TANJUNG PINANG, Tribunriau- Yayasan BP3KR meminta pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan pemerintahan kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua BP3KR Kepri, H Husrin Hood dalam konferensi persnya, Kamis (16/5/2019) kemarin.
Dijelaskannya, sistem pemerintahan yang berkonsep pada kepentingan rakyat dengan alokasi APBD yang tepat sasaran, memungkinkan terbukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pemda untuk mengembangkan berbagai layanan dengan prioritas kepentingan masyarakat, bukan hanya pengusaha atau golongan.
Salah satu bidang yang cukup mendapat perhatian saat ini adalah bidang ekonomi. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi dan peluang ekonomi demi terwujudnya pertumbuhan serta peningkatan pendapatan masyaraka
Fakta yang terjadi saat ini, jauh berbeda dengan awal tujuan dari BP3KR saat memperjuangkan Kepulauan Riau menjadi Provinsi sendiri.
Dimana saat ini, lanjut Ketua BP3KR, mulai dari pelayanan kesehatan, sektor pendidikan, rumah layak huni dan semua yang mencangkup pada kebutuhan masyarakat, merupakan prioritas utama.
“Dinilai alokasi dana pemerintah kebesaran volume APBD itu lari ke infrastruktur, lebih-lebih lagi alokasi dana yang memprioritaskan kawasan KEK dan FTZ, sehingga sektor-sektor yang menjadi tumpuhan mata pencarian masyarakat tidak diperhatikan, apalagi dikembangkan. Contoh kecil, sektor pertanian, perikanan, atau upaya berbasis pengembangan ekonomi lokal dan hal-hal yang serupa, sehingga perputaran ekonomi masyarakat saat ini, masih diprihatinkan,” ujarnya.
Jadi, dengan kondisi ekonomi yang terlihat jelas, seharusnya Pemda itu peduli, perhatikan, dan bertindak cepat dengan suatu konsep atau gagasan yang mengutamakan peningkatan ekonomi pedesaan.
Dalam hal ini untuk pencapaian tersebut, Pemda mengurangi alokasi dana untuk infrastruktur.
Memang peningkatan infrastruktur itu penting, namun jauh lebih penting dan bermanfaat apabila perhatian Pemda ke masyarakat itu diimplementasikan dengan berbagai program atau bantuan langsung yang menyentuh ekonomi lokal.
“Jangan sampai rakyat kita itu menjadi pasien para rentenir, selain angka pengangguran yang saat ini terus bertambah, berbagai pelayanan untuk kebutuhan rakyat masih dinilai minim dan tidak terjangkau oleh program-program Pemda,” ucapnya.
Dengan momen bulan suci Ramadhan ini, menyambut Idulfitri, alangkah indahnya Pemprov, dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya atau mencetuskan program yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Agar kontribusi kegiatan Pemda lewat program berbasis pada peningkatan pendapatan rakyat, masyarakat miskin,
BP3KR mengharapkan pemerintah daerah serius untuk memperhatikan kondisi ekonomi yang menimpa masyarakat saat ini. Prospek perbaikan ekonomi rakyat pedesaan merupakan salah satu keinginan kami, agar masyarakat pada umumnya bisa merasakan penyaluran dana APBD dan program Pemda. Alokasi APBD benar-benar tersalur pada tempat yang tepat dimana prioritasnya membantu masyarakat miskin,” pintanya.
“Dari awal pembentukan provinsi Kepri, itu karena memiliki satu keinginan untuk masyarakat lebih diperhatikan, diutamakan, dinomorsatukan dengan konsep kegiatan yang bersentuhan langsung pada perekonomian lokal. Jangan sampai kejadian rumah disita karena pinjaman ke rentenir tidak bisa dibayarkan lagi. Hal ini menandahkan ketidak pedulian kita terhadap sesama. Biarlah momentum bulan ramahdan kita bersama menjadikan rakyat Kepri itu sejatehra dan berdaya guna untuk peluang-peluang usaha kecil menengah,” tutupnya mengakhiri konferensi pers.
(Amri)
