Denpasar –

Seorang master of ceremony (MC) wanita bernama Putu Dessy Fridayanthi dilarang tampil di panggung saat acara kementerian karena dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dessy pun kini menceritakan kronologis lengkap kejadian tersebut.

“Karena banyak banget yang masih bertanya tentang kronologis kejadian pada hari Jumat lalu, tanggal 10 September 2021, supaya tidak simpang siur dan akhirnya mengomentari yang tidak-tidak dan menyalahkan pihak-pihak yang tidak bersalah sebagai kambing hitam, saya cerita ya gini kronologis sebenarnya,” kata Dessy dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (16/9/2021).

9 September

Menurutnya, semua bermula pada Kamis (9/9) siang, Dessy dihubungi pihak event organizer (EO) untuk dapat menjadi MC di suatu acara di Kabupaten Badung, Bali untuk Jumat 10 September 2021. Kemudian Dessy minta dikirimkan susunan acara untuk mengetahui pejabat siapa saja yang akan datang di acara tersebut.

“Dan disana tertulis, ‘Menteri didampingi oleh Gubernur Bali’. Saya langsung tanyakan saat itu ke EO, mas ini Gubernur sudah ada konfirmasi akan hadir atau tidak Jawabannya, ya mbak, update terakhir katanya Gubernur akan hadir mendampingi Menteri,” kata Dessy.

“Saya langsung komen dong, wah kalau beliau hadir, MC-nya pasti gak boleh cewek, karena pengalaman saya tiga tahun terakhir ini seperti itu. ‘Coba mas tolong dikonfirmasi dulu ke protokol Gubernur atau ke client,’ saya sampaikan begitu ke EO. EO menjawab, siap mbak,” lanjutnya.

Masih pada Kamis (9/9) sekitar pukul 19.45 Wita, Desay dihubungi kembali oleh EO dan memastikan Dessy menjadi pembawa acara keesokan harinya. Pihak EO pun meminta agar Dessy datang ke lokasi untuk gladi pukul 10.00 Wita.

“Tentu saya tanya lagi, sudah disampaikan ke protokol Gubernur kalo MC-nya cewek mas? Jawaban EO, ‘ini protokol Gubernur sedang rapat di dalam, sudah saya kasi susunan acara dan mereka sudah tau MC-nya mba Ecy. Gubernur hanya mendampingi Menteri mbak, tidak ada speech, hanya sebagai undangan,'” kata Dessy menirukan ucapan pihak EO tersebut.

“Oh OK gitu pikir saya. Mungkin karena Gubernur hanya sebagai undangan ya, makanya MC boleh cewek, gitu pikiran positif saya,” imbuhnya.

10 September

Keesokan harinya, pada Jumat (10/9), Dessy tiba di lokasi acara pukul 10.00 Wita bersama asistennya. Setelah melakukan rapid test antigen dengan hasil negatif, Dessy dan asistennya dipersilahkan memasuki lokasi acara. Di sana Dessy melakukan briefing dengan pihak EO serta client dan kemudian dilanjutkan dengan gladi. Acara rencana akan dimulai pukul 14.00 Wita.

Dessy kemudian melakukan gladi dengan EO di bawah arahan protokol kementerian dan disaksikan tim protokol Gubernur Bali yang sudah hadir. Dessy mengatakan, ada tiga orang team protokol Gubernur Bali yang hadir saat acara.

Pada saat gladi, salah satu protokol Gubernur Bali sempai menghampiri Dessy dan memintanya jika menyebutkan nama Gubernur Bali tanpa diisi ‘I’ di depan, cukup hanya menyebutkan ‘Wayan Koster’. Saat itu, protokol Gubernur Bali tidak ada yang menyampaikan adanya pelarangan kepada Dessy agar tidak tampil di panggung.

“Jadi pada saat geladi salah satu protokol Gubernur sudah berkomunikasi dengan saya dan hanya berpesan seperti itu. Tidak ada melarang saya tampil di depan panggung,” ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Tim DVI Polri menyatakan telah mengidentifikasi jenazah WN Nigeria, Samuel Machado Nhavene, korban kebakaran Lapas Tangerang. Saat ini tim DVI masih menunggu sampel DNA pembanding untuk rekonsiliasi.

