ROHIL,Tribunrau – Fraksi partai Golongan karya (Golkar) Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan Atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,senin (28/7/2025) malam pada rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Fraksi Golkar Julianto melalui juru bicaranya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terus berupaya untuk bekerjasama dengan DPRD dalam menyelesaikan program-program yang telah kita sepakati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
Selanjutnya, tambah Dia, kami Fraksi Partai Golkar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mana telah menyusun yang telah di audit oleh BPK RI perwakilan provinsi riau dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian.
fraksi partai golkar pada kesempatan ini menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
laporan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rekaman proses secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran daerah yang dikuasakan kepada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
untuk itu kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah atas laporan hasil pemeriksaan yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian semoga dapat terus dipertahankan namun kami juga mengingatkan agar opd jangan terlena karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran dari keberhasilan kita .
kami fraksi partai golkar berharap penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten rokan hilir kedepannya bukan hanya dalam bentuk uraian angka realisasi pendapatan organisasi pengeluaran dan sisa anggaran kami ingin laporan ini juga harus menyertakan siapa yang secara detail tentang siapa yang capaian program yang telah dan yang belum dilakukan dengan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten rokan hilir dalam menjalankan program yang ada mengingat pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan di kabupaten rokan hilir yang kita cintai ini.
Lebih lanjut dikatakannya, kami mengingatkan agar pemerintah daerah tersebut upaya dalam efisiensi dan optimalisasi pada program penganggaran di setiap perangkat daerah terhadap program pembangunan yang telah direncanakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menstabilkan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat
perlu dipertegaskan, kami fraksi partai golkar meminta solusi kebijakan kepada saudara bupati terhadap tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK yang mana mereka ini sudah lama mengabdi menjadi tenaga honorer .
demikianlah pandangan umum fraksi pada golkar ini disampaikan tidak berkenan bagi para pihak kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian pimpinan rapat pejabat daerah atas tanggapan pandangan umum ini suara rakyat suara golkar, kata julianto mengakhiri.
