Nasional Eks Walkot Manado Diperiksa Kejari Hampir 12 Jam Terkait Korupsi

Eks Walkot Manado Diperiksa Kejari Hampir 12 Jam Terkait Korupsi

BERBAGI

Manado

Mantan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut kembali diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Dia diperiksa terkait dugaan korupsi penyimpangan penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Manado periode 2014-2019.

Pantauan detikcom di Kejari Manado, Sabtu (2/12/2021), Vicky tiba di kantor Kejari pukul 10.00 Wita. Vicky baru keluar dari ruang pemeriksaan pukul 21.58 Wita.

“Iya baru selesai, banyak pertanyaan,” kata Vicky kepada wartawan di lokasi, Kamis (2/12/2021).

Tak hanya hari ini, Vicky sebelumnya juga telah diperiksa. Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Esther Sibuea, melalui Kasi Intel Kejari Manado, Hijran Safar mengatakan proses hukum dalam kasus ini tetap berlanjut meski pihaknya telah menerima pengembalian uang dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini.

“Kepentingan saksi dimaksud, sebenarnya untuk mengungkapkan alur penanganan kejadian. Sehingga nanti bisa diungkap siapa yang diminta tanggungjawab kasus ini,” jelasnya.

Dijelaskan Safar, penyidik akan tetap berusaha mengembalikan kerugian negara. Jika tak ada pengembalian, maka penyidik pada Kejari Manado akan mendata aset dari pihak-pihak yang diduga terlibat di kasus korupsi ini.

“Kalau menghimbau namun tidak dilakukan, ada upaya hukum yang dilakukan penyidik. Mungkin dengan mendata aset,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, Wakil Wali Kota Manado aktif, Richard Sualang; serta 2 pimpinan DPRD lainnya, yakni Nortje Van Bone dan Danny Sondakh juga ikut diperiksa. Safar sebelumnya menjelaskan mereka diundang guna memberikan keterangan sebagai saksi untuk memperjelas persoalan yang diduga ada penyimpangan.

“Apa mereka mengetahui persoalan itu atau tidak,” ujarnya.

Safar menjelaskan kasus ini berawal dari hasil penyelidikan Kejari Manado menemukan ada ketidakwajaran penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD.

“Jadi ada pembayaran tunjangan transportasi 2017 maupun 2018 sebenarnya tidak ada semacam payung hukum yang mendasari pembayaran itu. Kalau pun ada dibuat mundur. Itu dugaan sementara oleh penyidik,” jelasnya.

Dia pun menambahkan untuk kasus tersebut masih dalam tahap pemanggilan terhadap saksi-saksi.

“Tahapan sekarang pemeriksaan saksi,” pungkasnya.

(aud/aud)

Sumber: DetikNews