“Jadi untuk sampel post mortem sudah running seperti kemarin. Semua sampel sudah running tinggal pembanding yang dari relatif kita tunggu, sedang kita tunggu,” kata Komandan DVI Pusdokkes Polri Kombes Hery Wijatmoko di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (15/9/2021).

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu sampel DNA pembanding yang didapat dari keluarga kandung almarhum di negara asalnya. Hal ini dilakukan agar DVI memiliki aspek legalitas dalam pertanggungjawaban dalam identifikasi jenazah.

“Karena kami memerlukan (data) primary yang dibandingkan secara legal aspect kami bisa mempertanggungjawabkan,” katanya.

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengenali jasad Nhavene secara fisik. Selain itu, kata dia, jasad Samuel juga dikenali dengan khas secara medis antropologi.

“Dari secara medis dalam arti antropologi kami bisa membedakan antara WNA dan WNI,” ujarnya.

Ia merincikan, data-data yang perlu dilengkapi oleh Tim DVI dalam proses identifikasi berdasarkan lima parameter.

“Jadi kami melakukan pemeriksaan melalui lima parameter, yaitu medis, gigi, properti, sidik jari, dan DNA,” ujarnya.

Hingga saat ini, Tim DVI telah mengidentifikasi sebanyak 39 dari 41 jenazah korban tewas kebakaran Lapas Tangerang yang terjadi pada Rabu (8/9) lalu.

Selain jenazah Nhavene, jenazah Bambang Guntara Wibisana bin Ahmad Yanan juga sudah teridentifikasi secara fisik. Dengan adanya 41 jenazah yang teridentifikasi ini, Polri menyatakan operasi DVI telah berakhir.

(mea/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya penguatan anggaran yang dialokasikan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Dia menilai penyerapan aspirasi merupakan hal mendasar yang menjadi tugas dan fungsi lembaganya.

“Kita ini membawa nama lembaga negara. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat sudah semestinya menjadi fokus perhatian kita bersama,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Rapat Konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan.

Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan Kesekretariatan DPD RI untuk memenuhi hak para Senator dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

“Sepanjang untuk tugas kelembagaan saya kira harus diperhatikan dengan baik. Toh ini demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi,” ujar LaNyalla.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, meminta kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk membuatkan buku induk anggaran. Menurutnya, buku induk anggaran itu penting agar ada transparansi anggaran yang dapat dikontrol dengan baik oleh para pimpinan.

“Harus disiapkan buku induk anggaran khusus pimpinan. Kita harus perkuat transparansi dan pengawasan,” tutur Mahyudin.

Ketua PURT DPD RI Ahmad Nawardi lantas menjelaskan pembahasan mengenai hal ini telah didasarkan pada rapat-rapat sebelumnya. “Hal ini berdasarkan pada rapat gabungan pada Maret lalu dan rapat-rapat selanjutnya untuk mengantisipasi refocusing dan guna memenuhi kebutuhan program,” ujarnya.

Untuk membahas lebih detail, rapat sendiri akan dilanjutkan pada akhir Oktober mendatang dalam rangka refocusing anggaran di sejumlah kegiatan yang bisa diarahkan untuk semakin memperkuat kinerja kelembagaan DPD RI.

(akd/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab keluhan warga soal reklame di atas trotoar kawasan SCBD Jakarta Selatan. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pihak pengembang SCBD.

“Kawasan SCBD itu milik pengembang, bukan punya Pemda DKI,” kata Kabid Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Junaedi Nelman, saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Menurut Junaedi, jika ada keluhan dari masyarakat soal trotoar, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menindak. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak SCBD.

“Hanya sebatas koordinasi dan masukan-masukan yang kita beri ke pihak SCBD,” ujarnya.

Papan Iklan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan dikeluhkan oleh warga karena dianggap memakan jalur untuk pejalan kaki. Keluhan itu disampaikan melalui media sosial Twitter dan me-mention akun Gubernur DKI Anies Baswedan.

Pengguna Twitter dengan akun @rinimara mengunggah foto lokasi reklame iklan yang dia sebut berada di atas trotoar. Dia pun berharap agar papan reklame dibongkar.

