Bekasi –

Polisi menangkap pelaku begal sadis yang membacok korban, anggota Brimob Aipda Edi Santoso di Jalan Raya Kranggan, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Lima orang pelaku kini sudah ditangkap.

“Benar (pelaku ditangkap),” kata Kapolsek Jatisampurna Iptu Santri Dirga saat dihubungi, Rabu (16/2/2022).

Santri Dirga mengatakan para pelaku ditangkap kurang dari 24 jam peristiwa begal yang menimpa Aipda Edi. Total, ada lima pelaku yang ditangkap.

“Ada lima (pelaku),” katanya.

Polisi saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif kepada kelima pelaku. Santri Dirga belum memerinci peran dari kelima pelaku yang telah diamankan tersebut.

“Nanti akan disampaikan saat konferensi pers,” ujarnya.

Peristiwa begal yang menimpa Aipda Edi Santoso terjadi pada Selasa (15/2) dini hari. Saat ini korban tengah dalam perjalanan pulang.

Aipda Edi mengalami luka bacok. Motornya pun raib digondol pelaku.

“Motornya informasinya diambil,” ujar Kasi Polres Humas Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing saat dihubungi, Selasa (15/2).

Aipda Edi saat itu menggunakan motor Honda Beat berwarna hitam. Erna mengatakan Aipda Edi terlebih dahulu dibacok dari belakang oleh komplotan begal sebelum motornya diambil.

“Korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan celurit kepada korban, sehingga korban jatuh dari motornya,” ucapnya.

Setelah korban terjatuh, komplotan begal masih menyerang Aipda Edi. Aipda Edi pun mendapatkan serangkaian luka di bagian tangan akibat menangkis serangan pelaku.

“Korban berusaha menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri korban mengalami luka bacok. Setelah korban tidak berdaya, para pelaku membawa kabur sepeda motor korban,” imbuh Erna.

(ygs/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KPAI menilai vonis penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan pemerkosa 13 santriwati di Bandung sudah tepat. KPAI menilai penjara seumur hidup adalah hukuman tertinggi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Kami pikir apa yang sudah diputuskan oleh hakim sudah tepat dengan vonis seumur hidup. Dan tentu saja menjadi kewenangan hakim terkait pemberian tindakan berupa kebiri kimia,” kata anggota KPAI Putu Elvina kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Dalam kasus ini, keluarga korban berharap agar Herry Wirawan divonis hukuman mati. Akan tetapi, menurut KPAI, penjara seumur hidup adalah hukuman tertinggi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“KPAI melihat bahwa hukuman seumur hidup merupakan hukuman tertinggi dari penerapan saksi kejahatan seksual terhadap anak, hukuman mati tentu saja tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UU kita, yaitu hak hidup,” kata dia.

Putu berharap vonis penjara seumur hidup bagi Herry Wirawan ini bisa menimbulkan efek jera. Selain itu, Putu meminta agar korban diberikan layanan untuk pemulihan.

“Konteks penghukuman seyogyanya diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku dengan tetap memperhatikan asas tersebut. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana korban terus mendapatkan layanan untuk pemulihan sehingga mereka dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih baik. Keluarga korban juga harus diberi pengertian terhadap vonis tersebut,” tutur dia.

Selengkapnya di halaman berikut

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menekankan bahwa rapat antara legislatif dan Direksi BUMN masih diperlukan. Sebab, kata dia, ada modal dari negara di BUMN yang perlu dikawal dan diawasi.

“Fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN memang bisa disampaikan oleh Menteri BUMN dalam raker, namun secara teknis yang bisa menyampaikan adalah direksi BUMN itu sendiri dalam RDP,” kata Herman kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Herman kemudian menjelaskan alasan kenapa perlu adanya rapat dengan BUMN. Herman menyebut BUMN mendapatkan penyertaan modal negara, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan dikawal.

