Semesta Riau Walikota Batam Sosialisasi Kampung Tua Dapur 12

Walikota Batam Sosialisasi Kampung Tua Dapur 12

BERBAGI

BATAM, Tribunriau- Walikota Batam H.M Rudi dan wakil Walikota Batam menggelar sosialisasi Kampung Tua Dapur 12, Sei Plunggut Kecamatan Saulung, Jumat (12/7/2019).

Hadir juga sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Perkim, Dinas Bina Marga, dan Sumber Daya Air Yumasnur, Kepala Dinas Pertanahan, Aspawi Nangali, Kepala Dinas Pendidikan, Hendri Arulan, Kepala Dinas Pertanian ,Mardanis, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang Suhar.

Tokoh Masyarakat Sagulung, Asparin dalam kata sambutanya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terhadap acara tersebut.

“Kami seperti mimpi yang dulu tak terbayangkan, sejak tahun 2002, kita mengajukan Kampung Tua ini baru tahun 2019 di kepemimpinan Walikota H.M .Rudi bisa terwujud, kami bisa memiliki sertifikat hak milik, yang telah bekerja keras bolak balik Jakarta menemui Presiden, dan petinggi kementrian pertanahan di Pusat,” ujarnya.

Selain itu, tokoh masyarakat lainnya, Mansur RW juga mengucapkan terimakasih kepada Walikota Batam H.M. Rudi yang telah memperjuangkan. “Setelah beberapa kali kami masyarakat Kampung Tua rapat di Pemko Batam, Walikota Batam menyatakan Ada 37 Titik akan dikeluarkan HPLnya, sudah berpuluh tahun, sudah 6 walikota silih berganti, setelah kepemimpinan Walikota H.M.Rudi dengan semangat yang tidak mengenal lelah berjuang bulak balik Jakarta Batam membuahkan hasil yang menggembirakan, Kampung Tua segera mendapatkan Sertifikat Tanah, Rasanya kami masyarakat kampung Tua semua menjadi muda lagi,” sambutnya.

Walikota Batam H.M.Rudi dalam sosialisasasinya yang dihadiri tokoh masyarakat Sagulung dan ribuan masyarakat Sagulung menyatakan, kebijakan Pemeritah Kota Batam, dibantu pemprov, dengan Mentri ATR. Agraria Dan Tata Ruang Dan badan Pertanahan , Atas perintah Bapak Presiden RI, Kebijaksanaan Presiden, bahwa Kampung Tua direstui untuk dikeluarkan dari HPL Pemerintah kepada Otorita Batam Atau BP Batam, kemudian seluruh Titik Kampung Tua yang sudah disepakati.

“Kalau di situ Ada PL, maka PL itu Akan kita batalkan, kemudian Kalau tidak ada hutan lindung disitu dan tidak ada DPCL, tidak ada Aturan lain disitu segera akan kita proses , Rumah yang sudah ada di kampung tua, rumah siapapun akan segera diproses diserahkan kepada yang punya rumah, tuan takur tidak akan dapat, yang diatas tanah yang tidak ada air pasang surut diberikan sertifikat, yang di laut di pantai kalau air surut nampak tanah tidak di berikan hak milik lokasi di bibir pantai. Tanah yang bersertifikat luasnya maksimak 600m persegi per satu orang, tanah yg kosong menjadi milik negara, nantinya digunakan utuk fasilitas umum sehingga nantinya sempurna ,Pengukuran tanah gratis yang gratis yg mempunyai nilai jualnya bangunan tanah 70 juta kebawah tidak kena pajak, diatas 70 juta keatas bayar, Sebelun bapak Jokowi dilantik saya usahakan sertifikat kampungtua kita selesaikan,” ulasnya panjang lebar.

Amsakar Acmad wakil walikota dalam pidato kesempatan sosialisasi, mennekankan seluruh arahan dan petujuk walikota segera di follow up , yang diukur disungai binti yang luasanya 6,01 ha itu, yang mau ditata maupu tidak ditata langsung diukur dalam satu kesatuan waktu, tidak ada masala, atas pertanyaan tokoh Masyarakat sungai binti maslah pengukuran lokasi tanah. (lian)