Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menyerang pos TNI. Akibatnya, tiga prajurit TNI gugur.
Peristiwa ini terjadi di pos TNI, Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, pada Kamis (27/1/2022) pukul 05.00 WIT. Kontak tembak terjadi sampai hari terang.
“Penyerangan pos TNI itu terjadi pagi subuh tadi sekitar pukul 05.00 Wit hingga berlanjut terjadi kontak tembak. Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak di lokasi tersebut. Akibat dari kejadian ini, 2 orang personel dari Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH terkena tembakan,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga kepada wartawan di Jayapura, Kamis (27/1/2022).
Serangan terjadi saat pergantian jaga. Tiba-tiba, Satgas Kodim YR 408/Sbh mendapat tembakan dari kelompok separatis teroris Papua.
Serangan mengerikan tersebut mengakibatkan korban jiwa dari pihak TNI. Ada korban yang meninggal dunia di lokasi, ada pula yang sempat mendapatkan penanganan medis.
KSAL Laksamana Yudo Margono menyampaikan informasi terkait pendaftaran komponen cadangan (komcad) TNI Angkatan Laut. Khusus TNI AL, Yudo menyebut pihaknya menyediakan kuota sebanyak 500 orang.
“(Komcad dibuka) ini tahun 2022. Kan kita dapat jatah 500 nanti,” kata Yudo Margono kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja Menteri Pertahanan (Menhan) bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Meski begitu, dia belum bisa memastikan bulan apa pendaftaran itu akan dibuka. Dia masih menunggu instruksi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Belum ada direktif dari Kemhan. Pokoknya tahun 2022 ini,” katanya.
Menurutnya, pendaftaran komcad Angkatan Laut akan dibuka di sejumlah Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal). Sementara, proses pendidikan bagi peserta komcad akan dilaksanakan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) dan Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar).
“Nanti di lantamal-lantamal sama seperti pendaftaran Angkatan Laut. Nanti kan pasti akan kita telegramkan di Lantamal-Lantamal. Nanti pendidikannya di Kodiklatal sama di Kodikmar,” jelas Yudo.
Lebih lanjut, dia mengatakan peserta komcad akan mempelajari pengawakan alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk alat senjata di laut maupun udara.
“Nanti kalau komponen Angkatan Laut tidak lepas dari pengawakan alutsista, sehingga nanti kita komponen cadangannya kita cari para personel-personel yang bisa mengawaki alutsista, baik kapal maupun udara. Nanti sebagian memang untuk mengawaki,” sambungnya.
Melansir laman resmi Kemhan di kemhan.go.id, sebelumnya Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha memimpin Rapat koordinasi Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) di Aula Bela Negara Gedung R. Soeprapto Lt. 8 Ditjen Pothan Kemhan, Selasa (4/5/2021) lalu. Rapat itu dihadiri Pejabat Jajaran TNI, Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMS.
Dalam pemaparannya, Dadang menyebut komcad yang akan segera dibentuk berjumlah 2.500 orang yang berada di rayon 1, yaitu pulau Jawa, ke depan menyusul rayon 2, 3, 4 dan 5 serta akan membentuk komcad Matra Laut dan Udara.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada tiga orang pasien Corona varian Omicron yang meninggal dunia. Ketiganya sempat dirawat di ICU.
“Ada tiga orang yang meninggal,” ucap Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (27/1/2022).
Ketiga pasien itu dirawat di RSPI Sari Asih Ciputat, RSPI Sulianto Saroso Jakarta dan RSJPD Harapan Kita Jakarta. Dia menyebut salah satu pasien belum divaksin.
“30 persen orang yang meninggal itu belum divaksin,” ucapnya.
Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) isolasi rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 45%. Pemprov DKI mengatakan belum ada rencana menarik rem darurat.
“Pada saat ini keputusannya mungkin belum untuk melakukan itu (rem darurat), dan analisanya kan dilakukan tiap minggu. Selain tiap hari kan tiap minggu dalam bentuk penetapan level PPKM yang juga berkoordinasi dengan pusat tentunya,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).
“Antara risiko dan kemudian memanfaatkan kita situasi saat ini masih bisa kita pada level PPKM level 2,” sambungnya.