“Kenapa menjangkau BUMN? Karena BUMN sumber fiskal negara, apalagi bagi BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara. Jadi jelas ada hubungan dan urgensinya. Yang harus dipastikan justru, BUMN hanya dapat melakukan rapat dan evaluasi dengan mitra kerja Kementerian BUMN,” jelasnya.

Selain itu, Herman menilai BUMN ada pula yang membidangi masalah pangan. Hal itu, kata Herman, perlu dikawal agar efektif memberikan manfaat kepada warga.

“Ada juga BUMN pangan dan BUMN yang terkait hajat hidup masyarakat, ini juga perlu dikawal oleh fungsi pengawasan DPR agar efektif memberikan manfaat kepada rakyat. Jadi ada dasar urgensinya, sehingga rapat DPR dengan BUMN masih diperlukan,” sebutnya.

Selengkapnya di halaman berikut

Sumber: DetikNews

Bengkulu –

Forkopimda hingga organisasi masyarakat di Bengkulu menandatangani komitmen pemberantasan pungutan liar (pungli) di wilayah tersebut. Hal ini termasuk langkah untuk membebaskan Bengkulu dari pungli.

Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Bengkulu Kombes Asep Tedy Nurrasyah mengklaim penandatanganan pernyataan komitmen pemberantasan pungli baru ada di Bengkulu.

“Kalau provinsi saya belum pernah dapat informasi bahwa ada yang melakukan penandatanganan komitmen bebas pungli kecuali Pemprov Bengkulu pada hari ini,” kata Asep saat diwawancarai,Selasa (15/02/2022).

Asep menjelaskan selain Forkopimda dan ormas, ada juga unsur lain yang turut dalam penandatanganan itu. Ada juga Kepala Perwakilan dan Lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu, seluruh Kepala OPD Pemprov Bengkulu, serta pimpinan media massa.
Acara itu sekaligus meluncurkan Aplikasi Pengaduan Saber Pungli Bengkulu. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif melaporkan tindak pungli di tempat tinggalnya masing-masing.

“Jadi masyarakat tidak perlu takut menyampaikan laporan ke kami karena kerahasiaan data pelapor dijamin aman. Silahkan masyarakat sampaikan laporan ke http://saberpunglibengkulu.go.id atau WA/SMS ke 0811730 1133,” jelas Asep.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan kualitas layanan publik akan menjadi lebih baik jika angka keluhan masyarakat terhadap layanan publik menurun. Lebih dari itu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Sering kali pungli itu akan meningkatkan output ekonomi terutama dari sisi transportasi, distribusi barang dan yang paling berpengaruh adalah terkait kualitas layanan publik,” terang Rohidin.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Ambon –

Kasus perebutan jenazah pasien COVID-19 kembali terjadi. Kali ini, peristiwa terjadi di Maluku.

Perebutan jenazah pasien COVID-19 tersebut juga diwarnai suasana mencekam. Pasalnya petugas dihadang hingga dilempari batu saat hendak menguburkan jenazah.

Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Akibat penghadangan dan penyerangan tersebut, seorang petugas jenazah COVID-19 terluka.

“Memang ada kejadian,” kata jubir Satgas COVID-19 Maluku, Adonia Rerung, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/2/2022).

Kasus perebutan jenazah pasien COVID-19 terjadi di Maluku (dok Istimewa)

Awal Mula Kasus

Adonia mengatakan kasus berawal saat seorang pasien berusia 60 tahun dilarikan ke rumah sakit (RS) karena menderita pendarahan di otak pada Senin (14/2). Kemudian diketahui pasien tersebut juga terkonfirmasi positif COVID-19.

“Dari hasil pemeriksaan, ternyata dia terkonfirmasi positif COVID berdasarkan rapid dan antigen, tidak lama kemudian pasien meninggal,” kata Adonia.

Pihak RS kemudian melakukan pemulasaraan jenazah dan bakal memakamkan sesuai protokol pemakaman jenazah COVID-19.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Medan –

Partai NasDem Sumut menyoroti banyaknya jalan rusak yang ada di Sumut. NasDem menilai jalan-jalan rusak itu sudah mirip seperti kubangan.

