Nasional PPP Minta Panglima TNI Pastikan Aturan Periksa Prajurit Tak Hambat Proses Hukum

PPP Minta Panglima TNI Pastikan Aturan Periksa Prajurit Tak Hambat Proses Hukum

BERBAGI

Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP, Arsul Sani meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa aturan memeriksa prajurit TNI harus izin pada komandan tak menghambat proses hukum. Arsul meminta aturan itu ditinjau kembali jika terbukti menghambat proses hukum.

“Komisi III meminta agar Panglima TNI memastikan bahwa kebijakan yang diletakkan pimpinan TNI itu tidak membuat proses penegakan hukum akan menjadi terhambat dengan bertambahnya prosedur pemanggilan tersebut,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).

“Selanjutnya jika dalam pelaksanaannya ternyata penegakan hukum mengalami hambatan maka aturan tersebut ya perlu ditinjau kembali,” jelasnya.

Arsul menyadari bahwa aturan ini memicu munculnya persepsi publik bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum jadi tergradasi. Sehingga dia berharap adanya kepastian dari TNI agar aturan itu tidak menghambat proses hukum.

“Apalagi di ruang publik juga ada yang melihat bahwa dengan aturan ini maka prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi terdegradasi, sehingga kepastian bahwa dengan aturan ini TNI tetap mendukung penguatan penegakan hukum terhadap anggotanya tidak terganggu,” sebutnya.

Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.

Sumber: DetikNews