ROHIL,Tribunrau – Fraksi partai Keadilan Sosial (PKS) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan Atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,senin (28/7/2025) malam kemaren pada rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Fraksi PKS H.syahrul saudi, SE menyampaikan pandangan umum atas Ranperda PP pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi PKS mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir yang telah menyampaikan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024
1.apresasi atas opini WTP, Fraksi PKS mengapresiasi pencapaian opini tanpa wajar pengecualian daripada pemeriksaan keuangan Republik Indonesia perwakilan provinsi Riau terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun Anggaran 2024. Opini ini merupakan wujud dan komitmen terhadap transparansi, integrasi dalam pengelolaan keuangan yang baik, namun demikian pencapaian opini WTP bukanlah asker dari tanggung jawab melainkan awal dari komitmen yang harus dijaga dan ditingkatkan dengan mewujudkan epektifitas anggaran yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
2. Fraksi PKS mencatat bahwa silva pendapatan tahun anggaran 2024 setelah di audit oleh BPK RI adalah sebesar Rp. 2,54 triliun yang terdiri :
– pendapatan asli daerah sebesar Rp. 454,20 miliar, pendapatan transfer Rp. 2,09 triliun dengan kontribusi PAD hanya sekitar 18% dari total pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita pada dana transfer masih sangat tinggi.
untuk itu reaksi pks mendorong pemerintah daerah agar :
1.mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara legal dan berkelanjutan .
2.meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retrebusi .
3.melakukan digilitasi sistem pengelolaan PAD.
4.mengembangkan posisi daerah termasuk badan usaha milik daerah dan pengelolaan aset daerah.
– Belanja daerah, yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 2,91 triliun dengan terealisasi sebesar Rp. 2,54 triliun atau sebesar 87,08% , adapun rincian realisasi belanja , sebagai berikut :
1.belanja operasi sebesar Rp. 1,86 triliun, belanja modal Rp. 368.33 miliar, belanja tidak terduga 1,81 Milyar, belanja transfer 299,86 milyar,
Fraksi PKS mencermati, bahwa realisasi
belanja modal hanya mencapai 75,4% dan ini merupakan indikator adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan terutama inprastruktur.
Fraksi PKS menilai, bahwa rendahnya serapan belanja modal berdampak langsung padahal terhambatnya peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur strategis
– sorotan terhadap infrastruktur, fraksi PKS menilai bahwa rendahnya serapan belanja modal berdampak langsung kepada terhambatnya prioritas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur seterategis.
– Sorotan terhadap infrastrukur pelosok kampung, secara khusus fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap masih banyaknya wilayah pelosok kampung di kabupaten rokan hilir yang hingga saat ini belum pernah tersentuh oleh program pembangunan infrastruktur jalan dan jembat, kami menilai bahwa kondisi ini menghambat :
1.mobilitas warga antar desa dan antar kecamatan.
2.akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan,
3.distribusi hasil pertanian dan hasil bumi masyarakat pedesaan .
oleh karena itu fraksi PKS mendesak pemerintah agar segera melakukan pemetaan wilayah terpencil dan terisolir, selanjutnya menyusun prioritas sekala pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah pelosok.
– Alokasikan anggaran secara adil dan proporsional pada daerah yang selama ini tertinggal dari segala pembangunan infrastruktu, fraksi PKS mencermati bahwa realisasi silva tahun 2024 mencapai Rp. 14,32 miliar, meningkat dari silva awal sebesar Rp. 8,02 miliar.
meskipun silva dapat mencermati efisiensi, tetapi peningkatan yang cukup besar ini justru menunjukkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal , Fraksi PKS mendorong perencanaan kegiatan yang dilakukan secara matang dan realistis pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran
kemudian terakhir silva dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas di tahun berikutnya, untuk itu bedasarkan uraian tersebut diatas, Fraksi PKS secara prinsip menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku .
“kami berharap pemerintah daerah semakin meningkatkan efisiensi efektivitas dan teraperasi dalam pengelolaan anggaran serta memperluas dampak positif pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali”, kata Syahrul saudi mengakhiri. (Hen)