“Jalan provinsi di Sumatera Utara itu ada 3.000 km. Dari 3.000 km, ada 20 persen, hampir 500 km dalam keadaan rusak berat, berbentuk kubangan bahkan tidak layak dilalui kendaraan,” kata Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar, kepada wartawan di Medan, Selasa (15/2/2022).

Iskandar mengatakan pihaknya mencatat kondisi jalan provinsi dalam kondisi rusak berat itu berada di Simalungun, Kepulauan Nias, Karo, dan perbatasan antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Iskandar mengatakan jalan rusak ini mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk kegiatan ekonomi. Jalan-jalan ini juga mengganggu perkembangan wisata yang ada di Sumut.

“Seperti Simalungun, itu kan jalan ke Danau Toba,” tuturnya.

Iskandar pun meminta agar jalan-jalan ini segera diperbaiki. Dia meminta agar perbaikan itu cepat dilakukan.

“NasDem mengharapkan kepada pemerintah provinsi Sumut dalam hal ini gubernur memperbaiki jalan rusak ini. Harus dipercepat perbaikannya,” tutur Iskandar.

Iskandar kemudian menyinggung soal anggaran Rp 2,7 triliun yang disiapkan Pemprov Sumut untuk perbaikan jalan. Iskandar menyebut pihaknya mendukung pelaksanaan perbaikan itu agar jalan di Sumut dapat lebih baik

“Kami mendukung pembangunan jalan sepanjang 450 km di wilayah Sumut yang memakai skema pendanaan tahun jamak itu,” sebut Iskandar.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, mengatakan DPRD sudah mengesahkan anggaran Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan. Dia berharap hal ini segera dikerjakan agar jalan di Sumut segera diperbaiki.

“Saya ikut menandatangani anggaran 2,7 ini, kami igin Sumut ini memiliki jalan yang mantap. Karena kita tahu betul jalan di Sumatera Utara 20 persen rusak parah,” tutur Rahman.

Rahman yang juga kader partai NasDem itu menyebut DPRD akan mengawasi pelaksanaan pengerjaan program perbaikan jalan itu agar berjalan dengan baik.

“Kami juga akan mengawasi pekerjaan ini. Kami tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan. Anggaran itu bersumber dari APBD Sumut dengan skema tahun jamak (multi years)

(afb/knv)

Sumber: DetikNews

Makassar –

Dua rumah di Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terkurung selama dua tahun terakhir. Penghuni kedua rumah tersebut terpaksa harus memanjat tembok sebagai akses jalan.

Dua rumah yang dihuni tiga kepala keluarga itu terkurung di antara tembok tinggi bangunan perumahan, sekolah, hingga SPBU di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala. Dulunya, ada sebuah jalan berupa lorong kecil sepanjang 60 meter yang belakangan tak bisa diakses lagi setelah pemilik lahan menutupnya.

“Pemilik tanah klaim bahwa dia punya yang akses jalan ini,” ujar Sugeng, warga yang akses jalan ke rumahnya ditutup saat berbincang dengan detikcom, Selasa (15/2/2022).

Sugeng mengatakan akses jalan ke rumahnya mulai ditutup pada awal 2020. Pria ini mengaku sudah berjuang mendapatkan kembali akses jalan dan sempat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Makassar.

“RDP kita belum ada keputusan karena mereka harus turun ke lapangan dulu. Pas (setelah) lihat kondisi, langsung COVID. Yah sudah putus lagi,” tutur Sugeng.

Barulah pada Januari 2022 lalu Sugeng kembali berkomunikasi dengan pihak kelurahan setempat. Hasilnya, lurah langsung meninjau ke lokasi.

Untuk sementara, mereka harus memanjat tembok menggunakan tangga lewat sekolah yang berada di samping rumah mereka. Tepatnya berada di belakang akses jalan utama yang dahulu mereka lalui.

