Semesta Riau Persiapan KA Trans Sumatera, Pemrov Riau Data Pemilik Lahan di Dumai

Persiapan KA Trans Sumatera, Pemrov Riau Data Pemilik Lahan di Dumai

BERBAGI

Tribunriau, DUMAI- Mematangkan persiapan jalur Kereta Api (KA) Trans Sumatera, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau mendata pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan.

Pendataan tersebut dirangkai dalam acara Konsultasi Publik Tahap II di Ballroom Hotel Comfort Dumai, Rabu (12/4/2017).

Ketua Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau, Ahmadsyah Harrofie mengatakan proses saat ini sedang dilakukan sosialisasi dan pendataan.

“Masyarakat sebagai pemilik lahan setuju dengan pembangunan jalur kereta api ini, tadi kita lakukan konsultasi publik untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan untuk masalah biaya penggantian,” ujar Ahmadsyah Harrofie.

Dikatakannya, tim pengadaan tanah gabungan dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemkot Dumai, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan TNI Polri sudah dibentuk, saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan data lahan.

Tercatat 647 bidang tanah tersebar di enam kelurahan, yaitu Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur, Bagan Besar, Bagan Keladi, Mekar Sari, dan Purnama yang terkena pembangunan proyek rel Kereta Api tersebut.

Harapannya, lanjut Ahmadsyah Harrofie, masalah lahan tersebut tidak terkendala, sehingga pelaksanaan proyek bisa secepatnya dimulai.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Muhammad Nasir mengatakan, pembangunan jalur KA  merupakan proyek nasional, dan persiapan harus dilakukan dengan baik dan matang, termasuk biaya ganti rugi lahan.

Menurutnya, warga Dumai mendukung kelancaran kegiatan pemerintah, dan upaya penggantian lahan akan dipersiapkan sesuai tahapan.

“Dari pertemuan yang kita lakukan, kita berharap masyarakat pemilik lahan dapat memahami rencana pelaksanaan proyek, masalah penggantian tanah bisa disepakati bersama sesuai ketentuan,” katanya.

Turut hadir Kapolres Dumai AKBP Donald H Ginting, Perwakilan dari Kodim 0320, BPN Provinsi Riau dan Dumai serta pejabat pertanahan serta undangan lainnya. (isk)