Semesta Riau Ketua PN Rohil Tidak Etis Katakan No Coment

Ketua PN Rohil Tidak Etis Katakan No Coment

BERBAGI

Ujung Tanjung, Tribunriau- Tanggapan “No Coment” Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir (Rohil) kepada awak media dinilai tidak etis oleh Ketua LBH Mahatva, Kalna Surya Siregar, Jumat (5/5/2017).

“Rasanya tanggapan yang diberikan itu tidak etis sebagai seorang ketua Pengadilan,” ujarnya.

Sejatinya, selaku pimpinan Pengadilan seharusnya memberikan penjelasan agar dapat mendinginkan hati masyarakat, bukan terkesan apatis. Karena kewajiban Ketua melakukan pengawasan melekat terhadap Jajaran Hakim dan Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 8 Tahun 2016.

Ditambahkan Kalna, jika Ketua PN tidak bersedia memberikan penjelasan kepada masyarakat, seharusnya mengarahkan ke bagian Humas. Dalam Pasal 1 ayat (3) Perma No. 7 Tahun 2015 berbunyi: Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Dari pantauan Advokat muda ini, sebagaimana diketahui pada tanggal 4 Mei 2017 lalu, Pengadilan menyidangkan perkara pidana atas nama H. Zailani Sianturi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/362/VI/2016/SPKT/RIAU.

Sebelumnya, tersangka H. Zailani Sianturi telah memenangkan Praperadikan di PN Pekanbaru, pada amar ke-2 Putusan PN Pekanbaru No. 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR tanggal 05 Desember 2016 berbunyi “Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon (Haji Zailani Sianturi) sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang diatur dan dirumuskan menurut Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan Laporan polisi Nomor: LP/362/VI/2016/SPKT RIAU dari Pelapor atas nama Ir. Suyono.

Dimana salah satu pertimbangan hukum yaitu, Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hakim adalah, keliru bila pihak yang dirugikan sebagai akibat perbuatan penjual/ produsen, ternyata dijadikan sebagai tersangka,sehingga dengan demikian akan terjadi penetapan tersangka terhadap pihak yang menjadi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat alasan yang sah bagi penyidik Ditreskrimum Polda Riau untuk menetapkan H.Zailani Sianturi (Pemohon) sebagai Tersangka berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor Ir. Suyono .

“Namun anehnya, perkara tetap dilimpahkan ke Pengadilan, dan dalam putusan akhir H. Zailani Sianturi dinyatakan bersalah dan dihukum. Apakah itu adil? Dimana kedudukan Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan,” jelasnya lagi.

“Mau kemana lagi masyarakat mencari keadilan jika Pengadilan saja seperti ini. Logika apa yang harus digunakan? Memang benar menurut kami, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Namun jika melihat perkara ini, nurani saya sebagai seorang Pengacara tidak dapat menerima,” tambahnya.

Sebelumnya, Jaksa menuntut terdakwa 6 bulan kurungan penjara, lalu diputus oleh Pengadilan 8 bulan. “Ini sungguh luar biasa ya. Padahal di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah ditegaskan bahwa Hakim Tidak Semata-mata untuk menghukum orang,” jelas Kalna.

Kalna sangat menyayangkan hal tersebut, tidak ada pilihan lain, Kalna akan mencoba mengirim Permohonan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Komisi Yudisial R.I. agar kedepannya Penegak Hukum lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. (to)