Sebagai informasi, BOR ruang isolasi di RS rujukan COVID-19 di Jakarta mencapai 45%, dan BOR ICU 14%. Jumlah kasus aktif atau orang yang menjalani perawatan di RS maupun isolasi karena COVID-19 tembus 14 ribu.
Kembali lagi ke Dwi. Dia mengatakan rem darurat bakal ditarik apabila keterisian RS terganggu karena laju penambahan kasus yang semakin besar. Faktor lainnya yang membuka peluang DKI menarik rem darurat, yakni semakin longgarnya penerapan prokes COVID-19.
“Kalau rem darurat itu tentu kalau kita belajar dari kondisi sebelumnya maka tentu keseimbangan antara tempat isolasi tempat rumah sakit dan pertambahan kasus itu menjadi poin penting,” ujarnya.
Dia mengatakan tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang ada di Jakarta masih aman. Menurutnya, BOR hingga 70 persen juga masih bisa dikelola dengan baik.
“Jadi tentu keterisian isolasi itu seperti dulu kita kan juga selalu pertahankan, berusaha bisa di angka 60-70 persen ya. Angka yang dianggap masih bisa di-manage dengan baik lah di faskes. Jadi saat ini dengan angka keterisian 45 persen relatif kondisinya masih ya cukup bisa dikendalikan di dalam lingkup kesehatan untuk kasus yang perlu perawatan,” sambungnya.
Kasus COVID-19 di Depok meningkat dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr Mary Liziawati, menuturkan ada tambahan 810 kasus COVID-19 periode 23-26 Januari 2022.
“Melonjak tajam, tertinggi se-Jawa Barat dalam kenaikan per minggu. Penambahan kasus mingguan terbanyak selama bulan Januari terjadi di tanggal 23-26 Januari 2022 (4 hari) yaitu sebanyak 810 kasus,” kata Mary dalam webinar bertema Kewaspadaan Lonjakan Kasus Covid-19 Varian Omicron, Kamis (27/1/2022).
Kota Depok masih ditetapkan PPKM Level 2 sampai 31 Januari 2022. Mary mengingatkan warga Depok untuk waspada menghadapi penyebaran COVID-19 yang kian masif.
Berdasarkan data, lonjakan ini berimbas pada kenaikan keterisian tempat tidur (bed Occupancy Rate/BOR) di rumah sakit (RS) Depok. Saat ini BOR isolasi di Depok tembus 24,09%.
“BOR naik dari hari ke hari, BOR TT (tempat tidur) isolasi 24,09%, BOR ICU 6,82%,” sambungnya.
Sampai saat ini Depok melaporkan 1.680 kasus konfirmasi aktif. Namun, Dinkes Depok belum bisa menjawab soal berapa kasus Omicron lantaran masih menunggu hasil whole genome sequencing (WGS).
“Kasus aktif Omicron belum bisa memastikan, WGS belum selesai. Namun, sebelumnya ada 5 terdeteksi tapi sudah sembuh semua,” imbuhnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor PT Dewa Rencana Perangin-angin, perusahaan milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan.
“Lokasi yang dituju yaitu perusahaan yang diduga milik tersangka TRP yaitu PT DRP (Dewa Rencana Perangiangin). Ditemukan dan diamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan yang akan dianalisa kembali dan disita untuk menguatkan dugaan perbuatan tersangka TRP dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).
KPK mewanti-wanti kepada para pihak untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan yang tengah berlangsung ini. KPK meminta para saksi yang nantinya akan diperiksa untuk kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan.
“KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini,” ucap Ali.
“KPK juga segera mengagendakan pemanggilan saksi. Untuk itu, kami mengimbau para pihak yang nanti akan diperiksa sebagai saksi agar kooperatif hadir dan memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik,” imbuhnya.
Diketahui, Bupati Langkat nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin terjaring OTT KPK di Kabupaten Langkat. Terbit Rencana diamankan KPK bersama sejumlah orang yang terkait perkara.
