Semesta Riau Kendaraan Roda Dua Jadi Angkutan Umum?, Ini Alasan Penolakan dari Ketua STAI...

Kendaraan Roda Dua Jadi Angkutan Umum?, Ini Alasan Penolakan dari Ketua STAI Ar Ridho Rohil

100
BERBAGI

ROHIL,Tribunriau- Rentan dan masuk angka kecelakaan terbesar menurut jenis kendaraan adalah salah satu alasan wacana kendaraan roda dua bakal dijadikan angkutan umum ramai-ramai ditolak.

Demikian dikatakan Agus Salim SHI,M.Pd.i, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar Ridho Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa sepeda motor rentan sekali terjadinya kecelakaan, bagaimana sepeda motor bisa dijadikan angkutan umun atau di-plat kuning?,” ujarnya kepada Tribunriaucom.

Angka kecelakaan terbesar di Indonesia, lanjut Agus Salim, jika dilihat dari jenisnya ialah sepeda motor. Perbandingannya sangat jauh bila dibandingkan dengan kendaraan jenis lainnya.

“Akibatnya pun cukup fatal dan bahkan menyebabkan banyaknya korban jiwa lebih besar terhadap pengguna sepeda motor daripada kendaraan lainnya,” jelasnya.

Di sisi lain, ujar Agus yang pernah menjadi ketua lembaga bantuan hukum dan mediasi (LBH-M) Rohil ini, pelegalan kendaraan roda dua menjadi angkutan umum akan berdampak pada pertumbuhan angkutan umum roda empat, seperti bus, travel dan taxi.

“Seandainya motor dijadikan sebagai angkutan umum dapat menimbulkan dampak yang lain juga, yaitu menghambat efektifitas dan pertumbuhan angkutan umum yang semestinya seperti bus umum, taksi dan yang lainnya,” tambahnya.

Selain itu, tambah Agus, di negara-negara lain, dirinya tak pernah melihat atau mendengar adanya sepeda motor dijadikan angkutan umum.

“Jadi ini sangat tidak diperlukan.

Berkenaan dengan angkutan online/ daring hingga saat ini belum ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan kecil kemungkinan akan ada di sini,” tambahnya.

Untuk diketahui, angkutan online sudah diatur dalam peraturan menteri perhubungan No. 108 Tahun 2017.

“Jadi dirasa tidak perlu juga adanya revisi UU No 22 Tahun 2009,” tutup Agus Salim yang juga Mediator Bersertifikat Non Hakim ini. (to)