Nasional Desa Siluman dan Penyelewengan Dana Desa, Dari Mobil Hingga Biaya Nikah

Desa Siluman dan Penyelewengan Dana Desa, Dari Mobil Hingga Biaya Nikah

BERBAGI
Ilustrasi desa siluman
Ilustrasi desa siluman

Tribunriau- Isu terkait Desa-desa siluman dan penyelewengan dana desa ternyata bukan hanya isapan jempol belaka.

Dana desa yang dikucurkan untuk masyarakat itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan penelusuran Kemendagri, terdapat 4 desa siluman di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang ‘menghisap’ dana desa, antara lain Desa Wiau dan Desa Napoha.

Sejak tahun 2017, empat desa itu baru menerima kucuran Dana Desa sebesar 47 persen dari total Rp 9,3 miliar, atau sekitar Rp 4,3 miliar. Adapun Rp 5 miliar sisanya sudah distop Menkeu Sri Mulyani.

Namun, baru-baru ini juga ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana desa di tempat lain yakni Papua.

Berikut rangkuman bentuk penyelewengan dana desa yang dilansir Kumparan:

Beli Mobil
Selain cacat prosedur, empat desa siluman di Konawe juga ketahuan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi para pejabat desa. Berdasarkan penelusuran Kemendagri, dana desa itu kerap digunakan untuk membeli mobil

Pelaku yang memanfaatkan desa desa untuk kepentingan pribadi juga dari berbagai macam kalangan, mulai dari kepala desa, supra desa, hingga pendamping desa.

“Penggunaannya macam-macam, ada yang dipakai untuk beli mobil. Macam-macam, di supra desa kecamatan, pendamping juga ada,” Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri, Benny Irwan, di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (19/11).

Biaya Nikah
Selain untuk membeli mobil, ada juga pejabat desa yang menggunakan dana desa untuk biaya menikah lagi.

“Ada juga (dana desa) yang dipakai untuk nikah lagi,” ungkap Benny.

Menurut Benny, dengan berbagai alasan itu, pemerintah tak lagi berani menyalurkan dana desa ke 4 desa di Konawe itu. Saat ini, keempat desa tersebut juga sudah ditindak penegak hukum.

“Ada yang tahap dua dihentikan, ada yang tahap tiga dihentikan. Jadi hasil verifikasi sementara itu, ditemukan ada yang sejak tahap dua dihentikan dan tahap tiga dihentikan,” katanya.

Bayar Utang
Bupati Puncak Jaya, Papua, Yuni Wonda juga mengungkapkan adanya potensi penyelewengan dana desa. Yuni menegur keras kepada kepala distrik dan kepala kampung yang tidak becus mengelola dana desa.

Menurutnya, ada indikasi permainan pinjam-meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi di desa. Sehingga dana desa dimanfaatkan untuk melunasi utang tersebut.

“Ada indikasi permainan dan praktik pinjam-meminjam uang dengan bunga yang sangat tidak masuk akal, yang tercium oleh Bupati,” kata Yuni dikutip dari keterangan resmi Humas Pemkab Puncak Jaya.

“Kepala kampung secara sengaja meminjam uang dan barang ke pihak tertentu dan bahkan ke kios atau toko. Jadi saat dana (desa) cair diharuskan membayar bunga yang tinggi,” imbuhnya.

Bantu KKB
Tak hanya urusan pribadi, dana desa juga digunakan untuk membantu kepentingan kelompok separatis. Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, menemukan adanya indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Indikasi itu kami temukan di lapangan. Sehingga (diharapkan) ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa,” kata Paulus di Jayapura, seperti dilansir Antara, Selasa (26/11).

Menurut Paulus, penyaluran dana desa untuk KKB jelas tak sesuai dengan fokus utama untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa.

Bila hal ini masih terus dilakukan, Paulus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa ke KKB sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Meski demikian, Paulus tak merinci lebih lanjut tentang desa yang menyalahgunakan anggaran untuk KKB itu. (red)