KPK mengungkap Terbit Rencana mengatur fee dari paket pengerjaan proyek. Paket proyek itu dibuat sejak 2020. Terbit Rencana bekerja sama dengan saudara dan sejumlah jajaran yang disebut orang kepercayaannya dalam membuat paket proyek.
Kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di Ruko Palladium Blok G7, Kawasan PIK, Jakarta Utara, digerebek polisi malam tadi. Sejumlah karyawan di lokasi bercerita mengenai pengalaman kerja di kantor tersebut.
Salah satu karyawan bernama Alya (19). Perempuan yang tinggal di Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara, ini mengaku baru kerja sehari di kantor tersebut.
“Baru sehari, diajak teman,” kata Alya di Ruko Palladium Blok G7, Jalan Pulau Maju Bersama, PIK, Jakarta Utara, Rabu (26/1/2022) malam.
Alya mengaku tidak mengetahui tempatnya bekerja merupakan kantor pinjol ilegal. Dia menyebut kerja di tempat itu agar memiliki kesibukan.
“Biar di rumah nggak nganggur,” katanya.
Perempuan yang baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) ini lalu mengatakan diiming-imingi gaji sebesar Rp 3 juta saat mencoba melamar di kantor tersebut.
“Ya iming-iming gaji sih. Gajinya lumayanlah buat kita. Kisaran Rp 3 juta,” tutur Alya.
Hal senada disampaikan oleh pegawai pinjol bernama Alfa (18). Dia mengaku persyaratan masuk kerja di kantor pinjaman online ilegal itu tidak rumit.
“Baru lulus dan tergiur mudah masuknya. Nggak ada syaratnya,” katanya.
Alfa sama seperti dengan Alya. Dia diiming-imingi gaji sebesar Rp 3 juta untuk bekerja di kantor tersebut.
“Kita lihat gaji gede aja sih dan diajak temen. (Gaji) rp 3 juta,” tutur Alfa.
Alya dan Aldo adalah dua dari 98 staf pinjol yang diamankan polisi. Selain 98 staf, satu orang manajer juga diamankan polisi dari kantor pinjol ilegal itu.
Peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta membuat 90 sekolah yang sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) kapasitas 100% ditutup sementara. Komisi E DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk mendiskusikan kebijakan baru PTM 100%.
“Kita lagi pantau terus perkembangannya. Kita akan panggil Dinas Pendidikan dan Kesehatan minggu ini atau awal minggu depan untuk kita diskusi. (Antara) Jumat atau Senin,” ujar anggota Komisi E DPRD DKi Basri Baco saat dihubungi, Rabu (26/1/2022).
Basri mengatakan bisa saja ada kebijakan baru untuk PTM 100%. Kebijakan baru akan diambil apabila PTM kapasitas 100% membahayakan para siswa.
Adapun kebijakan yang berlaku saat ini ialah menutup sementara sekolah yang ditemukan kasus positif COVID-19.
“Sekarang kan kita ambil kebijakan yang ada kasus positif kita tutup sementara (sekolahnya). Kalau kondisinya membahayakan peserta didik, maka bisa saja kita akan rekomendasikan untuk diambil kebijakan baru,” tuturnya.
Lebih lanjut, Basri membeberkan pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya. Pasalnya, pendidikan dan kesehatan sama-sama penting.
“Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Namun percayalah bahwa pemda selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk peserta didik dan masyarakat. Itulah kenapa kita akan panggil dua dinas itu,” jelas Basri.
Pembangunan 135 unit Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium (JIS) segera dimulai. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meyakini rusun ini bisa ditempati pada Oktober 2022 mendatang.
“Janjinya (pembangunan) 6 bulan. Inshaallah, paling lama katakan lah Oktober ya, ” kata Riza kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Riza memerinci, 135 unit hunian terdiri dari tiga tower setinggi 4 lantai. Politikus Gerindra itu juga memastikan lelang kontraktor pembangunan kampung susun telah bergulir.
“Inshallah tahun ini selesai dan siap. Itulah komitmen kami untuk memastikan seluruh warga dapatkan pelayanan fasilitas memadai, ” jelasnya.
