Beranda blog Halaman 760

Damkar Evakuasi Biawak 1,5 Meter dari Permukiman Warga di Bogor

Bogor

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor mengevakuasi biawak berukuran 1,5 meter di Bojong Gede. Biawak tersebut sudah beberapa hari berkeliaran di permukiman warga.

“Kayaknya biawak yang sudah beberapa hari warga sering lihat berkeliaran di area perumahan Bambu Kuning. Tadi pagi kebetulan dia masuk ke dalam rumah dan kejebak di belakang area pekarangan dapur belakang. Biawaknya besar, gede banget sih ukurannya. Takut dia (pemilik rumah), langsung telepon Damkar,” ujar Komandan Regu (Danru) Regu 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Arman Riyanto kepada wartawan, Sabtu (29/1/2022).

Evakuasi dilakukan Sabtu (29/1) pukul 06.00 WIB. Evakuasi biawak itu berlangsung selama satu jam.

“Dia ngelawan, kita pegang dia masih sempat berontak. Karena dia tenaganya besar. Badannya agak mutar aja ngebelit, biasa ada perlawanan,” ujarnya.

Biawak tersebut tidak mengganggu aktivitas warga. Dia menduga biawak itu sedang mencari makanan, yaitu hewan peliharaan warga.

“Aktivitas warga sih nggak. Mungkin dia ngincarnya hewan peliharaan ya, gitu mungkin,” ujarnya.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Kesaksian Warga Lihat Modus ‘Tabrak Lari’ Pura-pura Pincang di Jaktim

Jakarta

Video pria mengaku korban tabrak lari berpura-pura kakinya terlindas mobil dan menuntut pertanggungjawaban di Jakarta Timur (Jaktim) viral. Salah satu warga menceritakan detik-detik peristiwa itu.

Peristiwa itu terjadi di depan PP Plaza, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu (26/1/2022). Menurut warga sekitar, Irfan (23), peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

Irfan mengatakan dirinya melihat dua orang menaiki sepeda motor mengejar mobil sambil berteriak. Keduanya berupaya menghentikan mobil tersebut.

“Saya kan lagi markirin tuh di sini kayak biasa. Tiba-tiba ada dua orang boncengan tuh, ngejar mobil sambil teriak-teriak buat setop mobilnya. Dia bilang, ‘nih dia yang nabrak saya dari Pasar Rebo’,” kata Irfan di lokasi, Sabtu (29/1/2022).

Irfan mengatakan pria itu sempat memberitahu warga kalau dirinya merupakan korban tabrak lari. Namun, pengendara lain yang melintas mengatakan pria itu merupakan penipu.

“Terus ada yang bilang pemotor lain ‘modus itu modus’. Ya sudah saya ikutan ‘modus-modus’. Tapi malah dimarahin sama si penipu, ‘bang saya benar ketabrak ini’ kata dia,” ujar Irfan.

Lokasi pria ngaku korban tabrak lari viral di Jaktim (Wildan-detikcom)Lokasi pria ngaku korban tabrak lari viral di Jaktim (Wildan-detikcom)

Irfan mengatakan pemobil dan pria yang mengaku korban tabrak lari itu sempat terlibat adu mulut. Irfan mengatakan pria yang mengaku ditabrak itu sempat bergelantung di kaca mobil hingga terseret.

“Sempat ramai juga. Si penipu sempat nangkring gelantungan di mobil sampai keseret gitu saya lihatnya,” kata Irfan.

Irfan mengatakan cekcok yang terjadi antara pria diduga penipu dan pengendara mobil berlangsung kurang lebih 5 menit. Setelah itu, pengendara mobil meninggalkan lokasi.

“Si Pemobil pulang. Habis itu dia (penipu) nyebrang, terus nyamperin saya lagi. Kata dia ‘Bang saya benar ketabrak bukan modus’,” ucapnya.

“Sambil nanya ‘Duh nggak ada ojek ya ini’. Akhirnya dia berentiin motor Satria. Yang naik Satria sempet saya kode kodein tapi tetap dibantu dan pergi ke arah Pasar Rebo,” ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Demo GMBI di Jabar Ricuh, Anggota Komisi II Desak Kemendagri Segera Bertindak

Jakarta

Demonstrasi yang digelar organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di depan Mapolda Jawa Barat (Jabar) berujung ricuh. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera bertindak.

