ROHIL,Tribunrau – Fraksi partai Kebagkitan Bangsa (PKB) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan Atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,senin (28/7/2025) malam kemaren pada rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Fraksi PKB Andri Yusuf Silalahi meyampaikan, menyikapi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai kebangkitan bangsa (PKB) menyampaikan pandangan sebagai berikut ;
1.fraksi PKB berpendapat di mana secara faktual APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 baik dari sektor pendapatan belanja dan pembiayaan mengalami realisasi yang dinamis dan priatif dengan demkian konsekwen , logisnya adalah berpariasi pula tingkatan capaian kinerja setiap program yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) selaku penggunaan anggaran.
Ada yang realisasi anggarannya maksimal namun tidak berbanding lurus dengan kinerja yang baik, kekurangan fisik pekerjaan, tidak sesuai dengan spek spesifikasi minimal lambat dalam penyelesaian pekerjaan atau bahkan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga tahun anggaran berakhir .
2 .fraksi PKB berpendapat pelaksanaan keuangan daerah bukan sebatas minimal dan menghitung penggunaan anggaran pembangunan, akan tetapi Bagaimana proses dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan itu sendiri , kedepan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan uang , mendukung kegiatan harus terkontrol dengan baik .
Dengan demikian setiap kegiatan pembangunan dapat semakin memenuhi sasaran tapi waktu dan seluruh lapisan masyarakat pun dapat merasakan setelah setiap hasil kerja dan pelayanan pemerintah daerah dan DPRD.
3.fraksi PKB mengingatkan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadikan prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan Birokrasi dan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung .
4.fraksi PKB meminta komitmen yang jelas dari pemerintah daerah agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat lebih dimaksimalkan dari tahun ke tahun dan mendorong pemerintahan daerah melakukan terobos-terobosan dalam pemanfaatan apbd kabupaten rokan hilir, provinsi Riau dan pemerintah pusat.
5.fraksi PKB berpendapat bahwa pemanfaatan aset-aset di lingkungan pemerintahan di kabupaten rokan hilir segera dilakukan sebagai salah satu sumber pad demikian pula para pelaku usaha banyak belum memiliki perizinan, hal ini tentunya memerlukan peningkatan kinerja terutama dalam pengawasan dan penertiban terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya
6. untuk meningkatkan kinerja OPD dan satuan kerja di bawahnya fraksi PKB menyarankan agar dilakukan penempatan orang-orang yang tepat sesuai dengan keahlian bidangnya, penempatan itu hendaknya dilakukan dengan penilaian
yang objektif dan bukan berdasarkan kedekatan emosional .
demikianlah pandangan fraksi partai kebangkitan bangsa, atas rencana rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024, untuk itu fraksi PKB meminta agar kiranya saudara bupati menindak lanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih clear, objektif dan argumentatif sehingga laporan realisasi APBD ini memiliki bobot objektif dan transparansi yang tinggi di hadapan masyarakat kabupaten Rokan Hilir, tutup Andri yusuf silalahi. (Hen)
