Hukrim Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kampar, Ketua ICI Minta AS Benar Benar...

Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kampar, Ketua ICI Minta AS Benar Benar Diproses Secara Hukum

BERBAGI

Bangkinang kota, (TRIBUNRIAU.COM)- tetkait dugaan kasus dugaan korupsi yang melanda salah seorang anggota DPRD Kampar (AS), Ketua Indonesia Coruption Infestigation Kabupaten Kampar Chandra meminta kepada aparat penegak hukum kasus ini agar betul betul di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Chandra disalah satu Cafe di kota Bangkinang senen 15/7/2019 ” saya sangat menyesalkan kasus ini sudah bergulir semenjak tahun 2013 silam, dimana AS belum menjadi anggota DPRD Kampar, setelah terduga AS menjadi anggota DPRD Kampar dari Partai Demokrat bahkan masa jabatannya satu periode tinggal hitungan hari lagi kok baru sekarang AS baru di tahan, apakah anggota DPRD Kampar ini kebal hukum.” Kata Chandra.

“Sementara PPK dari proyek pencucian danau ini Vera sudah di fonis bersalah dan sudah menjani hukuman, bahkan juga sudah bebas, terduga AS kok baru sekarang ada apa dengan aparat Kepolisian ?”

AS. didga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar tahun anggaran 2012. Sebagaimana Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Adapun kronologis kejadiannya adalah saat tahun 2012. Ketika itu DPPA SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar, melaksanakan pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar tahun anggaran 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 890.000.000.

Berdasarkan surat perjanjian kontrak antara pengguna barang dan jasa dengan Direktur CV. Agusti an. Endang Surya selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak pekerjaan tersebit yaitu senilai Rp. 755.324.502.90, namun pada faktanya pekerjaan tersebut dilimpahkan atau dialihkan sepenuhnya kepada tersangka Syarifudin alias Arif yang tidak termasuk dalam direksi atau daftar personil CV. Agusti.

Atas pengalihan pekerjaan tersebut Arif memberikan fee 2,5 % dari nilai kontrak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akta Notaris.

Dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Akibat dari perbuatan tersebut negara/daerah dirugikan sebesar Rp. 300.000.465,90, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor : SR-141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau.(shm)