peserta aksi pada 17 September 2018 lalu.

Postingan video yang bernada intimidasi dan tekanan tersebut diterima Ketua Umum Pusat Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PP-PJID) Mayusni Tambunan pada Selasa 2 September 2018 kemarin, dirinya merasa terpanggil untuk mengkritisi aksi tersebut karena dianggap kurang pantas dilakukan oleh wartawan.

Dikatakan Mayusni, menyampaikan pendapat di depan umum dalam era demokrasi sah-sah saja. Tapi gunakanlah bahasa yang santun, dan sopan, wartawan dalam menjalankan tugas jurnalis berdasarkan naluri, agar pemberitaan berimbang dan bukan menebar kebencian seperti postingan yang diterimanya dari warga netizen.

Dalam postingan tersebut, kata-kata tak pantas disertai caci maki terhadap saksi bisa diartikan sebagai bentuk intimidasi dan terror, jika dibiarkan berlanjut menjadi prseden buruk bagi para wartawan lainnya, selain itu saksi-saksi, merasa takut memberikan kesaksian di muka persidangan.

Menurut Mayusni, perilaku oknum wartawan yang tidak terpuji dengan mengatasnamakan Solidaritas Pers tersebut jika tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian maka menjadi preseden buruk bagi wartawan lainnya, apalagi ucapan “jorok” itu disampaikan di hadapan umum dan di hadapan Polisi, alangkah tidak elok bilamana perilaku buruk oknum wartawan tersebut dibiarkan.

“Saksi mempolisikan oknum wartawan berperilaku tidak terpuji itu untuk menjaga citra wartawan agar tetap terjaga dengan baik di depan publik,” ujar Mayusni

Mayusni Tambunan juga menyoroti adanya pemberitaan yang berulang-ulang yang dilansir Harian Berantas online tanpa melakukan konfirmasi, berita tersebut membosankan para pembaca. “Apa yang disampaikan Ketua PWI Cabang Riau Zulmansyah Sakgedang sebagai saksi ahli dalam persidangan terkait pengaduan Amril Mukminin Bupati Bengkalis agar berita yang dilansir tidak berulang-ulang patut
diapresiasi, bahwa dalam menjalankan tugasnya, wajib melakukan konfirmasi sehingga pemberitaan tersebut tidak berulang-ulang dan semua itu sudah tertuang dalam kode etik berdasarkan Undang-Undang Pokok Pers No.40 tahun 1999,” terang Mayusni di gedung Dewan Pers, Selasa (02/10/2018).

“Sebagai wartawan mestinya mereka para wartawan yang turut melakukan aksi menyampaikan pendapat tidak bersikap kasar, sebab wartawan itu bekerja berdasarkan hati nurani, artinya wartawan itu berperilaku baik dan selalu berkata jujur, itulah wartawan” jelas ketua PJID pusat ini.

Sebagai wartawan, lanjutnya, mestinya faham betul kalau Pers itu bebas dan bertanggung jawab, UU Pokok Pers memberikan ruang itu, bebas tapi dibatasi dengan tanggung jawab. Mahyuni mengutip catatan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H Dosen Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, bahwa “Penerapan hukum pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara
menyalahgunakan profesi adalah bentuk kejahatan yang  berdiri sendiri (tidak ada kaitannya dengan melawan hukum profesi) dan ancaman  pidananya diperberat yaitu ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang dimuat dalam pasal yang dilanggar.

Mengakhiri keterangannya, Mahyuni Tambunan menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada perseturuan antara Amril Mukminin dengan Toro Laila, yang terlihat adalah bahwa Bupati Bengkalis itu sedang menggunakan hak konstitusinya sebagaimana diatur pasal 28G (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. (tim)