ROHIL,Tribunrau – Fraksi partai Demokrat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan Atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,senin (28/7/2025) malam kemaren pada rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Fraksi Demokrat Darwis Rinto menyampaikan, Dalam pidato Bupati Rokan hilir penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, kami fraksi partai demokrat telah mendengarkan dengan seksama dalam pidato Bupati tersebut bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hilir telah menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten rokan hilir dari badan pemeriksaan keuangan provinsi Riau dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pemerintah kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tata kelola bidang keuangan dengan baik .
“kami fraksi partai demokrat sangat dan ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap capaian tersebut, namun di saat yang sama kami juga mesti menginginkan mengingatkan kepada Bupati Rokan Hilir bahwasanya capaian itu hakikatnya adalah sebuah kewajiban yang mesti kita wujudkan dalam setiap kegiatan pelaksanaan keuangan daerah yang salah satu fungsinya bertujuan untuk menjaga rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban”, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, fraksi partai demokrat juga ingin memberikan catatan penting bagi pemerintah kabupaten Rokan hilir terkait dengan pelaksanaan APBD yang sedang berjalan, yang mana catatan-catatan ini dihimpun oleh fraksi partai Demokrat dari aspirasi masyarakat, fraksi partai demokrat meminta kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir agar dapat melaksanakan realisasi kewajiban pemerintah Daerah seperti pembayaran tunjangan dan gaji honorer untuk tepat waktu tiap bulannya.
“selanjutnya realisasi bantuan hibah keuangan untuk berbagai elemen dan kelompok masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang dan kewajiban lain mengingat waktu sudah memasuki pertengahan tahun”, sebutnya.
Kemudian fraksi partai demokrat juga ingin memberikan catatan penting lainnya yaitu terkait dengan infrastruktur wilayah pesisir khususnya kecamatan pasir limau kapas, beberapa waktu lalu kita telah mendengar di medsos bahwa anak sekolah telah mengalami kecelakaan akibat kurangnya dukungan infrastruktur di kecamatan tersebut oleh karenanya kami meminta kepada OPD terkait memberikan perhatiannya terhadap infrastruktur jalan kecamatan pasir limau kapas .
“kami meminta kepada OPD agar dapat melakukan pemetaan terhadap jalan-jalan yang berpotensi rusak sehingga jalan-jalan yang rusak tersebut bisa di rehabilitasi tanpa menunggu ambruk yang dapat memakan korban jiwa”, sebutnya.
Lanjut Dia, pak bupati yang terhormat baru-baru ini di kabupaten kita yang tercinta ini sudah gelisah dengan adanya penertiban kawasan hutan, di sini kami dari fraksi demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk berkomunikasi kepada PKH bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya, karena masyarakat sudah resah, tempat mereka bertanya yang paling cepat ketemu di DPRD ini pak, kami konsultasi dengan pihak kehutanan belum ada jawaban .
“saya harap untuk PKH ini, karena di media sosial sudah kita temui juga di lapangan sudah kita temui, sehingga banyak pertanyaan dan kami pun belum dapat menjawab ke masyarakat bagaimana prosedur solusinya”, ungkapnya
Akhirnya sampailah pada kesimpulan pandangan umum ini, kami fraksi partai demokrat DPRD Rokan Hilir menerima pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Rokan Hilir terhadap realisasi penggunaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dan dapat dan dapat ditindaklanjuti pada tahap pembahasan selanjutnya, kata Darwis Rinto mengakhiri. (Hen)