“Mudah-mudahan setelah komunikasi ini bisa ada jalan keluar. Karena kita berharap bisa ada lagi akses yang memadai,” harapnya.

(hmw/nvl)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa menjelaskan pernyataanya soal tempat isolasi terpadu (isoter) untuk masyarakat menengah ke bawah. Dia mengatakan pernyataan itu bersifat imbauan.

“Ya sifatnya imbauan, orang the have bisa manfaatkan hotel-hotel berbayar,” kata Isnawa saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (15/2/2022).

Isnawa menuturkan isoter diprioritaskan untuk masyarakat umum.

“Kita prioritaskan warga masyarakat umum manfaatkan isoter-isoter,” tuturnya.

Isnawa Sebut Isoter untuk Menengah ke Bawah

Sebelumnya, Isnawa mengatakan isoter yang disediakan Pemprov DKI Jakarta diperuntukkan bagi warga menengah ke bawah. Dia meminta orang kaya menjalani isolasi di hotel berbayar.

“Memang hasil koordinasi kami dengan Ibu Kadin Kesehatan, seperti saran Bapak, kami juga memilah, Pak, karena itu juga peruntukannya untuk warga menengah ke bawah, Pak,” kata Isnawa saat rapat bersama Komisi A DPRD DKI, Selasa (15/2).

“Jadi kita harapkan keluarga mampu orang kaya itu agar memanfaatkan hotel-hotel yang berbayar, Pak, jadi mereka bisa membiayai sendiri memasuki hotel-hotel bahkan ada yang sampai misalnya paket Rp 20 juta dan lain-lain, itu kan mereka mampu kan. Jadi mereka tidak mengganggu porsi untuk orang-orang kecil,” lanjutnya.

Isnawa menyampaikan BPBD DKI melakukan pemantauan terhadap pasien yang keluar dan masuk di tempat isoter. Dia menyebut data pasien yang masuk dan keluar itu kemudian dibuat laporan untuk disampaikan ke Gubernur dan jajaran.

Wagub DKI Tepis Isoter untuk Menengah ke Bawah

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan semua masyarakat bisa menjalani isolasi mandiri di tempat isolasi terpadu (isoter). Dia menyebut isoter disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi.

“Ya nggak (untuk menengah ke bawah), semuanya bisa. Karena tempat-tempat sudah disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan isolasi,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/2).

Pernyataan Riza disampaikan setelah Kepala BPBD DKI Isnawa menyebut isoter untuk masyarakat menengah ke bawah dalam rapat dengan Komisi A DPRD DKI.

Riza menuturkan prosedur untuk mendapatkan tempat isoter tidak sulit. Dia mengatakan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit (RS), adalah pihak yang akan membuat rujukan bagi pasien yang hendak isolasi di isoter.

(dek/jbr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Navayo International AG dan Hungarian Exsport Credit Insurance PTE LTD menang melawan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di International Chambers of Commerce (ICC) Singapore. Kemhan pun dihukum denda ratusan miliar rupiah.

Hal itu buntut sewa menyewa satelit yang akan dipakai Kemhan. Kasus ini bergulir ke PN Jakpus dan Kemhan berharap putusan ICC tidak bisa dieksekusi. Lalu siapakah Navayo?

Berdasarkan berkas gugatan Kemhan yang dikutip detikcom, Selasa (15/2/2022), Navayo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di St Luzi-Strasse 43, 9492 Eschen, Liechtenstein.

Liechtenstein sendiri merupakan negara kecil dengan luas hanya 160 km persegi. Lokasinya terletak di pegunungan antara Swiss dan Austria.

Menurut statistik tahun 2019, penduduk Liechtenstein berjumlah 38.378 jiwa. Sampai saat ini, Liechtenstein merupakan negara yang tidak memiliki utang.

Tak hanya kaya, negara ini sangat aman. Saking amannya, Liechtenstein tidak memiliki angkatan militer. Berada di Pegunungan Alpen, Liechtenstein juga tak memiliki bandara.