Senagaimana diketahui, Penghuni bedeng yang berada di area rel kereta api belakang Jakarta Internasional Stadium (JIS) masih terus bertahan dan menolak membongkar gubuknya. Bahkan, spanduk peringatan untuk membongkar bangunan dari Satpol PP DKI telah raib, entah copot atau dicopot.
Pantauan di lokasi, Papanggo, Jakarta Utara, Rabu (26/1), terlihat bedeng-bedeng tersebut masih berdiri dan aktivitas penghuni pun masih terus berjalan.
Semula, Jumat (21/1) pekan lalu, detikcom mengamati spanduk ada di salah satu sudut tembok di sini. Spanduk itu berisi permintaan dari Satpol PP kepada penghuni agar membongkar sendiri bedeng-bedengnya. Bila tidak dibongkar, Satpol PP-lah yang akan membongkar. Kini, spanduk berwarna merah itu sudah tak ada di lokasi semula.
Penghuni bedeng mengaku sebagai warga Kampung Bayam yang terdampak proyek JIS. Sudah tidak ada lagi rumah di area eks Kampung Bayam.
JakPro selaku pemegang proyek JIS menyebut telah memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
“Warga merasakan program RAP (resettlement action plan) ini lebih humanis dan melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan JakPro Nadia Diposanjoyo dalam keterangannya, Sabtu (4/1) lalu.
“Hal ini dapat dikonfirmasi berdasarkan jumlah keikutsertaan peserta RAP yang mencapai 99 persen dari 642 keluarga yang terdaftar dan sudah diselesaikan seluruhnya atau 100 persen,” ucapnya.
JakPro menyebut pemberian kompensasi diberikan dalam beberapa tahap sejak 2020. Terakhir, uang pengganti itu diberikan pada Agustus 2021.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Bengkulu menjelaskan soal keributan Hakman Pawiran Sarim hampir adu jotos dengan pegawainya. Menurutnya, Disnaker tidak bisa melayani permintaan merevisi risalah anjuran mediator.
Menurut Kadis Naketrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy, Rabu (26/01/2022), risalah anjuran mediator sebenarnya sudah diterbitkan pihaknya. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan pelapor.
“Karena dalam risalah yang kita terbitkan, Beliau merupakan pegawai Yayasan Tanera dengan tugas dan tanggungjawab sebagai guru, bukan bekerja di PT.Agricinal,” ungkap Edwar saat di wawancarai, (26/01/2022).
“Sayangnya dasar atau bukti itu malah tidak ada. Makanya permintaan revisi itu tidak bisa kita akomodir,” ujar Edwar.
Edwar menjelaskan, pihaknya tidak bisa merevisi sesuai permintaan pelapor. Jika itu dilakukan, maka bertentangan dengan aturan.
“Sementara sama-sama kita ketahui risalah anjuran mediator itu digunakan ketika seorang pekerja ingin menggugat tempat bekerja, sedangkan yang digugat bukan tempat kerjanya,” jelas Edwar.
Tidak bisa revisi risalah ini juga yang menyebaban Hakman tidak terima, dan nyaris terjadi adu jotos. Hakman disebut memaksa keinginginannya di turuti pihak Nakertrans.
“Terus terang saja ketika ada bukti yang menguatkan, bisa saja risalah anjuran mediator itu direvisi sesuai permintaan . Tapi faktanya dari data yang disampaikan, itu perjanjian kerjanya dengan Yayasan Tanera bukan PT.Agricinal,” papar Edwar.
“Walaupun yayasan itu dibentuk PT. Agricinal, mediator pun tidak berani merevisi risalah anjuran tersebut sesuai permintaan, karena dasarnya tidak ada. Kemudian kalau permintaan rivisi itu dipaksakan, bisa-bisa kita yang malah balik digugat pihak perusahaan,” katanya.
Lebih jauh dikatakannya, terkait masalah ini juga, sebelum menerbitkan risalah anjuran itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov.
“Jadi semuanya telah kita telaah terlebih dahulu. Kalaupun kita diprotes dengan kinerja pegawai kita, sebenarnya tidak mesti langsung ke Gubernur. Kan bisa dilaporkan ke Ombudsman,” tutup Edwar.