Aduan itu lalu ditanggapi oleh akun Twitter Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta kemudian memasukkan aduan tersebut dalam pusat kanal aduan CRM. Pada Rabu (15/9) per pukul 17.00 WIB, status aduan masih menunggu.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (15/9/2021), papan iklan itu dipasang di kawasan SCBD tepatnya di simpang antara Jl SCBD dengan Jl Widya Chandra 4. Papan iklan itu dipasang di depan restoran Batik Kuring.

Ukuran papan iklan ini cukup besar dengan tiangnya yang berukuran lebar 1,5 meter dan tinggi mencapai sekitar 4 meter. Meski papan reklame ini posisinya ada di tengah, trotoar ini sebenarnya masih bisa dilintasi oleh pejalan kaki karena ada jalan memutari tiang reklame.

(aik/dnu)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Penyelenggaraan PON XX akan resmi digelar di Provinsi Papua pada Oktober mendatang. Segala persiapan pun telah diupayakan, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Welliam R. Manderi mendorong agar kegiatan vaksinasi di Papua dapat dipercepat hingga menembus 70%. Mengingat per 14 September 2021, jumlah vaksinasi di wilayah Papua masih di bawah angka tersebut.

“Kita harus lebih genjot di pelaksanaan vaksinasi. Mungkin kita bisa melihat perkembangan vaksinasi di 4 klaster di Provinsi Papua. Kita lihat di Jayapura sudah 55,9% dosis pertama dan 34,3% dosis kedua. Lalu, Kabupaten Jayapura 50,8% dosis pertama dan 32,3% dosis kedua. Mimika 45,3% dosis pertama dan 35,5% dosis kedua. Merauke 60% dosis pertama dan 36,3% dosis kedua. Lalu, Keerom 37,4% dosis pertama dan 3,7% dosis kedua,” katanya dalam acara Talkshow ‘Persiapan Penerapan Prokes Covid-19 PON XX Papua, Bercermin Dari Olimpiade Tokyo’, Rabu (15/9/2021).

Berdasarkan data tersebut, Welliam berharap pelaksanaan kegiatan vaksinasi dosis pertama dapat terus ditingkatkan. Terlebih jumlah capaian vaksinasi ini juga menjadi penyesuaian berlangsungnya PON XX di Papua.

“Kita perlu dorong upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah atau TNI/Polri. Kami berharap dari vaksinasi dosis pertama ini bisa meningkat sehingga nanti di dosis kedua bisa dilakukan vaksinasi secara cepat. Dengan demikian, angka 70% untuk pelaksanaan PON ini bisa betul-betul menjadi catatan kita,” ungkapnya.

Selain vaksinasi, Welliam juga mengingatkan soal pentingnya disiplin protokol kesehatan. Terkait hal ini, ia mengimbau agar masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat PON XX Papua dapat menerapkan aturan prokes yang berlaku. Apalagi saat ini, Papua telah berstatus PPKM Level 3 sehingga perlu dijaga agar tidak ada penambahan kasus baru.

“Tentunya di berbagai daerah sudah ada peraturan bupati atau wali kota terkait penegakkan disiplin prokes ini. Sehingga itu menjadi hal penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, peningkatan disiplin sangat penting dengan melakukan penegakkan hukum,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman Prasinta juga mendukung tercapainya vaksinasi di Papua hingga 70%. Pasalnya, progress ini, kata Marciano, akan menjadi tolak ukur standar pelaksanaan PON XX.

“Masyarakat dalam PON ini mereka tidak hanya ketempatan, namun juga bisa menyaksikan. Oleh karena itu, saya minta dukungan dari Satgas COVID-19. Rujukan pertama pada saat PON nanti adalah status PPKM, dari level tersebut kelonggaran apa saja yang bisa diberikan,” jelasnya.

“Kita akan melihat perkembangan dari daerah. Saya harap progress yang disampaikan tingkat vaksinasi sudah sampai 70%, minimal dosis pertama. Saya juga sarankan agar masyarakat di Papua yang nonton terseleksi dengan baik, Mereka yang masuk ke venu bisa scan barcode untuk mengetahui statusnya,” pungkasnya.

(akn/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid ikut mengomentari video santri yang dinarasikan menutup telinga saat ada musik. Menurut Yenny, tindakan itu bukanlah indikator bahwa mereka radikal.

Yenny mengaku, banyak yang memberi kritik tindakan rombongan santri yang menutup telinga saat mendengarkan musik di acara vaksinasi. Di akun Instagram-nya, Yenny menyampaikan dua catatannya.