“Pihak kementerian tentu kita harap sebagai pembina organisasi sosial kemasyarakatan harus juga proaktif dalam menyikapi organisasi sosial kemasyarakatan diberikan pendidikan politik, diberikan edukasi bagaimana sebagai sebuah organisasi itu apa peran serta dia dalam ikut berpartisipasi dalam persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Menurut Guspardi, Kemendagri harus memberi edukasi dan membina ormas-ormas di Tanah Air, termasuk GMBI. Hal itu perlu dilakukan supaya ormas-ormas tidak berbuat aksi-aksi anarkis yang dapat merugikan masyarakat.

“Karena itu Kemendagri bagaimana dia hadir dalam menyikapi segala keinginan harapan dan tuntutan ormas yang bersangkutan. Harus disalurkan aspirasi apa yang diinginkan sehingga tidak muncul demo, apalagi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Sebelumnya, demo massa GMBI berujung ricuh di depan Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (27/1). Massa merusak pagar Mapolda Jabar hingga ada yang menunggangi patung Maung Lodaya yang merupakan simbol Polda Jabar.

Total ada 731 orang yang ditangkap polisi. Termasuk seorang anggota GMBI yang menunggangi Maung Lodaya.

Demo digelar massa GMBI berkaitan dengan proses penanganan perkara bentrok ormas di Kabupaten Karawang yang menewaskan satu anggota GMBI, pada November 2021.

Polisi juga menetapkan Ketua Umum GMBI M Fauzan sebagai tersangka berkaitan demo berujung anarkis di depan Mapolda Jabar. Selain Fauzan, ada 10 orang anak buahnya yang juga jadi tersangka.

“Tadi siang oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (28/1).

(fas/haf)

Sumber: DetikNews

Pengacara Ungkap Alasan Edy Mulyadi Absen Meski Sempat Siap Diperiksa Polisi

Jakarta

Edy Mulyadi absen dari pemeriksaan Bareskrim Polri terkait kasus pelaporan ‘jin buang anak’. Pengacara Edy Mulyadi, Herman Kadir, membeberkan alasan kliennya batal hadir meski awalnya menyatakan siap diperiksa polisi.

Herman menyebut alasan pertamanya adalah mengenai prosedur pemanggilan yang tidak sesuai aturan. Menurut Herman, Mabes Polri terlalu cepat melakukan pemanggilan pemeriksaan kliennya tersebut.

“Pertama, prosedur pemanggilannya, yang kami persoalkan itu. Jadi kalau KUHAP itu prosedurnya kan harus tiga hari (setelah dilaporkan), Mabes Polri itu kan dua hari itu. Terlalu cepat, artinya tidak sesuai dengan prosedur KUHAP,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Alasan kedua, yakni mengenai kejelasan status Edy Mulyadi saat dipanggil pemeriksaan. Herman mengklaim dalam surat pemanggilan yang dilayangkan Polri tidak dijelaskan peristiwa apa yang membuat Edy harus diperiksa.

“Di dalam surat pemanggilan tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi sebenarnya. Pak Edy itu dipanggil sebagai apa sih? Dalam itu cuma masalah SARA doang, SARA itu peristiwanya apa? Kan harus dijelasin gitu loh, itu nggak dijelasin dalam surat pemanggilannya. Jadi kami keberatan di situ,” ucapnya.

Edy Mulyadi Stres

Herman juga menyebut Edy Mulyadi stres akibat diteror usai polemik ‘jin buang anak’ mencuat. Dia menyebut Edy Mulyadi mengalami flu dan batuk.

“Ya itu lah yang namanya tekanan teror ini lah, jadi kesehatannya agak terganggu, wajar lah stres, orang stress kan jadi flu, jadi batuk,” kata Herman.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Sumber: DetikNews

PKS Minta Pemindahan IKN Ditunda, Singgung Banyak yang Dipaksakan

Jakarta

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menekankan pihaknya sampai saat ini masih tidak setuju terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mulyanto menyebut banyak hal yang dipaksakan terkait pemindahan ibu kota ini.

“Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

Mulyanto berpendapat pemindahan ibu kota negara saat ini tidak elok dilakukan. Dia lantas mengibaratkan pemindahan ibu kota seperti buka warung di lapak milik orang lain.

“Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok,” ucapnya.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini menilai ada banyak hal yang dipaksakan dari proses pemindahan ibu kota negara ini. Dia menduga pemindaha ibu kota ini akan menimbulkan masalah baru jika tetap dilaksanakan.

“Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” jelas Mulyanto.

IKN Nusantara

Seperti diketahui, pemerintah resmi menamakan ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara. Nama tersebut disebut merupakan pilihan Presiden Jokowi.

“Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat paripurna terkait persetujuan UU tentang IKN di gedung DPR RI, Selasa (18/1).

Suharso menjelaskan alasan dipilih nama Nusantara lantaran sudah dikenal sejak dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, nama tersebut mudah menggambarkan Republik Indonesia.

“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ujarnya.

RUU IKN Disetujui Jadi UU

Diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.

(maa/maa)

Sumber: DetikNews

Tembak Warga Pakai Senapan Angin Gegara Sawit, Pria di Sumut Ditangkap

Deli Serdang

Seorang pria berinisial MAG ditangkap pihak kepolisian. MAG diciduk lantaran menembak warga inisial RS pakai senapan angin gegara sengketa lahan sawit.

“Petugas Jatanras Ditreskrimum dan Polsek Pancur Batu berhasil mengungkap tindak pidana penganiayaan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Hadi Wahyudi, saat pers rilis, Jumat (29/1/2022).

Hadi menjelaskan peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Januari 2022 siang di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Korbannya adalah RS warga Desa Keterampilan, Pancur Batu sementara tersangka inisal MAG dengan alamat yang sama.

Awalnya, kasus ini terjadi dari adanya sengketa atau klaim lahan sawit yang luasnya sekitar satu hektare antara korban dan pelaku. Keduanya saling mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

Pada saat kejadian, korban sedang memanen sawit atas suruhan MP yang mengkalim bahwa lahan itu miliknya.

“Kemudian, MAG itu pun juga sama, dia mengklaim. Karena sudah hampir setahun RS disuruh terang-terangan oleh MP untuk mengambil buah sawit. Jadi terang-terangan itulah yang kemudian memicu kemarahan dari tersangka MAG,” sebut Hadi.

“Kemudian dia mengambil senapan angin dan menembakkan ke arah udara tiga kali kemudian langsung mengarahkan ke bagian tubuh korban, yang mengenai punggung sebelah kanan sebanyak satu butir,” tambah Hadi.

Setelah itu petugas melakukan penyelidikan, dan menangkap pelaku pada Kamis (27/1) di salah satu rumah pada perumahan di Namorambe.

Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat 1.

Simak pengakuan pelaku di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Keresahan Warga soal Pungli Pasar Lama Tangerang Berkedok ‘Uang Keamanan’

Tangerang

Warga yang berdagang di Kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang resah akan adanya pungutan liar (pungli). Para pedagang mengaku pungli dimintai dengan kedok uang keamanan.

Seorang pedagang berinisial CL saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya pungli ini bisa untuk uang keamanan tapi bisa juga untuk kepentingan pribadi.

“Aduh nggak tahu dah itu. Uang keamanan masuk juga buat pribadi juga iya,” kata CL saat ditemui di lapaknya, Kamis (27/1/2022).

Dari pungli tersebut tidak ada fasilitas yang didapatkan CL. Kata CL mereka yang menagih pungli preman-preman yang juga masih warga sekitar.

Dia membeberkan pungli yang dimintakan bervariatif setiap harinya. Menurutnya di kala senja para peminta pungli mulai melancarkan aksinya.

“Ya tidak ada, tidak ada ngaruhnya. Saya yakin warga sekitar karena udah tahu semua, kenal semua sama saya lama. Nanti nih abis maghrib ke sini kebanyakan. Parkir preman-preman sini kalau hari biasa Rp 2 ribu kalau malam Minggu Rp 5 ribu,” ungkapnya.

Sementara itu, pedagang lainnya LD tidak menampik bahwa ia membayarkan pungli tersebut untuk keamanan saja. Dia tidak mengetahui para pelaku pungli ini berasal dari mana.

Namun, LD meyakini bahwa yang menagih pungli tersebut bukan dari pihak pemerintah. Dia juga tidak mengetahui setoran itu masuk ke mana dan untuk apa.

