DUMAI, Tribunriau – Salah seorang warga mengirimkan surat terbuka untuk Walikota (Wako) Dumai, H Faisal, Kamis (13/11).

Surat yang ditulis oleh RK. TRI SAHPUTRA itu terkait dengan akan dibangunnya Gedung Koperasi Merah Putih, namun salah seorang pengurusnya merupakan orang-orang yang dulunya menjadi tim sukses pemenangan Pilkada.

Ia juga mengingatkan Walikota agar tidak selalu mengikuti keinginan tim sukses, ditakutkan akan bermasalah dan senasib dengan kasus Gubernur Riau.

Berikut salinan surat terbuka yang diterima redaksi:

*Surat Terbuka untuk WALIKOTA DUMAI KANDA HAJI PAISAL*

Kepada Yth.
Bapak Walikota Dumai
Di Tempat

*Dengan hormat,*

Kanda walikota adalah orang baik dan sholeh. Sbg warga saya menginggatkan untuk terus berhati-hati & jangan sampai krn mengikuti keinginan tim sukses atau hutang budi dg tim sukses bisa menyebabkan kanda bermasalah spt kasus O Ta Ta nya Gubernur Riau Abdul Wahid….

Ini sungguh kebablasan dan berlebihan…..setelah mendapat informasi bahwa ada Fasilitas Umum Di Komplek Yaktapena akan di bangun sebuah Gedung KOPERASI MERAH PUTIH, KAMI JUGA MENDAPAT INFORMASI BHW SALAH SATU PENGURUS ADALAH TIM SUKSES BAPAK….

SEBAGAI KOORDINATOR ALIANSI RAKYAT UNTUK KEADILAN (ARUK) sekaligus warga Dumai yang tinggal 9 tahun di kompek YAKTAPENA dengan ini menyatakan penolakan SAYA terhadap rencana pembangunan gedung koperasi DAN makan bergizi gratis di fasilitas umum yang terletak di Lokasi JALAN CUMI – CUMI (FASUM B DENGAN LUAS 2.628.5M2) sesuai nota kesepakatan hibah yang di tanda tangan antara likuidator PT. PATRA DOK DUMAI DENGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DUMAI PADA TANGGAL 11 JUNI 2016. POINT 6 SANGAT JELAS BHW PENGUNAAN NYA HARUS ADA KESEPAKATAN DENGAN WARGA YAKTAPENA.

Kami memahami bahwa pembangunan gedung koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun kami tidak dapat menerima bahwa fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, digunakan untuk kepentingan komersial. DIMANA ADA HITUNGAN KEUNTUNGAN UNTUK PENGURUS KOPERASI DIMANA KAMI TIDAK TAHU SIAPA SAJA YANG MENJADI PENGURUS.

Fasilitas umum seperti Fasilitas Umum B jalan CUMI-CUMI depan rumah bapak adalah aset berharga bagi masyarakat Kota Dumai Umum nya dan Komplek Yaktapena Khususnya dan harus dijaga serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kami mendukung program pemerintah Republik Indonesia dibawah Pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Masih banyak tanah negara atau daerah yang dibeli mengunakan APBD untuk bisa di bangun Gedung Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis bukan dari tanah HIBAH……sudah dan cukuplah tanah negara di patimura di jadikan dua kedai kopi yaitu kedai kopi AKU DAN KEDAI KOPI YONG BENGKALIS – bahkan kami juga mendapat informasi ntah benar atau salah, ada tanah negara milik pemko Dumai yang di Hibah kan untuk Kuburan Massal dan Pondok Pesantren…

Kami meminta kepada Bapak Walikota untuk mempertimbangkan kembali dan MEMBATALKAN pembangunan gedung koperasi YANG SEDANG BERLANGSUNG di fasilitas umum dan mencari alternatif lain yang tidak merugikan masyarakat.

Kami berharap Bapak Walikota dapat memahami dan menghargai aspirasi kami sebagai warga Dumai.

Fasum (Fasilitas Umum) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum, seperti:

1. *Jalan*: Jalan raya, jalan tol, jalan lingkungan, dll.
2. *Jembatan*: Jembatan penghubung antar wilayah, jembatan penyeberangan, dll.
3. *Lapangan*: Lapangan olahraga, lapangan upacara, dll.
4. *Taman*: Taman kota, taman lingkungan, dll.
5. *Tempat ibadah*: Masjid, gereja, pura, vihara, dll.
6. *Sekolah*: Sekolah dasar, sekolah menengah, universitas, dll.
7. *Rumah sakit*: Rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dll.
8. *Pasar*: Pasar tradisional, pasar modern, dll.

Fasum memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak..
…dan jika permohonan kami tidak di akomodir maka kami akan mengumpul kan warga yaktapena pada khususnya dan masyarakat Dumai pada umumnya

Hormat kami,

*RK. TRI SAHPUTRA*
WARGA YAKTAPENA
MASYARAKAT DUMAI
KORLAP ARUK DUMAI.

DUMAI – Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU II Dumai di halaman Kantor Kelurahan Tanjung Palas, Kamis (13/11/2025) lalu, menuai tanggapan tajam dari salah satu tokoh masyarakat setempat.