Meski di balik gunung, negara ini diakui kaya. Hal ini karena banyak perusahaan yang terdaftar dan memiliki domisili di Liechtenstein. Saking banyaknya, perusahaan ini bahkan lebih banyak dari jumlah penduduknya.

Tapi benarkah banyak perusahaan di sini? Faktanya, perusahaan-perusahaan ini tak benar-benar memiliki kantor pusat di Liechtenstein.

Mayoritas hanya kantor kecil untuk mengurusi administrasi dan persuratan atau biasa disebut perusahaan cangkang. Makanya, Liechtenstein dijuluki Negara PO Box alias kotak surat.

Karena banyaknya investor, negara ini memiliki pemasukan yang melimpah. Kerajaan juga sangat disiplin dan efisien dalam mengelola anggaran negara.

Tapi benarkah Navayo yang memiliki satelit itu? Ternyata bukan. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juawana menyatakan satelit itu sejatinya adalah milik Airbus.

“Navayo bukan perusahaan penyedia satelit komunikasi, melainkan penyedia perangkat darat yang menghubungkan pada satelit. Banyak pihak di Indonesia memiliki persepsi yang salah terkait ini dengan mengira Navayo merupakan perusahaan penyedia satelit. Padahal satelit komunikasi yang dipesan oleh Kemhan berasal dari perusahaan Airbus,” kata Hikmahanto.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Sulawesi Selatan –

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai hari ini hingga dua pekan ke depan. Kota Makassar dan 6 daerah lain di Sulsel kini menerapkan PPKM level 3.

Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 11 tahun 2022. Pada penerapan PPKM periode sebelumnya, tak ada satupun wilayah di Sulsel yang masuk penerapan PPKM level 3.

Sesuai Inmedagri terbaru ini, ada tujuh kabupaten/kota di Sulsel yang naik menjadi PPKM level 3. Antara lain Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pinrang dan Kota Makassar.

Sementara untuk PPKM level 2 diterapkan di Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Pangkajene Kepulauan, Soppeng,Wajo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja dan Kota Palopo.

Untuk PPKM level 1 berlaku di Kepulauan Selayar, Barru, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Parepare. Inmendagri terbaru ini berlaku mulai hari ini hingga 28 Februari mendatang.

Ketua Pengendalian COVID-19 Sulsel,Prof Ridwan Amiruddin menuturkan laju peningkatan kasus corona di Sulsel memang perlu jadi perhatian. Apalagi ada peningkatan positivity rate yang mencapai 15-20 persen.

“Ini ada pergerakan yang perlu perhatian serius. Tempat isolasi mandiri di Asrama Haji juga katanya sudah mulai terisi,” jelasnya.

Terlebih lagi ada kasus perdana Omicron di Makassar perlu menjadi sinyal warning atau perhatian semua pihak. Ini mengingat posisi Makassar sebagai pintu gerbang dan pusat aktivitas utama di Sulsel.

“Secara umum, strategi pengendalian masih dengan pola sama. Disiplin prokes dengan 3M, 3T dan percepatan cakupan vaksinasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, data COVID-19 Sulsel terakhir kali diupdate oleh Satgas COVID-19 Sulsel pada Minggu (13/2) lalu. Di data itu tercatat tambahan 514 kasus baru corona di Sulsel, yang membuat total kasus aktif sebanyak 482 kasus. Data terakhir tersebut juga menyebutkan total kasus kumulatif mencapai 113.816 kasus.

Untuk kasus sembuh ada tambahan 31 orang sehingga total pasien sembuh mencapai 108.084 orang. Kemudian ada satu kasus meninggal baru sehingga total kasus meninggal sebanyak 2.253 kasus.

Lima daerah penyumbang kasus baru terbesar ada Makassar menjadi penyumbang terbanyak kasus baru sebanyak 337 kasus. Disusul Gowa 36 kasus baru, Maros 32 kasus baru, Luwu Timur 17 kasus dan Soppeng 15 kasus.

(hmw/nvl)

Sumber: DetikNews