ROHIL, Tribunriau – terkait belum terlaksananya Pemilihan Kepenghuluan ( Pilpeng ) yang sudah habis masa jabatannya ditahun 2022 tokoh masyarakat Rokan Hilir Jhony Charles BBA, MBA meminta pemilihan penghulu yang baru segera dilaksanakan.
” untuk masa jabatan kepenghuluan ditahun 2022 ini sudah habis dan semestinya harus dibuka kembali oleh instansi terkait untuk membuka pendaftaran, bagi masyarakat yang mau untuk menjadi pemimpin di kepenghuluan mereka, ” Kata jhony charles, selasa (13/9/22)
Dalam hal ini, jelas Dia, saya sebagai tokoh masyarakat Rohil yang berdomisili di ujung tanjung dimana masyarakat daerah tersebut selalu mempertanyakan’ Kapan diadakan Pemilihan Penghulu yang baru?,” Hal ini yang membuat saya terdorong untuk mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) serta para Anggota DPRD yang terkait Pansus Pemilihan Penghulu Rohil.
Padahal menurut saya sebelum masa jabatan penghulu habis seharusnya dinas PMD sudah membuat pengumuman atau pemberitahuan untuk masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai penghulu didaerahnya dan membentuk Panitia Pemilihan Penghulu’ papar JC
Pada kesempatan ini “Saya minta kepada Dinas PMD dan Pansus DPRD Rohil agar transparan terkait kapan pilpeng? karena banyaknya dikepenghuluan sekarang hanya diisi petugas harian,”papar Jhony Charles BBA.,MBA
Contohnya di Ujung Tanjung masa jabatan penghulu telah selesai “Kita mau diadakan pemilihan penghulu karena sebagian masyarakat ingin mencalon diri menjadi pemimpin desa mereka,”terangnya
” Saya berharap untuk Pjs kepenghuluan jangan terlalu lama dan masyarakat yang ingin mencalonkan diri jangan terhalangi, sampai saat ini belum ada keterbukaan dari pihak Pemerintah melalui Dinas PMD maupun DPRD’ tegas JC
“Jika anggaran yang menjadi kendala seperti yang saya dengar, silahkan kepada kepenghuluan terkait pilpeng merumuskan aturan kesepakatan bersama sebagai azas serta payung hukum agar terselenggaranya pilpeng di desa-desa terkait. Dimasa lalu saya pernah menjadi panitia pemilihan penghulu dengan kendala keterbatasan anggaran tetapi tetap berjalan sesuai aturan dan kesepakatan.Dalam Hal ini diminta kepada pihak Dinas PMD dan Pansus DPRD dapat menjawab pertanyaan saya,”Pungkas Jhony Charles BBA,MBA.
(Hen/Rls)
