Politik Korem 031/Wira Bima Adakan Pembinaan Netralitas TNI dalam Pilkada Serentak di Provinsi...

Korem 031/Wira Bima Adakan Pembinaan Netralitas TNI dalam Pilkada Serentak di Provinsi Riau

BERBAGI

PEKANBARU, Tribunriau – Senin (15/1/2018), bertempat di Aula Wiratama Korem 031/WB, menghadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, menggelar kegiatan pembinaan netralitas TNI dalam Pilkada serentak di Provinsi Riau.

Kegiatan ini sengaja diadakan untuk menjaga netralitas prajurit TNI dalam rangka menghadapi tahun politik 2018, khususnya Pilkada di wilayah Provinsi Riau yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Dalam sosialisasi ini, dihadiri Kasrem 031/WB Kolonel Czi I Nyoman Parwata, para Kasi Korem 031/WB dan Prajurit serta ASN Jajaran Korem 031/WB.

Prajurit Komando Resor Militer (Korem) 31 Wira Bima, berpegang teguh sikap netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau 2018. Sesuai dengan putusan MK Nomor: 22/PUU-XII/2014, dinyatakan TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih pada Pemilu.

Danrem 031/Wira Bima, Edy Natar Nasution mengatakan seluruh prajurit TNI dan ASN Korem 031/Wira Bima, agar tetap berpegang teguh terhadap netralitas TNI.

“Ingat, TNI hanya ikut membantu dalam menjamin pelaksanaan pilkada agar berjalan aman, damai dan lancar,” ujar Danrem.

Menurut Danrem, sikap netral TNI dalam membangun demokrasi dan profesionalisme, sangat penting. Maka masalah netralitas TNI harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit dan ASN jajaran Korem 031/WB.

“Dengan adanya sosialisasi netralitas TNI ini, seluruh personel Korem 031/WB dapat mengerti dan memahami maksud serta tujuannya. Sesuai dengan perintah dari komando atas, sehingga hal-hal yang berbau politik dapat dihindari sedini mungkin dan prajurit dapat bersikap netral dalam pelaksanaannya,” ujar Edy Nasution.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Riau, Rusidin Rusdan memaparkan tentang peraturan dan pengawasan terhadap suatu lembaga dalam pelaksanaan Pilkada. Ia mengaku lebih memilih datang ke suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi.

“Melalui sosialisasi dapat disampaikan kepada keanggotaan lembaga tersebut. Kita memantau setiap kegiatan lembaga dalam Pilkada di Riau ini. Jika kita temukan pelanggaran (tidak netral, red), maka akan dilakukan penindakan,” terang Rusidin.

Di tempat yang sama, Komisaris KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir, menyampaikan bahwa tidak dibenarkan adanya politik uang yang dilakukan oleh paslon (pasangan calon), tim sukses dan sebagainya.

“Mari kita sukseskan Pilkada di Riau ini. Bersih dari politik uang, tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan sebagainya,” harap Ilham. (rls/GR/***)