Mantan Ketua LPMK Tanjung Palas dua periode, Teguh Santoso, menilai kegiatan tersebut seharusnya tidak dijadikan ajang pencitraan sosial.

Menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat di sekitar kilang telah lama disuarakan, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh pihak perusahaan.

“Perusahaan BUMN nomor satu di negara ini seharusnya malu buat seperti ini,” kata Teguh kepada Sekilas Riau, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, masyarakat Tanjung Palas sudah sejak lama meminta agar Pertamina RU II Dumai membangun fasilitas kesehatan permanen.

Hal itu seperti klinik ataupun pos pelayanan medis tetap bagi warga yang berdampingan langsung dengan area operasi kilang. Akan tetapi, hingga kini permintaan tersebut belum terealisasi.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan jauh hari. Warga tidak butuh kegiatan seremonial, tapi solusi nyata terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang mereka rasakan setiap hari,” ujarnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Teguh menilai bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut bukan bentuk kepekaan sosial yang tulus, melainkan hasil dari jeritan warga.

“Yang lebih sadisnya, kegiatan di halaman kantor kelurahan itu bukan karena inisiatif perusahaan, tapi karena jeritan warga. Kalau tidak ada desakan masyarakat, kegiatan itu tidak akan pernah ada,” ungkapnya dengan nada kesal.

Ia menegaskan, seharusnya perusahaan sebesar Pertamina tidak perlu menunggu warga bersuara keras untuk sekadar menunjukkan kepedulian.

Sebagai perusahaan BUMN yang berdampingan langsung dengan permukiman, Pertamina seharusnya telah lama membangun klinik kecil atau fasilitas kesehatan permanen sebagai wujud nyata tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar.

“Mereka itu bukan perusahaan kecil. Sudah puluhan tahun beroperasi berdampingan dengan warga. Bukannya membangun, malah sibuk cari panggung lewat kegiatan itu,” sindirnya.

Teguh berharap ke depan Pertamina RU II Dumai dapat memperhatikan aspirasi warga dengan lebih serius dan menyalurkan program CSR secara tepat sasaran, terutama di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, air bersih dan tenaga kerja.

“Kami tidak menolak programnya, tapi caranya yang harus diperbaiki. Warga butuh komitmen nyata, bukan kegiatan seremonial,” tegasnya.

Kritik keras ini menjadi pengingat bahwa meskipun kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis mendapat sambutan positif, masyarakat tetap menuntut perhatian yang lebih mendalam dan berkelanjutan dari perusahaan besar sekelas Pertamina RU II Dumai.

Dikatakan Teguh, jika Pertamina RU II Dumai tidak segera menindaklanjuti persoalan kesehatan warga secara konkret, maka masyarakat Tanjung Palas tidak akan pernah “berdamai” berdampingan dengan kilang.

“Cukup sudah pencitraan. Warga butuh tindakan nyata, bukan janji-janji manis,” tungkasnya.

Hingga artikel ini diterbitkan, GM KPI RU II Dumai, Iwan Kurniawan, belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapannya.

Sumber: Sekilasriau.com

JAKARTA, Tribunriau — Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil) Jhony Charles, BBA, MBA, bersama Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada Selasa (4/11/2025). Kunjungan tersebut berlangsung di kantor KKP yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, dan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Mahrus, S.St.Pi., M.Si.

Dalam pertemuan itu, turut hadir mendampingi rombongan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aulia, Kabid Perikanan Helpi Saputra, S.Pi, Kabid Pengelola Pemasaran Perikanan, serta Dr. Hazmi Arief, S.Pi., M.Si.

Pertemuan ini membahas peluang pengembangan Program Kampung Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Usai pertemuan, Jhony Charles mengungkapkan bahwa terdapat kesempatan besar bagi daerah untuk mendapatkan bantuan pembangunan Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan nilai investasi mencapai Rp22 miliar per titik, lengkap dengan fasilitas pemasaran, penyimpanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Ternyata peluangnya besar, bisa sampai lima titik kampung nelayan jika memenuhi syarat. Tapi kalau yang diusulkan lima dan hanya dua yang layak, maka dua yang akan dikerjakan,” jelas Jhony Charles.

Namun, ia juga menyayangkan bahwa saat ini baru ada satu usulan lokasi dari Rokan Hilir yang dinilai belum strategis. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kerja cepat lintas pihak di daerah untuk menyiapkan lokasi yang memenuhi kriteria.

“Langkah pertama yang saya minta, para kelompok nelayan harus kompak menentukan lokasi yang bisa dihibahkan tanahnya. Minimal 0,6 hektare, kalau bisa satu hektare. Lokasinya harus jelas, tidak bersengketa, strategis, dan akses jalannya ada,” tegasnya.

Jhony Charles juga menambahkan bahwa batas pengajuan tahap kedua program Kampung Nelayan adalah 30 November 2025, sehingga Pemkab Rokan Hilir harus segera menyiapkan dokumen dan lokasi sebelum tenggat waktu tersebut.

“Setelah pulang dari Kementerian ini, pekerjaan kita adalah menindaklanjuti secepatnya. Sayang kalau peluang sebesar ini tidak kita ambil,” tutupnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya nyata Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi lokal.