Rohil-Tribunriau.com…Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto SIK MH membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelatihan Pra Ops Lilin Siak 2017,bertempat di Gedung Tunggal Panaluan Polres Rohil,pada hari Senin (18/12/17) Pukul. 09.00 Wib.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh,Kabag Ops Polres Rohil, Kompol Antoni L.Gaol, para perwira, Kanit, dan personil Polri dari Polres dah Polsek jajaran.

Adapun kegiatan diawali dengan,Laporan pembukaan giat oleh perwira upacara, Iptu Ediwad, SH kepada Waka Polres Rohil, Kompol Dr. Wawan SH, MH,Pemasangan, tanda peserta Lat Pra Ops Lilin Siak 2017, kepada perwakilan yang ditunjuk,Kata sambutan pembukaan Lat Pra Ops Lilin Siak 2017, oleh Waka Polres Rohil, Dr. Wawan SH MH,Giat pembukaan diakhiri dengan doa.

Waka Polres Rohil Dr. Wawan SH, MH, dalam kata sambutannya,di depan peserta Lat Pra Ops Siak 2017 menyampaikan,adapun kegiatan ini adalah kegiatan kemanusian yang  merupakan kegiatan Kepolisian Terpusat,yang dilaksanakan di seluruh jajaran yang ada di wilayah Nkri,bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat yang akan melaksanakan perayaan natal dan menyambut tahun baru 2018,”ucapnya.

Pelaksanaan kegiatan Lat Pra Ops Lilin Siak 2017,merupakan langka awal guna untuk mengetahui,susunan organisasi dari pelaksanaan giat,bagaimana cara bertindak,sasaran dan target operasi,pembuatan laporan serta dukungan anggaran yang digunakan.

Diharapkan kepada seluruh peserta, agar mengikutinya dengan serius saat pemberian materi yang disampaikan oleh instruktur, sehubungan pelaksanaan giat ini nantinya dan diharapkan nantinya giat ini dapat berjalan aman, lancar dan kondusif,”ucapnya”.

Adapun instruktur yang terlibat dalam menyampaikan materi pembahasan  pelaksanaan kegiatan Lat Pra Ops Lilin Siak 2017 yaitu,Kasat Lantas Polres Rohil, AKP Agustinus Candra Pietama SH,SIK,Kasat Intelkam Polres Rohil, AKP. Pantun Banjarnahor,Kasat Sabhara Polres Rohil, AKP R. Simamora,Kasat Binmas Polres Rohil, AKP Ali Suhut,Danki B Pelopor Brimob Manggala Juction, AKP Deny Rohmat membawakan materi tentang jibom,Dari Klinik Polres Rohil, oleh dr.Feliana.

Pelaksanaan Operasi Lilin Siak 2017, ini nantinya akan di mulai sejak tanggal (23/12/17) hingga (1/1/18) selama l sepuluh (10) hari.Polres Rohil akan menurunkan sebanyak (338) personil yang dibantu dengan satuan samping dan pemda dalam melakukan pengamanan Ops Lilin Siak 2017,akan mendirikan Dua (2) Pos Pelayanan  dan Dua (2) Pos Pengaman,serta melakukan pengamanan sebanyak (188) gereja yang melaksanakan kegiatan natal nantinya di wilayah hukum jajaran Polres Rohil.(to)

Sekretaris PWI Dumai, Darwis Joon Viker foto bersama dengan Sekjen PWI Pusat, Henry Ch Bangun usai menyerahkan surat penolakan hasil Konferensi Kota (Konferkot) PWI Dumai 2017 di Gedung PWI Pusat, Jakarta.

DUMAI, Tribunriau- Setelah menemui dan menyerahkan berkas terkait penolakan hasil Konferensi Kota (Konferkot) PWI Dumai yang digelar pada Selasa, 5 Desember 2017 lalu ke Pengurus PWI Pusat, Darwis Joon Viker selaku koordinator yang juga menjabat sebagai sekretaris PWI Dumai Periode 2014-2017 menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Konferkot akan diulang.