“Iya emang pungli. Cuma kan kita demi keamanan aja. Kurang tahu ya kalau kayak gitu. Pakaiannya (yang ngambil duit) biasa aja, kayak kita gini. Enggak, setornya ke mana, atau dari mananya, enggak tau,” jelasnya.

Sebelumnya Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah menuturkan sudah membentuk tim hukum untuk mengusut tindakan pungli tersebut. Menurutnya pengelolaan Pasar Lama ini harus ditata terutama untuk aspek retribusinya.

“Nunggu Perwal aja. Udah ada timnya bagian hukum. Sekarang lagi dikaji sama teman-teman kemarin kan dapat laporan dari masyarakat kaitan pungli. Ya ditata. Kaitan retribusi, retribusinya harus siapa yang mengelola, harus masuk dengan jelas. Jangan sampai ada oknum-oknum. Jadi tidak ada lagi pungli-pungli yang membebani masyarakat,” ujar Arief dari keterangan yang diterima wartawan, Kamis (27/1/2022).

(maa/mea)

Sumber: DetikNews

Curi Kotak Infak Sejumlah Masjid, Pria di Medan Dibekuk Polisi

Medan

Seorang pria di Medan, berinisial YB (35) ditangkap pihak kepolisian. YB dibekuk lantaran mencuri kotak infak di sejumlah masjid di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Tekab menangkap seorang pencuri kotak infak inisial YB (35) di Kelurahan Cinta Damai,” kata Kapolsek Medan Helvetia Kompol Heri E Sihombing kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Heri menjelaskan penangkapan terhadap YB itu setelah pihaknya mendapatkan adanya peristiwa pencurian kotak infak di tiga masjid yang ada di Kecamatan Medan Helvetia. Dua di antaranya, telah membuat laporan ke polsek.

Setelah mendapat laporan itu, petugas melakukan penyelidikan. Pada Kamis (27/1), petugas mendapat informasi tentang keberadaan pelaku yang sedang berada di Jalan Sempurna, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia dan langsung menangkapnya.

“Tim menangkap dan mengintrogasi pelaku tersebut,” sebut Heri.

Heri mengatakan pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku telah mencuri kotak infak di delapan lokasi terpisah.

“Pelaku juga mengaku benar telah melakukan pencurian kotak infak di Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia. Pelaku mengakui bahwa dirinya juga mengambil kotak infak masjid yang lain sebanyak 8 TKP, di mana 3 di antaranya di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia,” sebut Heri.

Heri mengatakan uang hasil kejahatannya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Sepeda motor yang digunakan itu, kata Heri milik keluarganya.

“Pelaku juga mengatakan bahwa uang hasil kejahatan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sepeda motor yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian saat ini berada di Siantar milik keluarganya,” sebut Heri.

Setelah itu, pelaku pun diboyong ke Polsek Medan Helvetia. Sementara dari keterangan pelapor, pelaku melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor.

Lalu, dia masuk ke masjid untuk berpura-pura salat. Tak berapa lama, penjaga masjid datang dan melihat kotak infak sudah terbuka dan isinya sudah habis dikuras. Penjaga masjid melihat rekaman CCTV dan terlihat pelaku melakukan aksinya

Akibat perbuatannya, YB bakal dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 ke 5e Jo pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun.

(dhm/maa)

Sumber: DetikNews

18 Pegawai Positif Corona, KPK Evaluasi Sistem Kerja dari Kantor-Rumah

Jakarta

Sebanyak 18 orang pegawai KPK dinyatakan positif virus Corona (COVID-19) berdasarkan tes PCR. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut para pegawai itu mengalami gejala ringan.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, saat ini terdapat 18 orang pegawai berdasarkan hasil tes PCR terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kondisi baik dan hanya gejala ringan,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Ali menerangkan para pegawai yang terpapar COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Satgas COVID-19, kata Ali, sudah berkoordinasi dengan puskemas di masing-masing tempat tinggal pegawai untuk penanganan lebih lanjut.

“Dilakukan isoman di tempat tinggal masing-masing. Satgas COVID-19 KPK sudah berkoordinasi dengan puskesmas domisili masing-masing pegawai tersebut untuk penanganan lebih lanjut,” kata Ali.

KPK kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan tanpa terkecuali. KPK, kata Ali, saat ini tengah melakukan evaluasi untuk bekerja di rumah guna mengurangi risiko penularan.

