ROHIL,Tribunrau – Fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan Atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,senin (28/7/2025) malam kemaren pada rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Fraksi Partai Nasdem Bahagia rambe menyampaikan, fraksi partai Nasdem memberikan Apresiasi kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir yang telah menyusun menyampaikan Rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, fraksi Nasdem mengapresiasi Capaian Opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI perwakilan provinsi Riau atas laporan keuangan pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024
Lanjut Dia, ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, namun demikian fraksi Nasdem juga memberikan berbagai catatan dan masukkan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan legislatif
1. efektivitas belanja daerah, meskipun realisasi belanja cukup tinggi, namun kami menekankan agar belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan belanja dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, kualitas dan pemerataan masih ada daerah yang belum terjangkau pembangunan yang layak khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan .
2. Pendapat Asli Daerah (PAD), Fraksi Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber dari secara inopatif dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta memperbaiki sistem manajemen pajak dan retribusi daerah agar lebih efisien.
3.belanja tak terduga, fraksi partai nasdem mencermati rendahnya realisasi belanja tak terduga, kami menyarankan agar kedepan pengunaan yaitu belanja tak terduga juga dapat diarahkan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat seperti : bentuk sosial alam maupun kondisi krisis kesehatan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
4.silva yang cukup signifikan, silva yang tercatat cukup besar, menandakan masih terdapat program yang belum terlaksana maksimal .
Partai Demokrat Rokan Hilir berharap ke depan perencanaan dan pelaksanaan program dapat lebih terintegrasi dan tepat waktu sehingga silva dapat diminimalkan evaluasi kinerja SKPD .
“kami mendorong agar seluruh OPD meningkatkan kinerja sesuai target yang telah diri tetapkan dalam rpjmd indikator kinerja harus menjadi instrumen utama dalam penilaian pelaksanaan anggaran sebagai penutup fraksi partai nasdem menyatakan pada prinsipnya dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 ke tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kata Bahagia Rambe. (Hen)
