Jakarta –
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung aturan pidana terkait perbuatan perzinaan dan kumpul kebo dalam RKUHP. MUI menekankan kebebasan tidak boleh melanggar rambu-rambu dan hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM Ikhsan Abdullah yang awalnya menjawab terkait polemik yang ada di publik terkait hubungan badan yang merupakan hak setiap orang lalu kemudian diatur secara pidana oleh negara. Dia menekankan meski itu merupakan hak tapi pada dasarnya manusia bermartabat dan harus tunduk pada konsensus negara.
“Sependapat bahwa HAM memang harus dihargai, tapi harus kembali bahwa manusia bermartabat dan dia harus tunduk kepada konsensus-konsensus yang dibangun dalam peradaban suatu bangsa, peradaban suatu negara, atau peradaban suatu suku bahkan,” kata Ikhsan Abdullah dalam acara Adu Perspektif Total Politik x detikcom seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (13/7/2022).
@import url(“https://awscdnstatic.detik.net.id/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css”);
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
function paraA(e) {
var p = $(e);
$(e + ” .para_fix”).width(p.width());
}
$(“.paraA iframe”).on(“load”, paraA(“.paraA”));
Sumber: DetikNews