“Saya diterima oleh pengurus pusat (Sekjen PWI Pusat, Hendry Ch Bangun), berkas sudah kita masukkan dan saya sampaikan kronologis kejadiannya. Dari penyampaian saya tersebut, tanggapan pengurus PWI pusat sangat positif yang artinya kemungkinan penolakan kami diterima,” ujar Darwis Joon Viker, Sabtu (16/12/2017).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Jon ini, PWI Pusat juga tidak membenarkan kebijakan PWI Provinsi yang memasukkan sembilan (9) anggota muda dalam proses peningkatan status menjadi peserta Konferkot.

“Jangankan kebijakan provinsi, kebijakan PWI Pusat pun tidak bisa dipakai dalam menentukan kepesertaan konferensi, harus sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI,” ujar Jon meniru pernyataan Sekjen PWI Pusat saat bertemu di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Selasa (12/12/2017) lalu.

Selain bertemu dengan Sekjen PWI Pusat, tambah Jon, dirinya juga bertemu dengan Ketua Bidang Organinasi PWI Pusat, Sasongko Tedjo, yang kebetulan sedang mengikuti acara pertemuan Dewan Kehormatan PWI Provinsi se-Indonesia di Hotel Millenium, Jakarta.

“Setelah mendengar penjelasan saya, beliau menyatakan akan membawa hal tersebut ke rapat pengurus PWI Pusat dan akan menyurati PWI Provinsi terkait kisruhnya konferkot PWI Kota Dumai,” tambah Jon.

Sasongko juga kaget melihat rekaman video kekisruhan yang terjadi di Konferkot Kota Dumai. Menurutnya, jika semua berjalan sesuai PDPRT, kekisruhan tersebut tidak mungkin bisa terjadi.

Darwis Joon juga sudah melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Riau, H. Dheni Kurnia. Dijelaskan Ketua DKP Provinsi Riau, pihaknya akan memanggil Pengurus PWI Provinsi untuk mencari solusi atas kekisruhan tersebut.

“Kita tidak boleh menabrak aturan yang sudah diatur dalam PDPRT PWI, kami akan memanggil Saprudin Koto, Ketua dan Sekretaris PWI Riau,” tegas Dheni Kurnia sembari menambahkan kekisruhan tersebut tidak akan terjadi jika pengurus PWI Riau paham tentang organisasi dan PDPRT PWI.

Di lain tempat, Muhammad Nuredy yang menjabat sebagai wakil ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Kota Dumai periode 2014-2017 menyayangkan utusan PWI Provinsi Riau yang tidak bisa mengkondusifkan atau mengayomi acara konferensi dan terkesan membiarkan kekisruhan terjadi.

“Kesannya utusan PWI Provinsi (Saprudin Koto, red) membiarkan kekisruhan terjadi, harusnya ada penjelasan dan bukti otentik terkait kepesertaan yang menjadi biang masalah,” ujarnya kepada Tribunriau.com, Sabtu (16/12/2017).

Ditambahkannya, utusan PWI Provinsi tersebut sepertinya tidak memahami PDPRT PWI dan ‘memaksakan’ kebijakannya yang melanggar aturan menjadi keputusan mutlak di acara konferensi tersebut.

“Selain itu, saya juga geram dengan tingkah kawan-kawan yang tidak menghargai sekretaris PWI Dumai dan sekjen PWI Pusat saat hendak menjelaskan tentang kepesertaan dalam Konferensi, ketika saudara Jon dihalang-halangi, saya protes kepada pimpinan sidang, agar didengar dulu penjelasan sekjen PWI Pusat tentang kepesertaan yang tertuang dalam PDPRT PWI,” jelas Edy.

Tony Marisi, SE yang menjabat sebagai wakil ketua Bidang Pendidikan PWI Dumai periode 2014-2017 juga menyatakan bahwasanya Konferkot PWI Dumai tidak sah secara hukum. Dirinya menyampaikan hal tersebut bukan tanpa alasan.

“Ini sudah masuk ranah hukum, tandatangan Sekretaris PWI Dumai sudah dipalsukan, selain untuk peningkatakan status, pemalsuan tersebut juga diduga untuk menambah daftar pemilih tetap pada acara Konferkot kemarin, harusnya saudara Jon melaporkan ini ke pihak berwajib,” tegasnya.

Kita menduga, sambung Tony, pemalsuan tersebut sengaja dilakukan agar calon lain tidak mengetahui peta suara dalam konferkot tersebut.

“Dengan dipalsukannya tandatangan tersebut, kita menduga bahwa pengajuan peningkatan status ini juga dalam rangka mendapatkan suara lebih dalam pemilihan ketua PWI Dumai periode mendatang,” jelas Tony.

Selain itu, jelas Tony, tentang administrasi peningkatan status anggota muda dan perpanjangan kartu adalah pekerjaannya sekretaris.

“Intinya, saya menganjurkan kepada Sekretaris PWI Dumai, Darwis Joon Viker untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, demi berjalannya roda organisasi sebagaimana mestinya dan juga sebagai pembelajaran untuk PWI Kota lainnya,” tegasnya mengakhiri pembicaraan. (isk)

TELUKKUANTAN, Tribunriau – PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Kuansing dan PT Bank Riau Kepri tentang Penyelesaian Pembayaran Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk kepentingan pemerintah kabupaten dan fasilitas umum, Selasa (5/12/17).

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh GM PLN Wilayah Riau dan Kepri M Irwansyah Putra bersama Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si dan Direktur Utama Bank Riau Kepri DR Irvandi Gustari disaksikan oleh Manager PLN Area Rengat Joymart Sihaloho, Kepala Divisi Operasional Regional Sumatera Ir Supriyadi serta Kepala Divisi Pengembangan Regional Sumatera Budi Pangestu di Ruang Rapat PLN Wilayah Riau dan Kepri Lantai 3.

Turut hadir pada acara tersebut Sekda Kabupaten Kuansing Muharlius beserta staff ahli Pemerintah Kabupaten Kuansing Wariman, Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Kuansing M Saleh dan para Manager Area serta para Kepala Divisi PT PLN (Persero).

GM PLN Wilayah Riau dan Kepri M Irwansyah Putra menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Bank Riau Kepri. Ia berharap kedepannya seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah Riau dan Kepri dapat untuk mengikuti kesepakatan yang pertama kali dilakukan di wilayah Riau dan Kepri ini. MoU ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan di Indonesia setelah sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langsa Aceh bersama Bank Aceh Syariah.

Masih pada acara yang sama Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi berharap kerjasama yang dilakukan dapat menguntungkan semua pihak dan dapat menjamin kelancaran pembayaran tagihan listrik Pemerintah Kabupaten Kuansing kedepannya.

Ditemui usai acara, Dirut Bank Riau Kepri DR Irvandi Gustari menyampaikan MoU ini merupakan salah satu implementasi dari transaksi non tunai yang sedang dimarakkan oleh pemerintah pusat. Irvandi juga menyampaikan Bank Riau Kepri siap untuk menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan PLN (Persero). Bank Riau Kepri saat ini untuk bidang teknologi pada kelompok kategori BPD di perbankan sudah memiliki teknologi terbaik. (rls)

DUMAI, Tribunriau – Dandim 0320/Dumai resmi dijabat oleh Letkol (inf) Horas Sitinjak menggantikan Letkol (Kav) Rendra Siagian.

Keduanya sudah menjalani serah terima jabatan di Markas Korem 031/Wira Bima, Selasa (5/12) kemarin.

Prosesi pisah sambut di Aula Kodim 0320/Dumai, dihadiri Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, Danlanal Kolonel Laut ( E) Yose Aldino, DPRD Dumai, Forkompimda dan ratusan undangan dari tokoh masyarakat Dumai, Rabu (6/12)

Horas Sitinjak sebelumnya menjabat Komandan Batalyon Infantri (Yonif) Raider 700 Makasar. Sementara Rendra dipromosikan  sebagai Pabandya -2/Pam SPABAN II/Pampers Spamad Mabes TNI.

Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Letkol (Kav) Rendra Siagian, telah banyak membawa perubahan khususnya di bidang pertanian, termasuk melakukan terobosan even besar yang mempromosikan Dumai.

“Selamat Bertugas di jabatan yang baru di Jakarta, semoga bisa mengaspirasikan permasalahan Dumai saat ini soal tata ruang, juga perlu pabrik pengolahan nenas karena bahan baku cukup banyak di Dumai,” ujar Walikota.

Dandim 0320/Dumai, Letkol (inf) Horas Sitinjak ternyata merupakan putra kelahiran Kota Dumai.

Kepada Dandim yang baru Letkol (inf) Horas Sitinjak, tentunya Dumai tidak asing lagi karena beliau menempuh pendidikan dari tingkat SD sampai SMA di Dumai. “Selamat datang lagi ke Dumai tentunya sudah tidak asing lagi dengan Dumai, meskipun ada beberapa perkembangan kota kita ini. Mudah-mudahan bisa turut membawa Dumai lebih baik lagi,” harap Walikota.

Letkol (Kav) Rendra Siagian, dalam pidatonya mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Dumai, Pemerintah Dumai, Forkompimda, dan semua elemen masyarakat yang telah mendukung selama bertugas di Dumai.

Sementara itu, Dandim 0320 Dumai Letkol (Inf) Horas Sitinjak mengawali pidato dengan perkenalan diri, begitu juga istrinya yang juga merupakan orang Dumai. Siap untuk melanjutkan keberhasilan Dandim sebelumnya yang sangat mendapat tempat di hati masyarakat Dumai. “Saya siap untuk menyambung sahabat sahabat semua, juga semoga bisa berbuat lebih baik lagi dengan dukungan seluruh masyarakat Dumai, ” ucapnya.(r24/tn)

DUMAI, Tribunriau- Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai, Darwis Joon Viker yang juga sebagai peserta dengan status anggota biasa pada Konferensi Kota (Konferkot) PWI Dumai menyatakan bahwa Konferkot yang diselenggarakan pada Selasa (5/12/2017) kemarin tidak sah menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI.

“Menurut PDPRT PWI, yang berhak menjadi peserta adalah yang sudah mengantongi kartu PWI anggota biasa, bukan dalam proses peningkatan status anggota muda ke biasa,” ujar Darwis Joon Viker dalam konferensi pers, Rabu (6/12/2017).

Dikatakannya, daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan PWI Provinsi jelas memiliki unsur keberpihakan kepada salah satu calon, sehingga merugikan calon lain. Parahnya, di dalam DPT tersebut, terdapat peserta yang diambil dari anggota muda yang sedang dalam proses peningkatan status.

“Harusnya 21 peserta yang sah, karena 9 anggota muda yang dalam proses peningkatan status juga dimasukkan, terjadilah “penggelembungan” suara sehingga total dalam DPT tersebut menjadi 30 peserta,” jelas pria yang akrab disapa bang Jon.

Tidak sahnya konferkot tersebut, kata Jon lagi, setelah dirinya mengkonfirmasi Sekretaris Jendral (Sekjen) PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. Dikatakan Sekjen PWI Pusat, bahwa yang berhak menjadi peserta dalam konferkot tersebut adalah anggota biasa yang sudah memiliki kartu biru yang ditandatangani ketua PWI Pusat.

“Jika masih dalam proses, berarti masih disebut anggota Muda, sedangkan kartu anggota biasa dikeluarkan oleh PWI Pusat,” ujar Jon meniru pernyataan Sekjen PWI Pusat.

Parahnya lagi, lanjut Jon, utusan dari PWI Provinsi, Safrudin Koto (Safko) yang menghadiri acara mengaminkan kesalahan tersebut. Dikatakan Safko, penetapan DPT oleh PWI Provinsi yang memasukkan anggota muda dalam masa proses peningkatan status adalah kebijakan PWI Provinsi.

“Itu juga tidak dibenarkan oleh Sekjen PWI Pusat, dan PWI Provinsi tidak punya hak dalam mengambil kebijakan untuk menentukan DPT, terlebih memasukkan anggota muda yang sedang dalam proses peningkatan status,” jelas Jon.

Selain itu, ketika di acara Konferkot yang digelar di Hotel GrandZuri, Selasa (5/12/2017) kemarin, beberapa anggota muda yang sedang dalam peningkatan status sebelumnya juga tidak mengetahui bahwa namanya terdaftar dalam DPT.

Lain lagi dengan masalah surat perpanjangan dan peningkatan kartu anggota ke PWI Provinsi yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan nomor surat 17/PWI-DMI/X/2017, diakui Darwis Joon Viker, dirinya sebagai sekretaris tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangi surat tersebut.

“Lalu siapa yang tanda tangani surat itu?, dengan kasus ini, saya anggap tandatangan saya dipalsukan dan saya akan pertimbangkan untuk membawa ke ranah hukum. Karena ketua PWI Dumai tidak pernah mengkonfirmasi ke saya mengenai surat pengajuan tersebut,” tegas Jon. (isk)

DUMAI, Tribunriau- Konferensi Kota Persatuan Wartawan Indonesia (Konferkot PWI) Kota Dumai yang digelar di Hotel GrandZuri Jalan Sudirman berlangsung ricuh, Selasa (5/12/2017).

Kericuhan muncul diakibatkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh PWI Provinsi Riau tidak sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI.

Beberapa peserta yang mencoba mengklarifikasi hal tersebut tidak digubris, bahkan pihak PWI Provinsi pun seakan membenarkan kesalahan tersebut.

“Kita ingin konferensi ini berjalan sesuai dengan PDPRT yang sudah ditetapkan, tidak melanggar sehingga dapat diterima oleh PWI Pusat yang notabene akan meng-SK-kan kepengurusan yang akan dibentuk,” ujar Darwis Joon Viker sebagai peserta yang mengklarifikasi keberadaan tambahan DPT tersebut.

Dijelaskannya, anggota muda yang sedang proses peningkatan status menjadi anggota biasa, tidak dapat dikategorikan sebagai peserta dalam konferensi. Seharusnya DPT berjumlah 21 peserta, karena anggota muda yang dalam proses peningkatan status tersebut dimasukkan, DPT berubah menjadi 30 peserta.

“Kita juga sudah menghubungi Sekretaris Jendral PWI Pusat, Hendry Ch Bangun via telpon, beliau juga menyebutkan jika hal tersebut terjadi, maka konferensi yang digelar rekan-rekan di Dumai tidak sah,” ujar pria yang akrab disapa Jon tersebut.

Namun, lanjut Jon, dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan pernyataan dari Sekjen PWI tersebut, lalu Jon dan rekan-rekan melakukan aksi Walkout (WO)

“Sekali lagi, ini bukan masalah pencalonan lagi, tapi masalah melanggar PDPRT,” pungkasnya mengakhiri. (isk)

DUMAI, Tribunriau – Konferensi Kota Persatuan Wartawan Indonesia (Konferkot PWI) kota Dumai, Selasa (5/11), di Hotel Grand Zuri Dumai, secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota (Wawako) Dumai, Eko Suharjo.

Dalam sambutannya, Eko Suharjo mengharapkan agar Pers dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh pada etika dan norma untuk menunjang perbaikan dan percepatan pembangunan. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kebebasan Pers menjadi kebebasan pres yang dianologikan menjadi menekan dan memeras.

Wakil Walikota juga meminta kepada Pers di Dumai bisa sebagai kontrol sosial terhadap apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Dumai selama 2 tahun masa kepemimpinannya bersama Walikota. Masalahnya dari 21 Program Pemko Dumai masih banyak yang belum berjalan sebagaimana dicanangkan masa kampanye.

“Pemilihan Ketua PWI Dumai agar bisa membawa perbaikan dan peningkatan kualitas pemberitaan apalagi dalam waktu dekat Pemerintah Kota Dumai akan melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Riau,” harap Eko.

Sementara itu, dalam sambutan dan arahannya Ketua PWI Riau yang diwakili Ketua Bidang Organisasi Saparudin Koto  mengharapkan agar PWI kota Dumai bisa menangkal berita Hoax. Apalagi dalam pelaksanaan Hari Pers 2 tahun terahir ini PWI Pusat mencanangkan Perang melawan Hoax.

Saparudin Koto meminta agar anggota PWI Dumai bisa berperang melawan berita Hoax, dengan cara melakukan konfirmasi dan verifikasi atas sebuah kejadian sebelum dipublikasikan.

Disisi lain PWI Dumai harus lebih banyak lagi melakukan pelatihan sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Apalagi PWI Pusat sudah mencanangkannya.(Spr/tn)

DUMAI, Tribunriau – Pelaksanakan asesmen Pemerintah Kota Dumai untuk mengisi 12 jabatan pratama dibuka oleh Sekdako Dumai Ir. HM Nasir, Senin (4/12).

Dalam asesmen yang diselenggarakan oleh tim asesor dari Provinsi Riau tersebut, yang meliputi tahapan psikometrik, psikologi, psikotes diri pribadi, kompetensi bidang, penawaran jabatan apa, wawancara, manajerial.

Jabatan pratama yang dilelang diantaranya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

“Kita tengah melaksanakan asesmen untuk jabatan pratama, peserta uji seleksi sebanyak 27 orang mengisi 12 jabatan yang mereka ini tentu sesuai kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak dan itegritas serta persyaratan lain harus dimiliki peserta,” jelas Sekda.

Sekda Kota Dumai Muhamad Nasir, dalam sambutannya menekankan bahwa aparatur jadi faktor utama Sumber Daya Manusia, tentunya diperlukan pengelolaan secara sistematis dan terpola sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal.

“Penataan SDM aparatur telah dilakukan untuk pegawai menduduki jabatan tertentu salah satunya asesmen untuk jabatan tinggi Pratama di lingkungan Pemko Dumai,” ujar Sekda. (Rde/tn)

DUMAI, Tribunriau – Sekretaris PWI Kota Dumai periode 2014-2017, Darwis Joon Viker mulai buka suara menjelang dimulainya Konfrensi PWI Kota Dumai yang dilaksanakan hari ini di Hotel Grand Zuri Dumai (5/12/2017). Kepada awak media dirinya mengatakan siap maju menjadi calon Ketua PWI Dumai periode 2017 – 2020.

Sebelumnya diberitakan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, Darwis Joon digadang-gadang sebagai salah satu calon ketua, namun dirinya belum berani berkomentar banyak.

Hingga Senin (4/12/2017) kemarin, dihadapan awak media dalam konfrensi pers, Darwis Joon Viker setelah mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta yang akan memilih pada Konferensi tersebut, menyatakan siap maju untuk menjadi Calon Ketua PWI Kota Dumai.

“Dengan dukungan rekan-rekan anggota PWI yang ingin perubahan yang berarti di Organisasi Pers tertua ini, saya menyatakan siap maju,” ujar Darwis Joon yang akrab disapa pak Sek karena jabatannya tersebut.

Lebih lanjut, Darwis memastikan bila terpilih sebagai ketua PWI Dumai periode mendatang, akan menyediakan kantor PWI sebagai tempat berkumpulnya rekan-rekan wartawan sambil bertukar informasi dan untuk meningkatkan tali silahturahmi diantara wartawan dari berbagai media massa, baik cetak maupun online. “Roda organisasi dapat berjalan maksimal dengan adanya sebuah kantor,” jelas Sekretaris PWI Kota Dumai ini yang akan mengakhiri masa jabatan pada 14 Desember mendatang.

Disamping itu, ditambahkan Darwis, dengan adanya kantor yang representatif, program kerja yang telah disepakati akan lebih cepat terlaksana karena adanya managemen yang baik dengan tertibnya administrasi. “Bila tidak ada kantor, bidang-bidang dalam kepengurusan yang telah terbentuk akan berjalan di tempat,” jelasnya.

Ketika ditanyakan berapa dukungan yang telah dikantonginya, Darwis mengatakan yang serius mendorong dirinya maju ada sekitar 14 orang. “Tapi, untuk lebih jelasnya akan dibuktikan dalam konfrensi nanti,” jawab Darwis optimis. (red)