“Saat ini juga sudah dilakukan langkah-langkah antisipatif penyebaran wabah COVID dengan memperketat prokes dan penyemprotan disinfektan berkala pada setiap ruang kerja pegawai,” kata Ali.

“Kami juga sedang melakukan evaluasi proporsi pegawai bekerja di kantor dan di rumah, untuk mengurangi risiko penularan dengan tetap mengedepankan produktivitas kerja,” imbuhnya.

Diketahui, kasus positif Corona di Indonesia terus melonjak. Hari ini, ada 9.905 kasus baru positif Corona yang dilaporkan pemerintah.

Data penyebaran kasus COVID-19 ini disampaikan oleh Humas BNPB, Jumat (28/1). Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off pukul 12.00 WIB.

Tambahan kasus tersebut membuat total positif Corona di Indonesia berjumlah 4.319.175 kasus. Dari jumlah itu, 43.574 merupakan kasus aktif.

Jumlah kasus aktif tersebut naik 7.870 kasus dari kemarin. Kasus aktif artinya pasien Corona belum sembuh atau meninggal.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari Corona sebanyak 2.028 pasien, sehingga total pasien Corona yang sembuh 4.131.333 orang.

Selain itu, ada tujuh kasus kematian akibat Corona yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Total kematian akibat virus Corona di Indonesia berjumlah 144.268 kasus.

Pemerintah juga melaporkan ada 10.043 suspek yang dipantau hari ini. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 372.884.

(whn/haf)

Sumber: DetikNews

Forum Pemred Dorong Pemerintah, BUMN, dan Swasta Gelar Acara-Konpers Virtual

Jakarta

Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) prihatin dengan penambahan kasus harian COVID-19 yang sudah menyentuh angka 8.000 orang per hari. Forum Pemred mengatakan, kondisi ini perlu disikapi serius dan diantisipasi dengan pengetatan kembali protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Forum Pemred dalam pernyataan pers resmi yang diterima detikcom, Jumat (28/1/2022). Pernyataan ini ditandatangani Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad dan Sekretaris Forum Pemred Titin Rosmasari.

Dari data yang didapat Forum Pemred, ada sejumlah jurnalis dan pekerja media dari berbagai media massa sudah tertular COVID-19. Bahkan, jumlahnya terus bertambah setiap hari. Karena itu, Forum Pemred mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

Berikut pernyataan lengkap Forum Pemred:

Forum Pemred Dorong Lembaga Pemerintah, BUMN, dan Swasta Gelar Acara dan Konferensi Pers Virtual

Penambahan kasus harian Covid 19 yang sudah menyentuh angka 8.000 orang per hari mengundang keprihatinan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred). Oleh karena itu, Forum Pemred mengimbau kondisi ini perlu disikapi secara serius dan diantisipasi dengan pengetatan kembali protokol kesehatan.

Lonjakan kasus harian Covid-19 yang terus meningkat tidak bisa diremehkan. Semua pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan media massa, harus bersama-sama mengantisipasinya secara serius. Keamanan dan kesehatan jurnalis perlu menjadi prioritas. Peristiwa gelombang kedua beberapa bulan lalu, harus menjadi pelajaran penting dan tidak boleh terulang.

Menurut data yang didapat Forum Pemred sejauh ini, beberapa jurnalis dan pekerja media dari berbagai media massa sudah tertular COVID-19. Bahkan, jumlahnya terus bertambah setiap hari.

Oleh karena itu, demi terlaksananya tugas-tugas jurnalistik dengan baik, Forum Pemred merekomendasikan:

Lembaga pemerintah, BUMN, swasta, organisasi-organisasi, dan semua pihak untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang ketat saat menyelenggarakan acara atau konferensi pers yang dihadiri jurnalis.

Lembaga pemerintah, BUMN, swasta, organisasi-organisasi, dan semua pihak harus mengedepankan penyelenggaraan acara atau konferensi pers secara virtual/daring/online.

Untuk meminimalisir makin banyaknya jurnalis yang tertular COVID-19, para pemimpin redaksi memastikan manajemen kantor masing-masing melakukan tracing dengan pemeriksaan uji COVID-19 yang memadai.

Demikian, pernyataan pers Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred)

Ketua

Arifin Asydhad

Sekretaris

Titin Rosmasari

(hri/imk)

Sumber: DetikNews

Terbaru

Populer