Catatan pertama, dia memberikan apresiasi kepada pihak pesantren yang memeberikan vaksin COVID-19 kepada santrinya.

“Saya senang para guru-nya mengatur agar mereka divaksinasi. Dengan divaksin, mereka bukan saja melindungi dirinya, tetapi juga orang-orang disekelilingnya dari ancaman COVID-19,” ucapnya dilihat di akun Instagram Yenny Wahid, Rabu (15/9/2021).

Kemudian, catatan kedua, Yenny menyebut bahwa menghafal alquran tidaklah mudah. Memang, perlu upaya yang sangat berat agar hafalan tetap terjaga.

“Menghafal alquran bukan pekerjaan yang mudah. Kawan baik saya Gus Fatir dari pesantren @ponpespi_alkenaniyah belajar menghafal alquran sejak usia lima tahun. Beliau mengatakan bahwa memang dibutuhkan suasana tenang dan hening agar lebih bisa berkonsentrasi dalam upaya menghafal alquran,” katanya.

“Jadi kalau anak-anak ini oleh gurunya diprioritaskan untuk fokus pada penghafalan alquran dan diminta untuk tidak mendengar musik, itu bukanlah indikator bahwa mereka radikal,” ucapnya.

Untuk itu, Yenny mengajak masyarakat tidak langsung menilai buruk kepada santri tersebut. Apalagi menilai bahwa itu adalah bentuk radikal.

“Yuk kita lebih proporsional dalam menilai orang lain. Janganlah kita dengan gampang memberi cap seseorang itu radikal, seseorang itu kafir dll,” ucap Yenny.

Bagi Yenny, pelabelan radikal bisa membuat konflik antar masyarakat. Yenny meminta setiap orang, khususnya muslim untuk menghargai kepercayaan dan nilai yang dianut oleh muslim lain.

“Menyematkan label pada orang lain hanya akan membuat masyarakat terbelah. Mari kita belajar untuk lebih saling mengerti satu sama lain, dan itu bisa dimulai dengan memahami dan menerima bahwa nilai yang kita anut tidak perlu sama untuk bisa tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia,” katanya.

Di akhir tulisan postingannya, Yenny memberikan semangat kepada para santri yang sedang menghafal alquran. “Buat adik-adik ma’had tahfidz, semangat terus ya dalam upaya menghafal Al Quran. Semoga Allah SWT memberikan barokah berlimpah untuk kalian semua,” ucapnya.

(aik/tor)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Bali PPKM level berapa perlu diketahui di masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diketahui ada beberapa penyesuaian level PPKM di Jawa Bali hingga aturan-aturan kegiatan masyarakat.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Jawa Bali hingga 20 September 2021 mendatang. detikcom merangkumkan informasi lebih lanjutnya berikut ini.

Bali PPKM Level Berapa Menurut Inmendagri

Kategori PPKM di Bali tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 13 September 2021, yang ditujukan untuk kepala daerah di Jawa dan Bali, meliputi Bupati, Wali Kota hingga Gubernur.

Merujuk pada Inmendagri tersebut, seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bali masuk dalam kategori PPKM level 3. Berikut daftarnya:

1. Kabupaten Jembrana
2. Kabupaten Bangli
3. Kabupaten Karangasem
4. Kabupaten Badung
5. Kabupaten Gianyar
6. Kabupaten Klungkung
7. Kabupaten Tabanan
8. Kabupaten Buleleng
9. Kota Denpasar

Bali PPKM Level Berapa: Bioskop Boleh Dibuka

Setelah menjawab soal kategori PPKM di Bali, perlu diketahui juga soal aturan terbaru di wilayah tersebut. Salah satunya soal diizinkannya pembukaan bioskop di wilayah PPKM level 2 dan 3 dengan maksimal pengunjung hanya 50 persen kapasitas.

Pihak pengelola bioskop diminta harus menyediakan scan QR Code PeduliLindungi di lokasi bioskop. Lebih lanjut, hanya wilayah yang termasuk dalam kategori hijau yang diperbolehkan membuka bioskop.

“Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta prokes yang ketat, hanya kategori hijau yang dapat masuk area bioskop,” ujar Luhut.

Selanjutnya soal jawaban Bali PPKM level berapa dapat dilihat di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews