“Kaya”, mungkin itu yang terlintas dipikiran seseorang jika mendengar nama “Riau”. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, ditengah rendahnya harga minyak bumi di pasaran dunia, pada tahun 2016 Riau tetap mampu menjadi provinsi dengan nilai PDRB terbesar ke-5 secara nasional, hanya kalah dari provinsi di pulau jawa, yaitu secara berurutan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Lebih lanjut, pendapatan perkapita Riau menempati peringkat 4 nasional pada tahun 2016, hanya kalah dari DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata pendapatan penduduk Riau relatif tinggi.
Selain itu, kesenjangan ekonomi Riau juga relatif rendah. Hal ini tercermin melalui angka gini rasio Riau sebesar 0,325 pada September 2017, yang secara nasional menempati peringkat 5 terbaik. Patut diperhatikan bahwa gini rasio merupakan salah satu ukuran kuantitatif untuk menjelaskan tingkat ketimpangan ekonomi, dimana skalanya berada antara 0 (pemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna).
Akan tetapi, indikator-indikator perekonomian yang baik tersebut tidak didukung dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Riau. Sebaliknya, data BPS memperlihatkan sejak Agustus 2012 hingga Agustus 2015, TPT Riau selalu mengalami kenaikan, dari 4,37 persen pada Agustus 2012, menjadi 5,48 persen pada Agustus 2013, 6,5 persen pada Agustus 2014, hingga mencapai 7,83 persen pada Agustus 2015. TPT Riau memang mengalami penurunan pada bulan Agustus 2016 dan 2017, menjadi sebesar 7,43 persen dan 6,22 persen. Namun angka ini masih jauh di atas rata-rata TPT nasional yaitu sebesar 5,61 persen pada Agustus 2016 dan 5,5 persen pada Agustus 2017.
Mirisnya, persentase pengangguran terbesar justru disumbangkan oleh penduduk yang berpendidikan, yaitu penduduk tamatan SMA/SMK dan Diploma/Universitas. Kalangan ini berkontribusi sebesar 63,32 persen dari total pengangguran Provinsi Riau atau sebanyak 114,137 ribu jiwa. Sedihnya lagi, sekitar 84 persen dari pengangguran diantaranya adalah penduduk usia 15-34 tahun, atau yang bisa kita sebut sebagai pemuda.
Di lain sisi, pada tahun 2028-2030 diperkirakan Indonesia akan menyambut bonus demografi, yaitu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif. Namun, apabila masalah pengangguran di Riau tidak segera diatasi, bonus demografi dapat menjadi bencana.
Dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif, tentu dibutuhkan lapangan kerja yang banyak pula. Jika tidak, angka pengangguran akan semakin meningkat dan menurunkan tingkat produktivitas masyarakat. Terlalu banyak pengangguran juga dapat meningkatkan tindak kriminalitas, seperti maraknya kasus pembegalan di Riau pada saat ini. Jika terus dibiarkan, hal ini berarti kita menyia-nyiakan bonus demografi yang tidak datang setiap saat. Melihat kenyataan ini, tentu pemerintah Riau harus menempuh langkah-langkah konkret untuk menurunkan tingkat pengangguran. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh?
Sektor Pertanian Untuk Pengentasan Pengangguran.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada bulan Februari 2017, 47,24 persen dari angkatan kerja Provinsi Riau adalah pemuda. Dari 1,48 juta pemuda tersebut 33,59 persen diantaranya menggeluti sektor pertanian, paling besar dibanding sektor lainnya. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pengangguran Provinsi Riau di dominasi oleh pemuda, maka pengembangan sektor pertanian tentunya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang konsekuensinya dapat menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan.
Potensi sektor Pertanian di Provinsi Riau sangat besar. Pada tahun 2016, sumbangsih sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau adalah sebesar 23,22 persen, hanya kalah dari sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Namun patut diperhatikan, hanya 5,26 persen pemuda yang bekerja di Industri Pengolahan dan hanya 0,96 persen pemuda yang bekerja di sektor Pertambangan. Dengan ini sektor Pertanian tetap menjadi sektor dengan potensi paling besar untuk mengurangi pengangguran, terutama pengangguran pemuda.
Namun, faktanya saat ini kultur bertani kian tergerus, bahkan mungkin sering kita dengar kebanyakan pemuda yang telah membulatkan cita-citanya jadi “asal jangan petani”. Bahkan anak petani sekalipun sebagian besar bersikap demikian. Hal ini didukung dengan komposisi umur petani Provinsi Riau februari 2017 yang mayoritasnya berumur di atas 40 tahun. Hanya 37,26 persen petani Provinsi Riau yang berusia diantara 15-34 tahun. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa petani identik dengan kemelaratan dan ndeso (kurang modern). Suatu citra yang sungguh tidak menarik hati bagi generasi muda, terutama generasi milenial.
Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan petani agar pemuda tertarik untuk bekerja di sektor Pertanian. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan harga jual komoditas pertanian serta meningkatkan skala usahanya. Beberapa komoditas pertanian andalan di Provinsi Riau di antaranya adalah karet dan kelapa sawit. Akan tetapi dua komoditias ini memiliki permasalahan masing-masing. Karet misalnya, beberapa tahun belakangan ini harganya tidaklah begitu menggembirakan. Setelah dulu sempat menyentuh angka 12 sampai 14 ribu per kilo, kini harga karet di kalangan petani hanya berkisar 6 sampai 8 ribu per kilo. Sedangkan sawit terkendala pada lahan dan permodalan, menurut sebuah penelitian skala usaha minimum luas perkebunan sawit adalah 2-4 ha untuk perkebunan sawit rakyat, hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar..
Ada beberapa solusi untuk permasalahan di atas. Untuk permasalahan harga karet, pemerintah dapat membentuk semacam lembaga khusus yang mengurusi karet, seperti halnya Bulog yang mengurusi beras. Karena kenyataannya di lapangan, harga karet di tingkat penyadap ditentukan oleh para pedagang karet, sehingga berapa pun tingginya harga karet di pasaran dunia, harga di kalangan petani penyadap tidak serta-merta mengikuti. Dengan adanya lembaga ini pemerintah dapat menetapkan harga jual terendah di tingkat penyadap karet, sehingga penyadap karet tidak lagi bisa dipermainkan oleh pedagang “nakal”.
Untuk membantu pembiayaan petani sawit, dapat dilakukan dengan membagikan bibit sawit unggul bersertifikat secara gratis kepada para petani.
Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah membagikan 150 ribu batang bibit sawit unggul kepada petani. Program ini tentu sangat membantu petani, mengingat harga bibit sawit unggul yang cukup mahal, berkisar antara 30 sampai 40 ribu per batangnya.
Tentunya solusi-solusi tersebut tidak akan terwujud tanpa dibarengi dengan perhatian khusus dari pemimpin Provinsi Riau. Tahun ini Provinsi Riau akan memilih pemimpin masa depannya, diharapkan pemimpin Riau di masa depan mampu mengubah citra bertani menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan kesejahteraan dan menarik minat generasi muda untuk ikut bertani, yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya tingkat pengangguran. Dengan sedikitnya pemuda yang menganggur, niscaya Provinsi Riau akan siap menghadapi bonus demografi sehingga dapat memanfaatkan fenomena ini dengan sebaik-baiknya.
Penulis: Debi Tomika
Tempat & tanggal lahir: Cerenti, 05 Desember 1992.
Bekerja sebagai Staf IPDS Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi.
